UKinstitute (Journals)
Not a member yet
873 research outputs found
Sort by
Empowering Local Communities: Promoting Financial Management in Village-Owned Enterprises (BUM Desa) for Sustainable Tourism Development
Local communities have increasingly become players that have significant roles in the tourism sector, utilizing their unique cultural and natural resources to attract visitors and stimulate local economic growth. Village-Owned Enterprises (BUM Desa) play a crucial role in driving sustainable tourism development by allowing local communities to actively participate in managing and benefiting from tourism activities. However, effective financial management within these enterprises remains a critical aspect that requires attention and improvement. This journal manuscript presents the outcomes of a community service activity conducted to address the financial management challenges faced by Village-Owned Enterprises in the tourism sector. The community service activities involved a series of workshop sessions aimed at providing practical guidance and insights to BUM Desa representatives. These sessions were supplemented by the publication of a book titled "Financial Management of Village-Owned Enterprises in the Sector of Tourism" and an article in the mass media platform Kumparan about the workshop activities. Through these efforts, local communities were equipped with the necessary tools and knowledge to make informed financial decisions, optimize revenue generation, and mitigate financial risks. By improving financial literacy, we can unlock the full potential of local tourism, leading to sustainable economic growth, social empowerment, and enhanced community well-being
Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice
Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan khususnya istri sebagai korban kekerasan dari suaminya, dimana perlindungan itu sendiri merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, hak tersebut sangat jelas tertera pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Penerapan restorative justice yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, sebagaimana awalnya bahwa restorative justice tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan tersebut untuk menerapkan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi inisiator dalam penerapan restorative justice. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restorative telah memenuhi Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum. Jaksa dapat berperan menghentikan penuntutan berdasarkan opurtunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunkan pendekatan restorative justice. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dimana jaksa menghentikan tuntutannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berlandaskan pada: bahwa ancaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun, pelakunya bukan resedivis, adanya persetujuan atau keinginan sikorban untuk berdamai, adanya itikad baik dari tersangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang disepakati antara korban dan tersangka dalam perdamaian, tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, dengan kata lain yaitu harus atas kesepakatan antara si korban dan tersangka serta pihak lainnya
Pertanggunjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja
Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyedia jasa kontruksi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, pertangungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertangungjawaban pidana vicarious liability yang menentukan bahwa setiap orang bertangungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lan yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang kontruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertangungjawab dalam pengawasan K3
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc
The authority of regency-city Bawaslu is contained in Election Supervisory Body Regulation Number 4 of 201 concerning Mechanisms for Handling Violations of the Ad Hoc Election Supervisory Committee's Code of Ethics, whereby regency-municipality Bawaslu becomes a judge in the ethical judicial process whose professional integrity must be demonstrated so that the ethical court previously conducted by DKPP is maintained as an effort to uphold democracy from deviant administrative practices
Etika Tijarah Islami Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
Etika Tijarah Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Etika Tijarah islam terdiri dari seperangkat nilai, aturan-aturan maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam berbisnis sehingga aktivitas bisnis yang di lakukan tidak menyimpang dari ajaran islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bisnis islami pada pedagang sembako di pasar Tradisional Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentas. Penentuan informan dalam penelitian ini mengguanakan purposive sampling. Adapun metode yang keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi.Beradasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pedagang di PasarTradisional Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah telah menerapkan etika bisnis islam dalam setiap proses transaksi jual beli yang meliputi Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah
Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR)
Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan dukungan hukum (legal support) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut seiring perkembangan teknologi kemudian menghadirkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berupa Online Dispute Resolution. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan sosiologis Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan masa depan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Online Dispute Resolution. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Beberapa regulasi di Indonesia masih belum dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah melalui mekanisme Online Dispute Resolution. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat, khususnya nasabah. Terlebih Online Dispute Resolution memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tidak perlu adanya proses penyelesaian sengketa secara tatap muka dan dapat dilakukan secara fleksibel
Inovasi Produk dan Pendampingan Ijin Produk pada Kelompok Masyarakat Guna Meningkatkan Perekonomian
The Covid-19 pandemic has caused small businesses throughout Indonesia to experience an economic decline. People are psychologically afraid of contracting the virus, so they limit going out of the house. Indirectly causing a decrease in income because people limit spending and consumption patterns. This community service aims to help community small businesses located in Banjarbaru, South Kalimantan in managing their business. The survey results stated that there was a decline in sales, especially in the food, salon, cosmetic product, stalls and other clothing sales. The obstacle faced by this business unit is the absence of product innovation that adapts to pandemic conditions. Another thing in marketing products is that many people do not know about strategies regarding promotion, branding, product advertising, product legalization and other strategies. The forms and methods that are the solution to this activity are product innovation related to herbal products and providing knowledge about the legality of products, both herbal products and food products that have been produced so that they are expected to be widely marketed. Apart from that, providing knowledge about product marketing strategies through online promotion and branding as well as providing knowledge on how to have a good managerial system. Herbal product innovation has increased during the Covid-19 pandemic because several herbs are believed to help the body's resistance to disease
Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia
Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menurut hukum positif, dan kedua untuk menganalisis akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha. Kedua, Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi
Sosialisasi Perhitungan Sistem Navigasi pada Wahana Tanpa Awak Untuk Mendukung Sistem Pertahanan Nasional di PT. AJISAKA
Penelitian dan pengabdian masyarakat tentang sistem navigasi dan pandua ini menjadi signifikan untuk menunjang kemandirian teknologi dan industri alat evakuasi kegawat daruratan bencana di perairan yang dimiliki NKRI. Oleh karena itu dirasa perlu diadakan penelitian dalam rangka meningkatkan program inovasi teknologi, khususnya perangkat lunak terkait sistem navigasi dan panduan AUV. Sistem navigasi itu sendiri merupakan koordinasi dari planning, sensing, dan pengendalian dalam melalui lintasan (path) dari posisi awal hingga ke target tanpa terjadi tabrakan atau mampu menghindari rintangan (obstacle) yang ada. Sehingga diperlukan perhitungan sistem navigasi pada wahana tanpa awak untuk mendukung sistem pertahanan nasional di PT. AJISAKA. Sehingga diperlukan perhitungan sistem navigasi pada wahana tanpa awak untuk mendukung sistem pertahanan nasional di PT. AJISAKA. Sehingga diperlukan sosialisasi tentang penggunaan software sistem navigasi dan Pnduan wahana tanpa awak di PT. AJISAKA. Dengan adanya pengenalan software sistem navigasi dan panduan untuk kapal selam tanpa awak dalam menunjang pengetahuan dari karyawan stakeholder PT. AJISAKA
Edukasi komplementer pemanfaatan jahe upaya mengatasi hiperemesis gravidarum
Hiperemesis Gravidarum merupakan Mual serta muntah berat selama masa kehamilan yang sering terjadi pada umur kehamilan trimester pertama. Mabuk saat masa kehamilan dapat terjadi sangat parah sehingga diklasifikasikan sebagai hiperemesis gravidarum. Akan tetapi, hal ini tidak sering terjadi. Gejala yang terjadi ibu merasakan mual hebat hingga merasa seperti ingin pingsan dan merasakan pusing jika saat berdiri. Hyperemesis gravidarum yang dapat menyebabkan keadaan muntah terus menerus yang berdampak pada dehidrasi yang menyebabkan perlunya bedrest atau rawat inap agar dapat memantau keadaan kesehatan ibu dan janin. Meningkatnya hormone HCG sebagai faktor pemicu utama ibu mengalami mual dan muntah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berupa penyuluhan diskusi serta tanya jawab yang berisikan materi mengenai penanganan hyperemesis gravidarum serta cara pembuatan air jahe yang aman untuk ibu hamil upaya mengatasi hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Partisipan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu seluruh ibu hamil di daerah posyandu Mawar IX Kota Batam. Masing-masing partisipan diberikan brosur yang berisikan tentang hyperemesis gravidarum serta cara penangannya melalui pemanfaatan jahe. Diharapkan setelah diberikan edukasi, partisipan dapat mengatasi permasalahan mengenai hyperemesis gravidarum secara mandiri. Evaluasi pengabdian ini yaitu meningkatnya pengetahuan ibu hamil mengenai pemanfaatan jahe dalam mengatasi hyperemesis gravidarum. Pengabdian ini merupakan salah satu stimulasi guna meningkatkan derajat kesehatan pada ibu hamil dengan memnfaatkan jahe sebagai bahan terapi komplementer yang mudah didapatkan dan di olah sebagai obat nonfarmakologis