e Journals Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf
Not a member yet
2296 research outputs found
Sort by
Framing Media terhadap Kasus Penarikan Indomie di Taiwan dan Dampaknya pada Citra PT Indofood
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing media terhadap kasus penarikan Indomie di Taiwan memengaruhi persepsi publik dan membentuk citra perusahaan PT Indofood. Rumusan masalah penelitian mencakup: bagaimana media nasional dan internasional membingkai isu penarikan Indomie, bagaimana framing tersebut berdampak pada citra perusahaan, serta bagaimana klarifikasi melalui media tradisional dan media sosial membantu memulihkan reputasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yang mengkaji artikel berita daring, pernyataan resmi, serta respons publik atas isu tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan awal lebih menonjolkan isu keamanan pangan sehingga memunculkan sentimen negatif sementara. Namun, klarifikasi dari PT Indofood dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil membentuk narasi penyeimbang yang meredam dampak reputasi. Media sosial turut berperan mempercepat penyebaran informasi klarifikasi dan memperkuat dukungan publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun terdapat pemberitaan negatif, citra Indofood tetap stabil berkat kepercayaan merek jangka panjang dan strategi komunikasi krisis yang efektif.Kata kunci: framing media, keamanan pangan, citra perusahaan, komunikasi krisis, Indofoo
Strategi Digital Public Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat Terhadap Modus Penipuan Online di Era Society 5.0
No full textPerkembangan teknologi pada era Society 5.0 meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, sekaligus memicu meningkatnya kasus penipuan online. Penelitian ini mengkaji upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam merespons penipuan digital melalui penerapan Digital Public Relations dan program literasi digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat layanan pelaporan online, menjalin kerja sama dengan kepolisian, serta mengintensifkan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan dan media sosial. Penerapan Digital Public Relations mendukung komunikasi dua arah yang efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan digital.
Kata kunci: Digital Public Relations, literasi digital, penipuan online, Society 5.0, Diskominfo Palemban
PENGARUH TATA LETAK DI HOME INDUSTRY SEPATU TERHADAP EFESIENSI KERJA DAN PRODUKTIFITAS
No full textAbstrak
Industri sepatu, baik yang besar maupun kecil, sangat penting bagi perekonomian karena permintaan sepatu terus meningkat. Dalam Hal ini, perencanaan tata letak pabrik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan di Home Industry "Bagus Sport", yang memproduksi sepatu berbahan sintetis, untuk melihat bagaimana desain tata letak yang baik dapat membantu aliran kerja, mengurangi jarak tempuh, dan menekan biaya produksi. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan studi pustaka, dengan mengamati proses produksi dan mewawancarai pemilik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak yang terencana, dengan penempatan mesin dan peralatan yang strategis, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Diagram hubungan dan diagram alir digunakan untuk menilai proses produksi dan mengurangi kesalahan. Selain itu, perhatian terhadap kenyamanan karyawan dalam desain tata letak dapat meningkatkan produktivitas. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan tata letak yang sistematis untuk mendukung kelancaran proses produksi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam persaingan industri sepatu.
Kata Kunci : Perencanaan Tata Letak, Industri Home Sepatu, Produktivitas
KEWENANGAN BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
No full textGeneral Elections (Pemilu) are a fundamental pillar of democracy that ensure public participation in determining the direction of government. The implementation of elections in Indonesia is regulated under Law Number 7 of 2017 and supervised by the KPU, Bawaslu, and DKPP. In West Bandung Regency, the implementation of the 2024 General Election was marked by a high level of vulnerability based on the Election Vulnerability Index (IKP) score, as well as an increase in violations, particularly those related to civil servant neutrality and money politics. This study was conducted to analyze the authority of the West Bandung Regency Bawaslu in handling electoral crimes, identify the inhibiting factors in law enforcement, and examine the efforts undertaken to minimize violations. The research uses an empirical juridical approach with qualitative methods through analysis of relevant legislation and field data obtained from interviews, observations, and documentation. The study’s findings indicate that Bawaslu’s authority is regulated under Law Number 7 of 2017, Bawaslu Regulation Number 7 of 2022, and Bawaslu Regulation Number 3 of 2023; however, its implementation remains limited and highly dependent on coordination with the Election Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves Bawaslu, the Police, and the Public Prosecutor’s Office. The obstacles include limited handling time, insufficient evidence and witnesses, differing interpretations of electoral crime provisions, limited human resources and infrastructure, and weak public support. Bawaslu’s efforts include strengthening internal capacity, increasing public awareness, and collaborating with educational institutions and civil society organizations.
Keywords: Bawaslu, authority, election crimes, law enforcement, 2024 General Election
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA YANG DIPIDANA PENJARA DALAM PRESPETIF HAK ANAK
No full textNarcotics abuse no longer looks at age, starting from children, adolescents, adults to the elderly, even though they are not spared from the snares of narcotics abuse. The increase in the involvement of children as narcotics couriers in narcotics crimes needs serious attention from all parties, especially law enforcement. Children who undergo legal proceedings must be treated specifically so as not to damage their future. The purpose of this research is First, to find out the legal protection of children as narcotics couriers in the perspective of the juvenile justice system, Second, to find out how Indonesian law treats child perpetrators who become drug couriers, Third, to find out the obstacles and efforts in providing legal protection for children as narcotics couriers. The research method used is a normative juridical approach, with primary, secondary and tertiary legal sources. Results of the research on obstacles and efforts to protect children as narcotics users Legal Factors There are no implementing rules regarding diversion efforts so that law enforcement officials are sometimes still hesitant in the implementation of these efforts, Second, Law Enforcement Factors, in practice there are many regions in Indonesia whose law enforcement officials have not met the special requirements to conduct an examination process for children's cases, Third Factor Facilities or Facilities, lack of support in the form of material or budget to support the means or facilities to carry out the process of examining children's cases.
Keywords : Legal Protection, Crime, Economic Exploitatio
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN SIBER MENURUT REGULASI DI INDONESIA
No full textLaw enforcement against children who are facing the law, especially in cases of cybercrimes such as child pornography, face a variety of legal and social challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the obstacles faced in its implementation. This study uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method to examine laws and regulations and judicial practices in handling cases involving children as perpetrators and victims. The purpose of this study is to find out and analyze how the application of the law to children who face the law in handling cybercrime crimes, and the obstacles faced in the law enforcement process against children who face the law in cybercrime crimes, as well as to find out the impact and potential that arises on children in dealing with developments in the digital era with the threat of cybercrime so that this research provide benefits or usefulness for other people and carrying agencies in handling children. The research was carried out at the Directorate of Cyber Crime of the Criminal Investigation Branch of the National Police with the processing and analysis of data and interviews of informants. The results of the study show that children who are in conflict with the law, hereinafter referred to as Children, store content that contains immoral content and/or child pornography on the child's google account, which ultimately has the desire to do scenes like the content that contains pornography. In the implementation and implementation of the handling of cases against Children Facing the Law (ABH) even though Law Number 11 of 2012 has regulated the diversion mechanism and restorative justice approach, its implementation still faces obstacles, including lack of understanding by law enforcement officials, limited child rehabilitation facilities, and lack of digital literacy among the community. The cases studied in this study reveal that environmental factors, lack of parental supervision, and the prevalence of internet access without adequate control are the main causes of the increase in children's involvement in cybercrime. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials, educational institutions, and families in improving the protection of children from the risk of cybercrime. In addition, policy reforms that are more adaptive to the development of digital technology need to be implemented to ensure that the juvenile criminal justice system can function effectively and provide maximum protection for children facing the law.
Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice, Cybercrime, Child Protection
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN DAN RESIKO FATALITAS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LEBAK POLDA BANTEN
No full textArticles 240 and 241 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation state that every traffic accident victim has the right to receive first aid and treatment at the nearest hospital in accordance with statutory provisions. In reality, these rights are often not optimally fulfilled for traffic accident victims, either by the government through its officials, or by drivers or transportation service providers. This study aims to identify and analyze the factors that cause traffic accidents and the procedures for handling traffic accident cases carried out by the Law Enforcement Unit of the Lebak Police Traffic Unit. This study aims to identify and analyze the role and efforts of the Lebak Police Traffic Unit to reduce the number of traffic accidents and reduce the risk of fatalities resulting from traffic accidents. This study aims to identify and analyze the level of awareness and compliance of the Lebak Regency community with traffic regulations, as well as the condition of infrastructure and other supporting factors that contribute to the number of traffic accidents within the Lebak Police jurisdiction. This method also includes techniques such as interviews, participant observation, and the collection of related documents, all of which contribute to the extraction of rich and useful information for comprehensive analysis. In this way, researchers can assess how existing theories are applied in practice and how the community responds to existing regulations or policies. Factors that influence the occurrence of traffic accidents in the Lebak Regency area are predominantly caused by human factors. Most accidents begin with violations of traffic signs. These traffic sign violations can occur due to ignorance or lack of awareness on the part of the driver. In the services of the Gakkum Unit of the Lebak Police Traffic Unit in handling traffic accident cases, members of the Lebak Police Traffic Unit still often experience difficulties in realizing legal certainty and fulfilling the sense of justice of the community simultaneously. Also, how efforts are made to reduce the occurrence of traffic accidents, namely by taking a pre-emptive, preventive, and repressive approach. Where each approach has its own advantages and disadvantages. However, the Lebak Police Department prioritizes a preemptive approach, which prioritizes early prevention through optimizing educational activities.
Keywords: Accident Reduction, Fatality Risk, Police Rol
ANALISIS BUDAYA KERJA DAN MOTIVASI GURU DI PESANTREN TAHFIZH ENTREPRENEUR THURSINA YAYASAN BAITUL MAAL PLN (YBM PLN)
No full textThis study aims to analyze the work culture and teacher motivation at the Tahfizh Entrepreneur Thursina YBM PLN Islamic Boarding School. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of the boarding school leadership, teachers, and educational staff. The results show that the dominant work culture in this boarding school includes the values of sincerity, discipline, responsibility, and collaboration. These values not only create a positive work environment but also strengthen the work spirit of teachers in carrying out their duties. Teacher motivation is influenced by intrinsic factors such as spiritual calling and religious values, as well as extrinsic factors such as a supportive work environment and attention from leaders. This study also found that there is a close relationship between work culture and teacher motivation, which has a direct impact on improving their performance and dedication in guiding students. One indicator of the successful implementation of a good work culture and motivation is the implementation of weekly tasmi' activities by students. Tasmi' is the highest level of memorisation (tahfizh) education, where students memorise the Quran without consulting a mushaf, with achievements ranging from 5, 10, to 30 juz (chapters) per week. This achievement reinforces the argument that effective Islamic boarding school management plays a crucial role in developing a work culture and teacher motivation, which significantly impacts student achievement.
Keywords: Work Culture, Teacher Motivation, Islamic Boarding School, Islamic Education, Tasmi', Educational Managemen
ANALISIS KINERJA KEUANGAN APBDes HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA PARTISIPATIF MELALUI MUSRENBANG DESA SEKANCING KECAMATAN TIANG PUMPUNG KABUPATEN MERANGIN JAMBI
No full textThis study aims to analyze the financial performance of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in supporting the implementation of participatory work programs resulting from the Musrenbang in Sekancing Village, Tiangpumpung Subdistrict, during the period 2020–2024. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, documentation, and analysis of village financial reports over the past five years. The findings reveal that village revenue experienced fluctuations, with a significant increase in 2024 reaching IDR 1,551,457,014. However, village expenditure also rose, particularly in 2022, leading to a budget deficit and negative SILPA (remaining budget balance). Expenditure patterns shifted over time: from the dominance of goods and services spending (2020–2021), to unexpected expenditure (2022), and finally to capital expenditure (2023–2024), reflecting adjustments to emergency needs and long-term infrastructure development. Spending efficiency was relatively high, as evidenced by several categories—such as capital expenditure and honoraria—achieving 100% realization against the budget. In terms of governance, the implementation of the Siskeudes application has improved transparency and accountability, though challenges remain in ensuring inclusive information access for all residents. Other obstacles include the dominance of certain actors in Musrenbang decision-making and the lack of inclusive communication forums. These findings underscore the importance of strengthening the capacity of village apparatus, enhancing community participation, and adopting adaptive budget management to achieve participatory, transparent, and sustainable village financial governance.
Keywords: APBDes, Community Participation, Musrenbang, Transparency, Village Empowermen
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SUB RAYON 6 SMK KABUPATEN TANGERANG
No full textThis study aims to determine the influence of organisational culture and competency variables on the performance of teachers in Sub Rayon 6 of SMK Tangerang Regency. The research method used in this study is a quantitative method. Meanwhile, the population in this study were school teachers in Sub Rayon 6 of Tangerang Regency, totalling 110 people. In addition, the sample size was measured using the Slovin formula with a critical value of 10% so that a research sample of 52 respondents was obtained. Data collection techniques with literature studies and questionnaires. Data analysis techniques used were data validity tests, classical assumption test reliability, multiple linear regression analysis, and t-tests (partial). The results of the study are 1) there is a partial influence of competence on teacher performance, sig. t count (2.650) < t table (2.042), and in the two-way test, the 0.05 significant value is 0.013 < 0.05. 2) There is no partial influence of organisational culture on teacher performance, sig. test. The calculated t-value (1.790) < t-table (2.042), and the two-way test with a significance value of 0.05 was 0.084 < 0.05.
Keywords: Competence, Organizational Culture, Teacher Performance, Tangerang Regency