Repository Universitas Muhammadiyah Jember
Not a member yet
19650 research outputs found
Sort by
ANALISIS UPAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) JEMBER DALAM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER
Get PDFEra digital saat ini berkembang pesat dan semakin modern, digitalisasi diterapkan pada bagian kehidupan kita yang merubah cara hidup kita di berbagai aspek. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jember, Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika. pada gerakan Transformasi Digital tentunya Diskominfo Jember memiliki peran terhadap Pemerintahan Kabupaten Jember maupun masyarakat. Melalui studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi program yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Pada penelitian ini menggunakan Teori Difusi Inovasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diskominfo Jember telah melakukan upaya yang signifikan untuk mewujudkan Transformasi Digital Pelayanan Publik
KAJIAN YURIDIS PEMBONGKARAN PORTAL DIMENSI ATAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
No full textPenelitian ini mengkaji pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Fokusnya adalah pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pembongkaran portal dimensi atas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa Jalan Rasamala atau JPL 162 yang menjadi area di bangunnya portal dimensi atas yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 9 Jember tersebut masuk jalan umum yang menurut statusnya yaitu jalan kabupaten yang mana Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan atas jalan tersebut. Namun, menurut PT. KAI Daop 9 Jember menyatakan bahwasannya jalan rasamala atau JPL 162 ini memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Pendirian portal dimensi dengan tinggi 2,4 meter ini sudah sesuai dengan Surat Edaran DJKA Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan yang menekankan pentingnya pencegahan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan membatasi kendaraan tertentu melintasi perlintasan sebidang untuk mengurangi resiko kecelakaan
Kata Kunci : Pemerintah, Kabupaten, Pembongkaran, Portal Dimensi Ata
Validitas Kontrak Digital dalam Transaksi Properti melalui Aplikasi Online: Studi Kasus Rumah123 dan Pinhome
No full textPerkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk perjanjian konvensional menjadi kontrak digital (e-contract), termasuk dalam transaksi properti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kontrak digital pada platform Rumah123 dan Pinhome berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kontrak digital telah diakui sah dalam sistem hukum Indonesia, namun secara praktis validitasnya belum sepenuhnya jelas karena masih lemahnya verifikasi identitas pengguna, ketidakpastian legalitas objek properti, dan penggunaan tanda tangan elektronik sederhana. Kasus penipuan di Rumah123 serta keterlambatan proses KPR di Pinhome menunjukkan adanya risiko hukum dan belum optimalnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kontrak digital dalam transaksi properti memerlukan regulasi khusus dan standar operasional bagi platform agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat
EFEKTIFITAS PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN TERHADAP PROFESIONALISME ADMINISTRATOR MELALUI PERAN MODERASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI (STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI JEMBER)
No full textEra globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, setiap organisasi
dituntut untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar
dapat bersaing secara efektif. Kondisi tersebut menghambat profesionalisme administrator
dalam memberikan layanan yang cepat, akurat, dan responsif kepada mahasiswa dan dosen.
Profesionalisme administrator sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola
informasi secara tepat dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi administrasi yang mampu
memoderasi pengaruh pengetahuan dan pengalaman administrator dalam meningkatkan
profesionalisme. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam
Penelitian ini yaitu operator pengelolah PDDikti Politeknik Negeri Jember sejumlahh 100.
Sampel ditentukan sebanyak 100 responden. Model analisis yang digunakan dalam Penelitian
ini adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software WarpPLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap profesionalisme administrator. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman
juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi administrasi, yang pada
gilirannya memediasi peningkatan profesionalisme administrator. Penelitian ini memberikan
rekomendasi untuk peningkatan pelatihan, pengembangan sistem informasi, dan penguatan
peran pengalaman kerja dalam proses administrasi pendidikan tinggi
KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MEMBANGUN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI PUSAT PERIBADATAN PUJA MANDALA BALI
No full textPenelitian ini berjudul “Komunikasi Interpersonal dalam Membangun
Toleransi Umat Beragama (Studi di Puja Mandala, Bali)”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi antarumat
beragama serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses
komunikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan umat dari lima
agama yang ada di kawasan Puja Mandala, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan
Buddha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi interpersonal yang
terjalin antarumat beragama di Puja Mandala berlangsung secara terbuka, harmonis,
dan saling menghargai, baik melalui komunikasi verbal seperti percakapan langsung
dan koordinasi kegiatan, maupun nonverbal seperti sikap saling menyapa dan bekerja
sama dalam kegiatan sosial. Hambatan yang muncul dalam komunikasi umumnya
bukan disebabkan oleh perbedaan keyakinan, melainkan oleh kesalahpahaman pesan
atau perbedaan persepsi antarindividu. Berdasarkan teori komunikasi interpersonal
Joseph A. DeVito (2016), komunikasi yang efektif menuntut adanya kejelasan, empati,
serta kemampuan untuk memberikan umpan balik yang tepat. Dengan demikian,
komunikasi interpersonal yang efektif menjadi faktor penting dalam menumbuhkan
toleransi, saling pengertian, dan keharmonisan antarumat beragama di lingkungan Puja
Mandala
MODIFIKASI MODEL UTAUT: PERAN MEDIASI APLIKASI J-KOPI DAN MODERASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA PENERIMAAN SMART CITY DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memodifikasi model UTAUT dengan memasukkan variabel Effort Expectancy, Integrasi Kemanusiaan, Pemanfaatan Teknologi Aplikasi J-KOPI sebagai variabel mediasi, serta Kepemimpinan Transformasional sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan Penerimaan smart city pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember. Latar belakang penelitian berangkat dari rendahnya tingkat integrasi antar-OPD dan minimnya open data pada implementasi aplikasi J-KOPI yang hanya mencapai 35% pada tahun 2023–2024 yang menunjukkan bahwa aspek pemanfaatan teknologi belum optimal meskipun tingkat digitalisasi layanan meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut menuntut adanya dukungan kepemimpinan, kesiapan teknologi, dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan untuk memperkuat penerimaan smart city secara menyeluruh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM melalui SmartPLS. Sampel penelitian terdiri dari 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada OPD Kabupaten Jember yang dipilih dengan purposive sampling. Variabel penelitian meliputi Effort Expectancy (X1), Integrasi Kemanusiaan (X2), Pemanfaatan Teknologi Aplikasi J-KOPI (Z) sebagai variabel mediasi, Kepemimpinan Transformasional (M) sebagai variabel moderasi, dan Penerimaan smart city (Y).
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan penerimaan smart city dipengaruhi secara signifikan oleh integrasi aspek kemanusiaan, kepemimpinan transformasional, serta persepsi kemudahan penggunaan baik secara langsung maupun melalui mekanisme mediasi sementara effort expectancy tidak berpengaruh pada pemanfaatan teknologi dan kepemimpinan transformasional tidak memengaruhi effort expectancy, sehingga keberhasilan implementasi smart city lebih ditentukan oleh kualitas integrasi manusia teknologi, efektivitas kepemimpinan transformasional, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi J-KOPI daripada sekadar persepsi kemudahan penggunaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara kepemimpinan transformasional, kesiapan teknologi, dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan penerimaan smart city yang lebih kuat di OPD Kabupaten Jember. Hasil ini memberikan implikasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengembangan smart city secara lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan
HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTAKULON BONDOWOSO
No full textPendahuluan: Peningkatan kasus Diabetes Melitus tipe 2 berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup dan rendahnya aktivitas fisik, yang dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan memicu komplikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan kadar glukosa darah puasa pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kotakulon Bondowoso. Metode: Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan 53 responden yang dipilih secara purposive. Aktivitas fisik diukur menggunakan
kuesioner GPAQ, sedangkan kadar glukosa darah diukur dengan Nesco GCU. Analisis menggunakan uji Spearman Rank. Hasil: Hasil menunjukkan adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan kadar glukosa darah puasa (p <
0,05). Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik, semakin rendah kadar glukosa darah puasa responden. Temuan ini menegaskan peran aktivitas fisik dalam
pengendalian glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus tipe 2. Kesimpulan: Disimpulkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh terhadap kadar glukosa darah puasa. Pasien dianjurkan melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas ringan
hingga sedang secara rutin. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti pola makan, stres, dan kepatuhan terapi untuk memperluas pemahaman faktor yang memengaruhi kontrol glukosa darah
KOMUNIKASI PERSUASIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BONDOWOSO MELALUI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA SEMPOL (STUDI KASUS BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN IJEN TAHUN 2020-2023)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan keberhasilan komunikasi persuasif oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso melalui program Desa Tangguh Bencana. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi persuasif BPBD Bondowoso terkait program Desa Tangguh Bencana di Desa Sempol Kecamatan Ijen. Strategi komunikasi ini meliputi aspek perencanaan, media komunikasi, hambatan dan bentuk evaluasi yang dilakukan BPBD Bondowoso, yang akan mempengaruhi komunikan melalui proses rasional yaitu perhatian, mengerti, menerima, keyakinan; dan proses emosional diantaranya yaitu perhatian, empati, menerima, dan minat (Mar'at, 1982). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus, observasi, wawancara, dan analisis data terhadap program Desa Tangguh Bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Bondowoso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi persuasif yang telah dilakukan BPBD Bondowoso terkait program Desa Tangguh Bencana (baik itu secara langsung yaitu melalui penyuluhan dan sosialisasi, maupun melalui media komunikasi massa) menimbulkan pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana alam, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya persiapan dan penanggulangan bencana. Namun, peneliti juga menemukan beberapa hambatan komunikasi yang dialami oleh BPBD Bondowoso dalam upaya dalam memberikan pemahaman kebencanaan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ijen
PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM PRAKTIK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr)
No full textPenelitian ini mengkaji ketepatan penjatuhan pidana pelatihan kerja dalam praktik peradilan anak, dengan fokus pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr. Latar belakang penelitian berangkat dari ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda dengan penerapan pidana pelatihan kerja dalam perkara yang berlandaskan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang bersifat tunggal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja tanpa mempertimbangkan syarat normatif serta sifat delik kekerasan yang semestinya menempatkan pidana pembatasan kebebasan sebagai prioritas. Pembahasan menegaskan bahwa pertimbangan hakim belum memadai (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum maupun rasa keadilan bagi korban.
Kata kunci: pidana pelatihan kerja, anak berhadapan dengan hukum, pertimbangan hakim, Pasal 170 KUHP, Sistem Peradilan Pidana Anak
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI POLRES JEMBER DIPENGARUHI OLEH DIGITALISASI, KESEJAHTERAAN DAN LINGKUNGAN KERJA MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh digitalisasi, kesejahteraan, dan lingkungan
kerja terhadap kinerja pegawai Polres Jember, serta peran kepuasan kerja sebagai variabel
mediasi dalam hubungan tersebut. Data dikumpulkan melalui survei yang melibatkan pegawai
Polres Jember sebagai responden, Model analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah
analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software WarpPLS. Variabel
digitalisasi diukur dengan indikator pola pikir digital, praktik digital, integrasi akses data,
penggunaan teknologi canggih, dan kecepatan serta efisiensi proses. Variabel kesejahteraan
meliputi kesejahteraan ekonomis, fasilitas, pelayanan, kondisi lingkungan kerja, dan
keseimbangan kehidupan kerja-sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi,
kesejahteraan, dan lingkungan kerja secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja
pegawai Polres Jember. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja terbukti menjadi mediator yang
memperkuat pengaruh digitalisasi, kesejahteraan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja
pegawai. Dengan kata lain, peningkatan kualitas digitalisasi, kesejahteraan, dan lingkungan
kerja meningkatkan kepuasan kerja, yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja
pegawai Penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi, peningkatan kesejahteraan, dan
lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan kinerja pegawai Polres Jember melalui
kepuasan kerja. Selain itu, dibahas juga saran dan langkah praktis untuk mendukung
peningkatan kinerja kepolisian ke depan