Repositori Universitas Malikussaleh
Not a member yet
4877 research outputs found
Sort by
Program Kontra Wacana Terorisme: Alternatif Deradikalisasi di Indonesia
Abstract: Program counter-discourse (kontra wacana) adalah program yang berusaha menciptakan “a way of thinking that opposes an institutionalized discourse”. Selama ini wacana kaum fundamentalis, kaum radikal hinga kelompok- kelompok teroris sudah terlembaga sedemikian rupa di Indonesia melalui proses yang panjang dalam sejarah sosial politik negeri ini. Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) belum juga terpecahkan secara komprehensif. Hingga saat ini, sudah sekitar 518 warga negara Indonesia diduga bergabung dengan ISIS dan menurut catatan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan “teroris” tersebut di Suriah. Oleh karena itu, perlu membangun kontra wacana sebagai benteng untuk membendung upaya “cuci otak” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program ini tentu saja tidak akan berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama pihak-pihak yang paham dengan permasalahan ini. Padahal, di sisi lain, upaya dan program nyata untuk memerangi terorisme yang bersifat straight-forward dan sistematis seharusnya terus digalakkan dan terlembaga. Harapannya, program kontra wacana ini dapat mereduksi dan menghantam ideologi-ideologi yang menyimpang yang selama ini dianut oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan.
Keywords: Kontra Wacana, Terorisme, Deradikalisas
THE POLITICS OF CRIMINAL LAW ON THE PROTECTION OF RAPE VICTIMS BASED ON THE QANUN OF JINAYAH IN ACEH
A country must protect its citizens, including the rape victims. Unfortunately, the protection is not clearly regulated in the form of restitution and compensation in the Criminal Code (KUHP) and Law Procedures Code (KUHAP). The issuance of Qanun Number 6 the Year 2014 about Jinayah Law has contributed significant changes and progress to the protection of rape victims. The study focused on how the politics of criminal law protects rape victims based on the Qanun of Jinayah law in Aceh. The research applied the normative juridical method, specifically analytical descriptive research. The data sources were primary and secondary legal sources. The data analysis was conducted qualitatively. The result indicated that there are two types of protection in the politics of criminal law on the protection of rape victims based on the qanun of jinayah law. First, the ta'zir penalty or fines in the form of gold to the perpetrators. Second, the payment of uqubat restitution from the perpetrators to the rape victims, a maximum of 750 grams of pure gold.
Key Words: rape victim; the protection; tha qanun of jinayah; the politic of criminal