Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas
Full text linkThe agrarian conflict in Wadas Village, Purworejo Regency, is rooted in the planned construction of the Bener Dam, located in Purworejo Regency, Central Java. The role of the ruling regime at that time is crucial in addressing this agrarian conflict, considering the significant autonomy granted to local governments during the reform era. However, the efforts by the local government to resolve the conflict were unsuccessful, leading to prolonged agrarian tensions. The main objective of this research is to examine the involvement of the local regime in triggering the agrarian conflict in Wadas Village and their participation in conflict resolution efforts, as observed through Law No. 5 of 1960. The research methodology employed is qualitative, using literature review techniques to analyze journals, books, and news related to the study. The findings indicate the involvement of the local regime in sparking the agrarian conflict in Wadas Village and their diverse efforts to resolve the issues, despite facing challenges. Additionally, the government has implemented resolutions to assist in conflict resolution, although a mutually beneficial solution has not yet been found
Pelaksanaan Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Oase (Online Anywhere Service) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Lima Kaum
Full text linkPenelitian bertujuan untuk menjelaskan dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu identitas anak melalui OASE (online anywhere service) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan lima kaum. Kartu Identitas Anak merupakan strategi pemerintah sebagai tanggungjawab untuk memberikan identitas kependudukan bagi anak. Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi. Standar pelayanan berdasarkan Permenpanrb RI Nomor 14 Tahun 2017, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukkan serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian yang dilakukan pada pelayanan KIA secara online melalui OASE pada Disdukcapil di Kecamatan Lima Kaum sudah sesuai dengan standar pelayanan tersebut akan tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal prosedur pelayanan, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.
Administrative Governance In Kludan Village Hall, Tanggulangin Sub-District, Sidoarjo District
Full text linkResearch on Administrative Governance at the Kludan Village Hall, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency, the author used descriptive research with qualitative research methods. By focusing on narrative explanations, qualitative research seeks to reveal and describe the activities carried out by research subjects, as well as the impact of these actions on their lives [9]. This research is located at the Kludan Tanggulangin Sidoarjo Village Office. The focus of this research uses Daniri's (2005) theory which explains the principles of good administrative governance as measured by indicators 1. Transparency: 2. Accountability 3. Responsibility 4. Independence: and 5. Equality and fairness (Fairness). The Kludan village government has established community participation in village decision making by creating an open framework. Accountability is assessed both through written and verbal accountability. The responsibility of village officials faces problems between private and public interests, often taking a long time. In independence, the village government tries to overcome conflicts of interest, but some still link personal interests in their duties. Finally, equality and fairness face obstacles because some village officials have not fully fulfilled their duties according to their main duties and functions, with the problem of the division of tasks not being clearly defined, giving rise to inequality and unfairness in the management of village administration
Efektivitas Sosialisasi Outbreak Response Immunization (ORI) Terhadap Pelajar di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Full text linkDiphtheria is a highly contagious disease, and is caused by the gram-positive bacteria Corynebacterium diphtheriae toxin strain. This disease is characterized by inflammation at the site of infection, especially the mucous membranes of the pharynx, larynx, tonsils, nose and also the skin. The number of diphtheria cases in East Java as of March 2023 is 51 cases spread across 26 districts/cities with a total of 4 deaths. DPT immunization in Indonesia began in 1976 and was given 3 times, namely to babies aged 2, 3 and 4 months. Furthermore, DPT immunization was included in the School Children's Immunization Month (BIAS) program in 1984 with the aim of further increasing protection against diphtheria. The method used is socialization. Socialization was carried out through the delivery of material related to the meaning of diphtheria, symptoms of contracting diphtheria, solutions for preventing diphtheria, as well as breaking the chain of diphtheria spread through Outbreak Response Immunization (ORI). The service carried out in the form of socialization aims to increase knowledge and break the chain of diphtheria spread. The research method used in the success of this service activity is descriptive qualitative using four theories of effectiveness, namely: target accuracy, program socialization, achievement of program objectives, and program monitoring. This activity shows an increase in the knowledge of elementary school students in Laweyan regarding knowledge and prevention of diphtheria disease
Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Studi Pada: Kalurahan Caturharjo)
Full text linkMasalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang perlu diperhatikan secara serius dan khusus. Dalam layanan kesehatan, kualitas dan keamanan semakin dipantau melalui pengumpulan indikator kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting pada balita di kalurahan Caturharjo kabupaten Sleman dan menganalisis upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai strategi penurunan angka stunting yang dilakukan pemerintah di Kalurahan Caturharjo Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini adalah penggabungan dua pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif atau mixed methods dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun berjumlah 80 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu masingmasing variabel penelitian diketahui dari hasil analisis korelasi menggunakan uji chi-square (p < 0,05) menunjukkan bahwa ada hubungan antara antara kedua variabel (p = 0.004). Pelayanan kesehatannya cukup baik dengan prosedur pelayanan yang sistematis dengan waktu yang fleksibel
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi kualitatif degan desain simple research. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung telah sesuai dengan standar operasional prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Namun, masih ada hambatan dalam implementasi kebijakan izin bangunan, terutama dalam hal sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi, serta pertimbangan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent
Full text linkStudi ini berjudul “Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent”. Dilatari oleh munculnya fenomena local elit capture yang semakin menciderai kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintah pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan principal-agent sebagai pisau teoretik dalam memaknai korupsi pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneropong fenomena sosial yang diteliti dalam membaca dan menganalisis setiap data yang ditemukan. Penelitian ini menghasilkan temuan. Pertama, korupsi sebagai akibat asimetri informasi diantara principal dan agent. Kekuasaan atas informasi dimanfaatkan oleh elit lokal untuk mengkapitalisasi proses pembangunan. Kedua, korupsi terjadi karena ketiadaan mekanisme pengawasan publik pada aras lokal
Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Full text linkThis study aims to explain the political participation of the younger generation in preparing for the general election in 2024. This political participation is influenced by several factors, ranging from modernization, social class, intellectuals, elite conflict, to political decisions. Factors in political participation determine the quality of the political elite who will lead the country in the future. This study uses a qualitative and quantitative approach, with data collection through literature studies and through questionnaires that affect the influence of political participation for the younger generation on elections. This study shows that the role of the younger generation has a fairly high political participation role, namely as the main effort to change the role of the country for the better. However, what needs to be prepared at this time is not only to carry out socialization and political education on the use of voting rights in the general election in 2024, but what is more important is an understanding of the orientation and projections of political parties and political figures who will fill the constellation of a better state in the future
Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi
Full text linkArtikel ini membahas tentang community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep community governance. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaaan pengadaan tanah pada pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh yang tidak terlepas dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti masyarakat yang tidak setuju dengan harga ganti rugi, terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan sesama kaum yang biasa terjadi antara mamak dan kemenakan, serta terbatasnya anggaran ganti kerugian bagi pihak yang sudah mau membebaskan lahannya. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Metode penelitian ini yakni metode quasi kualitatif dengan desain simple research, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Kendala yang terjadi sudah diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicari solusinya