EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)
Not a member yet
227 research outputs found
Sort by
TEORI DAN PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA
Full text linkThis article aims to discuss the theory of accounting is the basis of accounting practices sharia in Indonesia. Venturing into this article with a look at a number of important issues that need to be noted in conventional accounting in Indopnesia as the basis of accounting implementation of sharia. Some of them: the first issue of ownership, two basic assumptions, and the third effect of the issue of the basic assumptions to standard levels, or even accounting method selected. Departing from these three basic issues, the perspective of theory and all assumptions, postulates, rules, and principles in the Western accounting can be applied to institutions or companies that uphold the values of Islam. Results to be achieved how design system, sharia accounting format upholding the values of Islam in Indonesia. This is important, given the behavior of business and institutional Islam has different characteristics and behaviors, and institutions or Western companies
ACCOUNTING TREATMENT OF PROFIT AS SHARING PROFIT IN MUSYARAKAH TERM AMONG MEMBERS
Full text linkAbstractEach member of shariah cooperative are same as a partner and having the same rights and obligations.This condition is internalized by policy in all activities and business operations. Especially the profit will be distributed to members. It’s meant to see how the cooperatives shariah of ahmad yani manages the difference between the results of their business. The research has descriptived qualitative research that aimed at giving information about the method of calculation and recording as for the result of accounting report of SHU or income in the end of year musyarakah among members in cooperatives shariah of ahmad yani unfortunate.The analysis uses instrument of the descriptive analysis that gives a technical and mathematical formula that the calculation can be compared with the shariah principle and cooperative regulation applicable. Based on the research, it was known that the SHU methods and distribution is in accordance with the rule of Indonesia cooperative No. 25 1992, but accounting methods that related to the profit which will be distributed to members of the cooperative is not suitable with act no. 8 DSN-MUI. The MUI explanation about musyarakah which SHU is about the activities are still measured from savings and not accommodate from the capital and other business activities.Meanwhile, by this condition that cooperative shariah still need developing of the accountance and good recording.AbstrakDalam koperasi syariah setiap anggota berkedudukan sebagai mitra yang berserikat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Kondisi ini diinternalisasikan dalam kebijakan dan segala aktivitas operasi usahanya. Terutama perlakuan laba atau SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Hal ini yang ingin dilihat bagaimana Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani mengelola Selisih Hasil Usahanya (SHU).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang metode perhitungan dan pencatatan akuntansi SHU sebagai bagi hasil dari musyarakah antar anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran rumusan matematis dan teknis perhitungannya sehingga dapat dibandingkan dengan prinsip syariah dan aturan perkoperasian yang berlaku. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dari metode perhitungan total SHU dan pendistribusian SHU kepada pos-pos tertentu sudah sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun untuk metode perhitungan alokasi SHU yang akan dibagikan kepada anggota belum sesuai dengan UU Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI No. 8 tentang Musyarakah di mana SHU yang diterima anggota masih diukur dari aktivitas tabungan saja dan belum mengakomodir kontribusi modal dan aktivitas usaha lainnya. Sementara untuk pencatatan akuntansinya masih perlu pengembangan di beberapa pencatatan
MODEL BISNIS YANG BAIK DAN BERTUHAN
Full text linkAbstractBusiness practices currently doctrine strongly by capitalist ideology. Business applied to get the optimal profits, no matter how do they obtain it. At the end, businesses increasingly move with concern on their own profit and do not concern on other parties who are affected by the business. The business orientation as this model will only give pleasures to the owner of business. This article discusses on the new model that reconstruct the capitalistic (conventional) business. New business model formed by combining the triple bottom line (TBL), tri hita karana (THK), Pancasila ideology, and the full disclosure based on the ethics that refers to the deontology theory. The combination of those concepts form the new business model that arranged by three foundation which connected each other that are basic foundation, then the fundamental foundation, and the last was the full disclosure foundation. The basic foundation of the business model is the concept of ethics deontology which came through good intentions. The good intentions were then be backed by fundamental foundation that is a combination of triangle TBL and THK. The culmination of a combination of TBL and THK welfare is the creation that is the root of pro human, nature, advantages, and the God .The last foundation, the full disclosure, like a flowers that bloom from the bushes, this is visualize business that will be seen by public through information that distributed by the business. The core of the notion of the business model is essentially on the foundation, namely deontologist approach, or approach based on good intentions action or obligation to follow the God values. As strong as any business model organized, good intentions are the only bricks strongest to it.AbstrakPraktik bisnis saat ini didoktrin kuat oleh ideologi kapitalis. Bisnis dijalankan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak peduli dengan cara apa keuntungan tersebut didapatkan. Pada akhirnya, bisnis kian bergerak dengan hanya mementingkan kepentingannya atas keuntungan dan tidak mempedulikan kepentingan dari pihak-pihak lain yang dipengaruhi oleh bisnis tersebut. Orientasi bisnis seperti ini pada akhirnya hanya akan memberikan kenikmatan kepada pemilik-pemilik dari bisnis tersebut.Artikel ini membahas mengenai suatu model baru yang merekonstruksi model bisnis kapitalistik (konvensional). Model bisnis baru dibentuk dengan mengkombinasikan konsep triple bottom line (TBL), tri hita karana (THK), ideologi Pancasila, dan pengungkapan penuh dengan berdasarkan pada landasan etika sesuai dengan teori deontologi. Pengkombinasian dari konsep-konsep tersebut melahirkan suatu model bisnis baru yang tersusun dari tiga pondasi yang saling berkaitan satu dengan lainnya yakni pondasi dasar atau basic foundation, kemudian pondasi fundamental atau fundamental foundation, dan yang terakhir adalah pondasi konsep pengungkapan penuh.Pondasi dasar dari model bisnis ini ialah konsep etika deontologi yang diturunkan melalui niat baik. Niat baik tersebut kemudian akan disokong oleh pondasi fundamental yang merupakan kombinasi dari segitiga TBL dan THK. Puncak dari kombinasi dari TBL dan THK ialah terciptanya kesejahteraan yang merupakan akar dari keberpihakan terhadap manusia, alam, keuntungan, dan Tuhan. Pondasi terakhir, konsep pengungkapan penuh, ibarat bunga yang mekar dari pohonnya, inilah visualisasi bisnis yang akan dapat dilihat oleh publik melalui informasi-informasi yang disebarkan oleh bisnis. Inti dari gagasan model bisnis ini ialah pada pondasi dasarnya, yakni pendekatan deontologis, atau pendekatan tindakan berdasarkan niat baik atau kewajiban untuk mengikuti nilai-nilai firman Tuhan. Sekuat apa pun model bisnis ini disusun, niat baik adalah satu-satunya batu bata terkuat untuk menopangnya
SISTEM INFORMASI PROGRAM CSR BIDANG PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI MALANG
No full textAbstractResearch on information systems education CSR programs as community development efforts on the hapless was carried out with the aim of identifing characteristics ofrecipients of funding programs, knowing the capabilities of public access to the program, identifying the components of the information system of funding programs that subsequently is used as information to devisestrategies for community development. The data obtained by questionnaire and interviews to spread the recipient fund programme and fund manager at Universities in Malang. Further data were analyzed with a qualitative approach. The results showed that in general the sources of funding programs can be grouped into three, from the government, private companies, and public companies. So, effective access to information to obtain scholarships more sourced information traditionally. While the funding of informatian system components include a set of inputs, processes and outputs. So far this program utilization varies as to support skill development study costs, as well as to the cost of living. Based on the SWOT analysis can be formulated the strategy of community development through the establishment of PPM-Entrepreneurship in each area with the direct involvement of the recipient of the funding program.AbstrakPenelitian tentang sistem informasi program CSR bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan masyarakat di Malang ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi karakteristik penerima dana program, mengetahui kemampuan akses masyarakat terhadap program, mengidentifikasi komponen sistem informasi pendanaan program yang selanjutnya digunakan sebagai informasi untuk menyusun strategi pengembangan masyarakat. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner dan wawancara kepada penerima dana program serta pengelola dana di PTN dan PTS di Malang. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sumber dana program dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dari pemerintah, perusahaan swasta dan dari perusahaan BUMN. Sampai saat ini akses informasi yang paling efektif untuk memperoleh beasiswa lebih banyak bersumber informasi secara tradisional. Sedangkan komponen sistem informasi pendanaan meliputi seperangkat input, proses dan output. Sejauh ini pemanfaatan dana program ini bervariasi seperti untuk menunjang biaya studi, pengembangan skill maupun untuk biaya hidup. Berdasarkan analisis SWOT dapat dirumuskan strategi pengembangan masyarakat melalui dibentuknya PPM-Kewrirausahaan pada setiap area dengan pelibatan langsung penerima dana program
PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN BERDASARKAN PSAK NO.34
No full textAbstractThis study aims to determine the method used in recognizing revenue on long-term construction. This study also aims to determine whether the recognition of revenue on long-term construction contracts are carried out in accordance with generally accepted accounting standards. In addition, to determine the appropriate revenue recognition methods Generally Accepted Accounting Standards. Object of this research was conducted at PT. X which is a company engaged in a long-term provider of construction services. Object of research data is performed only on income related to the project Mall, Malang cover the period 2011 to 2015. The analytical method used is qualitative method with descriptive approach.The results showed that PT. X recognizes revenue based on cash receipts (cash basis). So that the revenue recognized in the PT. X admittedly not based on the matching principle of revenue that occurred in that period with the costs incurred to earn income in the period. In addition, PT. X uses nominal account in the form of development cost mall in recognizing expenses related to procurement of long-term construction contracts. So PT. X can not provide detailed information related to the building construction in progress. In addition, the fee accounts can not be transferred when the handing over of assets construction that has been completed to the customer. Recognition of revenue and costs will also affect the incidence of deferred tax liabilities. In addition, recognition of revenues and expenses is not in accordance with generally accepted accounting standards, especially PSAK No. 34, Accounting for Construction Contracts. Under PSAK No. 34 that the entity using the percentage of completion method in recognizing revenue on long-term construction contracts.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam mengakui pendapatan atas kontruksi jangka panjang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan atas kontrak kontruksi jangka panjang yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum. Selain itu juga untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan yang sesuai Standar Akuntansi yang berlaku umum. Obyek penelitian ini dilakukan pada PT. X yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa kontruksi jangka panjang. Obyek data penelitian yang dilakukan hanya pada laba rugi yang berkaitan dengan proyek Mall Malang periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X mengakui adanya pendapatan berdasarkan atas penerimaan kas (cash basis). Sehingga pendapatan yang diakui pada PT. X diakui tidak berdasarkan prinsip penandingan antara pendapatan yang terjadi pada periode tersebut dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pada periode tersebut. Selain itu, PT. X menggunakan akun nominal berupa biaya pembangunan mall dalam mengakui pengeluaran biaya yang terkait pengadaan kontrak konstruksi jangka panjang. Sehingga PT. X tidak dapat memberikan informasi mendetail terkait bangunan konstruksi dalam proses. Selain itu, akun biaya tersebut tidak dapat dialihkan ketika terjadi penyerahan aset konstruksi yang telah selesai kepada pemesan. Pengakuan pendapatan dan biaya ini juga akan mempengaruhi timbulnya kewajiban pajak tangguhan. Selain itu, pengakuan pendapatan dan biaya ini belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum, khususnya PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi. Berdasarkan PSAK No. 34 bahwa entitas menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan atas kontrak kontruksi jangka panjang
PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES DAN ARUS KAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA
Full text linkAbstractThis study aimed to obtain empirical results about the influence of book tax differences and cash flow toward the profit growth. Independent variables in this study were book tax differences which were proxied to be permanent differences and temporary differences, as well as the cash flow. Control variables used are return on assets (ROA) and the size of the company. The dependent variable was earnings growth. Method of sample selection used was the purposive sampling method and obtained samples of 27 companies. This test was using SPSS V 21 for Windows. The results showed that the permanent difference and temporary differences of the book tax differences have positive influence on the profit grouth of the company, while cash flow did not significantly influence the company’s profit growth.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil empiris tentang pengaruh book tax differences dan arus kas terhadap pertumbuhan laba. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain book tax differences yang diproksikan menjadi beda permanen dan beda temporer, serta arus kas. Variabel kontrol yang digunakan adalah Return On Assets (ROA) dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan laba. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beda permanen dan beda temporer dari book tax differences serta arus kas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan. ROA dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba
ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD MURABAHAH
Full text linkAbstractMurabahah contract is one of the products of Islamic banks before 1 April 2010 subject to twice the value-added tax. Problems of double taxation is imposed on Islamic banks actually issue a very long time, and this bustling discussed tax due to be paid twice to the director general of a larger tax. By this provisions, the sharia will be assumed less competitive with conventional bank financing primarily to the product. After government legislation latest VAT No. 42 of 2010, murabahah is not longer subject to twice. Investigators therefore conducted an analyze on the treatment of KCS Bank BTN Shariah Malang. This research is using research of qualitative in descriptive approach, which describes a situation systematically. The data uses both the primary and secondary data, field studies with research techniques are interview and documentation. The results showed that the Bank BTN Shariah Malang KCS on contract murabahah charged once before and after running of the No. 42 of 2009 rule.AbstrakAkad murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sebelum 1 April 2010 dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Permasalahan pajak berganda yang dikenakan kepada bank syariah sebenarnya sudah isu yang sangat lama, dan saat ini kembali ramai diberdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada dirjen pajak lebih besar. Dengan ketentuan yang seperti ini, pihak syariah akan menganggap kalah saing dengan bank konvensional denan produk pembiayaannya. Setelah pemerintah undang-uundang PPN terbaru no 42 tahun 2010, akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali PPN. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis perlakuan PPN pada Bank BTN Syariah KCS Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuaitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder, dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dandokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahahnya dikenakan satu kali PPN sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009
MENGUNGKAP KETIDAKADILAN DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH: STUDI FENOMENOLOGI
Full text linkAbstractThe objective of the research is to uncover the injustice in mudharabah financing practice. Qualitative research method with Husserl transcendental phenomenology approach is used to understand, analyze, and describe why the injustice happens. Primary and Secondary data are collected from interview with three credible persons from BMT Al-Rifa’i as mudharib and syariah Bank ”X” as shahibul maal. There are three phenomena noted, which are (1) only financial institution is eligible to be mudharib, (2) profit sharing is calculated based on expected yield ascertained in advance, and (3) loss sharing is burdened to mudharib only. It is concluded that the current phenomena of mudharabah financing practice has no difference with conventional financing in term of bank domination, which is indicated by (1) purely profit oriented financing, (2) expected yield is fixed in advance based on bank policy, and (3) standard contract which consider every mudharib has similar situation, condition and problem is implemented.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental Husserl yang bertujuan untuk mengungkap fenomena ketidakadilan dalam pembiayaan mudharabah dan menganalisis serta mendiskripsikan penyebab terjadinya ketidakadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari BMT Al-Rifa’i sebagai mudharib serta Bank Syariah X selaku shahibul maal. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang telah diuji kredibilitasnya sebagai informan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah: (1) Hanya kepada mudharib yang berbentuk lembaga keuangan saja. (2) Angsuran tetap yang dihitung dari expected yield yang ditetapkan di awal kontrak. (3) Risiko usaha dibebankan sepihak kepada mudharib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa, praktik pembiayaan mudharabah sejenis dengan kredit usaha pada bank konvensional. Kesamaan tersebut antara lain: (1) Bank dalam praktik pembiayaan mudharabah hanya berorientasi pada laba. (2) Penentuan tingkat keuntungan dalam kekuasaan bank. (3) Bank menerapkan standard contract atau akad baku yang menganggap semua mudharib memiliki situasi, kondisi dan problema yang sama
METODE PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI BERDASARKAN PSAK NOMOR 13 (ADOPSI IAS 40) VS US GAAP
Full text linkAbstractThe measurement of property held to find out the value of property investment. There is a fair value method and cost method which based on PSAK13 (adoption of IAS 40) and historical cost which based on US GAAP to measure investment property. The purpose of this research is to know the difference in the application of method of measurement of investment property based on PSAK 13 (adoption of IAS 40) and US GAAP and to know the impact of the differences in comparison the application of the method of measurement based on property investment PSAK 13 (adoption IAS 40) and US GAAP against operating profit PT Lippo General Insurance, Tbk in 2013. This research is using a descriptive qualitative approach. Data were collected using document methods. Data analysis was done by means of measuring the property with all methods, both fair value method, cost method and historical cost method. After measured, measurement results are compared and summed up the application of the method where the most profitable PT Lippo General Insurance, Tbk. The results showed that there is a difference between fair value and cost method based on PSAK 13 (adoption of IAS 40) and the historical cost method based on US GAAP. Application of fair value method is to do repeated measurements without depreciate investment properties each year . Application of cost method is to do a revaluation and depreciate investment properties each year . While in application of the historical cost method is to depreciate the investment property without the ways are re-evaluated every year . By applying different measurement methods, it would have an impact on the value of investment properties, thenumber of operating profit and performance of PT Lippo General Insurance, Tbk. Based on the measurement of property investment with all those methods, method of measurement of investment properties that provide the greatest impact against the value of investment properties, the number of operating profit and the company’s performance is by applying fair value method.AbstrakPengukuran properti dilakukan untuk mengetahui nilai properti investasi. Terdapat metode nilai wajar dan metode biaya yang berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan metode nilai historis berdasarkan US GAAP untuk mengukur properti investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan metode pengukuran properti investasi berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan US GAAP dan untuk mengetahui dampak dari perbedaan perbandingan penerapan metode pengukuran properti investasi berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan US GAAP terhadap laba operasi PT Lippo General Insurance, Tbk pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumetasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengukur properti dengan semua metode, baik metode nilai wajar, metode biaya maupun metode biaya historis. Setelah diukur, hasil pengukuran dibandingkan dan disimpulkan penerapan metode mana yang paling menguntungkan PT Lippo General Insurance, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara metode biaya dan nilai wajar berdasarkan PSAK 13 (Adopsi IAS 40) dan metode biaya historis berdasarkan US GAAP. Penerapan metode nilai wajar adalah dengan melakukan pengukuran ulang tanpa mendepresiasi properti investasi setiap tahunnya. Penerapan metode biaya dalam melakukan pengukuran adalah dengan melakukan revaluasi dan mendepresiasi properti investasi setiap tahunnya. Sedangkan dalam penerapan metode biaya historis adalah dengan cara mendepresiasi properti investasi tanpa direvaluasi setiap tahunnya. Dengan menerapkan metode pengukuran yang berbeda, hal tersebut berdampak terhadap nilai properti investasi, jumlah laba operasi dan kinerja PT Lippo General Insurance, Tbk. Berdasarkan pengukuran properti investasi dengan semua metode, metode pengukuran properti investasi yang memberikan dampak terbesar terhadap nilai properti investasi, jumlah laba operasi dan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan metode nilai wajar
STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PERATURAN PEMERINTAHAN NO 71 TAHUN 2010 ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI-LO DAN BEBAN PADA PEMERINTAH DAERAH
No full textAbstractThis Study aimed to analyze the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses arising from the change of Government Accounting Standards PP. 24/2015 with Cash Towards Accrual Basis be PP. 71/2010 with Accrual basis. Kediri Regency Government as government entity shall carry out accounting Revenue-LO and Expenses base on accrual-based SAP in accordance with PP. 71/2010 and presented in Statement of Operations (LO) in 2015 with the financial reporting provisions contained in the Statement of Accounting Standards accrual-based government. This research uses descriptive quantitative method is to describe the accounting Revenue-LO and Expenses that occurred in Kediri Regency Government with implementation of the conformity of Government Regulation No. 71/2010 about the Government Accounting Standard so that it can be deduced. The result showed that according to PP. 71/2010, The Government of Kediri Regency had implemented the accrual based accounting for Revenue-LO and Expenses appropriately. The accounting treatment for Revenue-LO dan Expenses which has been analyzed include the recognition, measurement, presentation and disclosure. The Recognition of Revenue-LO and Expenses was made when it arises right and obligations of local government. The measurement of Revenue-LO was carried out with gross principles, while the Expenses measurement was not explained in SAP. The presentation of Revenue-LO and Expenses was presented in the Statements of Operetions (LO) according to the classification in BAS. Disclosure of Revenue-LO and Expenses are disclosed detail in CaLK. Overall, Therefore, it can be concluded that the Kediri Regency Government has done the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses in accordance with SAP PP. 71/2010.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang timbul akibat terjadinya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan PP. 24 Tahun 2005 dengan basis Cash Towards Accrual menjadi PP 71 Tahun 2010 dengan basis Acrrual. Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai entitas pemerintah wajib melaksanakan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang didasarkan pada SAP berbasis akrual sesuai dengan PP. 71 Tahun 2010 dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pelaporan keuangan tahun 2015 dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Pemeerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual atas Pendapatan-LO dan Beban secara benar. Perlakuan akuntansi atas Pendapatan-LO dan beban yang telah dilakukan analisis meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dilakukan ketika timbul hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pengukuran Pengukuran Pendapatan-LO dilakukan dengan azas bruto, sedangkan pengukuran Beban belum terdapat penjelasan dalam SAP Penyajian Pendapatan-LO dan Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai klasifikasi dalam BAS. Pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban telah diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban sesuai dengan SAP PP. 71 Tahun 2010