Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
Analisis Bibliometrik Hubungan Media Massa dalam Sektor Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Database Scopus pada Abad 21
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara pengaruh media massa di sektor tata kelola. Penelitian ini menggunakan database Scopus selama abad ke-21 untuk mengumpulkan artikel dan konferensi makalah. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah "media massa" dan "pemerintahan". Data analisis adalah analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOS-viewer. Penelitian ini memvisualisasikan pola komunculan kata kunci. Studi ini mengungkapkan tren analisis media massa dan tata kelola yang meningkat signifikan dari tahun 2000. Aspek asli negara yang melakukan publikasi didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Berdasarkan visualisasi jaringan, media massa dan tata kelola memiliki dampak pada beberapa faktor, antara lain politik, daerah, kebijakan, manusia, dan masyarakat. Media massa, tata kelola, pendekatan kebijakan, dan pendekatan tata kelola terkait erat. Hasil ini menunjukkan bahwa "media massa" dan pemerintahan berpengaruh di banyak sektor, terutama dalam politik dan pembuatan kebijakan
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PANGKALPINANG
Full text linkPandemik Covid 19, pengangguran menciptakan gelombang pengangguran yang dahsyat di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan oleh berbagai level pemerintahan, dari level daerah hingga nasional. Pengangguran menjadi salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah, karena dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Besarnya dampak pengangguran ini, menjadi urgensi penulisan artikel ini. Pengangguran yang dipilih berjenis pengangguran terbuka dalam kurun waktu pandemic covid 19, tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran eksplanatif. Meskipun ini merupakan tugas pemerintah, namun tidak dapat menjadi actor tunggal dalam penangan persoalan pengangguran di Kota Pangkalpinang. Sehingga penulisan menggunakan konsep collaborative governance dalam penanganan pengangguran. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terbukti adanya beberapa kali even job fair yang diselenggarakan oleh OPD tenaga kerja Kota Pangkalpiang. (2) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Bentuk kerjasamanya dalam program kesempatan kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB. (3) Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Kolaborasi berhasil menghasilkan kebijakan kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor melalui layanan digital
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA DI PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengamati kepempimpinan dalam mengembangkan infrastruktur Desa Pangkalan Bulian. Melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian berupa studi lapangan yang dalam penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa dan Masyarakat dan observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait tentang Program yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam mengembangkan infrastruktur Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepempimpinan kepala Desa bisa di bilang berhasil dari segi pembangunan sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan terhadap program yang dijalankan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perkembangkan insfrastruktur yang masih ada beberapa belum berkembang seperti lampu yang menjadi suatu peran penting bagi Desa dalam menunjukkan bahwa Desa itu sudah berkembang
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TEBEDAK, NGABANG KABUPATEN LANDAK
Full text linkPemerintah Kabupaten Landak menghadapi sejumlah permasalahan serius dalam pengelolaan sampah, terutama di TPA Tebedak. Salah satunya adalah peningkatan drastis volume sampah yang tidak sejalan dengan kapasitas dan lokasi TPA, mengingat kepadatan penduduk dan persebarannya. Selain itu, terdapat keterbatasan sarana, prasarana, serta dana yang membatasi aktivitas pengelolaan sampah hanya pada tahapan pengangkutan dan penimbangan sampah. Di samping itu, proses penggunaan kembali dan daur ulang sampah juga masih belum berjalan efektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menggali lebih dalam tentang masalah ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap 15 informan, termasuk petugas lingkungan hidup, pengelola TPA, sopir truk sampah, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemulung. Hasil penelitian menyoroti tidak sesuainya praktik pengelolaan sampah dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang berlaku, karena fokus saat ini lebih pada pengangkutan dan penimbangan sampah. Meskipun ada dukungan dari Peraturan Daerah dan surat edaran dari Bupati, pengelolaan sampah masih dihadang oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya keterlibatan pemerintah desa serta pihak-pihak terkait lainnya
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA DI DESA MANERA KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran aturan. 2) Penerapan prinsip transparansi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan masih ada kendala akses informasi dan kurangnya forum reguler. 3) Penerapan prinsip partisipasi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyaraka dan absennya keterlibatan perempuan dalam SOTK Pemerintah Desa Manera. 4) penerapan prinsip supremasi hukum di Desa Manera dapat dikatakan sudah optimal, dikarenakan tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam kepemimpinan terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut. Penelitian ini dapat menjadi panduan penting bagi pemerintah Desa Manera dalam meningkatkan praktik Good Governance di masa yang akan datang. Diharapkan hal ini dapat mendukung Desa Manera untuk mengelola desanya dengan lebih akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada supremasi hukum
DINAMIKA SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (E-PKP 360 DERAJAT) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Full text linkSistem penilaian e-PKP 360 derajat merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja dan bawahan serta dilaksanakan setiap semester. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (E-PKP 360 Derajat) Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam kualitatif eksploratif dengan Teknik pemilihan informan purposive sampling dan dianalisis menggunakan alat analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah Penilaian e-PKP sendiri dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun atau dilaksanakan setiap semester yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta dan masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Adapun hambatan dalam pelaksanaan adalah permasalahan kualitas SDM yang belum merata atau kemungkinan kesalahan teknis. Keuntungan yang didapat dari penggunaan aplikasi e-PKP dalam penilaian adalah Proses penilaian fleksibel, mudah, dan aman Penarikan data TPP lebih mudah, Objektivitas yang lebih baik daripada penilaian SKP. Sedangkan kerugian dari penerapan sistem tersebut adalah pemotongan TPP bagi pegawai
Strategi Pengembangan Pariwisata Di Pantai Ngurbloat, Kabupaten Maluku Tenggara
Full text linkPenelitian ini membahas tentang Strategi Pengembangan Pariwisata di Pantai Ngurbloat, Desa Ngilngof, Kecamatan Menyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian bertujuan mengidentifikasi factor internal dan eksternal yang mendukung pengembangan obyek wisata pantai Ngurbloat, hasil identifikasi menjadi materi penysunanan strategi pengembangan Pariwisata di Pantai tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Informance ditentukan dengan Teknik propursive sampling, data dikumpulan dengan Teknik observasi, interview, dan studi dokumentasi, selanjutkan dianalisis dengan alat SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan obyek wisata pantai Ngurbloat Desa Ngilngof, Kecamatan Menyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara ditemukan peluang dan kekuatan memiliki nilai positif yang tinggi dibanding dengan kelemahan dan ancaman. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengambangan obyek wisata pantai Ngurbloat Desa Ngilngof memiliki prospek yang cukup baik karena didukung oleh faktor tarnsportasi, pariwisata, kesadaran dari potensi SDM. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk meningkatkan jalinan kerjasama antar stakeholders guna membangun jaringan kerja sama yang mampu mengembangkan tempat wisata dan meningkatkan pendapatan asli desa
MODEL KEPEMIMPINAN KONTIGENSI FIEDLER DALAM PENERAPAN E-GOVERMENT
Full text linkPemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas. Sehingga instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona.Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalu nilai-nilai demokrasi. Kedua, yaitu model kepemimpinan Degree Of Task Structure ditemukan hasil penelitian bahwa 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya model kepemimpinan berdasarkan garis komando masih relevan di birokrasi pemerintahan. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan TUPOKSI. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20%sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin
PERAN LAZISMU BANTUL KOTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA LANSIA TAHUN 2023
Full text linkLansia ialah individu berusia 60 tahun ke atas. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka lewat tetapkan hak atas jaminan sosial melalui Pasal 5 UU No. 13 Tahun 1998. Salah satu hak itu ialah pelayanan kesehatan. studi ini bertujuan mengetahui peran LAZISMU Bantul Kota guna memberi pelayanan Kesehatan pada Lansia dan menganalisis faktor penghambat maupun pendukung LAZISMU dalam pelaksanaan program Kesehatan itu. Metode yang dipakai ialah deskriptif kualitatif penelitian yang menggambarkan suatu hasil dimana penelitian itu berisikan tentang deskripsi, penjelasan, serta validasi terhadap fenomena yang tengah diteliti. dengan teknik penghimpunan data yakni observasi, wawancara,dan dokumentasi. Studi ini memakai teori peran dari Sutarto yang dikutip dalam Rika Elsia Gaurifa (2022) yakni konsepsi peran, harapan peran, pelaksanaan peran, berdasarkan dari hasil studi ini memperlihatkan pelayanan Kesehatan yang diberi LAZISMU Bantul Kota untuk masyarakat umum sudah baik, tetapi tidak untuk pelayanan kesehatan pada lansia karena kurang nya SDM LAZISMU Bantul Kota yang menjadi hambatan untuk berjalan nya program itu Namun program kesehatan itu juga memiliki pendukung yaitu tingkat keberhasilan LAZISMU dapat diukur dari jumlah dana zakat, infaq dan sedekah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENETAPAN BATAS DESA PELAJARAN KABUPATEN LAHAT
Full text linkThis study explores the implementation of Collaborative Governance to accelerate the establishment of village boundaries in Pelajaran Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra. This approach involves synergy between local government, village communities, and other relevant parties. Active participation of the village community, who have local knowledge and direct interests, is crucial in this process, ensuring that decisions reflect their needs and aspirations, and garnering strong legitimacy and support. Coordination among government institutions, including city, district, and regional governments, is a key element in the success of this governance, helping to overcome bureaucratic challenges and technical constraints to expedite decision-making. Transparency and accountability at every stage of the village boundary establishment process enhance public trust and prevent fraud and abuse of power. Peaceful conflict resolution through dialogue and negotiation is a key advantage of this governance, addressing potential conflicts among residents or between villages with fair and acceptable solutions for all parties. The research findings indicate that good collaboration among stakeholders can lead to effective, fair, and widely accepted decisions