121 research outputs found
Sort by
Efektivitas Kelembagaan TPPAS Regional Dalam Pengelolaan Sampah di Bandung Raya
Full text linkBertambahnya penduduk dan pola kehidupan masyarakat mengakibatkan volume, jenis, dan karakteristik sampah semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan hampir di setiap kota di Indonesia, termasuk di Bandung Raya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengelolaan sampah yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan dibangunnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kelembagaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kehadiran BPSR sejak dibentuk tahun 2009 telah memfasilitasi pengelolaan sampah secara regional dengan pembangunan dan pengelolaan TPPAS regional di Bandung Raya. Efektivitas kelembagaan TPPAS regional dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan di Bandung Raya bertalian dengan peningkatan volume sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk melalui bank sampah, kemampuan keuangan kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam TPPAS regional, berjalannya fungsi operasional dan pengawasan, serta koordinasi antara BPSR dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya
Sisi Masalah Kemiskinan dari Sustainable Development Goals Melalui Perspektif Ekologi Manusia
Full text linkSecara global, hingga kini upaya untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi dengan lingkungan selalu dikaitkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, di dalamnya sendiri ada masalah kemiskinan sebagai hal utama yang harus dianalisis untuk perencanaan pembangunan ke depannya secara holistik. Kajian ini dengan menggunakan alat analisis three divides, iceberg model, dan systems theory melalui pendekatan kualitatif harus bisa mendeskripsikan fenomena kemiskinan dalam SDGs ini. Hasilnya; ketiga alat analisis tersebut memiliki poin utama masing-masing yang menjelaskan fenomena kemiskinan dalam SDGs sesuai porsinya masing-masing
Keadilan Ekologis dan Kebijakan Elektrifikasi Perdesaan Berbasis Energi Terbarukan Lepas Jaringan di Jawa Barat
Full text linkAkses masyarakat terhadap energi listrik yang berbasiskan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari keadilan ekologis yang termasuk keadilan sosial di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan elektrifikasi perdesaan berbasiskan energi terbarukan lepas jaringan di Jawa Barat. Strategi, rencana pembangunan, rencana aksi serta mobilisasi keuangan yang berkaitan dengan elektrifikasi perdesaan berbasiskan energi terbarukan lepas jaringan di Jawa Barat perlu disertai dengan kebijakan tarif listrik dan subsidi yang berkeadilan untuk para pengguna agar kebijakan yang ada bersifat stabil, jangka panjang serta komprehensif dalam perspektif keadilan ekologis
Identifikasi Manajemen Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Laut di Indonesia
Full text linkManajemen kolaborasi taman nasional laut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi manajemen kolaborasi di tujuh taman nasional laut di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional laut yang mencakup pembagian peran dan akses terhadap manfaat taman nasional laut dalam kerangka pengelolaan taman nasional laut yang menjamin kelestarian fungsinya sesuai dengan tujuan penetapannya
Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tsunami
Full text linkProvinsi Nangroe Aceh Darussalam pernah dilanda tsunami. Tsunami terjadi akibat dari fenomena alam seperti aktivitas gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor bawah laut. Peringatan dini bencana alam, khususnya tsunami penting untuk meminimalisir korban dan kerugian yang ditimbulkan. Kearifan lokal masyarakat setempat atau wilayah berdampak merupakan salah satu cara mitigasi tsunami. Mitigasi tsunami tidak selalu hanya berkaitan dengan teknologi, melainkan ada sudut pandang sosial dan budaya yang juga memiliki peran penting. Dengan latar belakang tersebut, tujuan disusunya artikel ini adalah untuk memahami permasalahan penerapan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia serta melihat dampak dari kearifan lokal masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk mitigasi tsunami melalui studi literatur.
 
Identifikasi Perjanjian Internasional Global dan Regional Tentang Perlindungan Flora dan Fauna
Full text linkoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1Perjanjian Internasional yang melindungi flora dan fauna telah berkembang sejak lama. Banyaknya perjanjian internasional tersebut baik berupa convention, agreement, protocol dan bentuk lainnya baik yang hard law maupun soft law telah menunjukan bahwa masyarakat internasional tetap peduli pada perlindungan flora dan fauna. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum berbagai perjanjian internasional baik soft law maupun hard law yang telah berkembang selama ini baik di tingkat global maupun regional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk perjanjian internasional terutama yang berkaitan dengan perlindungan flora dan fauna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan norma hukum agar sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian internasional untuk melindungi flora dan fauna sudah dikembangkan baik di tingkat global maupun regional. Namun tujuan dan motif dari perlindungan tersebut ternyata memiliki kepentingan yang bermacam-macam terutama baik yang bersifat komersial maupun non-komersial
Peranan Sains Warga dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Full text linkSetiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan. Artikel ini menyajikan hasil penelitian literatur mengenai peranan dan potensi sains warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sains warga sebagai pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan lingkungan hidup oleh anggota masyarakat umum berkolaborasi dengan ilmuwan profesional memiliki peranan potensial dalam pengelolaan lingkungan. Sains warga dapat berperan dalam upaya konservasi, pengambilan keputusan lokal, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum serta mewujudkan keadilan lingkungan
Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif
Full text linkPersepsi para pihak merupakan elemen kunci untuk mewujudkan pengelolaan DAS Kampar yang berkelanjutan. Kajian ini memiliki tujuan mengidentifikasi permasalahan hidrologi berdasarkan persepsi para pihak dan mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi tersebut. Kajian ini telah dilaksanakan pada bulan September 2018 - April 2019 di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, meliputi proses editing data, kategorisasi, dan penafsiran data. Permasalahan hidrologi yang selama ini sering terjadi menurut masyarakat adalah pencemaran, banjir, erosi, abrasi, kekeruhan, dan pendangkalan. Faktor penyebab permasalahan hidrologi meliputi penggunaan pelet dari keramba jaring apung (KJA), limbah kelapa sawit, dan pembukaan lahan yang masif, penebangan liar di bagian hulu dan penambangan batu sungai. Persepsi umum dari pemerintah menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas air Sungai Kampar semakin memburuk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, meliputi maraknya penebangan hutan, pembangunan yang bersifat parsial dan sektoral, belum tersedianya perencanaan pengembangan sumber-sumber air yang menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian dan pelestarian. Secara umum, persepsi para pihak memiliki persamaan. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa perbedaan
Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara
Full text linkPembangunan yang dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa memedulikan lingkungan, sehingga berdampak buruk bagi kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kestabilan ekosistem dan mengakibatkan kerusakan bahkan bencana alam seperti pencemaran udara yang menyebabkan terganggung pemanfaatan ruang udara untuk mendukung kehidupan manusia seperti kegiatan penerbangan. Dalam Undang-Undang 32/2009, pemerintah mempertegas sanksi bagi pihak yang melanggar hukum termasuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan ekosistem dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan