e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya
Full text linkAbstrak: Kekerasan seksual yang pernah dialami ibu pada masa kanak-kanak dapat berdampak negatif pada kehidupannya, terutama dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Individu yang mengalami kekerasan seksual umumnya merasa kurang aman dan kurang mampu dalam mengendalikan lingkungannya. Pada ibu, dampak psikologis ini berkaitan dengan keyakinan bahwa ia dapat memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anaknya, yang disebut dengan parenting self-efficacy. Dukungan sosial dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif dari pengalaman masa lalu tersebut. Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan antara parenting self-efficacy dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual saat masa kanak-kanak. Penelitian ini menggunakan 36 pertanyaan Self-Efficacy for Parenting Tasks Index dan 40 pertanyaan Interpersonal Support Evaluation List untuk menguji korelasi antarkedua hal tersebut. Hasil tes korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara parenting self-efficacy dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak (r=0.709; p=0.000, L.o.S 0.01). Hasil menunjukkan bahwa para ibu yang mengalami kekerasan seksual masa kanak-kanak membutuhkan dukungan sosial berkelanjutan untuk dapat mengasuh anak-anaknya dengan parenting self-efficacy yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan sosial bagi para ibu, penyintas kekerasan seksual, sangat penting karena berdampak pada masa depan penyintas tersebut dan juga individu lain yang dipengaruhi oleh penyintas tersebut.
Kata kunci: ibu, parenting self-efficacy, kekerasan seksual masa kanak-kanak, dukungan sosial
KEBERFUNGSIAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PASCA REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA GALIH PAKUAN DI BOGOR
Full text linkMasalah penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus pemerintah, karena sudah menyebar di semua kalangan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA memicu terhambatnya keberfungsian sosial bagi pelakunya. Penyalahguna NAPZA baik baru tahap pengguna ataupun sudah menjadi pecandu, perlu tindakan agar terlepas dari jerat NAPZA, sehingga keberfungsian sosialnya mampu dilaksanakan dengan baik. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu solusinya. Penelitian ini bertujuan melihat keberfungsian sosial penyalahguna NAPZA dan dukungan sosial yang diperoleh setelah melakukan rehabilitasi sosial. Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki keberfungsian sosial dengan kategori tinggi dan sebagian kecil kategori sedang, artinya masih ada item yang mendukung keberfungsian sosial yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Demikian juga dengan dukungan sosial, sebagian besar responden mendapatkan dukungan sosial kategori tinggi, dan sebagian kecil kategori sedang. Untuk lebih memaksimalkan dukungan keluarga maupun masyarakat, pihak panti perlu meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya dukungan sosial terhadap penyalahguna NAPZA eks penerima pelayanan panti, sehingga keluarga dan masyarakat memahami apa yang harus dilakukan, sekaligus menghilangkan stigma masyarakat. Untuk mengembangkan keberfungsian sosial yang lebih baik, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, untuk memberikan dukungan kepada eks penerima pelayanan PSPPGP baik secara moril maupun materiil. Pihak panti perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, secara bersamaan dapat memberikan motivasi dan dukungan moril terhadap eks penerima manfaat yang bermasalah.  Kata kunci : Penyalahguna NAPZA, Keberfungsian sosial, rehabilitasi sosial
STRATEGI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT
Full text link This study aims to examine the influence of housing, per capita income, education funding, family security, assets and liabilities to the chances of poor families having strong economic resilience. The research method with the quantitative method uses a questionnaire as an instrument of data collection, with a logistic regression analysis tool. Data consists of 100 samples of poor households in the Tanah Tinggi Village area. The results of the study show that there is an influence of residence, per capita income and education funding on the opportunities of poor families that have strong economic resilience. While assets and liabilities and family guarantees do not have a strong influence on the economic resilience of poor families. Per capita income and education funding have the highest contribution to the chances of poor families having strong economic resilience, each at 42,823 times and 9,278 times. The strategy of saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income can help strengthen the economic resilience of poor families
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)
Full text linkPenelitian ini dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sarawak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan Kemiskinan di daerah perbatasan. Metode penelitian merupakan metode kuantitatif yang menggunakan desain non eksperimental. Permasalahan pokok penelitian adalah tingkat putus sekolah dan partisipasi pemeriksaan kesehatan oleh masyarakat Pra Sejahtera karena ketiadaan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah perbatasan yang terlihat dari menurunnya angka putus sekolah, tingginya partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan baik untuk kegiatan posyandu maupun pemeriksaan kesehatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyisihan dana bantuan bantuan yang diterima. Walaupun, dari total penduduk miskin di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 882 Kepala Keluarga, sementara Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jagoi Babang per tahun 2018 sebanyak 357 orang, artinya masih ada 527 keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Sebagai saran kepada pemerintah, sebaiknya dilakukan pembaharuan data secara terus menerusdalam Basis Data Terpadu dari data yang digunakan tahun 2015 serta adanya program pemberdayaan bagi masyarakat perbatasan dengan mendirikan Sekolah Lapangan yang dapat meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill dalam ilmu Kewirausahaan agar masyarakat tidak selalu berorientasi untuk bekerja di Malaysia.Kata Kunci: perbatasan, pemberdayaan, kemiskina
PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL TERINTEGRATIF
Full text linkTujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Takalar pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300 Puskesos ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.Kata Kunci: pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan
Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon
Full text linkSebagai sebuah kelompok, perilaku geng motor sangat meresahkan. Individu dan kelompok saling mempengaruhi hingga conform dalam tindakan agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku konformitas pada agresi geng motor di Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Informan utama ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan agresi geng motor terjadi dalam konteks konformitas. Agresi dilakukan karena tekanan dari geng sebagai kelompok, baik tekanan sosial yang sungguh-sungguh maupun yang dibayangkan saja. Tekanan yang sungguh-sungguh adalah tuntutan loyalitas membela nama baik dan kehormatan geng, sedangkan tekanan sosial yang dibayangkan adalah hukuman yang kelak akan dijalani jika tidak conform dengan kemauan geng. Dinamika konformitas diawali dengan munculnya tekanan sosial menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi yang berinteraksi dengan variabel input lainnya. Untuk itu, anggota geng motor harus disadarkan atas pengaruh tekanan sosial (social pressure) sehingga mampu menolak untuk conform. Sejalan dengan kesimpulan ini, pemerintah diharapkan mengambil inisiatif melakukan pembinaan secara umum atas geng motor dengan memperjelas status keorganisasian geng motor (misalnya masuk menjadi organisasi sosial atau kepemudaan). Jika hal ini dilakukan, geng motor diharapkan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Khusus kepada Dinas Sosial Kota Cirebon, perlu mempertimbangkan untuk memasukkan geng motor sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sambil melakukan intervensi sosial yang bergerak ke hulu, dengan membina pola asuh keluarga anggota geng motor. Kata kunci : konformitas; agresi; geng motor
MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG
Full text linkArtikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “state oriented†sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “State oriented†memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitasâ€. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity
EKSPLORASI KEBUTUHAN ANAK DAN PENGEMBANGAN MODEL PENGASUHAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI ABAD 21 DI JAKARTA
Full text linkPanti asuhan, yang telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesejahteraan anak akibat kemiskinan, ketiadaan orang tua, maupun disfungsi keluarga, bagaimanapun telah menjadi ‘rumah’ dan ‘keluarga’ bagi anak-anak yang tidak beruntung selama ratusan tahun. Namun demikian, dengan perubahan zaman di abad 21, termasuk semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi, model pengasuhan di panti asuhan juga perlu diperbaharui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebutuhan anak dan mengembangkan model pengasuhan anak di panti asuhan abad 21. Penelitian ini menggunakan phenomenological qualitative approach dengan metode focused group discussion (FGD). Partisipan berjumlah 34 orang (19 laki-laki dan 15 perempuan) terlibat dalam penelitian ini dengan metode convenience sampling. Data diolah dengan menggunakan thematic analysis dengan software NVivo 12 Pro Ed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tema besar kebutuhan anak, yaitu kebutuhan dasar; relasional-sosial; psikologis; dan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi. Dikaitkan dengan krisis abad 21 yang terdiri dari improvement, reconnection, rapid change, dan solution, maka diperoleh matriks model pengasuhan anak panti asuhan abad 21. Dari matriks tersebut diperoleh 16 tugas pengasuhan anak di panti asuhan abad 21 yaitu: filosofi dan spiritualitas; sikap menghargai; regulasi diri; jati diri; rekonsiliasi; kepercayaan; adaptasi; proses mentoring; rasa keberhargaan diri; belas kasih; komitmen; resiliensi; integritas dan tanggung jawab; kolaborasi; spirit of excellence; dan inovasi. Kata kunci: panti asuhan, LKSA, kebutuhan anak, abad 21, model pengasuhan
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah
Full text linkThe Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program for very poor families aimed at improving the quality of life and well-being. PKH is considered to provide direct benefits to help with education and health costs, but it has not yet affected social economic status. PKH implementation is considered not on target, giving rise to potential conflicts, and other technical problems. Central Java Province is the region that has the second highest poverty rate in Indonesia, and a very large number of PKH recipients. This study aims to: 1) Describe the implementation of PKH in Central Java; 2) Analyze community attitudes towards the implementation of PKH in Central Java; 3) Formulating the concept of PKH renewal desired by the community. This study used mixed method approach (qualitative and quantitative). This reseacrh conducted in 15 districts with the highest poverty rate in Central Java. Informants involved in this study were the recipient of the handler, PKH assistant, village officials, and local government officials. Data collection instruments are questionnaires, FGDs, and interview guides. Data analysis with an interactive model developed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and data verification. The conclusions of this study are: 1) The implementation of PKH in Central Java in terms of procedures and managerial aspects is considered good, but the program targets are not appropriate because of invalid data, amounting to 21.54 percent of PKH recipients are not poor, and only 13.99 percent of PKH recipients are poor and 26,21 percent very poor. 2) The community feels the benefits of PKH to ease their living expenses and if possible increase the amount, on the other hand there are still many poor families who have not received assistance to cause conflict and suspicion. 3) The renewal of PKH needed is to have a dimension of sustainability, involving the community in program planning, as well as educating the poor to be empowered and productive. The recommendations of this study are: 1) updating data integrated with population data, as well as collaboration between village, district/city, and provincial governments; 2) education for the community to escape poverty and submit correct data. 3) increasing training activities, increasing competitiveness and productivity. 4) local governments contribute to the addition quota of PKH recipients and companion staff. Keywords: PKH, Poverty, Central Jav
DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG
Full text linkPenelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang-Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD) terhadap informan dari pengelola data terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu diawali dengan respon atas penugasan pengelolaan data terpadu oleh pemerintah pusat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun secara kognitif belum sejalan untuk saling menguatkan persepsi atau citra positif. Secara afektif belum meyakinkan, hingga secara konatif membatasi pemanfaatan atas data terpadu