Jurnal Universitas Pancasakti Makassar
Not a member yet
1188 research outputs found
Sort by
Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan
Full text linkABSTRACT
Pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa.
Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat
ABSTRACT
Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level.
Keywords:head village election, election conflict, candidates
 
Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta
Full text linkPenelitian ini menjawab Implementasi program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Program tersebut dikembangkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang saling terintegrasi dengan instansi rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN 3 in 1” dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi. Dengan pengurusan pelayanan yang cepat dan tidak dipungut biaya, pada tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas dan 5700 akte kelahiran yang sudah di cetak oleh Dinas Dukcapil
Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018
Full text linkPenelitian ini akan menjelaskan tentang faktor pemicu hutang pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pengawasan APBD provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagiamana faktor pemicu hutang Pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018 serta menganalis bentuk pengawasan APBD pada tahun anggaran 2018. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai data dari berbagai informasi mengenai masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang faktor pemicu hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, serta model perencanaan APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek perencanan anggaran sehingga pemerintah dapat melakukan tata kelola keuangan publik secara transparan dan terbuka. Hasil penelitian menemukan bahwa pemicu Akibat hutang pemerintah provinsi Maluku Utara dari tahun 2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan semakin besar sehingga APBD belum mampu melakukan pembiayaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan hutang kepada pihak ketiga selama tiga tahun yaitu 2016 sampai 2018 sebanyak 105 milyar. Terjadinya penyimpangan hutang itu akibat dari lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kata kunci: Hutang Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan APBD
ABSTRACT
This study explains the factors of North Maluku government debt and its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order to achieve the outlined objectives, this study was carried out for 3 (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The expected benefits of the findings are to add our knowledge and understanding of the factors of North Maluku government debt in the year 2018, as well as the budget planning model for the 2018 fiscal year. Meanwhile, practically this study produces study material from various interested parties to analyze budget planning practices so that the government can conduct public financial governance in a transparent and open way. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for three years from 2016 to 2018 as many as 105 billion. The occurrence of debt irregularities was a result of weak budget management mechanisms. This was due to the budget management which was far from the principles of transparency and accountability required by applicable laws and regulations.
Keywords: Government Debt, Budget Planning, Financial Governance, Regional Budget Planning
 
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Dalam Tanggap Darurat Di Kabupaten Bantaeng
Full text linkBrigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat dikabupaten Bantaeng sebagai salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Bantaeng bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien, namun produk kebijakan tidaklah cukup hanya dengan membuatnya semata melainkan juga perlu diimplementasikan dengan baik sehingga harapan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan sesuai dengan tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendekripsikan dan menggambarkan secara utuh informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan dari pendekatan teori implementasi van meter dan van horn menunjukkann bahwa Brigade siaga bencana bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat penanganan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh satgas khusus dan terampil yang siaga selama 24 jam penuh, Faktor kondisi alam yang ada dikabupaten Bantaeng terutama dari aspek geografi dan topografi, terkadang menjadi penyebab keterlambatan penangan kesehatan bagi masyarakat, Brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat atau penangan kesehatan pra rumah sakit.  
Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat eksploratif dalam menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjaringan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif
FORMULASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
Full text linkUndang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berdampak pada terjadinya polemik.Dilihat dari pendekatan aliran masalah, aliran politik dan aliran kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam formulasi kebijakan tax amnesty UU Nomor 11 Tahun 2016 dilihat dari aliran masalah; kebijakan tax amnesty tersebut memberikan keistimewaan kepada para pengemplang pajak dibandingkan dengan para Wajib Pajak yang taat membayar pajak. Aliran politik; Metro TV terkadang sangat tendensius mengcover permasalahan empiris dengan cara dramatis, sehingga membuat Metro TV menjadi kelompok yang dapat menggiring opini publik, serta mampu mempengaruhi kebijakan publik. Aliran kebijakan; tax amnesty saat ini mengalami kegagalan, merujuk dari Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tax amnesty 2016 dilihat dari faktor likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan basis pajak. Jendela kebijakan; Presiden dan DPR RI Komisi XI merupakan aktor Intern, Metro TV adalah aktor Ekstern yang berperan sebagai policy entrepreneur dimana aktor tersebut mendorong aliran politik lebih dominan
Pengaruh Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian ISPA Pada Anak Usia 1-12 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Tarakan Kota Makassar
Full text linkInfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan slaah satu penyebab utama kematian pada anak di bawah umur lima tahun (balita). WHO memperkirakan insidensi ISPA pada balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup atau 15-20% pertahun pada 13 juta anak di dunia. Tahun 2015 sebanyak 1,9 juta (95%) anak di selutuh dunia meningggal karena ISPA, 70% dari Afrika dan Asia tenggara. Sanitasi rumah dan lingkungan erat kaitannya dengan angka kejadian ISPA. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi yang berhubungan dengan pengaruh kondisi fisik rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-12 tahun. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh kondisi fisik rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-12 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tarakan kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross sectional study, jenis penelitian menggunakan purposive sampling dan analisis data uji statistik dengan Chi-Square. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anatara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA, terdapat pengaruh antara kelembaban rumah dengan kejadian ISPA dan tidak terdapat pengaruh antara suhu rumah dengan kejadian ISPA dan terdapat pengaruh antara merokok dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-12 tahu
Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sita Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur NTT
Full text linkStunting merupakan penggambaran dari status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Berdasarkan data pemantauan status gizi (PSG) tahun 2017 presentasi stunting yang paling meresahkan ada di Provinsi NTT, yaitu mencapai 40,3%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sita, Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan Cross sectional study, data diolah dan dianalisis dengan uji statistik chi-square. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 72 orang yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola makan tidak berpengaruh terhadap kejadian stunting dengan nilai p-value = 0,525, pendapatan keluarga tidak berpengaruh dengan kejadian stunting dengan nilai p-value = 0,257. Sedangkan Asi eksklusif berpengaruh terhadap kejadian stunting dengan nilai p-value = 0,017, BBLR berpengaruh terhadap kejadian stunting dengan nilai p-value = 0,022. Disimpulkan bahwa adanya hubungan pemberian ASI eksklusif, dan BBLR dengan kejadian stunting. Disarankan kepada ibu yang memiliki balita untuk selalu memberikan ASI eksklusif kepada balitanya