ANAYASA : Journal of Legal Studies
Not a member yet
46 research outputs found
Sort by
PENERAPAN METODE MEDIASI DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
No full textDi Indonesia, metode penyelesaian sengketa alternatif yang disebut mediasi digunakan, khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mayoritas kasusnya melibatkan perceraian. Namun karena semakin banyaknya kasus perceraian, penulis ingin mengkaji efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebuah peraturan Mahkamah Agung yang dirancang untuk efektif menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih dan mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Penulis menjelaskan rumusan permasalahan Hasil mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa tidak semua perceraian berakhir damai. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan kini menjelaskan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai cara menyelesaikan perkara perceraian. Peraturan ini memungkinkan peningkatan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yang menjelaskan aturan dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian perpustakaan, yang melibatkan pencarian dan analisis bahan pustaka, merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini. Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo telah berhasil mengatasi hambatan dalam proses mediasi; Namun perdamaian tidak dapat tercapai karena pihak-pihak yang berkonflik tidak mau berdamai
IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN
No full textTujuan penelitian ini untuk menganalisis Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan
SENGKETA MEREK DAGANG DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR
No full textTujuan penelitian ini untuk sengketa merek dagang di indonesia: sebuah studi literatur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa merek dagang di Indonesia. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan sengketa merek di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang meliputi pertumbuhan ekonomi, globalisasi, regulasi yang belum matang, kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, dan peningkatan persaingan di pasar. Namun, dengan tindakan yang tepat, seperti peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi antarpihak terkait, sengketa merek di Indonesia dapat dikurangi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan merek dan inovasi di Indonesia serta melindungi hak-hak pemegang merek
TRADEMARK GUDANG GARAM VERSUS GUDANG BARU
No full textThe purpose of this study is to analyze the issue of trademark rights disputes between Gudang Garam and Gudang Baru regarding the name and logo of a painting or picture. The dispute is related to the brand name and the painting displayed on the New Warehouse product. The approach used in this study is qualitative, with case studies being the method used by researchers. The things that will be examined in this research are related to the trademark dispute rights regulation between Gudang Garam and Gudang Baru and both the content and legal considerations of the judges in the trademark dispute rights case between Gudang Garam and Gudang Baru. Researchers in this study will specifically examine the issue of trademark rights between Gudang Garam and Gudang Baru. This study employs normative legal methods and data collection, as well as a literary or conceptual approach. This research on analyzing research data was carried out using the case study method. The results of the study stated that the New Warehouse had violated the provisions regarding trademark registration in accordance with Article 1 Paragraph (1) of the Law on Trademarks and Geographical Indications N 20 of 2016 and Article 18 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration related to the brand name and the Gudang Garam painting, which is referred to as a well-known brand
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UMR BAGI PEKERJA PKWT: PERLINDUNGAN HAK DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENGUSAHA
No full textTujuan penelitian ini adalah tentang akibat hukum daripada pengusaha yang membayar pekerja dibawah Upah Minimum Regional. Kejadian ini merupakan salah satu faktor penting yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam hal pengawasan pelanggaran ketenagakerjaan. Karna sampai saat ini pelanggaran ini masih marak di dunia kerja yang menekan kesejahteraan pekerja tanpa memperdulikan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalan menggunakan metode normatif sesuai dengan hukum normatifnya yang bersumber dari objek telaah (ontology) ilmu hukum yang berupa tata hukum positif, yaitu pada sistem aturan hukum yang sudah ada dan berlaku pada suatu wilayah tertentu. Hukum ketenagakerjaan menimbulkan berbagai persoalan salah satunya adlam pada pembayaran upah yang rendah tidak sesuai dengan undang-undang. Aturan upah pada pekerja PKWT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Tahun 2023. Namun adanya ketentuan dari UU tersebut bukan menjadi landasan dasar pengusaha dalam menjalankan kewajibannya atas upah terhadap pekerja tetapi malah mengabaikan ketentuan tersebut
KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB
No full textPentingnya penelitian ini memiliki tujuan yaitu: membahas permasalahan pada pembuktian pasal santet. Dimana dalam pengaturan terkait pembuktian dinilai tidak mampu menjawab berbagai permasalahan jika terjadi delik yang berhubungan dengan perbuatan demikian. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto menyampaikan berikut ini kajian objek-objek yang bersumber dari bentuk penelitian hukum normatif yang dimaksud: 1) penelitian berkaitan dengan asas hukum; 2) Penelitian yang berkaitan dengan sistematika hukum; 3) Meningkatnya nilai hukum karena adanya sinkronisasi taraf, baik secara horizontal maupun vertikalisasi hukum; 4) Penelitian nilai hukum sejarah; dan 5) Penelitian nilai hukum perbandingan. penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Historis. Santet adalah suatu perbuatan ghaib yang merugikan orang lain yang menjadi korban. Keresahan masyarakat terhadap perbutan tersebut membuat pemerintah melakukan penambahan pasal dalam undang-undang hukum pidana tahun 2023. Namun penambahan pasal tersebut menjadikan permasalahan dalam hal pembuktiannya. Pada dasarnya kejadian ghaib sangat sulit untuk dibuktikan. Faktor penyebabnya adalah perbuatan tersebut tidak kasat mata sehingga bisa menimbulkan manipulasi dalam hal pembuktian