Jurnal Konstitusi
Not a member yet
576 research outputs found
Sort by
Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus pembatalan Perda pasca dikeluarkannya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 atas pengujian UU No. 23 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 yang dibatasi dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi pengujian Perda pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016?. Kedua, apakah dampak putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terhadap perkembangan hukum pemerintah daerah? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pasca putusan MK pengujian Perda hanya dilakukan oleh sebuah lembaga yudisial melalui judicial review di Mahkamah Agung. Kedua, terdapat dua dampak penting atas dikeluarkannya putusan MK, pertama, dengan dibatalkannya Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 maka hal ini mengakhiri dualisme pengujian Perda, karena Menteri tidak dapat lagi melakukan executive review. Kedua, putusan MK o. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 tidak menghapuskan pengawasan Pusat terhadap Perda karena masih dapat dilakukan pengawasan preventif melalui executive preview.This study aimed to analyze the discourse of cancellation after the issuance of local regulations following the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on judicial review of Law No. 23 2014 towards the 1945 Constitution which are restricted in two formulation of the problem. First, how is the implementation of a post-test Constitutional Court Regulation No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016? Second, what are the effects of the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on the development of the local government law? This study is a normative with statute approach and case approach. The data used was secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that: firstly, the following decision of the Constitutional Court about regional regulations review can only be conducted by a judicial body through a judicial review in the Supreme Court. Secondly, there are two important effects on the issuance of the decision of the Constitutional Court, first, by the cancellation of Article 251 of Law No. 23 year 2014 then the duality of local regulation testing is ended, because the Minister can no longer perform executive review. Second, the decision of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 does not abolish the supervision of the Center Government because they do preventive supervision through executive preview
Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air
Get PDFMahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusan tersebut adalah sumber air yang dikelola secara individu masyarakat kaki gunung muria di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus?; (2) bagaimana model kebijakan ideal pengelolaan air pasca adanya pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus?. Untuk memecahkan kedua permasalahan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung Muria Kabupaten Kudus dilakukan oleh pemilik tanah dan tidak ada kompensasi terhadap masyarakat kecuali masyarakat meminta, dan sampai sekarang walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sistem pengelolaannya pun tidak berubah. Secara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan air dikembalikan ke negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Model ideal pengelolaan air pasca pembatalan undang-undang sumber daya air, adalah dikembalikan ke negara dalam hal ini masyarakat dan pemerintah daerah. Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata airnya, tidak boleh memiliki hak ekslusif atas manfaat sumber mata air tersebut.The Constitutional Court on February 18, 2015 has read out the case verdict Number 85/PUU-XI/2013, which basically annulled all contents in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. The Court also ruled that Law No. 11 of 1974 on irrigation will apply. One of the areas directly affected by the verdict was an individually managed water source in the community of Mount Muria in Kudus Regency, Central Java. The raised problems in this study were (1) how was the management of water resources before nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothills of Mount Muria in Kudus Regency? (2) what was the ideal model of water management policy after nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothills of Mount Muria in Kudus Regency? In order to solve these two problems, the researcher used a sociological juridical research method. The results represented that management of water resources prior to nullification of Law Number 7 of 2004 on Water Resources at the foothill of Mount Muria in Kudus Regency was the one that the landowners have carried out and there was no compensation to the community unless there are requests from the community. And up to now even though Law Number 7 of 2004 has been annulled by the Constitutional Court, the management system did not change. In juridical there should be a fundamental change regarding water management because after the nullification of Law Number 7 of 2004, water management rights were returned to the state as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. The ideal model of water management after nullification of Law on water resources was returned to the state, in this case is the community and local government. A kind of Village Owned Enterprise was generated in which the shares were owned by village communities and local government. For landowners who have sources of spring water, they may not have exclusive rights to the benefits of the source of the spring water.
Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara
Get PDFAkta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, namun banyak orang yang tidak paham mengenai kedudukan akta otentik itu sendiri. Oleh sebab itu, munculnya tulisan pendek ini sebagai upaya untuk mengulas dua persoalan utama, yakni bagaimana kedudukan akta otentik serta hubungan antara akta otentik dengan hak warga negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris sebagai produk pejabat publik mempunyai kedudukan yang sangat kuat di Indonesia oleh karena model penyusunan akta itu sangatlah legalistik. Hal itu dilakukan demi mewujudkan hak warga negara atas kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pembuatan akta otentik sangat erat juga hubungannya dengan hak konstitusional warga negara.Authentic deeds have a very important position in the traffic of people\u27s lives, but many people do not understand the position of the authentic deed itself. Therefore, the emergence of this short article as an effort to review two main issues, namely how the position of authentic deeds and the relationship between authentic deeds and the rights of citizens in Indonesia. This paper is carried out by referring to the type of normative legal research with the statute approach and conceptual approach and analyzed descriptively. Through this paper it has been found that the notary deed as a product of public officials has a very strong position in Indonesia because the deed compilation model is very legalistic. This is done to realize the right of citizens to legal certainty and justice. Thus, the making of authentic deeds is very closely related to the constitutional rights of citizens
Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik
Get PDFDalam melindungi pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian maka dibutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan rapat pleno dan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan rumusan mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik dalam pembelian tanah. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertama, implementаsi Surаt Edаrаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 4 Tаhun 2016 dаlаm putusаn-putusаn pengаdilаn. Kedua, pertimbаngаn hаkim dаlаm memutus perkаrа berkаitаn dengаn pembeli beritikаd bаik sudаh sesuаi dengаn perаturаn yаng berlаku. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pаdа prаktiknyа sepаnjаng putusаn yаng dikeluаrkаn setelаh terbitnyа SEMА Nomor 4 Tаhun 2016, dаlаm menggunаkаn SEMА sebаgаi dаsаr pertimbаngаn untuk menentukаn kriteriа pembeli beritikаd bаik, hаkim telаh melаkukаn sesuаi petunjuk yаng terterа dаlаm SEMА. Dаri kаsus-kаsus yang sudah diteliti, sаtu diаntаrаnyа telаh mendаsаrkаn pаdа SEMА No. 4 Tаhun 2016, lаlu putusаn yаng keduа mendаsаri pаdа SEMА yаng terbit sebelum SEMА No. 4 Tаhun 2016, dаn putusаn hаkim yаng ketigа tidаk menimbаng berdаsаrkаn SEMА. Sehinggа, pemberlаkuаn SEMА Nomor 4 Tаhun 2016 mаsih belum diikuti oleh pаrа hаkim, sebаgаi pedomаn dаlаm penаngаn perkаrа mengenаi juаl beli tаnаh yаng terjаdi setаlаh dikeluаrkаnnyа SEMА Nomor 4 Tаhun 2016.In protecting parties with good faith inside an agreement, regulations that provide legal certainty are needed. In 2016 the Supreme Court conducted a plenary meeting and issued a Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 Year 2016, which provided the criteria of buyers with good intentions in purchasing land. In this study, we examine two things. The first is, the implementation of Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 Year 2016 in court injunctions. The second, has the judge consideration followed applicable regulations in deciding the case related to buyer with good faith. The type of this study is normative study. The result of this study shows that practically the judge has followed the regulations in SEMA as the consideration material to determine the criteria of buyer with good intention since SEMA Number 4 Year 2016 was issued. From the cases examined, one of them took SEMA Number 4 Year 2016 into consideration, and then the second injunction took SEMA that issued before SEMA Number 4 Year 2016 into consideration, and the third injunction does not take SEMA into consideration. Thus, the enforcement of SEMA Number 4 Year 2016 is still not used by all the courts yet, as a consideration material in handling cases of land selling-purchasing since SEMA Number 4 Year 2016 issued
Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)
Get PDFPenelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan Hakim Konstitusi untuk menjalankan fungsi, kewenangan, serta kewajibannya merupakan hal yang mutlak harus dimiliki Hakim Konstitusi. Akan tetapi demi menjamin kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban setiap perbuatan Hakim Konstitusi melalui pengawasan. Hal ini dilakukan supaya kebebasan tersebut tidak disalahgunakan menjadi tameng hukum oleh Hakim Konstitusi. Studi ini juga berhasil mengkonfirmasi bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 yang menyatakan Hakim Terlapor H.M. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan lembaga pengawas perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga anggapan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi secara monopolistik tidak benar-benar terjadi di Mahkamah Konstitusi.This study discusses the existence of the Constitutional Court Honorary Council. The method used in this study is normative juridical, with a decision analysis approach of the Constitutional Court Honorary Council Number 01/MKMK/X/2013. From the analysis, it is known that the freedom of Constitutional Judges to carry out their functions, authorities, and obligations is an absolute requirement for Constitutional Judges. However, in order to guarantee the honor, dignity and ethics code of the Constitutional Justices, there must be a mechanism of accountability for every act of the Constitutional Justice through supervision. This is done so that freedom is not misused to be a legal shield by a Constitutional Judge. This study also succeeded in confirming that the Decision of the Constitutional Court Honorary Assembly Number 01/MKMK/X/2013 stated the Reported Judge H.M. Akil Mochtar was proven to have violated the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges, by not sanctioning dismissal with respect, has provided legal certainty and clarity of the supervisory body of the conduct of the Judge of the Constitutional Court. So that the assumption of judicial tyranny, and the tyranny of the judicial power exercised by the Constitutional Court are monopolistically not true in the Constitutional Court
Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit
Get PDFSalah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahir lebih dahulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melahirkan kebijakan pemerintah yang justru merugikan warga negara.Terkadang sengketa hukum terjadi bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yangseharusnya mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (publik)dan bukan hanya kepentingan orang per orang saja, namun kenyataannya banyak terjadi suatu kebijakan merugikan kepentingan umum, sehingga acapkali kepentingan umum diabaikan yang pada akhirnya kepentingan umum tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum.Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas penyelesaian melalui badan peradilan sebagai salah satu syarat dari negara hukum (rechtstaat) yaitu judicial control. Badan peradilan merupakan suatu badan yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa. Salah satu gugatan kelompok yang dilakukan oleh para pencari keadilan adalah gugatan citizen lawsuit;One of the most important elements of state law by Sri Soemantri is the supervision of the judicial authorities. One form of oversight is judicial review conducted by the Supreme Court and the Constitutional Court. However, not all government action based on legislation that has been there. Some activities or government policies born before the legislation that governs and even some legislation established to give birth to government policies that harm the citizens. Sometimes a legal dispute occurs stems from policies issued by the government, which should take into consideration the public interest or the interests of many (public) and not just the interests of individuals. There were many cases of a policy detrimental to the public interest so that often the public interest is ignored that the ultimately the public interest is no longer a top priority. This is the cause of the violation committed by the authorities. Violations of the laws are what caused the impetus for the public to participate in efforts to resolve the dispute to enforce the law. In this paper, the authors will only discuss a settlement through the judiciary as one of the requirements of state law (rechtstaat) is judicial control. The judiciary is a body that plays important role in the settlement of disputes. One of a class action carried out by those seeking justice is a citizen lawsuit
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung
Get PDFPasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat rumpon di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode socio-legal yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah das sollen dan das sein.Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the respect and recognition on customary law community units and their traditional rights as long as they still exist. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is rumpon’s right as the ulayat right of the sea. Literaly, Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both the shallow and the deep one. Currently the existence of rumpon laut is threatened because the maintenance is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community’s right on customary rights of rumpon laut in Lampung Province. This paper focuses on the existence of the ulayat right of rumpon laut in Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a sociolegal method that studies the legal aspects in the realm of das sollen and das sein
Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat
Get PDFPembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa setiap Advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari satu Organisasi Advokat, sehingga dari hal ini ditemukan kesalah pemahaman dalam Undang-Undang Advokat, yang mencampur-adukkan pengertian suatu organisasi dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan wadah tunggal dalam profesi Advokat. Tulisan ini ditujukan agar dalam dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidak menimbulkan konflik perebutan antar Advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian Advokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis yang didalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut.The formation of Advocate Organization as mandated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocate turn polemical issue regarding Advocate Organization which is recognized by the law. Actually, the Indonesian 1945 Constitution has provided basic protection for freedom of association and assembly, so the provision provides constitutional rights that every Advocate actually have the right to establish more than one Advocate Organization. There exists misunderstanding entrenched in the Advocate Law, which confounds the understanding of an organization and its formation to what the true meaning of the purpose of the establishment of a single body of advocates professions. It is intended that in the formation of a single bar can avoid the potential conflict between the advocates without prejudice to the freedom and independence of advocates rights to assembly consistent with the goals of modern democratic constitutional state in which requires the government role in the formation of a single bar
Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris
Get PDFPada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal ini adalah orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup dengan menggunakan usaha alternatif berupa hibah. Hal ini telah diberikan legalisasi dengan dirumuskannya Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang seakan memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menabrak ortodoksi konsep kewarisan Islam yang sudah baku. Tulisan ini hadir untuk menelaah substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang termaktub dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hermenutika hukum. Sehingga, permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211. Hasil akhir dari tulisan yang tidak bersifat final ini menunjukan bahwa pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam. Potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum yang berkeadilan.Basically the concept of division of inheritance in Islam is executed when the heir has passed away. In practice, however, much of the inheritance exercised by the testator in this case is the parent to the child when the parent is alive by using an alternate venture. This has been legalized by the formulation of Article 211 in the Compilation of Islamic Law, which seems to provide legalization of inheritance practices by bumping into the orthodoxy of a standard Islamic inheritance concept. This paper is present to examine the substance and measure the legal values contained in Article 211 of the Compilation of Islamic Law by using a legal hermeneutic approach. Thus, the main issue in this paper is how the parent grants to the child as a substitute for inheritance according to the Compilation of Islamic Law in article 211. The final result of this non-final writing shows that the distribution of grant property as a substitute for inheritance to the child is motivated by the development of Islamic law. Portrait of Islamic law can not be separated from the discourse of Islamic law reform to law of justice
Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Get PDFSalah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme BUMN menjadi rendah. Privatisasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi BUMN menyebabkan berkurangnya kontrol dan proteksi negara terhadap badan-badan usaha yang menyentuh sektor publik. Tulisan ini memberikan analisis terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia dan penerapan prinsip konstitusi ekonomi dalam kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa privatisasi menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah strategis pada BUMN yang dinilai dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan berupa terwujudnya manajemen yang profesional dan transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemaknaan terhadap hak menguasai negara adalah negara melakukan pengaturan, pengurusan dan pengolahan, serta pengawasan sehingga negara dapat menyerahkan pengelolaannya pada pihak swasta dengan pengawasan pemerintah.One of the strengths of the national economy which need to be improved is state-owned enterprises because its performances are rated unsatisfactory and still have a bureaucracy that led to its professionalism below. Privatization as an effort to improve the efficiency of state-owned enterprises reduced the state control and protection against business entities in public sector. This paper provided an analysis of the implementation of the privatization of state-owned enterprises and the application of economic constitutional principles in the privatization of state-owned enterprises in Indonesia. The writer concluded that privatization has become the policy to solve strategic problems of state-owned enterprises assessed by financial performance and non-financial performance is realized by professional management and transparent according to the principles of good corporate governance. Meanings of the right of the state to control are the state make the arrangement, processing, and supervision so that the state can submit the management to the private with government supervision