Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Not a member yet
81 research outputs found
Sort by
Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19
In the context of preventing and controlling the spread of Covid-19 in Correctional Institutions, the Minister of Law and Human Rights has stipulated Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children. This study aims to determine and analyze the implementation process and the effectiveness of the implementation of home assimilation for foster children at the Class II Special Child Development Institute Bandung. The results of the research and discussion, it can be said that the assimilation of homes for foster children at the Bandung Class II Special Guidance Institute during the Covid 19 pandemic had a positive impact on the decline in inmates and foster children in Special Class II Bandung. Child Development Institutions through Assimilation and Integration to prevent COVID-19 for and foster children, reduce population density in Indonesia, save a lot of state money, and increase the productivity of foster children.
Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Bandung selama Pandemi Covid 19 berdampak positif terhadap penurunan warga binaan dan anak asuh di Kelas Khusus II Bandung. Lembaga Pembinaan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi pencegahan COVID-19 bagi narapidana dan anak asuh, berhasil mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia, menghemat banyak uang negara, dan meningkatkan produktivitas anak asuh
Legalization of Marijuana Use for Medical in Indonesia in Relation to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics
Marijuana is one type of narcotics that is prohibited in Indonesia, as defined in Appendix I of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Marijuana is classified as a class I narcotic that cannot be used for medical purposes. Although it is illegal in Indonesia, some people use it as a medical substance to treat their illnesses. This research was conducted using the normative juridical method. According to the research findings, some Indonesians currently believe that marijuana is a dangerous plant that can cause temporary pleasure and addiction. On the other hand, there are also those who argue that cannabis can provide a sense of relaxation, pleasure, and happiness, as well as flow inspiration, drive away fatigue, boredom, even depression and stress. Another common misconception is that cannabis is a powerful medicine capable of alleviating various types of pain and slowing the spread of deadly diseases. Given that many other countries have legalized cannabis for medical purposes, the Appendix to Law Number 35 of 2009 must be revised by removing the cannabis plant, all plants of the cannabis genus, and all parts of the plant including seeds, fruit, straw, processed cannabis plants or parts of cannabis plants including cannabis and cannabis resin, and reclassifying them as class II narcotics so that they can be used as medical materials.
Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dilarang di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Lampran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I yang tidak dapat digunakan untuk tujuan medis. Meskipun ilegal di Indonesia, beberapa orang menggunakannya sebagai bahan medis untuk mengobati penyakit mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Menurut temuan penelitian, sebagian masyarakat Indonesia saat ini percaya bahwa ganja adalah tanaman berbahaya yang dapat menyebabkan kenikmatan sementara dan kecanduan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa ganja dapat memberikan rasa rileks, senang, dan bahagia, serta mengalirkan inspirasi, mengusir penat, bosan, bahkan depresi dan stres. Kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa ganja adalah obat yang ampuh yang mampu meringankan berbagai jenis rasa sakit dan memperlambat penyebaran penyakit mematikan. Mengingat banyak negara lain yang telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis, maka Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus direvisi dengan menghapus tanaman ganja, semua tanaman genus ganja, dan semua bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, tanaman ganja yang telah diolah atau bagian tanaman ganja termasuk resin ganja dan ganja, serta mengklasifikasikannya kembali sebagai narkotika golongan II agar dapat digunakan sebagai bahan medis
Modal Sosial Petani Penggarap Bawang Merah dalam Penerapan Sistem Persenan Di Probolinggo
This study aims to determine the social capital of shallot cultivators in implementing a profit-sharing system in Probolinggo. A descriptive qualitative research method with a phenomenological approach was used to select research subjects through purposive sampling of shallot cultivators who utilize a gratuity system and reside in Probolinggo. Putnam's theory of social capital highlights the importance of networks, norms, and beliefs that encourage participation and effective collaboration in achieving common goals. The results of this study indicate the presence of social capital in the implementation of the shallot farmer gratuity system, particularly in terms of attachment to the work network and the belief that owner farmers will provide long-term and sustainable employment opportunities. Owner farmers will continue to invite sharecroppers to participate in the planting of shallots through a profit-sharing system. This social capital motivates non-compliant farmers to adopt the gratuity system, despite the challenges associated with the profit-sharing system being distant. By having the opportunity to continue working, sharecroppers are able to fulfill the needs of their families.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial petani penggarap bawang merah dalam penerapan sistem bagi hasil di Probolinggo. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat subjek penelitian terpilih secara purposive sampling pada petani pengarap bawang merah, mengunakan sistem persenan, dan bertempat tinggal di Probolinggo. Teori modal sosial Putnam jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian ini menujukan bahwa terdapat modal sosial dalam penerapan sistem persenan petani penggarap bawang merah tentang keterikatan jaringan pekerjaan, terdapat kepercayaan bahwa petani pemilik akan memberikan pekerjaan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Petani pemilik akan terus mengajak petani penggarap untuk bekerja sama menanam tanaman bawang merah melalui sistem bagi hasil persenan. Modal sosial tersebut yang membuat petani peanggarp tetap mau menerapkan sistem persenan meskipun sistem bagi hasilnya sangat jauh. Sebab dengan adanya peluang untuk terus bekerja petani penggarap mampu memenuhi kebutuhan keluarganya
Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan
This study analyzes farmer actors in rural areas who have transformed socio-economically from the agricultural economy to the commercial sector. By using a qualitative literature study approach, this research produced important findings in the sociology study of rural communities. This article answers the reasons behind people making livelihood shifts due to socio-economic conditions. The level of economic and social life shows improvement toward sustainability. Livelihood shifts lead to changes in social interactions and work relationships. The social interactions that occur affect the attitudes and behavior of farmer and trader actors in economic activities.
Penelitian ini bertujuan menganalisis aktor petani di perdesaan yang bertransformasi secara sosio-ekonomi dari corak ekonomi pertanian ke sektor perniagaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kajian literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini menghasilkan temuan penting di dalam studi sosiologi masyarakat desa. Artikel menjawab alasan di balik masyarakat melakukan peralihan matapencaharian disebabkan kondisi sosio-ekonomi. Tarap kehidupan ekonomi dan sosial menunjukkan perbaikan ke arah keberlanjutan. Peralihan matapencaharian menyebabkan perubahan dalam interaksi sosial dan hubungan kerja. Interaksi sosial yang terjadi memengaruhi sikap dan perilaku aktor petani dan pedagang dalam kegiatan ekonomi
Peningkatan Pemahaman dan Penerapan Teknologi Digital Marketing Pertanian pada masyarakat Gapoktan sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kampung Empon-Empon desa Wonosobo kecamatan Srono Banyuwangi.
Jurnal ini membahas tentang penerapan teknologi pertanian dan marketing di kalangan Gabungan Kelompok Tani kampung empon-empon. Masyarakat petani Wonosobo menggagas terbentuknya kelompok wanita tani Sritanjung tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produk olahan jamu instan empon-empon. Dalam meningkatkan hasil produktivitas diperlukan adanya peningkatan penerapan teknologi modern di bidang pertanian. Oleh sebab itu, diperlukan adanya transformasi pemahaman dan penerapan teknologi pertanian dikalangan gapoktan kampung empon-empon. Dengan adanya teknologi maka estimasi waktu pengelolahan lebih cepat dengan kuantitas banyak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Karl Marx tentang perubahan sosial menjelaskan bahwa perubahan masyarakat dipengaruhi oleh teknologi. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diambil dari observasi dan wawancara pada masyarakat gapoktan. Lokasi penelitian yang dilakukan dusun Empon-empon desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Penemuan penelitian: a. Pada kelompok tani tidak adanya kesenjangan gender pada masyarakat petani tersebut saling bekerjasama antar masyarakat b. Kekurangan pemahaman teknologi yaitu parut listrik dan combainhandfaester pada masyarakat tani c. Nilai sosial yang menghambat penggunaan teknologi ada kekhawatiran masyarakat tenaga buruh tani untuk tersingkir karena teknologi. Hasil dalam penelitian ini masyarakat gapoktan dapat memanfaatkan digital marketing dan teknik pertanian untuk meningkatkan hasil produktivitas tani
Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual
Child protection law is a state policy in guaranteeing the rights and obligations of the child itself, both regulated in private law and in public law and formal law in the sense of the process of enforcing the protection of the child. Child protection is an effort to maintain children's human rights so that they can continue to grow and develop into the hope and successor of the nation and state. Legal protection for victims is an obligation of the state and society that must be sought, be it government institutions, be it the police or child protection institutions or the community itself. This study aims to find out how to realize legal protection for child victims of sexual violence, to find out the obstacles faced in implementing legal protection and to find out what efforts are being made to overcome obstacles in the legal protection process for victims of child abuse so that justice and legal certainty fully implemented. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims of sexual violence associated with statutory regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research, namely conducting interviews, then analyzed qualitatively. This research was conducted at Komnas Perempuan, the Center for Integrated Protection for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), and the Institute for Child Rights Advocacy (LAHA), the Indonesian National Commission for Child Protection. Based on the results of the study, it was concluded that legal protection for child victims of underage sexual abuse has not been fully realized because there are still children who have not received the rights regulated by law. Such as the rehabilitation process and getting the progress of the case and the resolution of the case. Constraints faced are obstacles regarding legal protection for child victims of sexual violence, namely legal protection for child victims of sexual violence in the form of obscenity, namely the process of completing difficult case investigations, low level of public awareness and lack of facilities in the investigation process. Meanwhile, efforts that can be done are to resolve cases quickly and according to the law, increase public awareness and coordinate with institutions that are related to the legal protection process for victims of sexual abuse as a form of sexual violence
Capability in Utilizing Social Media as a Promotion Strategy for Increasing the UMKM Economy
The business world in Indonesian is now expanding, including UMKM. A lot of MSMEs in Indonesian today can be used to support the country’s economy. Especially is it supported by the growing information technology. They include social media such as facebook, whatsapp, instagram, and the like, which can be used as promotional media for businesses. The fact is that micro business leaders lack the optimum understanding and optimally utilizing technology, which suggests that they lack the ability to read the business opportunities. If they can harness the technology optimally then surely the profit they get is absolute. Furthermore, people are more likely to know their business because of the unlimited social media reach, making it easier to be known to the public. From the data I’ve obtained, micro businesses are underulitizing the sophistication of current technology, especially for those who are old and have little knowledge. Then, the majority of women in business can not give much attention to their business because their something higher priority, such as family. As we know it is only natural for a women to take care of the household so that there is a gap between the male and the female. It is these gaps that prevent the use of information technology in the economic growth of MSMEs
Increased Public Understanding of the Agreement on Fish Management in Sungai Paku Village Kampar Kiri Sub-District Kampar District
The purpose of this service to the community is to analyze the implementation of the contents of the agreement agreed on by both parties in Sungai Paku Village, Kampar Kiri Subdistrict, Kampar Regency, in the aspect of legal consequences caused not to implement the agreement of default, in the perspective of business law. The target of the settlement of this defaulting case is very important in the business world for business competition to improve the standard of living of the Sungai Paku Village community, in particular and, hence the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and outside parties related to small and medium enterprises regarding this default is in the form of material articles on lecture studies for students and allows at the same time to do community service. The method of implementation is sociological law research which is more focused on the problems that arise and for that the researcher focuses on the discussion of statutory provisions and see how law is practiced in society. In the discussion of service found that the problems faced by the community, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the community
Implementation of Executive Information Systems in Decision Making in the Development of Branch Leadership Organizations of IPNU-IPPNU Pretek Central Java
Executive information system (EIS) is defined as a computer-based information system designed to provide executives with internal and external information that is easily accessible and relevant to management activities. The application of EIS in companies or organizations is expected to be able to help the work of leaders in making the right decisions. One of them in the development of branch leadership organizations of IPNU-IPPNU Pretek. This organization is a community organization under the auspices of Nahdlatul Ulama. Members of the student age where the state of environmental conditions and human resources that are still not considered important to technological developments. In order to maximize the role of the management information system. Members must jointly learn about the management information system. So that future activities facilitate work and can support the taking of executive holders
THE RESIDUE OF MILITARY REGIME DURING THE EARLY DEMOCRATIZATION ERA IN INDONESIA AND MYANMAR
This paper is a comparison of democracy structure between two Southeast Asian Nations, Indonesia and Myanmar during their early periods of Post-Praetorianism era where the state was controlled and dominated by the military. This paper found that In Indonesia, democratization after reformasi era in 1998 had successfully changed the structure of power, where the military determination in politics had been decline significantly, despite the military still hold the power to influence political and economic affairs. In Myanmar, the democratization was a result of long term transition previously planned by the military regime, so even in 2010 democratic election, the military still hold the control over the politics and tend to preserve their power within the new face of democratic system.