Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Not a member yet
218 research outputs found
Sort by
Implementasi Program Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) dalam Pelayanan KTP-EL di Kabupaten Deli Serdang
Full text linkPelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi hambatan akses bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, dan warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, sehingga diperlukan inovasi yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis jalannya implementasi Program Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) dalam pelayanan inklusif perekaman e-KTP bagi kelompok rentan, menggunakan teori Ravyansyah dkk (2022) sebagai dasar analisis melalui metode kualitatif berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SADOKU berjalan sesuai tiga aspek teori: masalah relatif mudah dikendalikan, struktur kebijakan jelas melalui Prosedur dan dukungan dana, serta lingkungan pelaksanaan kondusif berkat kolaborasi lintas sektor dan dukungan pimpinan. Namun, hambatan tetap muncul seperti kondisi geografis yang luas, kendaraan operasional menua, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga yang ODGJ karena stigma. Penelitian merekomendasikan perbaikan sarana operasional, pemberian penghargaan non-finansial, dan penguatan kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terdata
Pengaruh Isu Ekonomi dan Lingkungan dalam Kampanye Politik di Kota Dumai
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh isu ekonomi dan lingkungan dalam strategi kampanye politik di Kota Dumai. Kota Dumai merupakan wilayah industri kreatif ini menggunakan limbah yang dihasilkan dari daerah sekitar sebagai bahan dasar. Bank sampah berkolaborasi dengan Dinas Kebersihan Kota sebagai penyedia material utama, termasuk limbah organic dan anorganik. Konsep perencanaan untuk industri kreatif ini muncul dri masalah strategi yang disampaikan oleh pemerintah, yakni perlunya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan keberlanjutan untuk mengurangi masalah sampah di Kota Dumai. Bank sampah merupakan salah satu wadah yang dapat menyesuaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami, ini juga merupakan fasilitas untuk mengelolah sampah. Pemerintah daerah untuk sarana edukasi, perubahan prilaku Dalam pengelolaan sampah, yang pelaksaan ekonomi keputusan yang di bentuk dan dikelola masyarakat. Kajian teori yang digunakan adalah konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat, dalam konsep sampah, dan konsep perubahan sikap prilaku. Pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat, memanfaatkan sampah menjadi barang yang dimiliki nilai ekonomi dan dasar dalam pengambilan kebijakan
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
Full text linkAbrasi merupakan ancaman serius bagi wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengalami kerusakan garis pantai mencapai 90.000 meter. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan abrasi dan mengidentifikasi faktor penghambatnya menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan dari BPBD, Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal pada keempat dimensi Edward III: komunikasi belum merata ke wilayah terpencil, sumber daya terbatas (anggaran, alat berat, tenaga teknis), disposisi pelaksana bervariasi, dan struktur birokrasi mengalami fragmentasi antarinstansi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi, serta perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi yang melemahkan koordinasi dan memperlambat penanganan darurat. Meskipun program seperti pembangunan pemecah gelombang dan penanaman mangrove telah dilaksanakan, dampaknya belum signifikan mengurangi laju abrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman kompleksitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah kepulauan dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan geografi
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dinamika Tata Kelola Lokal: Perspektif Good Governance di Kabupaten OKU Timur
Full text linkThis study examines the accountability of Village Fund management and local governance dynamics in Kabupaten OKU Timur, South Sumatra, from a good governance perspective. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations in selected villages. The findings indicate a gap between procedural compliance and substantive accountability. Although administrative reporting and financial documentation largely meet regulatory requirements, transparency remains largely formalistic and community participation is mostly limited to consultative processes. Local power relations, elite dominance, and differences in institutional capacity influence decision-making and resource allocation. Consequently, accountability practices tend to focus on administrative compliance rather than fostering genuinely participatory and socially accountable governance
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dalam konteks meningkatnya dinamika sosial dan kriminalitas di wilayah tersebut, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting sebagai ujung tombak Polri yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan. Sebagai dinamisator, Bhabinkamtibmas mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling, patroli warga, dan forum komunikasi publik. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keamanan dan kesadaran hukum, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya
Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data di Kabupaten Dairi
Full text linkPerencanaan pembangunan daerah berbasis data merupakan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikembangkan sebagai platform nasional yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan SIPD di beberapa daerah belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta organisasi perangkat daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu meningkatkan integrasi data dan konsistensi dokumen perencanaan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permasalahan teknis sistem, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal. Meskipun demikian, SIPD memiliki peran penting sebagai instrumen good governance dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan sistem dan koordinasi lintas sektor
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau
Full text linkStudi ini membahas bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPK). Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK berperan dalam memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Fokus utama studi ini adalah pada implementasi empat prinsip penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan informasi publik, dan supremasi hukum dalam proses audit dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas melalui sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan pengawasan berlapis. Transparansi juga terlihat dari kemudahan akses informasi publik melalui berbagai saluran resmi. Selain itu, keterbukaan dalam pelayanan informasi terus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari segi supremasi hukum, seluruh proses audit dan perilaku pegawai mengacu pada peraturan yang berlaku dan didukung oleh sistem pelaporan pelanggaran untuk menjaga integritas lembaga. Meskipun implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah relatif baik, peningkatan literasi masyarakat terkait layanan informasi dan penguatan penggunaan teknologi masih menjadi tantangan di masa mendatang. Secara keseluruhan, komitmen dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Perwakilan Provinsi Riau BPK telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan kepercayaan masyaraka
Penerimaan Masyarakat Terhadap Aplikasi Polri Super APP di Polresta Padang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Masyarakat terhadap penggunaan Polri Super APP di Polresta Padang dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna aplikasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SmartPLS untuk menguji hubungan antar variabel Perceived Eease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, Behavioral Intention to Use, dan Actual System Usage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dan sikap pengguna. Selain itu, persepsi manfaat dan sikap pengguna berkontribusi dalam meningkatkan niat penggunaan, yang kemudian berdampak kuat terhadap penggunaan nyata aplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan dan sikap pengguna berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Aplikasi Polri Super APP
Analisis Yuridis Command Responsibility Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia
Full text linkPelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korba
Efektivitas Strategi Pengelolaan Wisata Kebun Binatang Kandi Kota Sawahlunto
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan Taman Satwa Kandi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam mengembangkan destinasi wisata yang bersifat rekreatif, edukatif, dan berorientasi pada konservasi satwa. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek hiburan, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan kesadaran lingkungan kepada pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Taman Satwa Kandi dilakukan melalui penetapan tujuan pengembangan wisata edukatif, penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pelaksanaan berbagai program, seperti pengembangan atraksi edukasi satwa, pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi wisata. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan. Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan teknis bagi pengelola satwa, serta promosi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan inovasi promosi berbasis digital guna mewujudkan Taman Satwa Kandi sebagai destinasi wisata edukatif yang berkelanjutan