Universitas Muhammadiyah Sinjai Online Journal Systems
Not a member yet
304 research outputs found
Sort by
THE ROLE OF TONGKE-TONGKE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING SERVICE QUALITY AT THE VILLAGE OFFICE
Full text linkPublic services are a series of activities in order to fulfill service needs in accordance with those in the laws and regulations for every citizen and resident, or administrative services formed based on the law The existence of the Tongke - Tongke Village Office is expected to be able to provide the maximum to the people who come. However, the Tongke - Tongke Village Office has been maximized in providing public services to the community. This research aims to find out things descriptively about public services, which are located at the Tongke Village Office - Tongke Sinjai Regency. The results showed that the quality of public services was maximized. In the form of sufficient professionalism of employees in carrying out their duties. as well as existing facilities and infrastructure that are sufficient to support existing public services at the Tongke Village Office - Tongke, the existing services are quite good, therefore there is still a need for improvement by paying attention to the qualifications of employees in providing services. In terms of tangible (physical evidence), reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (assurance), empathy (empathy). In addition, this research was conducted through literature studies or literature studies, in this study checking between libraries and paying attention to supervisory comments was carried out in order to maintain the immutability of the evaluation process, prevent and eliminate misinformation. So with the hope of improving the quality of public services that will be felt by the community. From this it will become a place of public service that has good performance by the community
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)
Full text linkRumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni (Rutilahu). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskianan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah kawasan kumuh. Penerima bantuan telah tepat sasaran, karena di tahun 2021 luas wilayah kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 7,82% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Rutilahu bagi masyarakat miskin ekstrem dianggap cukup berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan
Strategi Kebijakan Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi
Full text linkReligion can be a unifying tool for the nation of Indonesia through the first principle of Pancasila as its foundation. Religious harmony certainly has a positive impact on the surrounding environment, especially in Bekasi City, which won an award with a tolerant city given by the equivalent institute in 2023. The purpose of this study is to explore the government's policy strategy for strengthening religious harmony in Bekasi City. This research is important to see how the tolerant city of Bekasi City was created so that this research provides insight into public policy in terms of strengthening evidence-based religious communities. This research uses a qualitative approach with a research method design using case studies. Data was collected through direct observation, interviews, archival recordings, and documentation. The results showed that the policy strategy adopted by the Bekasi City Government is multicultural education socialized through social organizations, promotion of interfaith dialogue, and facilitation of activities to strengthen religious harmony
Respon Pertumbuhan Rumput Odot terhadap Pemberian Pupuk Bokashi dengan Level Berbeda pada Lahan Kering Beriklim Kering
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian pupuk bokashi dengan konsentrasi berbeda terhadap pertumbuhan rumput odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) di lahan kering beriklim kering. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Pengamatan rumput odot berlangsung selama 60 hari. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan: P0 (bokashi 0%), P1 (bokashi 2%), P2 (bokashi 4%), dan empat ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk bokashi secara signifikan meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang dibandingkan kontrol (P0). Perlakuan terbaik diperoleh pada P2 dengan konsentrasi bokashi 4%. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan pupuk bokashi sebagai upaya meningkatkan produktivitas rumput odot di lahan kering untuk mendukung ketersediaan pakan ternak
Penyelenggaran Pemerintahan ANALISIS KEKOSONGAN PEJABAT WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2017- 2019
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekosongan Pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif, yang akan mrnggambarkan dan menjelaskan mengenai kekosongan pejabat wakil Bupati di Barru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekosongan pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru di karenakan Bupati Barru terseret pada sebuah kasus sehingga secara otomatis Wakil Bupati menggantikan posisi sebagai Bupati Barru dan menimbulkan kosongnya pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Dengan adanya kekosongan pejabat wakil Bupati Barru berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan baik pada internel eksekutif maupun legislatif, di bidang eksekutif, kekosongan pejabat wakil Bupati Barru membuat beban kerja eksekutif (Sekda) bertambah, dan proses pengawasan yang berlangsung tidak berjalan normal, Sementara dibidang Legislatif kekosongan pejabat wakil Bupati sedikit menganggu proses legislasi dimana terkadang ada pembahasan di DPRD yang seharusnya dihadiri oleh Bupati namum berhalangan hadir maka dengan kosongnya wakil bupati biasanya wakili oleh Sekda atau Kepala Dinas
EVALUASI KINERJA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN TAMAN DESA SEBAGAI ASET LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Full text linkVillage parks are social and environmental resources that are crucial for community welfare and have great ecological value. This research begins the cessation of management of the Syeikh Abdul Wahid Village Park in Burangasi Rumbia Village, South Buton Regency. The evaluation covers ecological and social aspects, highlighting the role of village parks in biodiversity conservation, pollution reduction and climate change mitigation. In addition, village parks serve as centers of social and cultural activity, strengthen community ties, and offer authentic tourism experiences. However, village parks face the threat of urbanization and land use changes that can disrupt their sustainability. This research uses qualitative methods with participant observation and semi-structured interviews. The results show that community involvement and village government policies play an important role in village park management, even though there are obstacles such as limited resources and funds. This evaluation aims to improve the sustainability of the village park, identify area improvements, and develop better management strategies, as well as ensuring that the village park can continue to provide long-term ecological and social benefits for the communityTaman desa merupakan sumber daya sosial dan lingkungan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan memiliki nilai ekologis yang tinggi. Penelitian ini mengawali berhentinya pengelolaan Taman Desa Syeikh Abdul Wahid di Desa Burangasi Rumbia, Kabupaten Buton Selatan. Evaluasi mencakup aspek ekologi dan sosial, dengan menyoroti peran taman desa dalam konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan polusi, dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, taman desa juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, memperkuat ikatan masyarakat, dan menawarkan pengalaman wisata yang otentik. Namun, taman desa menghadapi ancaman urbanisasi dan perubahan tata guna lahan yang dapat mengganggu kelestariannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi partisipan dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kebijakan pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan taman desa, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan dana. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan taman desa, mengidentifikasi perbaikan kawasan, dan mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih baik, serta memastikan bahwa taman desa dapat terus memberikan manfaat ekologi dan sosial jangka panjang bagi masyarakat
MENUJU PERTUMBUHAN INDUSTRI HIJAU DI SULAWESI SELATAN
Full text linkSouth Sulawesi Province, with the commitment and collaboration of the parties, needs to optimize further the transformation towards green industrial growth for the management of natural resources that ensure environmental sustainability and equal livelihoods for all levels of society.
The Green Industry Index is a benchmark to evaluate the achievements and effectiveness of the transformation of Indonesian Industry towards a green Industry. The main principle of Green Industry is to create high industrial growth, along with encouraging social welfare and maintaining industrial quality and environmental carrying capacity. The Green Economy Index (GEI) or the Indonesian Green Industry Index consists of 15 indicators covering three pillars: Industrial, social and environmental.
The policies that need to be in place implemented in the implementation of green industry in South Sulawesi are controlling land conversion through increasing the capacity of farmers by implementing climate change agriculture technology or climate-smart agriculture. Providing environmental services in the form of assistance or incentives for farmers who cultivate plants by maintaining the sustainability of the carrying capacity of their land or who contribute to improving environmental quality. Development of downstream natural resources using technology that does not harm the environment or surrounding communities and can provide high-added product value for farmers.Provinsi Sulawesi Selatan dengan komitmen dan kolaborasi para pihak, perlu lebih mengoptimalkan transformasi menuju pertumbuhan Industri hijau demi pengelolaan kekayaan alam yang memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan penghidupan bagi seluruh lapisan masyarakat. Indeks Industri Hijau merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi Industri Indonesia menuju Industri hijau. Prinsip utama Industri Hijau adalah menciptakan pertumbuhan Industri yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial, menjaga kualitas Industri dan daya dukung lingkungan, Green Economy Index (GEI) atau Indeks Industri Hijau Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu Industri, sosial, dan lingkungan. Kebijakan yang perlu di dilaksanakan dalam penerapan Industri hijau di Sulawesi Selatan adalah pengendalian alih fungsi lahan melalui peningkatan kapasitas petani dengan penerapan teknologi climate change agriculture atau pertanian cerdas iklim. Pemberian jasa lingkungan baik berupa bantuan ataupun insentif bagi petani yang melakukan budidaya tanaman dengan menjaga keberlanjutan daya dukung lahannya atau yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan. Pengembangan hilirisasi sumberdaya alam berbasis lahan dengan penggunaan teknologi yang tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan nilai tambah produk yang tinggi bagi petani
Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Full text linkThis research aims to determine the effectiveness of the recruitment of the 2024 Election Organizing Adhoc Agency, especially in the recruitment of PPK and PPS at the Sinjai Regency KPU, as well as to identify the obstacles and impacts that arise after the recruitment is carried out. This research uses qualitative descriptive-analytical methods. The results show that the implementation of recruitment for the 2024 Election Organizing Adhoc Body at the Sinjai Regency KPU has proceeded according to the stages regulated by the Indonesian KPU. Socialization has been done through social media such as Facebook (KPU Sinjai) and Instagram (@kpu_sinjai). However, overall, the implementation of recruitment has not been effective because the preparation of files and registration via the SIAKBA application (Information System for KPU Adhoc Agency Members) as well as the online CAT test are still having network problems, thus detrimental to prospective applicants. Apart from that, the results of the interview test are still influenced by the interests of insiders close to the selection team. Obstacles in recruiting an Ad Hoc Election Organizing Body at the Sinjai Regency KPU include the problem of an unstable internet network and the readiness of human resources for prospective organizers, not all of whom can understand the SIAKBA application and CAT test. 
ANALISIS BIBLIOMETRIK: PERILAKU ANTI KORUPSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Full text linkPermasalahan korupsi dalam praktiknya masih menjadi permasalahan birokrasi yang melibatkan pejabat pemerintah, mulai dari level street bureaucracy sampai pada level kepala pemerintah. Berdasarkan data dari Transparency International bahwa Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke-115 dari 180 negara, dengan skor 34. Dari 10 negara di Asia Tenggara IPK Indonesia berada di peringkat 6, hal ini menunjukkan bahwa fenomena korupsi masih menjadi permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika trend penelitian, trend penulisan dari disiplin keilmuan. Co-occurance kata kunci penulis, perilaku anti korupsi pemerintah di Indonesia, dan trend publikasi berdasarkan wilayah dengan scopus sebagai sumber database artikel. Analisis bibliometrik dan konten analisis digunakan sebagai metode dalam pengungkapan penekanan serta kecendrungan wacana ilmiah dengan menggunakan aplikasi Vosviewer yang dimanfaatkan dalam memvisualisasikan data. Penelitian ini menunjukkan terdapat 145 artikel yang diterbitkan dalam jurnal berkaitan dengan perilaku anti korupsi pemerintah di Indonesia dengan trend penulisan terbanyak pada tahun 2020 sejumlah 20 artikel. Kemudian, trend penulisan dari disiplin keilmuan dominan berkaitan dengan ilmu sosial sebanyak 47 artikel. Adapun occurrence tertinggi yaitu corruption dengan 54 occurrences. Occurrences ini mengindikasikan berapa banyak jumlah artikel yang muncul ketika kata kunci ini digunakan, sekaligus menjadi informasi pusat topik dan materi pembahasan pada jurnal terkait
Peningkatan Agribisnis Peternakan Kambing di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Melalui Sistem Pemasaran Berbasis Media Sosial WhatsApp dan Facebook
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial, khususnya WhatsApp dan Facebook, dalam meningkatkan agribisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan 50 peternak kambing sebagai sampel yang telah memanfaatkan atau berencana memanfaatkan media sosial dalam pemasaran. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WhatsApp dan Facebook berperan penting dalam pemasaran produk peternakan. WhatsApp digunakan oleh 45% peternak sebagai sarana utama pemasaran karena kemudahan akses dan sifat komunikatif yang cepat, sementara Facebook digunakan oleh 34% peternak dan memiliki keunggulan dalam memperluas jangkauan pasar melalui fitur grup dan promosi visual. Kombinasi penggunaan kedua platform memberikan hasil terbaik, dengan peningkatan jangkauan pasar sebesar 42%, penjualan sebesar 35%, dan pendapatan sebesar 43%. Di sisi lain, peternak yang tidak menggunakan media sosial mencatat capaian paling rendah, dengan jangkauan pasar hanya 1%. Selain itu, tantangan yang dihadapi peternak dalam memanfaatkan media sosial, terutama Facebook, meliputi keterbatasan pemahaman teknis dan akses digital. Kesimpulan penelitian ini yaitu penggunaan media sosial, terutama kombinasi WhatsApp dan Facebook, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemasaran, pengembangan agribisnis, dan pendapatan peternak kambing