Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Investor Atas Penggunaan Convertible Note di Indonesia
No full textPerkembangan startup di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi motor penggerak ekonomi digital. Dalam tahap awal pendanaan, banyak startup memilih menggunakan instrumen convertible note karena efisiensi dan fleksibilitasnya. Namun demikian, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai convertible note, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi investor. Hal ini menjadi penting mengingat perlindungan hukum merupakan syarat esensial dalam menjamin keadilan dan kepastian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana kedudukan hukum convertible note dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana pengaruh variasi struktur dan ketentuan dalam perjanjian convertible note terhadap perlindungan hukum investor; dan (3) bagaimana regulasi di Indonesia dapat mengakomodasi convertible note untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa convertible note merupakan bentuk perjanjian utang yang unik karena dapat dikonversi menjadi saham, sehingga tidak dapat dikategorikan secara mutlak dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Perbandingan antara model-model seperti SAFE, KISS, dan CARE dengan praktik Indonesia menunjukkan adanya variasi struktur yang mempengaruhi tingkat perlindungan hukum bagi investor. Ketiadaan standar kontraktual dan ketidakjelasan kedudukan hukum menyebabkan investor berada dalam posisi rawan, terutama dalam hal dilusi, konversi, dan perlindungan pasca investasi. Oleh karena itu, diperlukan respons pemerintah sebagai fasilitator untuk mengembangkan standar klausul yang dapat diadopsi secara luas untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan
Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Pelanggaran Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)
No full textPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang satu prinsip penting yaitu Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip penyedia barang dan jasa dihadirkan untuk mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dalam melakukan kewajibannya. Prinsip ini juga menakankan bagaimana pentingnya mengenali, mengetahui dan memahami pengguna jasa. Namun dalam praktiknya tidak semua notaris menjalankan prinsip ini dengan baik sebagimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) menjadi cerminan kasus pelanggaran Prinsip Menegenali Pengguna Jasa oleh seorang Notaris, yang kemudian terlibat dalam perkara pidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan historis, konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini masih banyak ditemukan pelanggaran oleh notaris yang mengabaikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau Know Your Customer, baik karena kelalaian, tekanan ekonomi, maupun kurangnya pemahaman terhadap peraturan. Akibatnya, notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, dan etik
Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Sebagai Ahli Waris Adat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt/2020/Pt.Mdn)
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait kekuatan akta pengangkatan anak yang dibuat di hadapan notaris tanpa penetapan pengadilan, khususnya dalam konteks pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba. Kajian ini berfokus pada kewenangan notaris dalam membuat akta pengangkatan anak, akibat hukum dari akta tersebut terhadap status anak angkat, serta kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya berwenang membuat pernyataan atau perjanjian pengangkatan anak, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum anak angkat secara sah. Dalam hukum adat Batak Toba, pengangkatan anak (Mangain) diakui secara adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal apabila tidak disertai penetapan pengadilan. Dalam putusan tersebut, hak waris anak angkat dibatalkan karena pengangkatannya hanya didasarkan pada akta notaris. Analisis menunjukkan bahwa dualisme antara hukum adat dan hukum formal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan adat dan prosedur hukum formal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi anak angkat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perbedaan sistem hukum adat dan nasional serta urgensi pembaruan hukum untuk menjembatani keduanya
Akibat Hukum Terhadap Notaris Melakukan Pelanggaran Etika Profesi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG)
No full textNotaris yang melanggar etika jabatan saat membuat akta autentik yang menyebabkan kerugian akan memiliki konsekuensi hukum. Akta autentik yang mereka buat akan menyebabkan klien dirugikan. Pelanggaran etika notaris tidak hanya memengaruhi citra profesi tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana maupun administratif ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578/Pid/2021/PT.SMG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah hukum yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Agung terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi. Studi ini juga akan melihat bagaimana kasus-kasus ini berdampak pada praktik kenotariatan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan kajian normatif terhadap aturan hukum terkait pelanggaran etika notaris dengan penelitian empiris melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara dan studi dokumen kasus. Data primer diperoleh dari putusan Mahkamah Agung dan wawancara dengan praktisi hukum, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan notaris yang melanggar etika jabatan dalam pembuatan akta autentik merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris dan UUJN. Hal demikian mendasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban dan larangan notaris yang dapat ditafsirkan UUJN juga merupakan bagian Kode Etik Notaris. Akibat hukum terhadap akta autentik yakni akta autentik terdegradasi sebagai akta di bawah tangan sedangkan akibat hukum bagi notaris, yakni dapat dikenai sanksi sebagai profesi dan atau sebagai individu masyarakat berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi pidana berupa pidana dan atau denda
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Status Tanah Sultan Ground Yang Dibeli Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gunung Kidul
No full textKeraton Yogyakarta memiliki sebuah lembaga yang menangani berbagai hal yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam, yang dikenal sebagai pangageng kawedanan punokawan wahono sarto kriyo atau panitikismo. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memproses permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam dari pihak swasta, lembaga pemerintah, atau masyarakat yang ingin menempati tanah tersebut. Tanah sultan akan dianggap melanggar hukum jika tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan. Surat kepemilikan adalah otorisasi formal yang diberikan oleh panitikismo. Panitikismo adalah badan pemerintahan kraton yang bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi dan pemanfaatan tanah kesultanan. Permasalahan yang dihadapi adalah: apa hubungan antara proses peninjauan kembali dengan status tanah kesultanan, dan bagaimana dampaknya terhadap jaminan dan perlindungan status tanah yang diperoleh masyarakat. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada prinsip-prinsip kepastian dan perlindungan terhadap status tanah yang diperoleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menelaah literatur yang ada, melakukan wawancara, dan melakukan analisis data secara kualitatif. Yogyakarta memiliki landasan hukum yang kuat, negara pun mengakui dan menghormati status keistimewaannya dengan memberikan kewenangan khusus untuk mengatur urusan pengelolaan pertanahannya sendiri. Urusan dalam mengatur pengelolaan tanah ini menimbulkan dualisme hukum agrarian. Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan/pemanfaatan tanah sultan ground termasuk magersari, ngindung, dan hak lainnya, dapat terus berlanjut sebagaimana ketentuan dalam serat kekancingan, dengan dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu untuk nantinya dilanjutkan penerbitan sertifikan hak milik yang dimiliki kesultana
O KIT DE GESTÃO AUTÔNOMA DA MEDICAÇÃO (GAM) COMO FERRAMENTA DE GARANTIA DA AUTONOMIA DO USUÁRIO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL
Get PDFResumo: O presente estudo analisa a implementação do Guia de Gestão Autônoma de Medicamento (GAM) no contexto de um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), fundamentando-se na Lei nº 10.216/2001 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo é investigar como o "kit GAM" atua como ferramenta terapêutica para assegurar a autonomia e a dignidade humana de crianças e adolescentes em tratamento. A metodologia, de natureza qualitativa e delineamento misto, combinou análise normativa com observação participante de grupos terapêuticos. Os resultados demonstram que o dispositivo lúdico amplifica a escuta ativa e qualifica o consentimento informado, transformando a relação médico-paciente de uma postura paternalista em uma co-gestão do cuidado. Conclui-se que o GAM funciona como um instrumento jurídico-pedagógico essencial para a desmedicalização e a proteção dos direitos fundamentais, garantindo que o sujeito infantojuvenil exerça sua autonomia progressiva e protagonismo no planejamento de sua saúde mental.
Palavras-chaves: Saúde Mental Infantojuvenil; Gestão Autônoma de Medicamento (GAM); Autonomia Progressiva; Reforma Psiquiátrica; Direito à Participação.
Abstract: This study analyzes the implementation of the Autonomous Medication Management Guide (GAM) in the context of a Child and Adolescent Psychosocial Care Center (CAPSi), based on Law No. 10.216/2001 and the Statute of the Child and Adolescent (ECA). The objective is to investigate how the "GAM kit" acts as a therapeutic tool to ensure the autonomy and human dignity of children and adolescents in treatment. The methodology, of a qualitative nature and mixed-methods design, combined normative analysis with participant observation of therapeutic groups. The results demonstrate that the playful device amplifies active listening and qualifies informed consent, transforming the doctor-patient relationship from a paternalistic posture into a co-management of care. It is concluded that the GAM functions as an essential legal-pedagogical instrument for demedicalization and the protection of fundamental rights, guaranteeing that the child and adolescent subject exercises their progressive autonomy and protagonism in the planning of their mental health.
Keywords: Child and Adolescent Mental Health; Autonomous Medication Management (AMM); Progressive Autonomy; Psychiatric Reform; Right to Participation..
Resumen: Este estudio analiza la implementación de la Guía de Gestión Autónoma de Medicamentos (GAM) en el contexto de un Centro de Atención Psicosocial Infantojuvenil (CAPSi), con base en la Ley n.º 10.216/2001 y el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). El objetivo es investigar cómo el kit GAM actúa como herramienta terapéutica para garantizar la autonomía y la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes en tratamiento. La metodología, de naturaleza cualitativa y diseño de métodos mixtos, combinó el análisis normativo con la observación participante de grupos terapéuticos. Los resultados demuestran que este dispositivo lúdico amplifica la escucha activa y cualifica el consentimiento informado, transformando la relación médico-paciente de una postura paternalista a una cogestión de la atención. Se concluye que la GAM funciona como un instrumento jurídico-pedagógico esencial para la desmedicalización y la protección de los derechos fundamentales, garantizando que el niño, niña y adolescente ejerza su autonomía progresiva y protagonismo en la planificación de su salud mental.
Palabras clave: Salud Mental Infantil y Adolescente; Gestión Autónoma de Medicamentos (GAM); Autonomía Progresiva; Reforma Psiquiátrica; Derecho a la Participación
A INFLUÊNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) NO AVANÇO DAS PESQUISAS MEDICAS NO BRASIL
Get PDFResumo simples
Introdução: No Brasil complicações por procedimentos de aborto continuar sendo uma das principais causas de morte materna (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, 2025). Esse tema complexo que suscita intensos debates éticos e bioéticos na prática médica, considerado ainda como uma situação crítica para a saúde pública em diversos países, pois existe um embate que envolve um emaranhado conjunto de aspectos morais, religiosos, sociais, legais e culturais. Objetivo: promover a reflexão crítica sobre os dilemas éticos e bioéticos relacionados ao aborto, através da simulação de um júri e da análise de um caso clínico simulado. Metodologia: Trata-se de um relato uma experiência educacional realizada com alunos de Medicina da disciplina de Bioética na prática médica, que incluiu uma miniexposição dialogada sobre bioética na prática médica, seguida por um julgamento simulado e a apresentação de um caso clínico fictício envolvendo abortamento, com simulação realística em laboratório. Participaram 28 alunos, dos quais 5 estavam atuando na apresentação do caso simulado e no julgamento simulado, assumindo papéis de promotor, defensoria, testemunha e juiz, enquanto os outros 23 alunos integraram a audiência. A simulação foi realizada no laboratório de metodologia ativa visando fornecer uma experiência o mais próxima possível da realidade clínica. Resultados: A atividade proporcionou aos alunos uma oportunidade única de explorar os dilemas éticos e bioéticos relacionados ao abortamento, tanto através de uma discussão teórica como através da simulação prática de um caso clínico. Os participantes puderam compreender as complexidades envolvidas na tomada de decisão ética em situações médicas delicadas, como o abortamento, e refletir sobre as diferentes perspectivas e valores em questão. Considerações finais: A simulação do julgamento simulado se mostrou uma ferramenta eficaz no ensino e na reflexão sobre questões éticas e bioéticas na prática médica, especialmente em temas sensíveis como o abortamento. Esta abordagem educacional proporcionou aos alunos uma experiência imersiva e interativa, promovendo o desenvolvimento de habilidades críticas e éticas fundamentais para a prática médica responsável.
Palavras-chave: Abortamento, Ética Médica. Bioética, Júri Simulado, Aborto.
Abstract
Introduction: In Brazil, complications from abortion procedures continue to be one of the leading causes of maternal death (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, 2025). This complex issue, which raises intense ethical and bioethical debates in medical practice, is still considered a critical situation for public health in several countries, as it involves a complex set of moral, religious, social, legal, and cultural aspects. Objective: To promote critical reflection on the ethical and bioethical dilemmas related to abortion, through the simulation of a jury trial and the analysis of a simulated clinical case. Methodology: This is a report of an educational experience carried out with medical students in the Bioethics in Medical Practice course, which included a brief interactive presentation on bioethics in medical practice, followed by a simulated trial and the presentation of a fictitious clinical case involving abortion, with realistic laboratory simulation. Twenty-eight students participated, five of whom acted in the simulated case presentation and mock trial, assuming the roles of prosecutor, defense attorney, witness, and judge, while the other 23 students comprised the audience. The simulation was conducted in the active learning methodology laboratory to provide an experience as close as possible to clinical reality. Results: The activity provided students with a unique opportunity to explore the ethical and bioethical dilemmas related to abortion, both through theoretical discussion and through the practical simulation of a clinical case. Participants were able to understand the complexities involved in ethical decision-making in delicate medical situations, such as abortion, and reflect on the different perspectives and values at stake. Final considerations: The mock trial simulation proved to be an effective tool in teaching and reflecting on ethical and bioethical issues in medical practice, especially in sensitive topics such as abortion. This educational approach provided students with immersive and interactive experience, promoting the development of critical and ethical skills fundamental to responsible medical practice.
Keywords: Abortion, Medical Ethics. Bioethics, Mock Trial, Abortion.
Resúmen
Introducción: En Brasil, las complicaciones derivadas de los procedimientos de aborto siguen siendo una de las principales causas de muerte materna (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, 2025). Este complejo problema, que plantea intensos debates éticos y bioéticos en la práctica médica, todavía se considera una situación crítica para la salud pública en varios países, ya que involucra un conjunto complejo de aspectos morales, religiosos, sociales, legales y culturales. Objetivo: Promover la reflexión crítica sobre los dilemas éticos y bioéticos relacionados con el aborto, mediante la simulación de un juicio por jurado y el análisis de un caso clínico simulado. Metodología: Este es un informe de una experiencia educativa realizada con estudiantes de medicina en el curso de Bioética en la Práctica Médica, que incluyó una breve presentación interactiva sobre bioética en la práctica médica, seguida de un juicio simulado y la presentación de un caso clínico ficticio que involucraba aborto, con simulación realista de laboratorio. Participaron veintiocho estudiantes, cinco de los cuales actuaron en la presentación del caso simulado y el juicio simulado, asumiendo los roles de fiscal, abogado defensor, testigo y juez, mientras que los otros 23 estudiantes constituyeron la audiencia. La simulación se realizó en el laboratorio de metodología de aprendizaje activo para brindar una experiencia lo más cercana posible a la realidad clínica. Resultados: La actividad brindó a los estudiantes una oportunidad única para explorar los dilemas éticos y bioéticos relacionados con el aborto, tanto a través de la discusión teórica como de la simulación práctica de un caso clínico. Los participantes pudieron comprender las complejidades que implica la toma de decisiones éticas en situaciones médicas delicadas, como el aborto, y reflexionar sobre las diferentes perspectivas y valores en juego. Consideraciones finales: La simulación del juicio simulado demostró ser una herramienta eficaz para la enseñanza y la reflexión sobre cuestiones éticas y bioéticas en la práctica médica, especialmente en temas sensibles como el aborto. Este enfoque educativo proporcionó a los estudiantes una experiencia inmersiva e interactiva, promoviendo el desarrollo de habilidades críticas y éticas fundamentales para una práctica médica responsable.
Palabras clave: Aborto, Ética Médica. Bioética, Juicio Simulacro, Aborto
OS DILEMAS ÉTICO-JURÍDICOS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEA: ENTRE A AUTONOMIA DO PACIENTE E A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Get PDFResumo: Introdução: O avanço das ciências biomédicas e das tecnologias aplicadas à saúde tem gerado transformações profundas nas relações entre médicos, pacientes e instituições. Nesse contexto, a necessidade de conciliar princípios éticos e normas jurídicas tornou-se um desafio cotidiano na prática médica. Objetivo: Este trabalho buscou analisar os dilemas ético-jurídicos da medicina contemporânea, com ênfase na autonomia do paciente, no consentimento informado, na responsabilidade profissional e nas implicações morais e legais que permeiam a tomada de decisões clínicas. Metodologia: A análise deste estudo fundamenta-se em uma abordagem teórico-reflexiva, com base nos fundamentos da ética médica, do direito civil e da filosofia moral, buscando compreender o papel do médico como agente técnico, moral e social. Foram examinados textos normativos, referenciais bioéticos e princípios jurídicos aplicados a prática médica contemporânea. Resultados: Verificou-se que a medicina contemporânea demanda integração entre competência técnica, sensibilidade ética e responsabilidade jurídica, onde a autonomia do paciente e o consentimento informado são pilares centrais, porém desafiados por contextos clínicos e legais complexos. Conclusão: A prática médica contemporânea exige profissionais capazes de unir competência técnica, discernimento ético e compreensão jurídica. A integração entre ciência, moral e direito é indispensável para garantir uma atuação responsável e humanizada. Assim, reforça-se a importância de uma formação médica que valorize a ética aplicada e o conhecimento legal como fundamentos do cuidado em saúde.
Palavras-chaves: Judicialização da saúde; responsabilidade médica; ética médica aplicada; legislação em saúde; normatividade bioética.
Abstract: Introduction: Advances in biomedical sciences and health technologies have generated profound transformations in the relationships between doctors, patients, and institutions. In this context, the need to reconcile ethical principles and legal norms has become a daily challenge in medical practice. Objective: This study aimed to analyze the ethical and legal dilemmas of contemporary medicine, with an emphasis on patient autonomy, informed consent, professional responsibility, and the moral and legal implications that permeate clinical decision-making. Methodology: The analysis in this study is based on a theoretical-reflective approach, grounded in the fundamentals of medical ethics, civil law, and moral philosophy, seeking to understand the role of the physician as a technical, moral, and social agent. Normative texts, bioethical frameworks, and legal principles applied to contemporary medical practice were examined. Results: It was found that contemporary medicine demands integration between technical competence, ethical sensitivity, and legal responsibility, where patient autonomy and informed consent are central pillars, but challenged by complex clinical and legal contexts. Conclusion: Contemporary medical practice requires professionals capable of combining technical competence, ethical discernment, and legal understanding. The integration of science, morality, and law is indispensable to guarantee responsible and humanized practice. Thus, the importance of medical training that values applied ethics and legal knowledge as the foundations of healthcare is reinforced.
Keywords: Judicialization of health care; medical liability; applied medical ethics; health legislation; bioethical standards.
Resumen: Introducción: Los avances en las ciencias biomédicas y las tecnologías sanitarias han generado profundas transformaciones en las relaciones entre médicos, pacientes e instituciones. En este contexto, la necesidad de conciliar los principios éticos y las normas legales se ha convertido en un desafío diario en la práctica médica. Objetivo: Este trabajo buscó analizar los dilemas éticos y legales de la medicina contemporánea, con énfasis en la autonomía del paciente, el consentimiento informado, la responsabilidad profesional y las implicaciones morales y legales que permean la toma de decisiones clínicas. Metodología: El análisis de este estudio se basa en un enfoque teórico-reflexivo, fundamentado en los fundamentos de la ética médica, el derecho civil y la filosofía moral, buscando comprender el rol del médico como agente técnico, moral y social. Se examinaron textos normativos, marcos bioéticos y principios legales aplicados a la práctica médica contemporánea. Resultados: Se encontró que la medicina contemporánea exige la integración de la competencia técnica, la sensibilidad ética y la responsabilidad legal, donde la autonomía del paciente y el consentimiento informado son pilares centrales, pero se ven desafiados por contextos clínicos y legales complejos. Conclusión: La práctica médica contemporánea exige profesionales capaces de combinar la competencia técnica, el discernimiento ético y la comprensión jurídica. La integración de la ciencia, la moral y el derecho es indispensable para garantizar una práctica responsable y humana. Por lo tanto, se refuerza la importancia de una formación médica que valore la ética aplicada y el conocimiento jurídico como fundamentos de la atención sanitaria.
Palabras clave: Judicialización de la atención sanitaria; responsabilidad médica; ética médica aplicada; legislación sanitaria; normas bioética
O ÁCIDO ÚRICO COMO BIOMARCADOR DE LESÃO RENAL EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Get PDFResumo: A anemia falciforme (AF) é uma doença hemolítica crônica que, devido ao intenso turnover celular, eleva a produção de ácido úrico, um metabólito associado a complicações como a nefropatia. O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as evidências científicas sobre o papel do ácido úrico como biomarcador de lesão renal em pacientes com anemia falciforme. Realizou-se uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, Science Direct e Google Scholar, selecionando 10 artigos publicados entre 2015 e 2025 que atendiam aos critérios de inclusão. Os resultados demonstraram que a hiperuricemia é um achado consistente originado do intenso catabolismo de purinas decorrente da hemólise crônica. A associação mais documentada foi com a nefropatia, identificando o ácido úrico como fator de risco para a diminuição da Taxa de Filtração Glomerular e o surgimento de Albuminuria, além de correlações com a atividade da doença (frequência de crises) e risco cardiometabólico. Embora alguns estudos tenham apresentado divergências quanto à correlação com escores de gravidade, conclui- se que o conjunto das evidências aponta o ácido úrico como um biomarcador clinicamente útil, acessível e de baixo custo, capaz de auxiliar na identificação precoce de pacientes com maior risco de complicações renais e sistêmicas.
Palavras-chaves: Ácido Úrico. Anemia Falciforme. Hiperuricemia. Nefropatia. Biomarcadores.
Abstract: Sickle cell anemia (SCA) is a chronic hemolytic disease that, due to intense cell turnover, increases the production of uric acid, a metabolite associated with complications such as nephropathy. The aim of this study was to evaluate, through an integrative literature review, the scientific evidence on the role of uric acid as a biomarker of kidney injury in patients with sickle cell anemia. An integrative review was conducted in the PubMed, Science Direct, and Google Scholar databases, selecting 10 articles published between 2015 and 2025 that met the inclusion criteria. The results demonstrated that hyperuricemia is a consistent finding originating from the intense catabolism of purines resulting from chronic hemolysis. The most documented association was with nephropathy, identifying uric acid as a risk factor for decreased glomerular filtration rate and the onset of albuminuria, in addition to correlations with disease activity (frequency of crises) and cardiometabolic risk. Although some studies have presented discrepancies regarding the correlation with severity scores, it is concluded that the body of evidence points to uric acid as a clinically useful, accessible, and low-cost biomarker, capable of assisting in the early identification of patients at higher risk of renal and systemic complications.
Keywords: Uric Acid. Sickle Cell Anemia. Hyperuricemia. Nephropathy. Biomarkers.
Resumen: La anemia de células falciformes (SCA) es una enfermedad hemolítica crónica que, debido al intenso recambio celular, aumenta la producción de ácido úrico, un metabolito asociado con complicaciones como la nefropatía. El objetivo de este estudio fue evaluar, mediante una revisión bibliográfica integradora, la evidencia científica sobre el papel del ácido úrico como biomarcador de daño renal en pacientes con anemia de células falciformes. Se realizó una revisión integradora en las bases de datos PubMed, Science Direct y Google Scholar, seleccionando 10 artículos publicados entre 2015 y 2025 que cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados demostraron que la hiperuricemia es un hallazgo consistente originado por el intenso catabolismo de purinas resultante de la hemólisis crónica. La asociación más documentada fue con la nefropatía, identificándose el ácido úrico como un factor de riesgo para la disminución de la tasa de filtración glomerular y la aparición de albuminuria, además de correlaciones con la actividad de la enfermedad (frecuencia de crisis) y el riesgo cardiometabólico. Aunque algunos estudios han presentado discrepancias respecto a la correlación con las puntuaciones de gravedad, se concluye que la evidencia existente apunta al ácido úrico como un biomarcador clínicamente útil, accesible y de bajo costo, capaz de ayudar en la identificación temprana de pacientes con mayor riesgo de complicaciones renales y sistémicas.
Palabras clave: Ácido úrico. Anemia de células falciformes. Hiperuricemia. Nefropatía. Biomarcadores
GORDURA VISCERAL E O RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Get PDF
Resumo: O presente trabalho apresenta a experiência de uma ação de educação em saúde realizada na Escola Estadual de Educação Profissional Juarez Távora, com foco na promoção de cuidados preventivos e na conscientização dos estudantes sobre práticas que favorecem o bem-estar ao longo da vida. A atividade foi desenvolvida por discentes do curso de Fisioterapia e teve como objetivo principal aproximar o conhecimento científico da realidade escolar, utilizando linguagem acessível e estratégias dinâmicas para facilitar a compreensão dos participantes. A interação com o público possibilitou observar a importância da extensão universitária como meio de formação integral, estimulando habilidades comunicativas, reflexivas e sociais nos estudantes envolvidos. A experiência evidenciou, ainda, a relevância da abordagem interativa para despertar interesse dos adolescentes sobre temas relacionados à saúde, fortalecendo o senso crítico e a autonomia quanto ao autocuidado. Ao longo do processo, foi possível aprimorar competências relacionadas ao planejamento, organização e trabalho em equipe, essenciais para a prática profissional em saúde. Dessa forma, o projeto demonstrou que ações educativas bem estruturadas contribuem não apenas para o desenvolvimento acadêmico dos extensionistas, mas também para o empoderamento dos participantes, reforçando a importância da inserção de práticas de promoção da saúde em ambientes escolares.
Palavras-chaves: educação em saúde, extensão universitária, fisioterapia, adolescentes, promoção da saúde.
Abstract: This paper presents the experience of a health education activity carried out at the Juarez Távora State School of Professional Education, focusing on promoting preventive care and raising students' awareness of practices that promote well-being throughout life. The activity was developed by students of the Physiotherapy course and its main objective was to bring scientific knowledge closer to the school reality, using accessible language and dynamic strategies to facilitate the participants' understanding. Interaction with the public made it possible to observe the importance of university extension as a means of comprehensive training, stimulating communicative, reflective, and social skills in the students involved. The experience also highlighted the relevance of the interactive approach to awaken adolescents' interest in health-related topics, strengthening critical thinking and autonomy regarding self-care. Throughout the process, it was possible to improve skills related to planning, organization, and teamwork, essential for professional practice in health. Thus, the project demonstrated that well-structured educational actions contribute not only to the academic development of the extension workers but also to the empowerment of the participants, reinforcing the importance of including health promotion practices in school environments.
Keywords: Health education, university extension, physiotherapy, adolescents, health promotion.
Resumen: Este artículo presenta la experiencia de una actividad de educación para la salud realizada en la Escuela Estatal de Educación Profesional Juárez Távora, enfocada en promover la atención preventiva y sensibilizar a los estudiantes sobre prácticas que promueven el bienestar a lo largo de la vida. La actividad fue desarrollada por estudiantes de Fisioterapia y su principal objetivo fue acercar el conocimiento científico a la realidad escolar, utilizando un lenguaje accesible y estrategias dinámicas para facilitar la comprensión de los participantes. La interacción con el público permitió observar la importancia de la extensión universitaria como medio de formación integral, estimulando las habilidades comunicativas, reflexivas y sociales en los estudiantes involucrados. La experiencia también destacó la relevancia del enfoque interactivo para despertar el interés de los adolescentes en temas relacionados con la salud, fortaleciendo el pensamiento crítico y la autonomía en el autocuidado. A lo largo del proceso, fue posible mejorar las habilidades relacionadas con la planificación, la organización y el trabajo en equipo, esenciales para el ejercicio profesional en el ámbito de la salud. Así, el proyecto demostró que las acciones educativas bien estructuradas contribuyen no solo al desarrollo académico de los extensionistas, sino también al empoderamiento de los participantes, reforzando la importancia de incluir prácticas de promoción de la salud en los entornos escolares.
Palabras clave: Educación para la salud, extensión universitaria, fisioterapia, adolescentes, promoción de la salud