Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Keluarga Yang Diatur Oleh Lingkup Militer (Studi Putusan : 39-K/PM.III-12/AD/III/2024)
No full textPerkembangan kejahatan di masyarakat terus berubah setiap tahun, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, personal, situasional, dan lingkungan. Salah satu bentuk kejahatan yang meningkat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang terjadi baik di masyarakat umum maupun dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, namun kekerasan dapat merusak hubungan tersebut. Selain itu, anggota militer juga terlibat dalam tindak pidana ini, yang memerlukan pendekatan hukum khusus. Hukum disiplin militer mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan KDRT. Dengan menganalisis penyebab penelantaran keluarga oleh anggota militer dan upaya penanggulangan hukum dalam kasus tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024, penelitian ini akan menggali faktor-faktor penyebab dan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran tersebut dalam konteks disiplin militer. Pendekatan hukum normatif digunakan, berfokus pada prinsip-prinsip hukum, Undang- undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan dokumen hukum lainnya yang mengikat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menangani masalah penelantaran keluarga di lingkungan militer serta meningkatkan efektivitas sistem hukum yang ada
Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata dalam Kasus Pencemaran Sungai yang Dilakukan oleh Industri (Analisis Putusan Nomor 249/Pdt.G/Lh/2020/Pn Blb)
No full textAir merupakan elemen esensial kehidupan manusia, sehingga kualitas dan ketersediaannya harus dijaga. Salah satu sumber air utama yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia adalah sungai. Namun, sering kali banyak oknum yang kurang bertanggung jawab, khususnya industri, dalam melakukan pembuangan limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang nantinya akan merugikan banyak pihak dan lingkungan sekitar. Salah satu kasus pencemaran sungai yang menjadi perhatian adalah yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima pada Sungai Cibaligo, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Nomor 249/PDT.G/LH/2020/PN Blb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan dalam aspek perdata terhadap industri pencemaran sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menghubungkan teori hukum lingkungan dengan praktik hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan oleh industri sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Dalam kasus PT Bina Usaha Cipta Prima, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi, namun pemulihan lingkungan belum optimal. Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kendala dalam implementasi hukum lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum lingkungan perdata memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran, namun efektivitasnya memerlukan dukungan pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perlindungan Korban Penelantaran (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr)
No full textUndang-Undang PKDRT menjadi payung hukum yang
memberikan perlindungan korban penelantaran yang mana mengatur mengenai perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran. Dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr, korban penelantaran menimpa seorang istri yang pada saat kejadian tengah mengandung anak kedua dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan bersama 1 orang anaknya yang berusia 3 (tiga) tahun, dimana pelaku menelantarkan dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap korban selama berbulan-bulan. Atas perbuatannya pelaku diancam telah melakukan tindak pidana penelantaran sesuai dengan Pasal 49 huruf a UU PKDRT dan dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan penjara. Adanya putusan pidana penjara selama 1 (satu) tersebut dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban karena tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban selama ditelantarkan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan penelantaran guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penelantaran dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN. Cjr. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga didapatkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan
Tanggung jawab Perusahaan pelayananan pengiriman barang terhadap kerugian atas manipulasi tarif pengiriman barang yang merugikan konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/ Pdt.Sus-BPSK/2021)
No full textPenelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dengan spesifikasi konteks terkait jasa pengiriman barang. Fokus yang diangkat yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap kerugi an akibat perbedaan tarif yang merugikan konsumen. Melakukan evaluasi terhadap tindakan oknum pegawai PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) yang memanipulasi tarif layanan tanpa sepengetahuan konsumen, sehingga
terjadi pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. TIKI bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oknum pegawainya dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Perlu juga agar PT. TIKI meningkatkan sistem pengawasan internal perusahaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum serta transparansi dalam perlindungan konsumen, juga mengenai pembaruan undang-undang agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam studi kasus ini, salah satu oknum dalam perusahaan tersebut menguntungkan dirinya dengan meringankan beban pada transportasi, dengan cara menukar tarif yang telah dipilih oleh konsumen menjadi paket pengantaran yang lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, yakni tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas jasa yang ditawarkan. Sebagai konsekuensinya, perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen tidak hanya bersifat sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami, melainkan juga mencakup pemberian kompensasi atau ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha sebagai wujud pertanggung jawaban dari perusahaan
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 00 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp )
No full text(E) Isi : Dalam konteks pembangunan bangsa, anak memiliki posisi strategis sebagai aset berharga yang wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh. Namun, kenyataannya, anak tidak selalu berada dalam posisi sebagai korban; dalam beberapa situasi, mereka juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika. Fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang tanpa disadari memperluas akses anak terhadap narkotika. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan mengacu pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dan studi kasus digunakan untuk menggali bagaimana hukum mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil analisis, meskipun anak berada di bawah perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Narkotika, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kendati demikian, hukum juga memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif sanksi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan anak, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan terhindar dari jaringan narkotika yang lebih luas. Penting untuk dipahami bahwa anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi korban eksploitasi oleh jaringan kriminal yang memanfaatkan kerentanannya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan harus komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan yang bersifat holistik. Dalam hal ini, prinsip keadilan restoratif menjadi sangat relevan, karena memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan memperkuat kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial mereka sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pemberlakuan tanggung jawab pidana dan mekanisme rehabilitasi. Pendekatan yang berimbang ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada anak, tetapi juga memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi perbuatannya. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran berulang sekaligus mendukung pemulihan sosial yang lebih luas, demi menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab dan berdaya saing di masa depan
Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2023/Pn.Ktg)
No full textPenelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi PT Pegadaian atas suatu barang jaminan gadai yang terbukti merupakan hasil tindakan pidana, seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi PT Pegadaian dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika menghadapi barang jaminan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta mengadopsi teori perlindungan hukum preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Pegadaian telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), risiko tetap ada terhadap penerimaan barang jaminan dari tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg adalah tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna memperoleh ganti rugi apabila terbukti di kemudian hari bahwa barang jaminan gadai diperoleh secara melawan hukum dan dituntut untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya berdasarkan putusan pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan antara debitur dan kreditur serta menjamin kepastian hukum
ANALISIS MARKETING PUBLIC RELATIONS DALAM MENCIPTAKAN KESADARAN MEREK PADA KONSUMEN (Studi Kasus Pada Brand Starbucks)
No full text(A) Jason Alesandro / 915210228
(B) Analisis Marketing Public Relations Membangun Kesadaran Merek Pada Konsumen (Studi Kasus Pada Gerai Kopi di Jakarta Selatan)
(C) +…..hlm, Tahun 2025 gambar…, Lampiran…
(D) BIDANG KONSENTRASI: ILMU KOMUNIKASI
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi Marketing Public Relations (MPR) oleh Gerai Kopi di Jakarta Selatan dalam membangun kesadaran merek di kalangan konsumen, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggabungkan data dari wawancara mendalam, observasi media sosial, dan analisis dokumen komunikasi merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerai Kopi di Jakarta Selatan secara konsisten menerapkan strategi MPR melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer, serta kampanye interaktif seperti “#RedCupArt”. Gerai Kopi di Jakarta Selatan juga menekankan konsistensi produk dan pelayanan sebagai bagian dari upaya membangun citra merek premium. Strategi ini terbukti efektif dalam menciptakan
ikatan emosional, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat kesadaran merek di tengah persaingan industri minuman yang kompetitif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang efektivitas MPR dalam komunikasi pemasaran kontemporer.
Kata Kunci: Marketing Public Relations, Kesadaran Merek, Strategi
Komunikasi, Gerai Kopi di Jakarta Selatan, Media Sosial
(E) DAFTAR PUSTAKA: …..(buku), ….(jurnal)
(F) Dr.Muhammad Adi Pribadi, M.I.B.,M.Com.,C.P
