Jurnal Universitas Katolik Darma Cendika
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Saat PSBB Di Tengah Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19
Get PDFAtas dasar Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk meminimalisir/memutus rantai penularan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia. Selain berdampak positif, kebijakan ini juga berdampak negatif karena menyasar bidang perekonomian. Permasalahan perekonomian dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari menengah kebawah hingga menengah keatas. PSBB yang terdiri atas peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, menghasilkan efek domino. Efek ini berwujud pada perusahan yang meliburkan sebagian karyawannya atau ditutup sementara. Akibatnya perushaan pailit dan harus memutus hubunga kerja dengan para pegawainya. Guna menangani permasalah tersebut, Pemerintah mensubsidi anggaran sebesar Rp. 110 Triliun untuk membantu kelangsungan hidup para masyarakat Indonesia (termasuk para pegawai tersebut). Adapun, itu berwujud Program Keluarga Harapan, Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai)
Sudut Pandang Kehidupan Layak John Finnis Pada Penerapan Pareto Optimal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Get PDFWorld Economic Forum mencatat bahwa pada tahun 2020 permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akan meningkat sebesar 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) persen. Permasalahan kerusakan lingkungan yang meningkat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah hingga perbuatan nakal masyarakat Indonesia. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas bahayanya kerusakan lingkungan. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian dibahas dengan sudut pandang kelayakan hidup menurut John Finnis dengan mengkaitkan penerapan ‘pareto optimal’ dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ini merupakan penelitian yuridis normative, yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan teoritis berupa prinsip ‘pareto optimal’ dan analisis ekonomi dalam hukum serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasilnya yakni Pertama, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak menerapkan proses win to win kepada seluruh pihak yang bersangkutan pada suatu proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kedua, penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara jelas melalui peraturan perundang-undangan bahwa hukum administrasi menjadi elemen penting dan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia
Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Get PDFPatriarki dan kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena berdasarkan data dari Komnas perlindungan perempuan mencatat terjadi peningkatan yang cenderung signifikan dari kasus KDRT setiap tahunnya yaitu sekitar 5-10%. Kultur patriarki di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Kultur ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender (gender inequality) memanifestasikan berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun negara sadar dan mengupayakan kesetaraan gender dalam masyarakat yang patriarkis melaui aturan hukum, masih saja tidak mengurangi kasus KDRT, melainkan kasus KDRT meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kurangnya efektifitas dari undang undang tersebut dan kuatnya akar patriarki dalam masyarakat Guna menjawab pemasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang hasilnya menyimpulkan bahwa budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyabab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan posisi superior laki-laki dalam budaya patriarki dalam masyarakat yang menyebabkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap sebagai posisi subordinat laki-laki dalam masyarakat
Penerapan Social Network Analysis Dalam Menganalisis Kerjasama Tokopedia Dengan Boyband Korea BTS
Get PDFTokopedia is an Indonesian technology company with a mission to achieve digitaleconomic equity. Since its founding in 2009, Tokopedia has transformed into aninfluential unicorn not only in Indonesia but also in Southeast Asia. On October 7,2019, Tokopedia announced a South Korean music group, BTS, to become the new brand ambassador for Tokopedia. BTS is a global mega star group from South Korea which is shaded by Big Hit Entertainment. Consisting of seven members including RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook, BTS was founded in 2013 and has had worldwide success. The extraordinary growth and achievements achieved by BTS have managed to break records in recent years so that BTS is designated as the persona of the Tokopedia brand. Through this collaboration, the public and BTS fans are expected to be closer to their inspirational figure. The various types of marketing currently carried out by Tokopedia in collaboration and collaboration with BTS have had a lot of impact on Tokopedia's sales. One of the marketing efforts that has been done by Tokopedia is using Twitter. Twitter is one of the social media used to attract consumers to buy products sold on Tokopedia. Using Social Network Analysis (SNA) provides a statistical tool for examining relational data not only on the characteristic attributes of individual actors, and focuses on explaining the patterns of relationships between actors, and analyzing the structure of these patterns. Social etwork representation is expressed in graph form because graph is the most fundamental type of social network representation. Social Network Analysis (SNA) argues that the relationship between nodes is important. The focus of Social Network Analysis (SNA) is on knowing the actors/nodes involved and how relationships occur. This study uses Social Network Analysis (SNA) to produce a structure of relationship data patterns between the collaboration between Tokopedia and Korean Boyband BTS which can help Tokopedia to review the collaboration that has been done. Tokopedia can take action in collaborating with BTS, to continuing or stopping or replacing with newbrand ambassadors
Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial
Get PDFPenulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dengan berdasarkan pada norma yang bersumber dari asas-asas dan kebiasaan di masyarakat. Keberlakuan tersebut juga diikuti dengan keberadaan teori yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai teori kaidah hukum berjenjang, bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi dan berlapis akan diikuti oleh norma hukum dibawahnya secara berjenjang, yang mana norma hukum tertinggi disebut sebagai grundnorm. Hal tersebut menjadi dasar sebagai salah satu hasil dari social of contract atau kehendak sosial. Hal tesebut sangatlah fundamental, mengingat selayaknya tubuh, negara bisa saja menjadi rusak apabila salah memahami apa yang menjadi penyakit, apa yang menjadi obat, dan apa yang menjadi racun bagi negara dan seluruh komponen yang ada di dalamnya itu sendiri. Maka dengan adanya pro dan kontra mengenai revisi KUHP di Indonesia menjadikan kekhawatiran terhadap masa depan hukum nasional mengenai sejauh mana batasan substansi khususnya dalam hukum pidana Indonesia dalam mengatur suatu perbuatan yang dapat dikatakan salah dan secara melawan hukum sesuai dengan asas legalitas (Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali) yang diungkapkan oleh Anselm Von Feuerbach dan dituangkan dalam Pasal 1 KUHP, yang mana asas tersebut memberikan suatu jaminan kepada seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Serta bagaimana batasan terhadap mala in se di Indonesia yang dimaknai sebagai dinyatakan sebagai tindakan yang salah karena secara natural ia bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana
Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar di Kota Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Get PDFPengimplementasian dan efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melakukan tindakan perlindungan, perawatan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan hak secara konstitusional terhadap anak terlantar. Wewenang dan upaya Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA dapat memberikan atau memenuhi hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar yang memang tidak tau asal-usulnya atau bahkan sudah tidak memiliki berkas-berkas identitas lainnya. Hak konstitusional akta kelahiran merupakan hak dasar dalam penentuan identitas pengakuan status kewarganegaraan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan dalam pengakuan orang terlantar melalui penetapan pengadilan, agar dari penetapan pengadilan itulah Negara memberikan jaminan hidup yang layak bagi anak terlantar kususnya di Kota Surabaya. Dasar hukum yang digunakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya terkait pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan apa saja kendala dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran di Kota Surabaya bagi anak terlantar. Hasil dari penelitian ini yaitu meberikan pandangan terkait peraturan pada pasal yang perlu diperhatikan atau ditinjau kembali dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar serta memberikan perhatian dan tindakan ekstra yaitu melakukan sosialisasi pada tata cara atau proses pengajuan, pengurusan, dan pendaftaran akta kelahiran secara online dari pihak pemerintah kota terhadap LKSA di Kota Surabaya
Pandangan Hukum Progresif Terhadap Penerapan Metode Omnibus Law Di Indonesia
Get PDFIndonesia adalah negara hukum yang secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berdasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dinilai banyak pengaruh ajaran legal positivism, hukum dinilai kaku dan menyebabkan banyaknya regulasi yang dimiliki Indonesia. Banyaknya regulasi tersebut dianggap cukup memprihatinkan, dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas regulasi di Indonesia. Sehingga, Pemerintah kemudian mencoba metode baru, yaitu metode omnibus law dalam melakukan penyederhanaan regulasi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memangkas obesitas regulasi melalui metode omnibus law dianggap cacat formil karena tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pandangan hukum progresif terhadap omnibus law perlu kemudian untuk melihat aspek substansial yang nyata dan hidup dalam masyarakat dan pertimbangan perspektif sosial perlu untuk disesuaikan dan Pemerintah perlu untuk tetap menggali aspek yang nyata dalam masyarakat
Petisi Daring Berbasis Demokrasi Deliberatif Dalam Menanggapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
Get PDFIndonesia adalah negara demokrasi yang memiliki arti bahwa terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara dengan mengacu pada asas keterbukaan. Demokrasi juga diidetikkan dengan partisipasi masyarakat bahwa masyarakat dapat melakukan pengawaan dan meyampaikan hak-haknya dalam pembuatan undang-undang, karena partisipasi tersebut akan mempengaruhi karakteristik produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Dalam penulisan paper ini akan menjawab suatu rumusan mengenai pola partisipasi masyarakat dalam deliberasi RUU melalui petisi daring dan kekuatan petisi daring sebagai wadah partisipasi publik dalam menanggapi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penulis menggunaakan jenis penlitian yuridis normatif yang pada kesimpulannya disebutkan bahwa bentuk dari terjadinya demokrasi deliberatif yaitu adanya petisi daring mengenai RUU PKS yang dibuat pada web atau situs change.org, yang menciptakan kelompok pro dan kontra mengenai RUU PKS. Petisi daring juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dengan tujuan atau maksud yang disampaikan masyarakat agar hak-hak mereka di dengarkan oleh pemerintah
Pentingnya Perhitungan Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Jual Produk Aneka Kripik
Get PDFThe micro business is a marginal business type characterized by the use ofrelatively simple technology, a relatively small nominal level of capital, low accessto credit, and oriented towards local market needs. General problem faced inmanaging this business is the calculation of product costs, which are usually onlycalculated simply based on the purchase price of raw materials, while directproduction costs, because what is important is the smooth sale of these products. This study aims to assist micro-entrepreneurs in determining product costs, making it easier for business actors to determine the selling price of their products. This study uses a qualitative method
Faktor-Faktor Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia
Get PDFIn the current era of the economic crisis caused by the Covid-19 virus pandemic, the performance of tax revenues worldwide is declining. Indonesia's tax revenues in 2020 experienced a significant decline, including Value Added Tax receipts which decreased by 14.89% compared to 2019. This study shows that in the current situation there are factors that support and hinder the increase in Value Added Tax revenues. Factors that support the increase in Value Added Tax revenue include: an increase in the fiscal deficit, a decrease in imports, a longstanding Value Added Tax, and the efficiency of tax administration by the government. Meanwhile, the factors that hindered the increase in Value Added Tax revenue were: negative Gross Domestic Product growth, decreased service consumption, decreased C-Value Added Tax efficiency. To increase the value added tax revenue, it is better not to increase the Value Added Tax rate, because most countries in ASEAN use a tariff of 10% or less, except in the Philippines where the rate is 12%. If the rate of Value Added Tax is still increased, the maximum is not more than 12%, and it is temporary in nature for now and will be returned to the original rate or lower after the economic crisis era has passed. Expansion of the object of Value Added Tax can be done, among others, by reducing goods and services that are exempt from the imposition of Value Added Tax, which are facilities freed, are not collected, and are borne by the government. If there is an expansion of the object of the imposition of Value Added Tax, then it should be done very selectively and not to be counterproductive by still giving exceptions to basic necessities that are needed by the community and services that have social objectives or based on international rules are exempt from being imposed. It is also hoped that the reduction in the number of exempt goods and services will not interfere with the economic activities of the community, let alone cause unrest in the community.