OJS Bajang Institute
Not a member yet
4234 research outputs found
Sort by
PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI LITERASI KEUANGAN DAN PEMETAAN USAHA SERTA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK
No full textPenguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui literasi keuangan, pemetaan usaha, dan pengolahan pupuk organik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes, sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, agar dapat berfungsi secara optimal, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDes. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam tiga aspek utama: literasi keuangan, pemetaan usaha, dan pengolahan pupuk organik. Literasi keuangan merupakan komponen krusial dalam pengelolaan BUMDes yang efektif. Melalui literasi keuangan, pengelola BUMDes dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, seperti pencatatan keuangan, perencanaan anggaran, dan analisis keuangan. Kemampuan ini akan membantu BUMDes dalam menjaga kesehatan keuangan, mengidentifikasi peluang investasi, dan mengelola risiko keuangan. Pemetaan usaha juga menjadi fokus utama dalam kegiatan pengabdian ini. Pemetaan usaha bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada di desa dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk BUMDes. Melalui pemetaan usaha, pengelola BUMDes dapat mengenali sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, memahami kebutuhan pasar, dan merancang model bisnis yang sesuai dengan kondisi lokal. Pengolahan pupuk organik merupakan aspek ketiga yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Desa-desa di Indonesia umumnya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, namun seringkali menghadapi masalah terkait ketersediaan dan kualitas pupuk. Melalui pelatihan pengolahan pupuk organik, diharapkan BUMDes dapat memanfaatkan limbah organik lokal untuk menghasilkan pupuk yang berkualitas tinggi. Luaran dari kegiatan PkM ini adalah publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik khususnya di jurnal ber-ISSN. Sedangkan metode pelaksanaan PKM guna mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) yang akan digunakan yaitu melakukan sosialisasi yang bersifat diskusi yang terkait dengan pengolahan keuangan, kewirausahaan dan pengolahan pupuk organik
EVALUATION OF UTILIZATION ACTIVITIES OF DIGITAL MARKETING LANDING PAGES FOR SMALL BUSINESSES AT SALES VOLUME
No full textThisistudy is a form ofievaluation of activitiesicarried out byesmall clothing business owners in RW 02 TlogomasMMalang with the aim ofeidentifying problems, causes and finding solutions. Aftereobtaining informationefrom sources oreinformants who were contacted that; in general,enamely 55% since June 2024 haveenot had an impact on increasing sales, then 25% saidethere was an increase inesales while 15% said sales were relatively stable andethere were 5% whoeexperienced a decrease inesales results. The main cause of theeproblem faced is the lackeof ability to utilize 'landingepages', namely 60%, and only 30% caneutilize the media and 10% onlyetry and doenot use 'landing pages' as a medium forepromotion. Theseeresults certainlyeneed to be followed up, namely by providing maximumetraining for the use of 'landingepages' for the small business owners in question
PENGARUH PEMBERIAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM DAN AIR CUCIAN BERAS TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT BIOVITAS (BB BIOGEN ATAU PENNISETUM PURPUREUM CV. BIOVITAS)
No full textMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) Non Faktorial yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diterapkan meliputi pemberian berbagai dosis POC (tanpa POC, 5 gram, 10 gram, dan 15 gram) pada bibit rumput biovitas yang ditanam dalam polybag dengan 100 ml air dan 25 stek per polybag. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh berbagai dosis POC terhadap pertumbuhan bibit rumput biovitas
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS KAIN IMPOR
No full textThe Textile and Textile Products (TPT) industry is one of the vital sectors in international trade for Indonesia. With the issue of increased imported fabrics, the Directorate General of Customs and Excise, which holds the authority under Law Number 17 of 2006 on Amendments to Law Number 10 of 1995 on Customs, is tasked with regulating, supervising, and collecting import duties to protect the domestic industry from the negative impacts of international trade. One of the instruments used is the imposition of Safeguard Import Duties (BMTP), which is applied when a surge in imports of certain goods, such as fabrics, poses a serious threat to the sustainability of the domestic industry. The theories used in this study are the theory of the Pancasila state and the theory of legal certainty.The type of research used in this study is normative legal research utilizing secondary data sourced from library materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, data processing was carried out by systematically organizing legal materials.The research findings indicate that the authority of the Directorate General of Customs and Excise in collecting Safeguard Duty (BMTP) on imported fabrics is in accordance with the provisions of Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2024. Articles 16 and 17 of Law Number 17 of 2006 on Customs grant customs officials and the Director General of Customs and Excise the authority to determine and collect Import Duty (BM) on imported goods, including BMTP. In the context of imposing BMTP on imported fabrics, customs officials and the Director General of Customs and Excise exercise their functions based on policies established by the Minister of Finance through PMK Number 48 of 2024, as stipulated in Article 23D, paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 on Customs. An ideal legal framework for BMTP collection policy on imported fabrics is realized through the principle of legal certainty, as reflected in PMK Number 48 of 2024 and Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006. This legal certainty encompasses a clear legal basis, transparent procedures, avoidance of overlapping policies, non-discrimination, and a well-defined objection and appeal mechanism. Furthermore, the implementation of BMTP policy emphasizes information transparency, periodic evaluations, and consistent supervision to enhance public trust in the legal system while maintaining a balance between protecting domestic industries and safeguarding consumer interests
KANDUNGAN NUTTRISI SILASE PAKAN TAMBAHAN BATANG PISANG (MUSA PARADISIACA) DENGAN BEBERAPA PENGOLAHAN YANG BERBEDA SEBAGAI PAKAN TERNAK DOMBA
No full textPeningkatan populasi ternak, terutama domba, di Indonesia memerlukan penyediaan pakan berkualitas dan berkelanjutan. Batang pisang (Musa paradisiaca), yang melimpah dan sering dianggap limbah, memiliki potensi sebagai pakan alternatif setelah pengolahan yang tepat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh berbagai metode pengolahan fermentasi dengan EM4, silase, dan amoniasi terhadap kualitas nutrisi batang pisang sebagai pakan tambahan untuk domba. Parameter yang diamati meliputi kadar protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan energi metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi dengan EM4 meningkatkan protein kasar secara signifikan dari 6,39% menjadi 15,12% dan menurunkan serat kasar dari 27,39% menjadi 20,59%. Perlakuan silase dan amoniasi juga meningkatkan kualitas nutrisi batang pisang, tetapi efektivitasnya lebih rendah dibandingkan fermentasi. Gross energi meningkat pada semua perlakuan, dengan fermentasi memberikan nilai tertinggi sebesar 2.736,42 Kal/100g. Metode fermentasi dengan EM4 menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan kualitas nutrisi, menjadikannya metode pengolahan yang potensial untuk pengembangan pakan domba yang efisien dan ramah lingkungan. Penelitian ini mendukung pemanfaatan bahan baku lokal sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan pakan ternak
HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU TERHADAP KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
No full textBackground: According to the Health Office of the Special Region of Yogyakarta (DIY), the coverage rate of exclusive breastfeeding from 2019 to 2021 did not consistently increase. In 2021, the coverage declined to 80.18% (DIY, 2022). Objective: This study aims to examine the correlation between husband's support and mother's educational level with the success of exclusive breastfeeding in the working area of Tegalrejo Primary Health Center, Yogyakarta. Method: This research employed a quantitative approach with a cross-sectional method. The study population consisted of 228 infants aged 6–12 months, and the sample was selected using a quota sampling technique, resulting in a total of 69 respondents. Data collection was conducted using a questionnaire, which was then compiled into a master table as a reference for data analysis. Results: show that among mothers who received strong support from their husbands, 44 (73.0%) successfully provided exclusive breastfeeding, while only 9 mothers with lower support succeeded. Additionally, 31 mothers (83.3%) with higher education successfully provided exclusive breastfeeding, whereas only 3 mothers with lower education failed. The chi-square statistical test revealed a p-value of0.000 (p < 0.05), indicating a significant correlation between husband's support and mother's educational level with the success of exclusive breastfeeding in the working area of Tegalrejo Primary Health Center, Yogyakarta. It is recommended that mothers continue breastfeeding until their child reaches the age of two and consistently enhance their knowledge, as scientific advancements continue to evolve. Husbands should optimize their role in providing full support to breastfeeding mothers. Additionally, the primary health center is encouraged to implement mother-supporting group programs, including prenatal exercise and educational sessions on exclusive breastfeeding success for first-trimester mothers or newly married couples at posyandu (integrated health service posts), to further improve exclusive breastfeeding success rate
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA
No full textWakaf is an Islamic legal institution that plays a strategic role in achieving the welfare of the community through sustainable asset management. As the wakaf manager, nazhir holds a crucial responsibility to ensure that wakaf assets are utilized in accordance with sharia objectives. However, nazhir often faces challenges in practice, such as limited legal knowledge, inadequate managerial capacity, and insufficient legal protection. These issues highlight the need for a thorough examination of legal protection for nazhir from the perspective of wakaf law in Indonesia, particularly based on Law Nomor 41 of 2004 on Wakaf.This study employs a Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The research examines the implementation of legal norms in practice within society. Research data were obtained from primary sources, including laws and regulations, legal documents, and related literature, as well as secondary data collected through field studies. This study is grounded in the theory of justice, which emphasizes the importance of fair protection for nazhir, and legal theory, which views law as a tool to create social change.The findings reveal that legal protection for nazhir in Indonesia still faces obstacles, such as low legal literacy and weak oversight mechanisms. Legal protection for nazhir includes administrative protection, formal legal protection, protection from internal conflicts, and protection against abuse. Furthermore, institutions such as the Indonesian Wakaf Board (BWI) play a significant role in supporting the development, supervision, and empowerment of nazhir
EFEKTIVITAS PELATIHAN ELEKTROKARDIOGRAFI DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN PERAWAT MENGAANALISIS PENYAKIT KARDIOVASKULAR: SYSTEMATIC REVIEW
No full textSemakin banyaknya penyakit kardiovaskular di seluruh dunia, diagnosis dini dan kemudahan akses diperlukan untuk pengobatan yang tepat guna menurunkan angka kematian dan mencegah gangguan jantung. Elektrokardiogram (EKG) merupakan alat diagnostik yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi fungsi listrik dan otot jantung. Tindakan awal yang harus dilakukan dalam penanganan pasien gangguan jantung diantaranya mengkaji riwayat nyeri dada, dan mengidentifikasi adanya kelainan irama jantung berdasarkan gambaran elektrokardiografi (EKG) pasien. EKG merupakan pemeriksaan diagnostik jantung non invasif yang paling sering digunakan untuk skrining penyakit. Perawat tentu berperan penting dalam penanganan dasar pada pasien jantun, mampu menganalisis serta interpretasi EKG secara dasar, oleh karena itu perawat perlu evaluasi berkala dan pembelajaran jangka pendek yang memfasilitasi terjadinya interaksi pembelajaran dengan menggunakan metode workshop atau pelatihan. Tujuan: Untuk menilai efektivitas pelatihan elektrokardiografi dalam peningkatan pengetahuan perawat mengaanalisis penyakit kardiovaskular dalam bentuk systematic review. Metode: Metode yang digunakan dalam systematic review ini adalah PICOT merupakan komponen utama pertanyaan klinis dalam Praktik Berbasis Bukti (EBP). Sumber artikel dari penelitian ini diperoleh dari pencarian berbasis data menggunakan wadah Google Scholar, pubmed, sinta dan scincedirec. Peneliti menerapkan strategi penelitian tersebut dengan menggunakan beberapa kata kunci meliputi: Efektivitas Pelatihan Elektrokardiografi, Pengetahuan Perawat, Penyakit Kardiovaskular. Kriteria eksklusi dari penelitian ini antara lain artikel yang tidak lengkap, artikel tidak memiliki lisensi ISSN, artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, dan artikel yang tidak sesuai dengan kriteria serta predator. Berdasarkan hasil penyaringan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, tersaringlah artikel yang akan dijadikan sebagai bahan acuan sebanyak 10 artikel. Hsil: Dari 10 artikel menunjukkan bahwa setiap penelitian tentang bagaimana menganalisis penyakit kardiovaskular melalui rekaman EKG merupakan salah satu topik sulit yang harus dipahami oleh perawat tetapi dengan pelatihan dapat menambah wawasan memaksimalkan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kardofaskuler yang akan diberikan. Sedangkan tingkat pengetahuan perawat dalam menginterpretasi atau menganalisis terjadinya gangguan jantung, setelah mendapatkan pelatihan EKG berada pada kategori baik, Kesimpulan: Dalam memperoleh informasi mengenai interpretasi elektrokardiografi metode pelatihan dapat diimplementasikan menjadi metode pembelajaran sangan efektif
EVALUASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA: DAMPAK DAN UPAYA PEMERATAAN AKSES ENERGI
No full textPembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun rasio elektrifikasi nasional Indonesia telah mencapai 99,79% pada tahun 2023, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi listrik, terutama di wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan investasi, serta tingginya biaya pembangunan dan operasional di daerah dengan akses terbatas. Makalah ini menganalisis akar permasalahan ketimpangan infrastruktur ketenagalistrikan menggunakan metode 5 Whys dan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) selanjutnya menetapkan prioritas kebijakan berdasarkan metode Bardach (eightfold path). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan listrik berdampak negatif terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta memperlambat pembangunan di daerah tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan kebijakan berupa pemanfaatan energi terbarukan, desentralisasi kebijakan listrik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses listrik yang lebih merata dan berkelanjutan
PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN KERJA
No full textA trade secret refers to information unknown to the public in the fields of technology and business that has economic value due to its usefulness in business activities and is kept confidential by the trade secret owner. In every company, employees perform tasks that expose them to the company’s trade secrets. Therefore, employment agreements are established. However, these trade secrets are sometimes disclosed by employees even after they leave the company. This research formulates the legal consequences of employment agreements between companies and employees concerning trade secret violations, as well as the legal protection available for companies as trade secret owners in the event of such violations.This research applies the legal protection theory by Satjipto Raharjo and the legal consequences theory by R. Soeroso. The research method used is normative juridical research, which involves legal literature studies or secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach includes statutory, analytical, conceptual, and case study approaches. Legal material collection techniques involve identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals, and other legal sources. Legal material analysis techniques involve grammatical and systematic legal interpretation, as well as analogy and legal refinement construction methods.The findings indicate that the legal consequences of employment agreements between companies and employees to protect trade secrets may restrict individuals' rights to choose, obtain, or change jobs, which conflicts with statutory regulations. The Indonesian Civil Code (KUHPerdata) has provisions regarding non-compete agreements in employment contracts. However, Indonesian law does not explicitly regulate limitations on the use of clauses that could harm employees in employment agreements. Employment agreements must meet the objective elements of an agreement, including clear limitations on competing companies, timeframes, and geographic scope.Legal protection for companies as trade secret owners in the event of employment termination ensures that trade secrets remain legally protected even after the employment agreement ends. This is because trade secrets are directly protected by law as long as the information remains confidential, has economic value, and is safeguarded. Preventive legal efforts by companies include establishing standard rules regarding trade secret protection, both during and after employment, since the Trade Secret Law ensures continuous protection as long as confidentiality is maintained