Repository UIN Sumatera Utara

Rasyid, Abdul

Isra Mikraj Sebagai

Hakekat Komunikasi

Dalimunte, Muhammad

Fauzi, Ikhwan

Daulay, Sholihatul Hamidah

Dewi, Utami

Inclucive Semantic Class

Padang, Serli Br

Nasution, Toni

Harahap, Beby Ariani

Lubis, Nurul Hidayati

Junaedi, Muhammad

Surat Pencatatan Ciptaan Makalah Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam

Otoritas Keilmuan

Mulai Goyah

Idya, Sufia

Sitrans (Smart Integrated Transcript)

Ketika Orang Baik Disingkirkan

Umat Islam Tak Boleh Netral

Sinaga, Risma Linda

Dalimunthe, Putri Ani

Hayatsyah, Hayatsyah

Wahyuni, Hilda

Hirawati, Hirawati

Munte, Heri

Abidin, Zainal

Ritonga, Dedi Prima

Sidik, Nur Ahmad Hardoyo

Akbar, Zulfitrah

Hafiz, M.

Fahmi, Fauzi

Muflihaini, Muflihaini

Zulfhadli, Zulfhadli

Siregar, Nurkholijah

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Dari Halaman 1
SAMBUNGAN
Halaman
Speedboat Basarnas Ternate ............................
Badan Pangan: Mestinya 2025 ............................
Pelantikan KADA Digelar ............................
Bima Diterjang Banjir ............................
Anggaran Kemenbud  ............................
Netanyahu Tunjuk ..........
Istana Buka Suara ............................
Prabowo Tebar ..............
SENIN, 3 FEBRUARI 2025
11
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Hidayah
Dari Halaman 1
Dari Halaman 1
Tukin Dosen 
Masalah Serius 
lima tahun adalah masalah serius yang mencerminkan 
kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan akademisi. 
Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam tata 
kelola anggaran dan komitmen pemerintah terhadap pen-
didikan tinggi.
Dosen yang tidak mendapatkan haknya mungkin 
merasa kurang dihargai, yang bisa berdampak pada se-
mangat mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
Jika dosen benar-benar mogok mengajar, mahasiswa akan 
dirugikan karena proses pembelajaran terganggu. Ini bisa 
berdampak pada kualitas lulusan dan daya saing pendidi-
kan tinggi di Indonesia.
Jika ASN di sektor lain mendapatkan tunjangan dengan 
lancar, tetapi dosen mengalami keterlambatan hingga lima 
tahun, ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam sistem 
kepegawaian negara.
Dosen adalah bagian dari kelompok intelektual yang 
berperan besar dalam membentuk opini publik. Jika 
masalah ini tidak segera diselesaikan, kepercayaan terha-
dap pemerintah dalam mengelola pendidikan bisa menu-
run.
Langkah yang bisa dilakukan adalah melalui asosiasi 
dosen atau forum akademik, mereka bisa mengadvokasi 
hak-haknya dengan cara yang lebih terorganisir. Jika ada 
dasar hukum yang jelas untuk pembayaran tukin, jalur 
hukum bisa ditempuh agar pemerintah bertanggung jawab.
Mogok mengajar adalah langkah ekstrem, tetapi se-
belum sampai ke tahap itu, dialog dan negosiasi dengan 
kementerian terkait perlu dioptimalkan.
Ketidakjelasan pembayaran tukin selama lima tahun 
adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan. 
Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya terhadap 
pendidikan tinggi dengan mengalokasikan anggaran se-
cara tepat. Jika dibiarkan, ini tidak hanya berdampak pada 
kesejahteraan dosen, tetapi juga pada kualitas pendidikan 
nasional.
Dosen ASN yang ingin menggelar demo di Istana Ne-
gara untuk menuntut tunjangan kinerja (tukin) sebaiknya 
mempertimbangkan aspek hukum, birokrasi, dan strategi 
perjuangan agar aspirasinya efektif dan tidak berisiko 
menghadapi sanksi administratif.
Minggu (2/2) sekitar pukul 23.00 WIT.
"Iya benar, speedboat Basarnas meledak, 3 
meninggal, satu hilang, ujarnya saat dikonfir-
masi, Senin (3/2).
Speedboat atau kapal cepat dengan nama 
RIB 04 milik Basarnas Ternate itu mengangkut 
sekitar 11 orang.
Rencana mereka akan mengevakuasi nelayan 
yang mengalami mati mesin di Perairan Gita, 
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. 
Di tengah perjalanan, sekitar pukul 23.00 WIT, 
speedboat tiba-tiba meledak.
Tiga orang dilaporkan meninggal dunia 
dalam peristiwa itu. Mereka masin-masing 
anggota Ditpolairud Polda Malut Bharatu Mardi 
Hadji, anggota Basarnas Fadli M Malagapi dan 
M Riski Esa.
Sedangkan satu korban masih dilaporkan 
hilang. Dia adalah Sahril Helmi Jurnalis Metro 
Tv. Hingga saat ini, Jurnalis Metrotv Sahril 
Helmi masih dalam pencarian.
Adapun korban yang selamat berjumlah 
tujuh orang masing-masing Kasi Ops Basarnas 
M Syahran Laturua, Ryan Azur Ali (PNS SAR 
Kota Ternate), Hamja Djirun (PNS SAR Kota 
Ternate), Darmanto rauf (PNS SAR Kota Terna-
te), Maretang (PNS SAR Kota Ternate), Bripka 
Irwan Idris (anggota Dit Polairud Polda Malut), 
dan Bripda Putra Nusantara Ruslan (anggota 
Dit Polairud).
Para korban selamat ditemukan kapal cepat 
KM Cantika Lestari 10 yang bertolak dari 
pelabuhan Gita menuju Manado. Mereka lantas 
dievakuasi ke pelabuhan Gita Kota Tidore 
untuk mendapat perawatan medis di Puskesmas 
Payahe.
Sedangkan upaya pencarian terhadap Jurna-
lis Metro Tv Sahril Helmi, masih terus dilaku-
kan.(cnni/js)
hitung-hitungan target produksi dan konsumsi 
beras selama 2025. Menurut Astawa, angka-
angka menunjukkan Indonesia hampir pasti 
swasembada tahun ini.
"Kalau perkiraan produksi 2025 beras itu 
mencapai 32 juta ton, maka mestinya kita sudah 
berani menyatakan kita sudah swasembada," 
kata Astawa dalam diskusi seminar nasional 
INDEF di Jakarta, Senin (3/12).
Astawa merinci stok awal beras hasil carry 
over 2024 sebanyak 8,1 juta ton. Sementara itu, 
produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai 
32,3 juta ton.
Dengan demikian, ada sekitar 41 juta ton be-
ras di Indonesia selama 2025. Adapun konsumsi 
beras sepanjang 2025 diperkirakan 31 juta ton.
"Artinya kita jangan ragu-ragu, kita sudah 
berani menyatakan untuk 2025, satu, pasti tidak 
ada impor, pasti tidak ada impor mestinya. Yang 
kedua, pasti kita menjamin kita sudah melebihi 
hampir tiga bulan konsumsi," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Astawa juga menyam-
paikan Indonesia kemungkinan akan menyetop 
impor sejumlah bahan pangan lainnya. Beberapa 
di antaranya jagung, bawang merah, cabai-caba-
ian, minyak goreng, daging ayam ras, hingga 
telur ayam ras.
"Mungkin dua tahun ke depan atau tahun de-
pannya pasti akan merambah ke daging sapi dan 
lain sebagainya. Kita mesti yakin bisa mencapai 
swasembada," ucap Astawa.
Sebelumnya, swasembada pangan menjadi 
salah satu target prioritas Presiden Prabowo 
Subianto. Dia percaya Indonesia harus mandiri 
dalam menyediakan kebutuhan pangan karena 
kondisi ketidakpastian global.
Awalnya, Prabowo menargetkan swasembada 
pangan pada 2028. Namun, dia mengatakan 
swasembada kemungkinan akan terjadi tahun ini.
"Saya berterima kasih kepada para menteri. 
Tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi, 
tidak akan impor jagung lagi. Target swasem-
bada yang sebelumnya ditetapkan dalam empat 
tahun, insya Allah bisa tercapai akhir 2025 atau 
awal 2026, tiga tahun lebih cepat dari sasaran 
semula," ucap Prabowo.(cnni/js)
"Dan saya melapor kepada Pak Presiden. Dan 
saya menyampaikan, beliau memilih tanggal 20 
[Februari], hari Kamis," kata Tito dalam rapat kerja 
di Komisi II DPR, Senin (3/2).
Tito memastikan pelantikan akan digelar di Ibu 
Kota Negara yang saat ini masih berkedudukan di 
Jakarta. Namun, masalah tempat, kata dia, masih 
akan dibahas lebih lanjut.
Menurut Tito, pelantikan kepala daerah itu akan 
melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak ber-
sengketa di MK, ditambah kepala daerah yang sudah 
diputuskan lewat sidang dismissal yang dipercepat 
pada 4-5 Februari.
"Jadi dengan demikian, kami menegaskan bahwa 
pelantikan sesuai UU, itu adalah di Ibu Kota Negara, 
berarti di Jakarta. Dan dilaksanakan serempak oleh 
Bapak Presiden, untuk para gubernur, bupati, wali 
kota yang non sengketa 296, ditambah dengan dis-
missal, kita tidak tahu berapa jumlahnya," ujar Tito.
"Nah, ini kira-kira rencana. Sekali lagi pelanti-
kan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari 
di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Namun masalah 
tempatnya, karena jumlahnya banyak, ditam-
bah lagi undangan, pendamping, dan juga ada 
undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup 
besar, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," 
imbuhnya.(cnni/js)
banjir bandang yang terjadi di Kecamatan 
Wera dan kecamatan Ambalawi, Kabupaten 
Bima, Nusa Tenggara Barat, Minggu (2/2).
Hingga saat ini, tim gabungan masih melaku-
kan upaya pencarian terhadap korban hilang. 
Kondisi teranyar pada Senin (3/2), banjir dilapor-
kan sudah surut.
"Fokus tim gabungan saat ini pada pencar-
ian dan penyelamatan korban. Hingga siang, tim 
SAR gabungan masih melakukan penyisiran di 
pesisir pantai untuk pencarian korban hilang," 
kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komuni-
kasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam 
keterangannya.
Abdul menyebut banjir bandang dipicu hujan 
dengan intensitas tinggi di hulu pegunungan 
Pulau Sangeang yang membawa material kayu 
dan batu hingga menghantam rumah warga yang 
berada di lereng pegunungan.
Berdasarkan hasil kaji cepat sementara Tim 
Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima men-
catat tujuh rumah panggung milik warga hanyut 
tersapu banjir.
Selain itu, bencana juga menyebabkan tiga 
jembatan putus (Jembatan Tololai Desa Mawu, 
Jembatan Ujung Kalate Desa Nipa dan Jembatan 
Talapiti Desa Talapiti), satu ruas jalan hampir pu-
tus di Desa Nanga Wera, 40 hektar areal pertani-
an terdampak, tanaman padi milik warga terbawa 
banjir dan areal persawahan dipenuhi sedimen.
Sehari sebelum bencana banjir bandang, 
peristiwa angin kencang juga dilaporkan terjadi 
di Desa Pandai di Kecamatan Woha dan Desa 
Mandala di Kecamatan Wera.
Abdul menyebut kejadian angin kencang itu 
berdampak pada 5 KK atau 15 jiwa di dua desa 
tersebut.
"Di desa Mandala, dua unit rumah dilaporkan 
rusak berat akibat tiupan angin. Sementara di 
Desa Pandai, satu rumah rusak berat, satu rumah 
rusak sedang, dan satu rumah rusak berat," tutur 
dia.
Bupati Bima sebelumnya telah mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor: 188.45/56/07.4 Tahun 
2025 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua 
Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidro-
meteorologi di Wilayah Kabupaten Bima Tahun 
2025.
Perpanjangan kedua status tanggap darurat 
berlaku hingga tanggal 3 Februari 2025.(cnni/js)
lebih Rp1 triliun dari pagu 2025 sebesar 
Rp2,3 triliun.
"Iya, (berkurang jadi Rp1,3 triliun), kurang 
malah," kata Fadli ditemui di Museum Muham-
madiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, 
DIY, Senin (3/2).
Artinya, ada pengurangan anggaran sebesar 
sekitar 56 persen lebih dari pagu semula Ke-
menterian Kebudayaan.
Penghematan ini sendiri merupakan tindak 
lanjut Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghematan dilakukan dengan memangkas 
anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari 
kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, 
percetakan hingga infrastruktur.
Fadli menuturkan, efisiensi anggaran kemen-
teriannya belum final. Masih ada pemilahan-
pemilahan untuk anggaran yang memang 
benar-benar tidak bisa dicoret atau ditekan 
nominalnya.
"Kita harus mencari mana yang memang 
sifatnya wajib, yang memang bagian dari 
dukungan manajemen dan lain-lain, dan teru-
tama kita ingin kegiatan-kegiatan program itu 
bisa kita selenggarakan dengan efisien. Low 
budget tapi high impact," paparnya.
Prinsipnya, politisi Partai Gerindra itu tak 
masalah dan mendukung diet ketat anggaran 
ini. "Kita akan menyesuaikan, dan tentu ini juga 
menjadi tantangan bagi kita," sambungnya.
Tantangan yang ia maksud adalah melakukan 
inovasi dalam mengembangkan kemitraan ber-
sama dengan pihak swasta, individu filantropis 
beserta komunitas kebudayaan.
"Karena kebudayaan ini kan harus kerja 
besar dari semua orang, bukan hanya kegiatan 
kementerian, tapi bagaimana menggerakkan 
ekosistem," katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya 
memerintahkan penghematan anggaran hingga 
Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Berdasarkan data yang dikumpulkan CNNIn-
donesia.com, Senin (3/2), terdapat beberapa K/L 
yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, 
salah satunya adalah Otoritas IKN dan Kemen-
terian Pekerjaan Umum yang memang paling 
banyak membangun infrastruktur.(cnni/js)
penunjukan Mayor Jenderal Eyal Zamir sebagai 
Kepala Staf IDF (Pasukan Pertahanan Israel) berikutnya," 
demikian pernyataan Kantor PM Israel, seperti dikutip 
Anadolu Agency.
Zamir saat ini menjabat sebagai direktur jenderal di 
Kementerian Pertahanan. Ia akan memulai jabatan baru-
nya setelah pengunduran diri Halevi berlaku efektif mulai 
6 Maret.
Halevi mengajukan surat pengunduran diri pada 21 
Januari karena mengaku gagal mencapai tujuan perang 
di Jalur Gaza. Ia juga mengaku bertanggung jawab atas 
ketidakmampuan Israel mencegah serangan oleh milisi 
Hamas pada 7 Oktober 2023.
"Tanggung jawab saya atas kegagalan ini menghan-
tui saya hari demi hari, jam demi jam, dan akan tetap 
bersama saya selama sisa hidup saya," kata Halevi dalam 
pidato yang disiarkan televisi.
Zamir pernah menduduki posisi sebagai wakil kepala 
staf militer dari 2018 sampai 2021. Dia juga pernah 
mengepalai komando selatan, sebuah komando regional 
yang bertanggung jawab atas operasi militer dan perta-
hanan salah satunya di perbatasan Gaza.
Pria yang telah berkecimpung di dunia militer selama 
28 tahun itu juga pernah menjadi sekretaris militer Netan-
yahu, demikian dikutip dari Reuters.
Halevi telah mengucapkan selamat kepada Zamir atas 
penunjukannya dan berkomitmen untuk melakukan serah 
terima jabatan secara profesional.(cnni/js) 
Hasan mengatakan, posisi para pengecer ini 
kemudian bisa diformalisasikan sebagai agen 
resmi jika nantinya telah mendaftar. Dengan itu, 
ia berharap jangkauan LPG 3 kg akan lebih tepat 
sasaran.
"Dan pendistribusian elpiji 3 kg bisa di-track-
ing agar tepat sasaran," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) En-
ergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot 
Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari 
pengecer gas elpiji 3 kilogram wajib mendaft-
arkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg 
Pertamina.
"Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, 
per 1 Februari," ucap Yuliot.
Kementerian ESDM mengharuskan pengecer 
beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa men-
dapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, 
dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke 
PT Pertamina.
Pengecer yang belum memiliki nomor induk 
berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Per-
izinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Online Single Submission/OSS).
Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi 
pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi 
pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.(cnni/js)
aan petani juga harus diutamakan.
"Pemerintah Indonesia sudah menetapkan harga gabah 
yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya ulangi 
Rp6.500. Saya tidak main-main. Ini masalah kebangsaan. 
Pengusaha harus untung tapi tidak bisa untung seenakn-
ya," katanya di Kementerian Pertanian, Senin (3/2).
"Dan kalau tidak mau, kita tutup saja, enggak usah 
bikin penggilingan padi. Saya ambil alih, negara akan 
ambil alih penggilingan padi. Berapa besar pun penggilin-
gan padi itu kalau main-main saya akan tindak," tegasnya.
Prabowo mengatakan baik pengusaha, petani, dan 
konsumen beras harus sama-sama diuntungkan di sistem 
pangan dalam negeri. Sistem kapitalis bebas katanya 
tidak boleh diterapkan dalam pangan Indonesia.
Ia mengatakan dengan menyerap gabah seharga 
Rp6.500, pengusaha tetap bisa dapat untung. Karena itu, 
ia mengingatkan penggilingan tidak memberikan berbagai 
alasan untuk membeli gabah di bawah HPP Rp6.500.
"Jangan korbankan petani dengan alasan kadar air lah, 
kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya 
sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak ber-
daya dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak," 
katanya.
Prabowo mengatakan, persoalan pangan merupakan 
hidup dan mati bagi sebuah negara. Karena itu, ia me-
minta semua pihak bekerja sama menjadikan Indonesia 
swasembada pangan.
"Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat 
yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya 
kasih empat tahun ternyata mungkin beberapa bulan ini 
kita telah swasembada. Tapi kita tidak gembar gembor, 
tidak kita umumkan kita swasembada, yang penting 
kenyataannya produksi cukup kemudian pengolahan juga 
baik," imbuhnya.
Sejak pertama kali dilantik, 20 Oktober 2024, Prabowo 
memang menyampaikan targetnya agar Indonesia ber-
swasembada pangan secepat-cepatnya. Tafsir 'secepat-
cepatnya' itu telah diterjemahkan sendiri oleh Prabowo 
dan kabinetnya: target swasembada dimajukan dari 2029 
menjadi 2028, lalu dipercepat lagi jadi di 2027.
Versi swasembada yang dijadikan landasan Prabowo Cs 
adalah Indonesia tak lagi mengimpor komoditas pangan. 
Menko Pangan Zulkifli Hasan beberapa kali mengatakan 
pemerintah akan berhenti impor di 2025. Ada empat ko-
moditas yang disetop pembeliannya dari luar negeri, yakni 
beras, jagung pakan ternak, gula, dan garam.(cnni/js)


Tukin Dosen Masalah Serius

Mardianto, Mardianto

Pendidik Inspiratif, Basyrah Basir (338)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Not a member yet

Isra Mikraj Sebagai Hakekat Komunikasi