Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek Hugo Boss (Studi Kasus Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
No full textIndustri fashion global yang berkembang pesat mendorong inovasi baru bagi merek-merek besar, namun hal ini juga memicu peniruan terhadap merek oleh pelaku usaha lain dengan itikad buruk. Di Indonesia, peniruan merek menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi konsumen dan pemilik merek. Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan menjaga persaingan sehat. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kepastian hukum persamaan pada pokoknya terhadap sengketa hak merek yang terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab DJKI terhadap sengketa hak merek yang terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum dan tanggung jawab DJKI terhadap sengketa hak merek terkenal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deduktif. Ajuan gugatan yang sampai dengan tingkat kasasi tidaklah efektif bagi HUGO BOSS yang memang dikategorikan sebagai merek terkenal. HUGO BOSS dapat membuktikan mereknya sebagai merek pertama terdaftar, berdasarkan nomor pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, IDM000202215 yang berlaku hingga 24 Januari 2029. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi nya menyatakan keliru pada pernyataan merek milik HUGO BOSS dengan Anthony Tan memiliki daya pembeda, oleh karena itu sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum pada tingkat kasasi membatalkan putusan pertama dan mencabut merek milik Anthony Tan dari Daftar Umum Merek pada DJKI. Tanggung jawab DJKI sangat penting dalam memastikan integritas sistem pendaftaran merek, termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal HUGO BOSS
Praktik Euthanasia dan Do Not Resuscitate Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
No full textSkripsi ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara praktik euthanasia, perintah Do Not Resuscitate (DNR), dan implikasinya terhadap hukum, etika, hak asasi manusia internasional serta hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua praktik ini diatur, dipandang dan diterima dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, serta dampaknya terhadap pasien dan praktisi kesehatan. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif- empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif, serta melalui investigasi mendalam yang mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penelitian ini menggali perspektif kerangka hukum dan debat etis mendalam mengenai praktik ini. Temuan menunjukkan bahwa euthanasia saat ini ilegal dan dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum Indonesia, menyoroti konflik signifikan antara hak individu untuk otonomi dan standar hukum nasional. Skripsi ini berargumen untuk mere-evaluasi batasan hukum ini agar lebih selaras dengan pemahaman yang berkembang tentang hak pasien dan praktik medis etis. Melalui analisis komparatif, studi ini menekankan perlunya Indonesia untuk mungkin mendefinisikan ulang atau menegaskan kembali sikap hukumnya terhadap euthanasia dan Do Not Resuscitate agar mencerminkan standar hak asasi manusia internasional dan sensitivitas budaya lokal, serta yang terpenting adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada dialog global yang sedang berlangsung mengenai hak untuk mati dan peran pemerintah dalam mengatur perawatan akhir hayat
Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No 235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst
No full textPajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem pemungutan pajak berbasis Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak, banyak Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, yang masih enggan atau bahkan menghindari kewajiban pajaknya, yang terkadang berujung pada praktik penghindaran (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi sangat penting, terutama dalam kasus- kasus yang melibatkan direksi korporasi sebagai pengambil keputusan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh direksi korporasi, dengan fokus pada dampak hukum dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga mengkaji kasus tindak pidana pajak yang terjadi pada Sutoyo Setiadi Kurnia, seorang direksi yang terlibat dalam penggelapan pajak, untuk mengevaluasi peran hukum dalam memberikan efek jera dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pajak, khususnya yang melibatkan korporasi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia
Implementasi Pemidanaan Administrator Judi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1099/Pid.B/2021//PN.Jkt.Sel)
No full textPenelitian ini membahas implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap administrator judi online berdasarkan tinjauan hukum pidana di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1099/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel. Kasus ini mengangkat peran administrator judi online dalam menyediakan akses, memfasilitasi, dan mengelola transaksi perjudian daring yang melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan bukti elektronik yang sah, seperti rekening bank dan perangkat komunikasi terdakwa, yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam aktivitas perjudian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dilakukan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Dengan pendekatan normatif dan analisis kasus, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami penerapan hukum pidana terhadap tindak kejahatan siber, khususnya perjudian daring, yang semakin berkembang di era digital
Upaya Hukum Dalam Sengketa Uang Pesangon Yang Diakibatkan Oleh Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst)
No full textKetenagakerjaan mencakup pekerja dengan perusahaan. Kedua pihak tersebut melakukan sebuah perjanjian mengenai pekerjaan. Perjanjian yang terjalin tersebut mencakup mengenai upah, waktu, perintah dan pekerjaan yang dijanjikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut mengakibatkan perselisihan hingga dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat dilakukan secara sepihak. Terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada pekerja pada saat pelaksanaan PHK, salah satunya dengan pemberian uang pesangon. Penulisan ini dilakukan dengan cara mengaplikasikan penelitian hukum normatif (doktrinal research) dengan prosedur mendalami dan memeiliti kajian bahan pustaka yang terdiri dari menfaatkan data sekunder merupakan bentuk dokumen resmi dan buku terkait dan yang termasuk ke dalam bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan juga kamus. Penerapan pendektan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan studi kasus (case approach). Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatid dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Monopoli Jasa Pengiriman Yang dilakukan oleh e-commerce di Indonesia
No full textPraktik monopoli jasa pengiriman yang dilakukan oleh platform e-commerce telah menimbulkan berbagai dampak terhadap konsumen, pelaku usaha kecil, dan ekosistem pasar secara keseluruhan. Praktik ini membatasi kebebasan konsumen dalam memilih jasa pengiriman, menurunkan kualitas layanan, dan meningkatkan potensi diskriminasi terhadap penyedia jasa pengiriman alternatif. Selain itu, monopoli semacam ini berdampak buruk pada keberlanjutan persaingan usaha, melanggar prinsip demokrasi ekonomi, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini mengungkap celah dalam regulasi dan tantangan pengawasan yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap praktik monopoli dalam ekosistem digital. Kompleksitas hubungan bisnis antara platform e- commerce dan penyedia jasa pengiriman, kurangnya transparansi, serta rendahnya literasi konsumen memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi yang berkelanjutan.Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih adil, transparan, dan kompetitif. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari dampak negatif monopoli, tetapi juga mendorong persaingan usaha yang sehat, inovasi, dan keberlanjutan pasar. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan antara hak konsumen, kepentingan pelaku usaha, dan prinsip keadilan ekonomi dapat terwujud di era digital
ANALISIS KONTEN MARKETING UNTUK MEMBANGUN KESADARAN MEREK: STUDI KASUS HIERRARCHY STUDIOS
No full textOptimasi portofolio saham bidang teknologi berdasarkan hasil prediksi harga penutupan menggunakan metode regresi xgboost
No full textUji karakteristik alat dewatering system-20 untuk pemurnian oli (TM - 1409)
No full textPenelitian ini bertujuan guna meningkatkan kinerja secara keseluruhan pada sistem dewatering. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem, seperti pengaturan pada aliran pipa, tingkat konsentrasi aqua sensor serta konsentrasi dari particle counter dilakukan guna mengidentifikasi hal-hal yang menjadi potensi untuk dilakukan peningkatan kinerja pada Dewatering System-20. Hasil berupa data dan grafik digunakan untuk mengevaluasi berbagai potensi- potensi optimasi. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa pengaruh suhu yang dihasilkan oleh inlet atau di dalam tabung vacuum chamber akan mempengaruhi tingkat humidity atau kontaminasi berupa air dalam oli
