Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Bekas Milik Adat Yang Dibeli Oleh Perorangan Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Dalam Perspektif Kepastian Hukum
No full textPasal 96 PP No. 18/2021 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat wajib didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini disahkan. Apabila jangka waktu tersebut berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Penelitian ini berfokus pada alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang tidak berlaku lagi, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pemegang hak tersebut. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini bagaimana mekanisme kepemilikan tanah bekas milik adat dan status hukum kepemilikan tanah bekas milik adat yang tidak didaftarkan berdasarkan Pasal 96 PP No. 18/2021 serta perlindungan hukum kepemilikan tanah bekas milik adat yang dibeli oleh perorangan dalam perspektif kepastian hukum. Permasalahan ini mencerminkan adanya konflik norma yang berpotensi melanggar prinsip dasar hak milik atas tanah sebagai property rights, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum dalam hukum positif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum tanah tetap diakui, namun menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sehingga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa prosedur pengakuan hak memungkinkan pemilik tanah yang telah menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun yang disaksikan dua orang saksi untuk mendaftarkan tanah mereka dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik dan dokumen pendukung. Jika memenuhi syarat, Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Selanjutnya dengan judicial review terhadap PP No. 18/2021 yang dianggap merugikan hak atas tanah bekas milik adat, untuk memastikan hak-hak pemegang tanah tetap dilindungi. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pemegang tanah bekas milik adat
Kesalahan Pencatatan Asal Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Lahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
No full textTanah berfungsi sebagai lapisan permukaan bumi yang mendukung pertumbuhan akar tanaman, memberikan dukungan untuk tanaman tegak, serta memenuhi kebutuhan air dan udara. Kepentingan tanah bagi manusia sangat jelas, karena manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pendaftaran tanah menjadi semakin penting bagi masyarakat. Proses pendaftaran tanah menghasilkan akibat hukum, yaitu penerbitan sertipikat tanah yang berfungsi sebagai alat bukti sah dan kuat bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Namun, dengan banyaknya sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penerbitan sertipikat tetap ada, meskipun peluang terjadinya kesalahan tersebut kecil. Salah satu kesalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan pencatatan asal tanah di atas hak pengelolaan, seperti yang diilustrasikan dalam Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Peninjauan Kembali 206/PK/TUN/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan sertipikat dapat menyebabkan sertipikat menjadi tidak sah, baik karena ketidakakuratan data subjek hukum maupun objek hukum yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahap pendaftaran tanah. Penambahan frasa seperti “Diatas HPL No. 1/Jatinegara” dapat mempengaruhi makna dan akibat hukum bagi PT Inti Polymetal sebagai pemilik sah tanah tersebut. Adanya ketentuan mengenai sertipikat dan hak atas tanah merupakan langkah preventif untuk melindungi hak atas tanah dan mencegah sengketa. Untuk perlindungan hukum represif, yang diterapkan setelah sengketa terjadi, tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jika sengketa tanah muncul, perlindungan hukum represif dapat berupa pemulihan hak kepada pemilik asli tana
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid/2020/Pt Dps)
No full textNotaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pembuatan akta autentik erat kaitannya dengan keabsahan surat yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan yaitu pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris haru memenuhi unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif melihat dari adanya perbuatan Notaris yang berperan aktif dan menampikan mekanisme dalam pembuatan akta autentik sehingga menimbulkan substansi akta tersebut menjadi palsu atau tidak benar. Unsur obyektif dari perbuatan Notaris dilihat dari adanya sifat melanggar hukum yang tertuang dalam KUHP serta kualitas dari pelaku ini dapat dilihat dari adanya kewenangan atau jabatan serta perbuatan tersebut dengan keadaan sadar dan tanpa terpaksa hal tersebut dapat dilihat dari adanya suatu permufakatan jahat (samenspanning). Sehingga pada putusan Nomor 35/Pid/PT DPS/2020 Terdakwa selaku Notaris dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memalsukan akta autentik
Implikasi Hukum Terhadap Akta Autentik yang Dinyatakan Palsu Dalam Putusan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby
No full textPemalsuan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan hilangnya kesadaran moral pelaku. Dengan sengaja membuat keterangan palsu dalam suatu dokumen resmi menunjukkan adanya niat jahat untuk menipu dan merugikan orang lain. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab atas terjadinya pemalsuan isi akta dan tanda tangan yang dilakukan para pihak oleh notaris dan penghadap pada Putusan PN Surabaya No. 2370/Pid.B/2021/PN.Sby dan bagaimana implikasi hukum terhadap akta otentik yang dinyatakan palsu dalam Putusan PN Surabaya No. 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. Metode penelitiannya adalah penelitia hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk menyusun akta otentik sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, memiliki tanggung jawab atas akta yang dibuatnya. UUJN memang tidak secara khusus mengatur sanksi pidana bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Namun, hal ini tidak berarti bahwa seorang notaris kebal hukum. Jika perbuatan yang dilakukan oleh seorang notaris memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, misalnya dengan sengaja mencantumkan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya, maka ia dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dari setiap akta yang dibuatnya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak pada sanksi administratif atau sanksi kode etik, tetapi juga dapat berujung pada tuntutan pidana. Akibat hukum terhadap akta otentik yang sengaja mencantumkan keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut akan batal demi hukum melalui putusan pengadilan, dan akta tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, berubah menjadi akta di bawah tangan
Implementasi Unit Siber Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Dalam Rangka Pengawasan Warga Negara Asing
No full textGuna membantu efektivitas dari pengawasan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai sarana pelaporan keberadaan orang asing di suatu tempat. Namun, keberadaan APOA dinilai kurang efektif dikarenakan tidak dapat melacak kejahatan siber atau cybercrime secara langsung dikarenakan APOA hanya platform yang memfasilitasi laporan dari penginapan yang ada di suatu wilayah di Indonesa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang ada, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai membentuk Unit Siber Keimigrasian sebagai upaya meningkatkan efektivitas dari pengawasan keimigrasian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bagaimana permasalahan serta rekomendasi yang dapat diberikan dari penerapan Unit Siber Keimigrasian. Untuk mendukung penelitian tersebut, digunakan metode penelitian empiris hukum dan melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Unit Siber Keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, regulasi, maupun infrastruktur teknologi. Petugas masih memerlukan pelatihan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem pemantauan digital seperti Face Recognition Immigration System (FRIS) secara optimal. Selain itu, belum adanya dasar hukum nasional yang komprehensif menjadikan pelaksanaan tugas unit ini kurang memiliki kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketimpangan pelaksanaan antar wilayah. Di sisi lain, infrastruktur jaringan dan integrasi sistem informasi juga masih perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kompetensi petugas, penyusunan regulasi hukum yang berskala nasional, serta pembenahan infrastruktur digital sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Unit Siber Keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap warga negara asing
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Borgtocht di Luar Pengadilan Berdasarkan Prinsip Keadilan Kontraktual
No full textPenelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perjanjian borgtocht yang diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui mediasi, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan kontraktual. Penjamin sebagai pihak ketiga dalam hubungan utang-piutang seringkali berada pada posisi yang rentan, baik secara hukum maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif, pendekatan kualitatif, dan metode deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang posisi hukum penjamin dan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia, termasuk Perma No. 1 Tahun 2016 dan KUHPerdata, telah mengakomodasi mediasi sebagai metode penyelesaian, perlindungan terhadap penjamin belum optimal. Oleh karena itu, mekanisme mediasi harus dirancang secara adil dan proporsional, dengan peran aktif mediator yang memahami aspek hukum borgtocht untuk menjamin hak-hak penjamin. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya penjamin
BIOMEDICINA ESTÉTICA E O USO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE: UMA REVISÃO NARRATIVA
Full text linkResumo: O ácido hialurônico tem se consolidado como um dos principais recursos da Biomedicina Estética para o rejuvenescimento facial de pessoas da terceira idade, devido à sua segurança, biocompatibilidade e capacidade de restaurar volume e hidratação. As alterações estruturais decorrentes do envelhecimento, como flacidez, perda de elasticidade e depressões faciais, tornam esse biomaterial especialmente relevante para intervenções minimamente invasivas destinadas a melhorar a harmonia e a vitalidade da pele. O objetivo deste estudo é analisar a importância do ácido hialurônico no rejuvenescimento facial em idosos, considerando seus benefícios estéticos e funcionais. Trata-se de uma revisão narrativa elaborada a partir de artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed), Google Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram selecionados estudos publicados entre 2019 e 2024, utilizando os descritores “ácido hialurônico”, “rejuvenescimento facial”, “biomedicina estética” e “terceira idade”. Os resultados encontrados apontam que o ácido hialurônico promove melhora significativa na hidratação, no contorno facial, na suavização de sulcos e na naturalidade da expressão, além de contribuir positivamente para a autoestima e a qualidade de vida dos idosos. Conclui-se que o ácido hialurônico é uma ferramenta eficaz e segura no rejuvenescimento facial dessa população, reforçando sua relevância dentro da prática da Biomedicina Estética.
Palavras-chaves: Ácido hialurônico. Rejuvenescimento facial. Biomedicina estética.
Abstract: Hyaluronic acid has become established as one of the main resources in Aesthetic Biomedicine for facial rejuvenation in elderly individuals, due to its safety, biocompatibility, and ability to restore volume and hydration. Structural changes resulting from aging, such as sagging, loss of elasticity, and facial depressions, make this biomaterial especially relevant for minimally invasive interventions aimed at improving skin harmony and vitality. The objective of this study is to analyze the importance of hyaluronic acid in facial rejuvenation in the elderly, considering its aesthetic and functional benefits. This is a narrative review based on scientific articles available in the databases Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed), Google Scholar, and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). Studies published between 2019 and 2024 were selected using the descriptors "hyaluronic acid," "facial rejuvenation," "aesthetic biomedicine," and "elderly." The results indicate that hyaluronic acid significantly improves hydration, facial contour, smoothing of wrinkles, and naturalness of expression, in addition to contributing positively to the self-esteem and quality of life of the elderly. It is concluded that hyaluronic acid is an effective and safe tool in facial rejuvenation for this population, reinforcing its relevance within the practice of Aesthetic Biomedicine.
Keywords: Hyaluronic acid. Facial rejuvenation. Aesthetic biomedicine.
Resumen: El ácido hialurónico se ha consolidado como uno de los principales recursos en Biomedicina Estética para el rejuvenecimiento facial en personas mayores, gracias a su seguridad, biocompatibilidad y capacidad para restaurar el volumen y la hidratación. Los cambios estructurales derivados del envejecimiento, como la flacidez, la pérdida de elasticidad y las depresiones faciales, hacen que este biomaterial sea especialmente relevante para intervenciones mínimamente invasivas destinadas a mejorar la armonía y la vitalidad de la piel. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del ácido hialurónico en el rejuvenecimiento facial en personas mayores, considerando sus beneficios estéticos y funcionales. Se trata de una revisión narrativa basada en artículos científicos disponibles en las bases de datos Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed), Google Scholar y Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS). Se seleccionaron estudios publicados entre 2019 y 2024 utilizando los descriptores "ácido hialurónico", "rejuvenecimiento facial", "biomedicina estética" y "personas mayores". Los resultados indican que el ácido hialurónico mejora significativamente la hidratación, el contorno facial, el alisado de arrugas y la naturalidad de la expresión facial, además de contribuir positivamente a la autoestima y la calidad de vida de las personas mayores. Se concluye que el ácido hialurónico es una herramienta eficaz y segura para el rejuvenecimiento facial en esta población, lo que refuerza su relevancia en la práctica de la Biomedicina Estética.
Palabras clave: Ácido hialurónico. Rejuvenecimiento facial. Biomedicina estética
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL
Full text linkResumo: O câncer de mama (CA de Mama) é uma patologia de alta prevalência, com 73.610 novos casos estimados para 2025 no Brasil (INCA, 2023). Seu diagnóstico precoce é crucial para a cura e controle, sendo um desafio constante na saúde pública. Embora o autoexame seja um método preventivo importante para o autoconhecimento, a mamografia anual em mulheres acima de 40 anos é o rastreamento mais eficaz recomendado. Diante deste cenário, a Fisioterapia se destaca por sua valiosa dimensão na educação em saúde, atuando como estratégia primordial para a detecção ágil e gestão adequada da doença. Nesse contexto, a disciplina extensionista "Saúde da Mulher" do curso de Fisioterapia da Faculdade UniFanor Wyden (Campus Bezerra de Menezes, 2023.2) desenvolveu um projeto de conscientização. Esta ação, que se inseriu no movimento internacional "Outubro Rosa" e culminou em um evento na Beira-Mar de Fortaleza, teve como objetivo sensibilizar a população feminina, proporcionar o autoconhecimento e incentivar o rastreio por meio da mamografia para a detecção precoce do CA de Mama em estágio inicial.
Palavras-chaves: Prevenção precoce; Câncer de mama; Saúde da Mulher; Conscientização; UniFanor.
Abstract: Breast cancer is a highly prevalent disease, with an estimated 73,610 new cases in Brazil by 2025 (INCA, 2023). Early diagnosis is crucial for cure and control, representing a constant challenge in public health. Although self-examination is an important preventive method for self-awareness, annual mammography in women over 40 is the most effective screening recommended. In this context, physiotherapy stands out for its valuable role in health education, acting as a primary strategy for the rapid detection and proper management of the disease. Within this framework, the extension course "Women's Health" of the Physiotherapy program at UniFanor Wyden Faculty (Bezerra de Menezes Campus, 2023.2) developed an awareness project. This action, which was part of the international "Pink October" movement and culminated in an event on the Beira-Mar in Fortaleza, aimed to raise awareness among women, promote self-knowledge, and encourage screening through mammography for the early detection of breast cancer in its initial stages.
Keywords: Early prevention; Breast cancer; Women's health; Awareness; UniFanor.
Resúmen: El cáncer de mama es una enfermedad altamente prevalente, con un estimado de 73.610 nuevos casos en Brasil para 2025 (INCA, 2023). El diagnóstico precoz es crucial para la curación y el control, lo que representa un desafío constante para la salud pública. Si bien el autoexamen es un método preventivo importante para la autoconciencia, la mamografía anual en mujeres mayores de 40 años es la prueba de detección más eficaz recomendada. En este contexto, la fisioterapia destaca por su valioso papel en la educación para la salud, actuando como una estrategia primaria para la detección rápida y el manejo adecuado de la enfermedad. En este marco, el curso de extensión "Salud de la Mujer" del programa de Fisioterapia de la Facultad Wyden de la UniFanor (Campus Bezerra de Menezes, febrero de 2023) desarrolló un proyecto de concientización. Esta acción, que formó parte del movimiento internacional "Octubre Rosa" y culminó con un evento en Beira-Mar, Fortaleza, tuvo como objetivo sensibilizar a las mujeres, promover el autoconocimiento y fomentar la realización de mamografías para la detección temprana del cáncer de mama en sus etapas iniciales.
Palabras clave: Prevención precoz; Cáncer de mama; Salud femenina; Concienciación; UniFanor
PROJETO DE EXTENSÃO “A FAMÍLIA QUE ESCOLHI”: PROJETO INTEGRADOR DOS CURSOS DE DIREITO E DE PSICOLOGIA NA SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO E GUARDA DA OBRA “ANNA KARENINA”
Full text linkO Projeto de extensão “A Família que Escolhi” surgiu em uma discussão entre os professores Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Nardejane Martins Cardoso e Vitor Vasconcelos de Araújo sobre a necessidade de se ter um projeto interdisciplinar, que aprimorasse as habilidades dos discentes dos cursos de Direito e de Psicologia em temáticas inerentes ao Direito de Família, mas com análise interdisciplinar entre as áreas. O Centro Universitário Fanor Wyden, em Fortaleza/CE, já contava com um Projeto de extensão nesse modelo, conduzido pelo Prof. Roberto Ney Fonseca de Almeida, o “Júri interdisciplinar literário UniFanor Wyden”, em que, todos os semestres, associava a prática simulada do júri a uma obra que envolvesse crimes relevantes. O Prof. Roberto Ney já executava o projeto há alguns anos na instituição, e o convite para que participasse do Projeto de extensão “A Família que Escolhi” foi essencial para a estruturação prática do projeto e integração das turmas, nos termos da Resolução CNE/CES de nº. 7/2018, que regulamentava a curricularização da extensão. Assim, com a participação do Prof. Roberto Ney, foi formada a primeira turma extensionista da disciplina de “Direito das Famílias e Sucessões”, conduzida pelo Prof. Vicente Augusto, e que teria a participação dos demais professores e suas turmas. O conteúdo da disciplina de Direito das Famílias e Sucessões envolve tanto Direito de Família e seus institutos, como, também, Direito das Sucessões. O planejamento do projeto envolveu uma divisão nos conteúdos, e, principalmente, a pedido da Coordenação do Curso de Direito, a inversão na ordem dos conteúdos ministrados. Direito Civil sucessório foi ministrado inicialmente, enquanto os discentes trabalhavam a extensão, e os conteúdos de Direito de Família foram ministrados posteriormente. Em planejamento conjunto com a Profª. Nardejane Martins, foi acertado que a obra a ser utilizada seria Anna Karenina, de Tolstói, com dois conteúdos de Direito de Família como elementos centrais: o divórcio e a guarda do filho de Anna na obra com o Conde Karenin. A situação retrata problemática jurídica muito comum no Brasil, com disputas envolvendo guarda de filhos menores e divórcio