Jurnal Riset Jakarta (JRJ)
Not a member yet
75 research outputs found
Sort by
Analisis Kesediaan untuk Membayar (Willingness to Pay) Kompensasi Pengembangan Kawasan Naturalisasi Sungai oleh Badan Usaha Milik Swasta: Studi Kasus DKI : Willingness to Pay Analysis of Private Firms for River Naturalization Area Compensation in The Special Capital Region of Jakarta
No full textKoefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan salah satu koefisien utama dalam intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada suatu kawasan, tidak terkecuali bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Prosedur kompensasi untuk penambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, namun belum ada rumus perhitungan dalam menentukan besaran kompensasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan untuk membayar kompensasi penambahan KLB oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berupa pengembangan kawasan naturalisasi sungai sesuai Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2019. Untuk itu, digunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang serta analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap sampel 24 BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan membayar BUMS untuk kompensasi penambahan KLB lebih rendah dibandingkan dengan yang ditawarkan, terdapat variasi dari kesediaan membayar kompensasi antarkategori karakteristik BUMS, serta terdapat perbedaan rata-rata kesediaan membayar kompensasi yang signifikan antarkategori dalam aspek persetujuan BUMS apabila besaran insentif peningkatan KLB ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan, baik terhadap peraturan perundang-undangan eksisting mengenai kebijakan insentif peningkatan KLB pada BUMS maupun langkah jangka pendek yang dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan nilai kesediaan membayar kompensasi penambahan KLB oleh BUMS
Prioritas Lokasi Revitalisasi Sungai Ciliwung di Wilayah DKI Jakarta: Ciliwung River Revitalization Prioritised Location in DKI Jakarta
Full text linkKondisi geomorfologi Jakarta serta bentuk aliran sungai yang bercorak peneplain dibenturkan dengan terjadinya degradasi lingkungan akibat kepadatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan kerentanan Jakarta terhadap ancaman bahaya banjir terus meningkat. Dari ke-13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung menjadi perhatian utama bermula dari sejarahnya sebagai fungsi vital bagi Jakarta sejak jaman Pemerintahan Belanda yang mana merawat Sungai Ciliwung pada saat itu sama dengan menjaga harkat dan martabat Batavia (sekarang Jakarta). Pembelajaran dari negara-negara di Eropa atau Amerika, konsep penanganan sungai yang berhasil dilaksanakan dan menjadi contoh bagi negara lain yaitu menggunakan pendekatan revitalisasi. Revitalisasi sungai berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan yang juga sekaligus menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Urgensi revitalisasi sungai membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yakni membahas kriteria revitalisasi sungai dari perspektif kajian perkotaan untuk mendapatkan tingkat prioritas lokasi revitalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) dan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria faktual banjir merupakan kriteria penentu lokasi dengan bobot tertinggi, yaitu 32,4% sehingga setiap segmen pelaksanaan revitalisasi harus memiliki dampak yang besar bagi pengendalian banjir di Jakarta. Adapun lokasi revitalisasi sangat prioritas dimulai dari Jalan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai
Analisis Tujuan Pembelajaran Agenda Satu pada Pelatihan Dasar CPNS Dengan Pendekatan Interpretive Structural Model (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi DKI Jakarta): Analysis of Agenda One Learning Objectives in CPNS Basic Training With Interpretive Structural Model Approach (Case Study of CPNS Basic Training in DKI Jakarta Province)
Full text linkPerkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah pola tata kerja penyelenggaraan pemerintahan dan menuntut peningkatan kualitas calon pegawai negeri sipil. Salah satu tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi dan memformulasikan tujuan pada pembelajaran agenda satu pada pelatihan dasar CPNS dengan metode e-learning. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Interpretative Structural Model (ISM). Salah satu kesimpulan kajian ini adalah Sub-Elemen (E3), yaitu meningkatkan rasa Setia pada Pancasila sebagai ldeologi Negara memiliki daya mempengaruhi yang tinggi dan ketergantungan yang rendah untuk pencapaian tujuan. Untuk itu disarankan agar dilakukan sosialisasi dan diskusi dalam rangka persamaan persepsi bagi para penyelenggara, pengajar, penguji, coach, dan mentor
Deteksi Pemanfaatan Ruang Terbuka Biru di Wilayah Utara Jakarta: Detection of Blue Open Space Utilization in North Jakarta
No full textRuang terbuka biru adalah suatu lanskap air yang dimanfaatkan sebagai ruang publik. Makalah ini mencoba mendeteksi dan menganalisis keberadaan lahan yang potensial untuk dijadikan sebagai ruang terbuka biru di wilayah kajian yaitu area Jakarta Utara. Hasilnya adalah wilayah Jakarta Utara memiliki potensi Ruang terbuka biru sebesar 61% dari luas area wilayahnya. Dengan keberadaan RTB ini, pihak pemda dan masyarakat di wilayah Jakarta Utara diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara baik, diantaranya dengan menerapkan konsep kota ramah air. Diharapkan dimasa yang akan datang, interaksi masyarakat dengan RTB yang ada di wilayah Jakarta Utara dapat semakin terintegrasi
Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha untuk Pelaku Usaha UMKM/ IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran Dari Perspektif Tujuan Hukum Persaingan Usaha: Analysis Of Provisions Of Obligation To Provide Business Space For Small/ Medium Enterprises Based On DKI Jakarta’s Local Regulation Nr. 2 Year 2018 Concerning Marketing From The Legal Purpose Of Business Competition Perspective
Full text linkPeraturan Daerah yang mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan untuk turut memberdayakan pelaku usaha UMKM/IKM diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran. Aturan ini mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan untuk turut memberdayakan pelaku usaha UMKM/IKM melalui pola kemitraan usaha, namun pelaku usaha merasa ketentuan ini memberatkan mereka. Urgensi pemberlakuan ketentuan ini dapat ditelusuri dari tujuan hukum persaingan usaha. Apakah yang menjadi tujuan hukum persaingan usaha dan apakah ketentuan kewajiban penyediaan ruang usaha untuk pelaku usaha UMKM/IKM tersebut telah sesuai dengan tujuan dari hukum persaingan usaha. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan bahwa tujuan persaingan usaha adalah tujuan ekonomi dan tujuan sosial dan politik. Tujuan ekonomi menekankan pentingnya efisiensi dan berpihak pada kesejahteraan konsumen. Tujuan sosial dan politik mencerminkan rasa kesetaraan atau keadilan, dimana terjadi penyebaran kekuasaan atas pasar dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha minoritas. Ketentuan kewajiban penyediaan ruang usaha bagi pelaku usaha UMKM/IKM yang dibebankan kepada pengelola pusat perbelanjaan sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha yang terdapat dalam Pasal 3 butir b dan c UU No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 7 jo. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008. Hadirnya pelaku usaha UMKM/IKM dalam pusat perbelanjaan dapat mendorong terciptanya efisiensi usaha yang dilakukan setiap pelaku usaha pada pusat perbelanjaan tersebut. Tujuan akhirnya adalah terciptanya tujuan ekonomi hukum persaingan usaha yaitu terjadinya efisiensi dan kesejahteraan konsumen
Permasalahan Sampah di Kota Bogor Sebagai Wilayah Penyangga DKI Jakarta: Waste Problems in Bogor City as a Buffer Zone of DKI Jakarta
Full text linkKota Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki masalah pengelolaan sampah. Hal ini diakibatkan oleh adanya pertambahan penduduk Kota Bogor dan aktivitas industri yang semakin meningkat. Saat ini baru 70 persen sampah yang dapat di angkut ke tempat pembuangan sampah akhir. Keterlibatan masyarakat Kota Bogor dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan. Selain itu gerakan Reduce, Reuse dan Recycle juga sangat perlu digencarkan kembali
Purwarupa Desain Sistem Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta: The prototype of public satisfactory index for the administration system at Educational Service Office of the Jakarta Province
Full text linkDinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (DISDIK Jakarta) memiliki visi yaitu mewujdukan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Misi yang disusun agar Visi tercapai, salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Agar misi tersebut tercapai dengan baik, maka DISDIK Jakarta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sehingga DISDIK Jakarta perlu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Karena kondisi pandemi, pembelajaran daring dan kendala teknis pembelajaran maka pelayanan kepada masyarakat perlu diperbaiki. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan. Data keluhan antara lain yaitu banjir Keluhan PPDB Jakarta, Disdik Pertimbangkan Pembagian Waktu Pendaftaran Berdasarkan Jenjang. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka dirancang Purwarupa Desain Sistem Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta untuk mengelolah pendaftaran, perhitungan indeks kepuasan masyarakat, perhitungan pengaduan keluhan masyarakat dan tindak lanjut pengaduan keluhan masyarakat. Setelah menerapkan sistem ini maka proses perhitungan indeks kepuassan masyarakat dan pengaduan keluhan masyarakat di Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Jakarta dapat menghasilkan data yang akurat. Sehingga dengan mengetahui jumlah IKM dan keluhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Disdik Jakarta
Identifikasi Pulau-Pulau Di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Gazeter Indonesia Unsur Rupabumi Wilayah Laut Tahun 2021: Islands Identification in DKI Jakarta Province Based on Indonesian Gazetteer Topographical Elements of the Sea Area in 2021
Full text linkIdentifikasi pulau-pulau dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Jakarta adalah kota pesisir yang memiliki area berbentuk pulau di wilayah Utaranya. Pulau-pulau ini merupakan aset daerah yang harus dijaga keberadaannya. Pulau dapat berfungsi sebagai sumberdaya ekologis yang memberikan jasa lingkungan kepada wilayah sekitarnya. Pengambilan data pulau dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder. Data pulau terdiri dari dua macam, yaitu pulau yang berpenduduk dan pulau yang tidak berpenduduk. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pulau-pulau yang terdaftar di dalam Gazeter Republik Indonesia Unsur Rupabumi Wilayah Laut tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada khalayak umum tentang jumlah pulau terkini, kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk melakukan upaya konservasi pulau-pulau tersebut. Hal ini penting dilakukan agar pulau-pulau tersebut tidak tenggelam. Identifikasi yang dilakukan berhasil mengindentifikasi 113 pulau yang terdaftar namanya dalam daftar pulau Gazeter Republik Indonesia Unsur Rupabumi Wilayah Laut tahun 2021 dengan 99 pulau tidak berpenduduk dan 14 pulau yang mempunyai penduduk
