Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perancangan desain komunikasi visual dalam mempromosikan UMKM anak berkesulitan belajar (DKV - 3102)
No full text
Perancangan media kreatif untuk meningkatkan kesadaran dewasa awal terhadap quarter life crisis (DKV - 3148)
No full textPerancangan komunikasi visual video company profile Jakarta Swift Wheelchair Basketball (DKV - 3154)
No full text
Hak Upah Pekerja PKWTT Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Force Majeure (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PDT.SUS- PHI/2024/PN.MKS)
No full textSebagai Negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai norma utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang salah satunya mengenai hak upah seorang pekerja. Upah bersifat esensial bagi pekerja mengingat pekerja telah meluangkan waktu dan tenaganya demi mencukupi kebutuhan hidupnya serta Negara melalui konstitusi juga turut menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi kaidah tidak selalu berjalan sesuai yang dicita-citakan, hal tersebut dapat dilihat dari PT Sukses Hasil Alam Nusaindo yang tidak membayar hak upah pasca pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian das sollen dengan das sein sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kaidah hukum hak upah pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja akibat force majeure dan mekanisme penyelesaiannya serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap upah proses yang digugat oleh pekerja selama pemutusan hubungan kerja berlangsung. Penelitian yang dikaji bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi berupa analisis deskriptif. Pengambilan data serta informasi dilakukan dengan studi kepustakaan, pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pekerja tetap memiliki hak atas upah selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 155 UU Tenaker jo. Pasal 157A UU CK. Penyelesaian perselisihan berawal dengan adanya pertemuan dua pihak, tripartit, dan terakhir melalui putusan pengadilan negeri dan putusan kasasi. Dalam pertimbangan hakim mengenai upah proses dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum yang ada
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Iklan Hasil Rekayasa Kecerdasan Buatan
No full textKecerdasan buatan menawarkan berbagai macam manfaat. Namun, penyalahgunaannya oleh pelaku usaha menimbulkan risiko yang signifikan, khususnya dalam menciptakan iklan yang menyesatkan dalam hal menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat kemiripan dan suara tokoh masyarakat dalam video promosi, sehingga menimbulkan masalah etika dan hukum. Di Indonesia, tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara komersial memungkinkan pelaku usaha untuk menghindari akuntabilitas dan pengawasan regulasi. Kesenjangan dalam kerangka hukum ini mendorong pertanyaan kritis tentang tanggung jawab, di antara tanggung jawab atas penyalahgunaan penggunaan kecerdasan buatan tersebut berada di tangan pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, atau pada pengembang teknologi kecerdasan buatan itu sendiri. Terdapat kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih jelas yang menggambarkan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan, yang memastikan perlindungan konsumen dan akuntabilitas dalam praktik periklanan, serta penanggulangannya setelah pelanggaran tersebut telah terjadi
Kekuatan Perjanjian Bagi Konsumen Dalam Rangka Layanan Pinjaman Online Ilegal
No full textDalam konteks layanan pinjaman online ilegal, kekuatan hukum perjanjian menjadi masalah penting. Menurut Pasal 1320 dari KUH Perdata, perjanjian pada pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Tercantum dalam syarat sah pejanjian yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan alasan yang halal. Dikarenakan statusnya ilegal, maka dianggap batal demi hukum. Pada Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata, yang mengatur syarat sah perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online dan itikad baik terhadap pinjaman online bagi semua pihak. Namun, banyak konsumen minim literasi terhadap pinjaman online ilegal, sehingga konsumen sering terjebak dalam perjanjian yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap layanan pinjaman online ilegal dan mengetahui kekuatan perjanjian bagi konsumen dalam rangka layanan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan status hukum perjanjian ini dapat dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini, pihak harus bertindak adil dan jujur. Terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, banyak perusahaan pinjaman online yang melanggar peraturan ini dengan menaikkan bunga yang tidak wajar dan menggunakan metode penagihan tidak etis yang membuat konsumen dirugikan