27468 research outputs found
Sort by
Dinamika Pengukuran Kemiskinan
Full text linkKemiskinan masih menjadi masalah klasik pada beberapa negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai permasalahan kemiskinan cukup kompleks. Adanya kompleksitas ini terkadang mengakibatkan tumpang tindihnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yaitu dengan tercapaianya ketepatan sasaran penerima program. Hal tersebut dapat terwujud dari konsep serta pengukuran kemiskinan yang tepat. Mengkonsep dan mengukur suatu kemiskinan akan memberikan pengaruh pada dasar kebijakan program penanggulangan kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan Di Perdesaan Melalui Transformasi Ekonomi Petani
Full text linkKemiskinan tampaknya menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya kases ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Bagi masyarakat desa, kemiskinan menyebabkan rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (safety life) (Scott, 1994). Mereka mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkannya. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari dengan upah yang sangat sedikit
Dekomoditasi Kemiskinan Di Indonesia: Satu Refleksi Humanisme
Full text linkKata kemiskinan mungkin merupakan salah satu kata yang sangat akrab di masyarakat, terutama di kalangan pemerintah. Unit kemiskinan terkecil biasanya sebuah keluarga (individu tidak berdiri sendiri) dan terbesar tentu saja sebuah negara, dalam konteks politik. Kemiskinan ditengarai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan primer atau pokok untuk hidup layak, seperti pangan, papan, sandang, kemudian berkembang sampai akses pada fasilitas kesehatan dan akitivitas politik. Dengan kata lain, gejala kemiskinan tidaklah statis melainkan dinamis bahkan relatif. Meskipun demikian, berbagai definisi tentang kemiskinan merujuk pada pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup layak, terdiri dari kebutuhan fisik dan sosia
Peran Inovasi Dan Kreativitas Aparatur Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan
Full text linkKemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendesak di Indonesia (Idrus & Rosida, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau setara dengan 9,71% total penduduk Indonesia (Hidayat et al., 2022). Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan September 2021 yang berjumlah 26,10 juta orang (BPS, 2022). Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan (Purwono et al., 2021). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah (Suryadarma, Sumarto & Suryahadi, 2006). Mayoritas populasi yang mengalami kemiskinan di daerah perdesaan dan perbatasan yang secara relatif mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Kadir & Amalia, 2016; Arham, Fadhli & Dai, 2020). Berdasarkan penelitian Hutabarat, Syahnur & Dawood (2023) seiring dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 13,20%, yang merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 5,89%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Aceh Barat
Full text linkKemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Priseptian & Primandhana, 2022). Menurut teori neo liberal, kemiskinan adalah suatu persoalan individual yang mula-mula disebabkan oleh kelemahan dan lama-lama menjadi pilihan individu yang bersangkutan (Islami & Fitrianto, 2023). Namun demikian, kemiskinan tidak muncul dengan sendirinya dan memiliki alasan khusus terjadi di dalam lingkungan masyarakat baik perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu seperti rendahnya sumber daya dan persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan, buruknya kondisi lingkungan alam, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan akses bagi masyarakat (Adawiyah, 2020)
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Kajian Teoritis)
Full text linkSalah satu strategi atau pendekatan pembangunan yang mulai mendapat tempat akhir-akhir ini adalah strategi pembangunan yang berpusat pada manusia. Strategi ini diperkenalkan dan dipelopori oleh David C. Korten (1980). Pendekatan ini berusaha untuk melakukan transformasi pembangunan berdasarkan nilai nilai yang berpusat pada rakyat. Pendapat ini juga memberikan peran yang amat kuat kepada setiap warga masyarakat untuk menjadi "aktor" pembangunan dan bukan hanya sebagai "obyek" pembangunan. Dengan kata lain pendekatan pembangunan yang mementingkan manusia dalam teori pembangunan ini sering disebut dengan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Tujuan utama pendekatan ini adalah memberdayakan masyarakat agar mampu secara mandiri mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembangunan (Korten, 1984). Pendekatan ini mengambil landasan berpijaknya bukan pada birokrasi dan program-program atau proyek-proyek pembangunan yang dirancang dan dikelola secara terpusat, tetapi masyarakat atau komunitas itu sendiri, seperti kebutuhan-kebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, dan penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri
Flexibilitas Birokrasi Dan Kelembagaan Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah Bagian Selatan
Full text linkBirokrasi menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif. Di sisi lain birokrasi identik dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang terlalu besar, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti (Yusriadi & Misnawati, 2017). Rekam jejak birokrasi dianggap tidak profesional, tidak netral, dan sangat paternalistik yang menjadi akar korupsi, kolusi, dan nepotisme (Firnas, 2007). Rekam jejak birokrasi juga memiliki citra buruk, khususnya di negara sedang berkembang yang mewarisi tradisi korup dan kurang berpihak pada rakyat, kaku serta formalistis. Di sisi lain, menghadapi masyarakat dan ekonomi yang digerakkan inovasi teknologi maka birokrasi di negara sedang berkembang dihadapkan pada tuntutan efisiensi, produktivitas, akses rakyat terhadap informasi, kepastian, dan rasa aman (Arifah, 2020
Digitalisasi UMKM Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas
Full text linkPemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu alternatif yang dipilih pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Andiny dan Nurjannah, 2018). Sehubungan dengan peran stategis UMKM dan keterbatasan kemampuan UMKM untuk berkembang, pemerintah menginisiasi upaya pengembangan usaha kecil sebagai salah satu strategi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005)