Jurnal Hukum Ekualitas
Not a member yet
16 research outputs found
Sort by
Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global
Get PDFHalal certification has become a crucial element in global trade, particularly in meeting the growing demands of Muslim consumers. The halal principle in Islamic law, rooted in the concept of halalan tayyiban, encompasses standards of cleanliness, safety, and ethics in the production of goods and services. However, globalization presents significant challenges in aligning Islamic legal principles with international standards. This article aims to explore how Islamic law can be integrated with international standards in the halal certification process, identify existing challenges, and uncover opportunities within global trade. The research method used is a normative juridical approach, The study collected data through a literature study that included Islamic legal literature, international standards, and global trade documents, as well as analysis of related regulations and policies. The article highlights the alignment of halal values in Islamic law with international guidelines, such as ISO 22000 and other regional standards. Discussions include the role of halal certification bodies in bridging Islamic norms with global demands, challenges arising from differing interpretations of halal, and economic barriers such as dual certification costs. The findings indicate that harmonizing Islamic law and international standards is highly feasible through collaboration involving scholars, regulators, and business actors. Halal diplomacy can also serve as a strategic tool to strengthen the position of Muslim-majority countries in the global market. With technological innovations such as blockchain-based halal tracking and widespread halal education promotion, this integration can yield significant benefits not only for Muslim consumers but also for overall global economic growth.
Label halal telah menjadi elemen penting dalam perdagangan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus meningkat. Prinsip halal dalam hukum Islam, yang berakar pada konsep halalan tayyiban, mencakup standar kebersihan, keamanan, dan etika dalam produksi barang dan jasa. Namun, globalisasi menghadirkan tantangan signifikan dalam memastikan keselarasan prinsip hukum Islam dengan standar internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan standar internasional dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menyoroti keselarasan nilai-nilai halal dalam hukum Islam dengan panduan standar internasional, seperti ISO 22000 dan standar regional lainnya. Pembahasan mencakup peran lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan jembatan antara norma Islam dan kebutuhan global, tantangan dalam perbedaan interpretasi halal, serta hambatan ekonomi seperti biaya sertifikasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dan standar internasional sangat mungkin dilakukan melalui kolaborasi yang melibatkan ulama, regulator, dan pelaku bisnis. Diplomasi halal juga dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat posisi negara-negara mayoritas Muslim di pasar global. Dengan inovasi teknologi seperti pelacakan halal berbasis blockchain dan promosi edukasi halal secara luas, integrasi ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan
Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia
Get PDFThe flow of technological progressivity, especially Artificial Intelligence (AI), presents a significant transformation in the Indonesian legal world, especially in legal drafting. This research aims to analyze the potential of AI in escalating the efficiency and effectiveness of legal document drafting, as well as identifying the challenges and implications for the legal profession. The research method used is a normative with a comprehensive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals and online sources that are aligned with the subject of this research. The main findings of this research suggest that the implementation of AI has the potential to accelerate legal drafting sequences, escalate accuracy, automate repetitive tasks, and minimize errors. However, this research also presents a series of challenges to the implementation of AI, such as the absence of clear regulatory guidance, potential bias in AI algorithms, and cyber security risks. In addition, AI implementation may displace certain routine jobs while creating the need for new skills for legal experts.Arus progresivitas teknologi, terutama Artificial Intteligence (AI), menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia hukum Indonesia, terutama dalam rangkaian legal drafting. Penelitian ini bertujuan gunamenganalisis potensi AI dalam mengeskalasi efisiensi dan efektivitaspenyusunan dokumen hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap profesi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dengan pendekatan studi kepustakaanyang komprehensif, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiahdan sumber daring yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini. Temuan utama penelitian ini menyuguhkan bahwa implementasi AI berpotensi mengakselerasi rangkaian legal drafting, mengeskalasiakurasi, mengotomatisasi tugas berulang, dan meminimalkankekeliruan. Akan tetapi, penelitian ini turut menyuguhkan sederettantangan Implementasi AI tersebut, seperti belum adanya panduanregulasi yang jelas, potensi bias dalam algoritma AI, dan risikokeamanan cyber. Selain itu, implementasi AI dapat menggoyahkanpekerjaan rutin tertentu sekaligus melahirkan keperluan akan keahlianbaru bagi para ahli hukum
Implementasi Standar Operasional Prosedur Penggeledahan Sebagai Upaya Pencegahan Masuknya Barang Terlarang Di Rutan Kelas I Surabaya
Get PDFCorrectional Institutions, hereinafter referred to as LAPAS and State Detention Centers, hereinafter referred to as RUTAN, are places to carry out coaching for prisoners and correctional students. Related to the ease with which prohibited items enter Correctional Institutions and Detention Centers. It is necessary to think about the lack of enforcement of performance rules. Particularly in terms of searching convicts, detainees, visitors and officers themselves to prevent the entry of prohibited items. Search activities that are intended to prevent the entry of prohibited items must pay attention to the excellent service system for visitors, officers and detainees. The prime service system can be realized if there is a Standard Operating Procedure (SOP) as a benchmark in the framework of transparency. This research focuses on the problems and obstacles in the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) Searches in preventing the entry of prohibited items into Class I Detention Centers in Surabaya. This research is an empirical legal research using two data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study showed that there were still obstacles in the implementation of SOP searches to prevent the entry of prohibited items caused by the overcapacity of the Class I Detention Center in Surabaya which had an impact on the large number of visitors and luggage that was not proportional to the number of officers.Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan peserta didik pemasyarakatan. Terkait kemudahan masuknya barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, kita perlu memikirkan tentang kurangnya penegakan aturan kinerja. Khususnya dalam hal penggeledahan narapidana, tahanan, pengunjung dan petugas itu sendiri untuk mencegah masuknya barang terlarang. Kegiatan penggeledahan yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang harus memperhatikan sistem pelayanan prima terhadap pengunjung, petugas dan tahanan. Sistem pelayanan prima dapat terwujud apabila terdapat Standard Operating Procedure (SOP) sebagai tolak ukur dalam rangka transparansi. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dan hambatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan dalam mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Rutan Kelas I Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan SOP penggeledahan untuk mencegah masuknya barang terlarang yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas Rutan Kelas I Surabaya yang berdampak pada banyaknya pengunjung dan barang bawaan yang dibawa. tidak sebanding dengan jumlah petugas.
Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Get PDFThe form of crime against life that occurs in the community, for example the crime of premeditated murder in a community that has a different background or modus operandi in carrying out the premeditated murder, this premeditated murder is also carried out by people who according to reason and thought are not expected to be able to commit a premeditated murder crime. This crime of murder is not only carried out by someone who has deviant behavior or in other words who already has a background of someone who is naughty, evil, or a former convict who is already known to the community, but this premeditated murder crime can also be carried out by people who have good behavior in their community. The problem is what is the form of the unlawful act of the passive perpetrator in the act of premeditated murder. The research method is normative legal research. The form of unlawful act of the passive perpetrator in the act of premeditated murder is that the medepleger or person who participates in it is anyone who intentionally participates (medoet) in committing a crime. Passive perpetrators occur when the actions of each participant contain all the elements of a crime. In addition, the passive perpetrator in premeditated murder must require that the actions of the participating perpetrators must be the same as the actions of a perpetrator, his actions do not need to fulfill all the formulations of a criminal act, it is enough to fulfill only part of the formulation of a criminal act, as long as the intention is the same as the intention of the perpetrator.Bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya. Permasalahannya adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana. Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif. Bentuk perbuatan melawan hukum pelaku pasif dalam tindak pembunuhan berencana yakni bahwa medepleger atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (medoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pelaku pasif terjadi apabila perbuatan masing-masing perserta memuat semua unsur tindak pidana. Selain itu pelaku pasif dalam pembunuhan berencana harus mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Get PDFSistem Pembiayaan Kesehatan Nasional merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. UU ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun UU ini telah mengamanatkan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan, baik dari segi manajerial, hukum, maupun keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan nasional dalam perspektif hukum dan regulasi yang ada, serta menilai efektivitas penerapan UU SJSN dalam menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.