Unissula Repository
Not a member yet
32889 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Untuk mengetahui hambatan yang
dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi
parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak. Untuk
mengetahui solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola
retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer
dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode
deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara
sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana
nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian diantaranya Pengelolaan retribusi parkir dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari Paturan Bupati
Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu Dalam Pasal 4 tersebut menerangkan
bahwa terkait retribusi parkir harus diberikan secara langsung kepada Juru Parkir
(JUKIR) dengan tanda bukti diberikannya karcis. Dan Pasal 13 menerangkan Tata
cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian. Hambatan yang dihadapi
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:
(1) Rendahnya Sistem Pengawasan, (2). Kurangnya kesadaran Wajib Pajak, (3).
Faktor Alam, (4). Kurang Displinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan
Retribusi, (5). Minimnya Lahan Parkir, (6). Kurangnya Kesadaran Masyarakat,
(7). Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal. Solusi Dinas Perhubungan Kabupaten
Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut: (a). Meninjau kembali
pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara
maksimal atau belum (b) Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan
peraturan-peraturan daerah. (c) Penggalian sumber-sumber baru. (d) Diperlukan
pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan
jumlah besar sehingga retribusi yang diperoleh akan lebih besar
Kata Kunci : Pengelolaan Parkir, Pendapatan Daerah, Kabupaten Demak
HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Get PDFLatar Belakang : pasien dengan hemodialisa sering mengalami kecemasan. Factor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, lama menjalani dan dukungan keluarga.
Metode : Jenis penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan adalah pasien hemodialisa di RSI Sultan Agung Semarang. Teknik yang digunakan adalah Teknik Total Sampling sebanyak 87 pasien. Menggunakan uji Gamma dan Spearman.
Hasil : terdapat hubungan antara status pekerjaan, lama menjalani, status pernikahan, dan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan dan tidak terdapat hubungan antara usia,jenis kelamin, pendidikan dengan tingkat kecemasan
Simpulan : terdapat hubungan siginifikan antara karakteristik dan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien hemodialisa
Kata kunci : Karakteristik pasien hemodialisa, Dukungan keluarga, Tingkat kecemasa
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kasus
penipuan jual beli online yang marak terjadi pada saat ini. Banyak sekali
masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana mekanisme hukum yang harus
dilakukan ketika mengalami kasus tersebut. Jadi penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online
melalui media elektronik, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani
kasus tindak pidana penipuan online dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian
dalam mengatasi kasus tersebut.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan data sekunder sebagai data
awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat dengan menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana penipuan online, endala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan
oleh kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Daerah
(Polda) Jawa Tengah.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyidikan dan
penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online dimulai dari tahap
pengolahan tempat kejadia perkara pengamatan, wawancara, pembututan,
penyamaran, pelacakan, penilitian dan analisis dokumen sapai dengan
pemberkasan. pemberkasan. Kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala internal
seperti minimnya saranya prasarana dan eksternal seperti kesadaran masyarakat
yang kurang akan penipuan jual beli online. Upaya yang dilakukan yaitu bekerja
sama kepada pihak yang terlibat, meminta bantuan kepada ahli dan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat.
Kata Kunci: Penyelidikan; Penyidikan; Penipuan jual beli onlin
UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI
Get PDFPerkembangan dan kemajuan jaman membuat banyak sekali perubahan
pergeseran nilai dalam kehidupan dalam segala aspek budaya terutama dalam
peredaran minuman beralkohol. Data Ungkap Kasus Satsabhara Tahun 2023 pada
bulan April-Maret sebanyak 168 pelanggaran. Tipe penelitian dalam penulisan
skripsi ini adalah yuridis sosiologis Lokasi penelitian dilakukan di Polres Pati.
Spesifikasi penelitian skripsi menggunakan deskriptif analisis dan jenis dan sumber
data menggunakan data sekunder data primer.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.
Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis dan penyajian data
secara kualitatif. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal
13 dan Pasal14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 antara lain menjaga keamanan,
ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakan hukum.
Kesimpulannya bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini
merupakan kewenangan Polres Pati, yaitu antara lain : (a) Upaya pre-emtif yaitu
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan secara
dini, (b) Upaya preventif, yaitu upaya dilakukan oleh kepolisian Polres Pati dalam
menindak pelanggar minuman beralkohol . (c) Upaya represif, yaitu upaya
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya
kejahatan. Hambatan dalam penanganan pelanggaran peredaran minuman
beralkohol yaitu dari faktor internal yaitu faktor hukum dan faktor eksternal yaitu
adanya oknum serta budaya masyarakat Kata Kunci : Kepolisian, Minuman
beralkohol dan Pelanggaran
Kata Kunci : Upaya kepolisian, Penanganan peredaran, Minuman beralkohol
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PARFUM DI INDONESIA
Get PDFHak merek merupakan keistimewaan yang diberikan oleh negara
kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek
untuk jangka waktu tertentu. Merek berperan sebagai pengidentifikasi unik
yang membedakan produk dan layanan dari alternatif serupa. Merek
terkenal tidak hanya mencerminkan kualitas produk atau layanan, tetapi
juga menunjukkan kepuasan atau prestise individu. Namun, perlindungan
merek sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama dalam kasus merek
parfum palsu. Meskipun terdapat banyak undang-undang yang mengatur
perlindungan hak milik, para pelaku bisnis terus melakukan sejumlah
besar pelanggaran merek dengan memanfaatkan merek produk lain atau
menciptakan produk yang semirip mungkin dengan merek yang sudah ada
dengan tujuan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan cepat. Dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum
terhadap merek parfum di Indonesia dan mengetahui upaya perlindungan
hukum terhadap merek parfum palsu yang dijual – belikan di Indonesia
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
normatif yuridis. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif.
Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa studi
kepustakaan (jurnal dan buku-buku), dan bahan non-hukum berupa buku
dan jurnal mengenai Merek dan Parfum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum
terhadap merek terkenal pada produk parfum, parfum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Menurut regulasi merek yang berlaku di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, aroma tidak diakui sebagai subjek yang dapat mendapatkan
perlindungan dalam ranah hukum merek. (2) Upaya perlindungan hukum
terhadap merek parfum palsu yang dijual-belikan di Indonesia, yaitu upaya
perlindungan hukum secara preventif dan represif. Prinsip perlindungan
preventif ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016
tentang merek dan Indikasi Geografis. Upaya perlindungan hukum represif
dapat dilaksanakan melalui lembaga peradilan dengan tuntutan perdata
maupun pidana.
Kata Kunci : Merek, Parfum, Arom
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG
Get PDFPenegakan aturan terhadap penggunaan knalpot racing merupakan suatu
langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah
kendaraan dan perubahan gaya hidup, hal ini secara signifikan memengaruhi
tingkat pelanggaran ketertiban berlalu lintas, termasuk maraknya penggunaan
knalpot racing oleh berbagai kalangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu
lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes
Semarang dalam menindak penggunaan knalpot racing di area hukum mereka.
Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-sosiologis,
yang melibatkan identifikasi hukum aktual di dalam suatu institusi sosial dan
pemahaman fungsional pada kehidupan nyata. Pendekatan ini memfokuskan
pada poin-poin kunci untuk memperoleh pemahaman empiris hukum
berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat.
Dari hasil penelitian ini Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
menunjukan, pertama terungkap bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat
penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, kedua upaya
sosialisasi dan penyuluhan terus dilakukan, ketiga upaya-upaya yang dilakukan
untuk mencegah penggunaan knalpot racing di Kota Semarang pihak Kepolisian
menggunakan dua upaya yaitu upaya preventif adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan sebagai bentuk
pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Kemudian
upaya represif adalah suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah
munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum. upaya ini diwujudkan
sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat
adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas
Polrestabes Semarang dengan cara Giat Operasi dan Razia.
sementara penyelesaian terhadap hambatan-hambatan di lapangan
dilakukan dengan solusi-solusi yang tepat. Namun, perlu dicatat bahwa
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih menghadapi kendala dalam
menanggulangi pelanggaran tersebut, terutama karena kurangnya standar
operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (Protap), serta keterbatasan
fasilitas untuk menindak pelanggaran knalpot racing.
Kata Kunci : Penertiban, Pelanggaran, Knalpot Racin
MODEL PENINGKATAN IMPULSE BUYING STUDI KASUS DEPARTMENT STORE DI SEMARANG
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk membentuk model peningkatan impulse buying dengan berbasis pada hedonic shopping motivation, positive emotion dan shopping lifestyle. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh konsumen yang pernah berbelanja secara tidak terencana di Department Store yang berada di Semarang. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling dengan jumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan secara offline di Department Store di Semarang. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan paket program SPSS 25 dan untuk menguji pengaruh variabel intervening menggunakan uji sobel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hedonic shopping motivation berpengaruh positif secara signifikan terhadap impulse buying. Positive emotion berpengaruh positif secara signifikan terhadap impulse buying. Hedonic shopping motivation berpengaruh positif secara signifikan terhadap impulse buying. Hedonic shopping motivation berpengaruh positif secara signifikan terhadap shopping lifestyle. Shopping lifestyle berpengaruh positif secara signifikan terhadap impulse buying. Hasil untuk pengaruh tidak langsung yaitu positive emotion mampu memediasi hedonic shopping motivation terhadap impulse buying. Shopping lifestyle mampu memediasi hedonic shopping motivation terhadap impulse buying. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan manajemen pemasaran dan secara praktis juga bermanfaat bagi pemasar untuk menentukan strategi yang tepat untuk membuat konsumen melakukan impulse buying.
Kata Kunci : Hedonic Shopping Motivation, Positive Emotion, Shopping Lifestyle dan Impulse Buying
MODEL PENINGKATAN PURCHASE INTENTION BERBASIS TRUST MELALUI ISLAMIC BRANDING DAN BRAND IMAGE TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Islamic Branding dan Brand Image terhadap Purchase Intention yang dimediasi oleh Trust. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh Mahasiswi Muslimah aktif Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang angkatan 2020 dan 2021 yang baru dan sudah pernah menggunakan produk kosmetik halal dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 170 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui link google form dan di share ke media sosial sesuai target responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis outer model, analisis inner model dan uji hipotesis mediating melalui program Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Branding berpengaruh positif terhadap Trust, Brand Image tidak berpengaruh positif terhadap Trust, Islamic Branding dan Brand Image berpengaruh positif terhadap Purchase Intention, Trust mampu memediasi antara Islamic Branding terhadap Purchase Intention, Trust tidak mampu memediasi antara Brand Image terhadap Purchase Intention.
Kata Kunci: Islamic Branding, Brand Image, Trust, dan Purchase Intention
PERAN KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR DIGITAL DAN DIGITAL TALENT DEVELOPMENT TERHADAP DIGITAL COMPETENCE DI MODERASI DIGITAL CULTURE
Get PDFTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Knowledge Sharing Behavior Digital dan Digital Talent Development terhadap Digital Competence dengan moderasi Digital Culture. Data yang digunakan adalah data primer dari 90 Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Tegal dan data sekunder dari hasil informasi pihak ketiga. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui online. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan SmartPls4. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Knowledge Sharing Behavior Digital berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Digital Competence, (2) Digital Talent Development Berpengaruh tidak signifikan terhadap Digital Competence, (3) Knowledge Sharing Behavior Digital terhadap Digital Competence dengan moderasi Digital Culture berpengaruh tidak Signifikan, (4) Digital Talent Development berpengaruh tidak signifikan terhadap Digital Competence dengan Moderasi Digital Culture berpengaruh tidak signifikan.
Kata Kunci: Knowledge Sharing Behavior Digital, Digital Talent Development, Digital Culture, dan Digital Competenc
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Get PDFPencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai
suatu proses menjadikan hasil kejahatan (procced of crimes) atau disebut sebagai uang
kotor (dirty money) yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar
dapat digunakan dengan aman. Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan White
Collar Crime yang banyak menarik perhatian dunia internasional termasuk Indonesia.
Hal tersebut lazim mengingat adanya dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana
pencucian uang, yakni dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem
keuangan negara. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan
untuk mengetahui formulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang
di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif
meliputi pendekatan per-undang-undangan, pendekataan kasus, pendekatan historis,
pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan
analitis.
Hasil penelitian ini, yaitu: pertama menunjukkan bahwa pertanggungjawaban
pidana terhadap tindak pidana pencucian uang harus mengandung unsur kesalahan.
Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian
(culpa). Dalam praktiknya kualifikasi pelaku tindak pidana penucian uang dibagi atas
pelaku aktif dan pelaku pasif. Kedua Dalam perkembangannya, tindak pidana
pencucian uang semakin kompleks dan merambah ke berbagai sektor. Peran penegak
hukum sangat dibutuhkan untuk melakukan pengenalan, mencegah, dan
pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, meliputi Bank Indoneisa,
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pihak Pelapor,
BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan),
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, DJBC
(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan penegak hukum. Selain itu, penegakan
hukum juga terkait dengan perampasan aset. Dalam dalam perampasan aset terdapat 3
(tiga) metode, yaitu Criminal Forfeiture, Civil Forfeiture, dan Administrative
Forfeiture.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencucian Uan