OJS Bajang Institute
Not a member yet
4234 research outputs found
Sort by
PERBANDINGAN PEMELIHARAAN AYAM LAYER FASE STARTER STRAIN ISA BROWN DAN HYLINE PADA SISTEM PEMELIHARAAN CLOSE HOUSE
Get PDFTJudging from the results of this study on the comparison of the maintenance of starter phase layer chickens, Isa Brown and Hyline strains in a close house maintenance system, the aim is to determine the comparison of growth, the influence of the maintenance system and the analysis of calculations (PBB, Feed intake, Uniformity, Mortality) of starter phase layer chickens, Isa Brown and Hyline strains with a close house maintenance system. This study showed the highest PBB results in the sixth week of 13.86 g in the Isa Brown strain and 15.00 in the Hyline strain also in the same week and the highest feed intake in the sixth week with a value of 41 g in the Isa Brown strain and 43 g in the Hyline strain besides that in the analysis of the mortality rate showed the lowest figure in the fifth week of 0.10% in the Isa Brown strain and the sixth week in the Hyline strain of 0.14 with a uniformity level of ≥80% in both strains in each weekly analysis carried out so that the maintenance of starter phase layer chickens with a close house maintenance system provides comparative results on the growth of Isa Brown and Hyline strain layer chickens with fairly good values and in accordance with the growth standards of each strain which is assessed by weekly analysis for six weeks with values, PBB, Mortality, Feed Intake, and Uniformity listed in Table.3 thus that the research conducted succeeded in providing good comparative results with slight differences that are still within the standards of each strain that has been markete
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Banua Lawas telah berjalan cukup efektif. Dari segi pencapaian tujuan, proses pemungutan berjalan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan. Dari aspek integrasi, terdapat koordinasi yang baik antara aparat kecamatan dan desa, meskipun sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal. Dari sisi adaptasi, para pelaksana di tingkat desa telah mampu menyesuaikan metode pelaksanaan dengan kondisi sosial masyarakat. Namun demikian, hambatan dari sisi masyarakat seperti rendahnya kesadaran pajak, pemahaman yang masih terbatas, serta kondisi ekonomi yang bervariasi, turut memengaruhi efektivitas secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, diperlukan penguatan sosialisasi langsung, edukasi pajak yang lebih intensif, serta pemutakhiran data wajib pajak secara berkala
CONTRIBUTION OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX TO IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH
Get PDFThe purpose of this study is to explain how a theory of contribution of human development index to improving the quality of human resources and economic growth. This type of research is literature research that discusses the presentation and contribution of human development index theory to improving the quality of human resources and human development index to economic growth. This research requires secondary data, such as books and journals in answering the contributions of the theories needed. The results of the study show that based on Todaro's theory regarding human development index and improving the quality of human resources have a close relationship. The relationship between human development index and economic growth is reciprocal and complex. Economic growth can support human development through increased income and investment in education, health, and infrastructure. 
REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI TOKOH PROTAGONIS DALAM FILM HOROR THAGHUT
Get PDFThis research aims to understand the portrayal of female characters in horror films, which often depict women as weak, oppressed, or only able to fight back after becoming ghosts. Such portrayals reinforce the stereotype that women serve merely as victims or decorative elements in stories. Therefore, it brings a refreshing change when a horror film features female characters who are heroic or capable of resistance without turning into supernatural beings. The reason behind this research is the researcher’s awareness that the controversy surrounding the film Thaghut tends to overlook its positive aspects, particularly the portrayal of it’s female character and the film’s original intention as a medium of religious preaching (dakwah). This study uses a qualitative method with Umberto Eco’s semiotic approach to interpret the significance of meaning within scenes and evaluate whether the depiction or labeling of the main female character aligns with the researcher's expectations. Based on interviews with person who involved in the film’s production, it was revealed that the screenwriter of Thaghut, Lele Laila, often presents female characters in heroic roles and male characters as antagonists. However, the controversy stemmed from the film’s untimely release. Thus, this study highlights the positive elements found in Thaghut, especially in it’s portrayal of women
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PERWAKILAN NTB DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN NTB
Get PDFTrias Politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) ialah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan diserahkan kepada orang yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pada yudikatif, Mahkamah Agung tidak cukup dalam mengontrol kekuasaan kehakiman, maka lahirlah Komisi Yudisial, yang memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Di NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 13 besar Provinsi yang jumlah laporan hakim melanggar kode etik, tertinggi dari 38 Provinsi di Indonesia, ini menjadi pertanyaan dan tantangan bagi Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim. Tujuan peneltian ini untuk mengetahui Eksistensi Komisi Yudisial NTB dalam melakukan penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB dan untuk mengetahui kendala Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris. Yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Komsi Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik Hakim, dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGELOLA TANAH TANPA SERTIFIKAT DI DESA MALEWONG KEC. LAROMPONG SELATAN KAB. LUWU
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terbitnya sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di desa Malewong. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di desa Malewong kec. Larompong Selatan kab. Luwu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundangundangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan sumber internet). Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif melalui kasus yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pengelolaan tanah harus memiliki izin berupa PBB dan sertifikat. Untuk memperolehnya melalui pendaftaran terlebih dahulu. Amanat dari Pasal 19 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Disamping pendaftaran tanah, juga diperlukan pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil) sehingga dapat mewujudkan kesejahteran semua lapisan masyarakat dalam bingkai pembangunan yang berkelanjutan. (2) Dalam melakukan pengolalaan tanah harus menyertakan akta atau sertifikat yang di akui. Menurut ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur mengenai semua Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEBIJAKAN PROTEKSIONISME DOMESTIK DAN KEPATUHAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: POLEMIK DAGANG INDONESIA
Get PDFSeveral controversies have arisen from Indonesia’s efforts to protect local industries in the context of international trade. This article discusses three key issues: the nickel export ban (DS592), subsidies on Chinese products, and sugar import policies. Domestic policies often conflict with WTO regulations and the principles of free trade, such as Articles XI and XX of the GATT and the SCM Agreement. The raw nickel export ban aims to support downstream industrialization but has been challenged by the European Union. Meanwhile, Chinese subsidies pose challenges for local industries, and sugar import policies raise concerns of discrimination. Employing a normative-juridical method, this article examines the importance of strategies that balance domestic protectionist policies with compliance with international trade law, including the application of Article XX of the GATT as justification for domestic policie
URGENSI REGULASI TELEMEDICINE PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Get PDFThis study examines the urgency of telemedicine regulation in Indonesia after the COVID-19 pandemic against the backdrop of the rapid development of digital-based health services that have not been balanced by a comprehensive legal umbrella. Legal uncertainty, weak patient data protection, and the absence of a clear accountability mechanism are the main problems faced. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual regulatory approach, to analyze legal norms relevant to telemedicine practices. The results of the study show that the current regulations are partial and temporary, so that an ideal regulatory construction is needed that includes aspects of formal legal recognition, personal data protection, standardization of medical personnel competencies, and a legal accountability system. Thus, telemedicine in the future can function as a permanent part of a health service system that is equitable and based on patient right
KORELASI ANTARA LAYANAN KONSELING INDIVIDUDENGAN PEMILIHAN STUDI LANJUTAN SISWA DI SMP NEGERI 2 BARRU
Get PDFThe main problem raised in this thesis is how the correlation between individual counseling services and the selection of further studies of SMP Negeri 2 Barru students. The research is quantitative research with the type of research using correlational research, with a population of 466 people and a sample of 47 people. The data collection used is observation, questionnaire, and documentation techniques, while the data analysis technique uses correlation product moment. The results of this study found that the category of correlation or contribution between variables was o.42 which means high, while the results of hypothesis testing showed a significant correlation between the two variables. Based on the results of the study, it can be seen that there is a significant correlation between guidance and counseling on the moral development of students at SMP Negeri 2 Barr
WILL TRADITIONAL FOOD SURVIVE THE TRENDS? INVESTIGATING LOMBOK YOUNG GENERATIONS CONSUMPTION
Get PDFThis study explores the consumption patterns of traditional Sasak cuisine among Generation Z in Lombok, Indonesia, amid the influence of modern food trends. Using qualitative methods, including semi-structured interviews with eight participants aged 11–26, the research reveals a duality in food preferences. While traditional dishes like Pelecing Kangkong, Ayam pelecingan, Ayam Taliwang remain common at home due to parental influence, Gen Z increasingly favors modern, convenient, and trendy foods outside the household. Sensory preferences, time constraints, and social influences drive this shift, along with a declining interest in learning traditional cooking skills. However, many young people still express cultural pride in Sasak cuisine, suggesting opportunities for revitalization. The study highlights the need for adaptation through fusion, media promotion, and educational programs to sustain culinary heritage. Traditional food must evolve to align with Gen Z’s lifestyles, emphasizing identity, convenience, and health to remain relevant in a globalized food landscap