Universitas Kristen Indonesia
Universitas Kristen Indonesia: Institutional RepositoryNot a member yet
13340 research outputs found
Sort by
Penilaian Bangunan Gedung Hijau Tahap Perencanaan Teknis Studi Kasus Gedung Kantor Otoritas IKN (OIKN) di Ibu Kota Nusantara - Kalimantan Timur
Full text linkPembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian global sejak publikasi Laporan Brundtland pada tahun 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Peningkatan populasi manusia dari 3,3 miliar pada tahun 2007 menjadi 8 miliar pada tahun 2023 telah mengakibatkan penggunaan sumber daya alam, energi, dan lahan yang signifikan, serta menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang memperparah dampak lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca dan penurunan kualitas udara.
Kenaikan populasi manusia ini memicu permintaan akan ruang yang lebih besar untuk hunian dan komersial, yang mendorong pembangunan gedung-gedung tinggi dan kompleksitas perkotaan yang semakin meningkat. Bangunan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi CO2 global, konsumsi energi, dan penggunaan sumber daya alam, sehingga penerapan prinsip bangunan hijau menjadi krusial.
Di Indonesia, komitmen terhadap bangunan hijau diperkuat melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021, yang menetapkan kriteria dan proses penilaian untuk bangunan gedung hijau (BGH). Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip BGH dalam perencanaan Gedung Kantor Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian peringkat BGH pada tahap perencanaan teknis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja bangunan hijau.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gedung Kantor Otoritas IKN berhasil menerapkan prinsip bangunan hijau sesuai dengan tujuh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, dengan perolehan 138 poin dari total 165 poin yang tersedia, atau setara dengan skor 84%, yang menempatkannya dalam kategori bangunan hijau peringkat tertinggi, yaitu kategori Utama. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perencanaan gedung yang menerapkan prinsip-prinsip BGH. / Sustainable development has been a global concern since the publication of the Brundtland Report in 1987, which defined sustainable development as an effort to meet the needs of the current generation without compromising the capabilities of future generations. The increase in human population from 3.3 billion in 2007 to 8 billion in 2023 has resulted in significant use of natural resources, energy and land, as well as generating large amounts of waste that exacerbate environmental impacts, including greenhouse gas emissions and air quality degradation.
This increase in human population leads to greater demand for residential and commercial space, which drives the construction of tall buildings and increasing urban complexity. Buildings contribute significantly to global CO2 emissions, energy consumption and natural resource use, making the application of green building principles crucial.
In Indonesia, the commitment to green buildings has been strengthened through the issuance of Government Regulation No. 16 of 2021 and Minister of PUPR Regulation No. 21 of 2021, which establishes the criteria and evaluation process for green buildings (BGH). This research examines the application of BGH principles in the design of Nusantara Capital City Authority (IKN) Office Building. This research aims to evaluate the achievement of the BGH rating in the technical planning stage, and identify factors that affect the performance of green buildings.
The results showed that the IKN Authority Office Building successfully applied green building principles in accordance with the seven criteria set by government regulations, with the achievement of 138 points out of a total of 165 points available, or equivalent to a score of 84%, which places it in the highest green building category, Utama. This research is expected to improve the understanding of building design using BGH principles
Meningkatkan Pengalaman Sensori Spasial Melalui Penerapan Healing Architecture untuk Tunanetra (Buta Total) Kasus: Sekolah Luar Biasa Patriot Kota Bekasi
Full text linkBerdasarkan data statistik Kota Bekasi dari tahun 2018 sampai 2023 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan jumlah dengan ketegori tunanetra 76,67% atau sekitar 961 jiwa. Merujuk pada nilai persentase tersebut diatas keberadaan kaum difabel di Kota Bekasi tidak sejalan dengan kondisi fasilitas yang ada. Kota Bekasi dinilai belum ramah terhadap penyandang difabel, penyediaan fasilitas khusus di
banyak sektor dinilai belum maksimal, seperti infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, olahraga hingga pendidikan. Selain persoalan infrstruktur, regulasi yang dimiliki oleh Kota Bekasi belum dijalankan dengan baik. Paini selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bekasi, menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap kaum difabel di Kota Bekasi belum optimal. Mengetahui hal tersebut cukup memprihatinkan, dimana keterjangkuan akan fasilitas untuk memudahkan mobilisasi para kaum difabel belum maksimal. Untuk mewujudkan kota yang ramah bagi kamu difabel, Walikota Bekasi merealisasikan sekolah khusus difabel pertama di Kota Bekasi. Dibangun pada awal tahun 2020 disalah satu Kecamatan Bekasi Selatan, dikenal dengan Sekolah Disabilitas Terpadu SDLB/SMPLB (Disabilitas Fisik dan Sensori Netra) dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Namun pertahun 2023 berpindah pengelola sehingga berganti nama menjadi Sekolah Luar Biasa Patriot Kota Bekasi dikelola oleh Yayasan Dharma Wanita Patriot Bekasi. Sekolah tersebut merujuk bagi anak berkebutuhan khusus yaitu, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna ganda, tuna daksa, dan tuna grahita.
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) Mengetahui perbedaan healing architecture bagi kaum tunanetra, (2) Mengembangkan penerapan healing architecture untuk membentuk pengalaman spasial melalui mediasi sensori, (3) Merekomendasikan penerapan healing architecture dalam perencanaan dan perancangan arsitektur dan interior pada konteks bangunan Pendidikan difabel, (4) Tercapainya elemen-elemen healing
architecture untuk menjangkau fasilitas dan akesibilitas bagi kaum tunanetra, dan (5) Tercapainya well-adapted bagi pengguna tunanetra (buta total) dalam lingkungan sekolah. Untuk mencapai tujuan, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan orientasi mobilitas tunanetra, wawancara, uji temuan melibatkan 3 siswa-siswi, serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis untuk mendapatkan hasil temuan. Hasil menunjukkan bahwa kecenderungan dari ketiga siswa tunanetra paling sering digunakan indra perabaan, pendengaran kemudian penciuman. Tidak ada urutan
panca indra yang paling cocok untuk tunanetra karena pada dasarnya setiap orang
memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan berbagai panca indra. Adapun temuan hasil dilapangan dengan menggunakan 4 elemen pada teori healing architecture dari Bryan R Lawson cenderung 3 elemen diantaranya, comfort & control, interior
appearance dan legibility of place yang mempengaruhi dan mendukung ruang gerak serta orientasi mobilitas dalam menjangkau aksesibilitas.
Kata Kunci: Pengalaman Spasial, Sensori, Healing Architecture, Tunanetra Buta Total. / Based on statistical data from Bekasi City from 2018 to 2023, there has been an
increase and decrease in the number of people with visual impairments of 76.67%, or around 961 people. The percentage value mentioned above indicates that the existing facilities are not in line with the presence of people with difference abilities in Bekasi City. Bekasi City is considered not yet friendly to people with difference abilities, the provision of special facilities in many sectors is considered not optimal, such as infrastructure, economy, employment, sports and education. Bekasi City's regulations have not been properly implemented, alongside infrastructure issues. Paini, as the Chairperson of the Indonesian Disabled
Women's Association (HWDI) in Bekasi, said that the government's attention to people with disabilities in Bekasi City has not been optimized. Knowing this is quite concerning, where the accessibility of facilities to facilitate the mobilization of people with difference abilities is not optimal.To make Bekasi City a friendly city for those with different abilities the mayor has established the first special school for the diffable in the city. Built in early 2020 in one of the South Bekasi Districts, it is known as the Integrated Diffable School SDLB / SMPLB (Physical and Sensory Blind Diffable) under the auspices of the Bekasi City Education Office. However, in 2023, it changed management so that it changed its name to Extraordinary School Patriot Bekasi City, managed by the Dharma Wanita Patriot Bekasi Foundation. The school refers to children with special needs, namely, blind, low vision, deaf, speech impaired, multiple different abilities, different abilities in physical, and different abilities in intellectual.The objectives to be achieved in this research are as follows: (1) To find out the differences in healing architecture for the blind, (2) To develop the application of healing architecture to form spatial experiences through sensory mediation, (3) To recommend the application of healing architecture in the planning and design of architecture and interiors in the context of educational buildings For the disabled,(4) To achieve elements of healing architecture to provide facilities and accessibility
for the blind, and to ensure that the school environment is well-adapted for blind users (total blind). To achieve the objectives, the research was conducted using qualitative research methods. In collecting data, I observed the blind's mobility orientation, interviewed them, conducted finding tests with three students, and documented. The findings were obtained through the analysis of the data. According to the findings, the three blind students tend to utilize touch, hearing, and then smell the most frequently. There is no set order for how the blind use their non-visual senses, as everyone has their own unique way of adapting to different sensory senses. The findings of the results in the field using 4 elements in the healing architecture theory of Bryan R Lawson tend to be 3 elements, including comfort & control, interior appearance and legibility of place, which influence and support space and mobility orientation in reaching accessibility.
Keywords: Spatial Experience, Sensory, Healing Architecture, Totally Blind Perso
Kajian Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Paotere di Kota Makassar
Full text linkIndonesia merupakan negara kepulauan, memiliki garis Pantai yang Panjang.
Dengan bentuk wilayah kepulauan, banyak kota besar tumbuh di Pantai dan
sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir pantai adalah nelayan.
Paotere di Kota Makassar dimulai dengan hunian nelayan dan kegiatan
perdagangan yang jumlah penduduk paotere khususnya kelurahan cambaya
sudah meningkat pesat menjadi 6.368 jiwa di Kawasan seluas 5,3 ha (Makassar
dalam angka 2023) Ini berarti terdapat kepadatan penduduk 1.201 orang/ha dalam
penelitian ini hanya mengambil wilayah seluas 2.36 ha. Telah terjadi
permukiman kumuh di wilayah ini karena pertambahan penduduk yang tidak
terkontrol. Sebagai akibat dari penataan wilayah yang kurang terkontrol, maka
timbul permasalahan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penduduk dan
juga menurunkan tingkat kualitas lingkungan. Penelitian ini dijalankan dengan
memakai metode penelitian kuantitatif -kualitatif (mixed method) deskriptif
dalam penelitian studi kasus di Kawasan Paotere, Kelurahan Cambaya,
Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar . Adapun sumber data penelitian ini
diantaranya yaitu observasi, dokumentasi dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini
menunjukkan Permasalahan kondisi lingkungan yang ditemukan adalah
mengenai jaringan air bersih yang terbatas pada 667 rumah memakai jaringan air
PDAM dari total rumah 1050 rumah dalam Kawasan Paotere, atau sekitar 36%
rumah tidak memiliki jaringan air bersih. Pada perumahan di Kawasan paotere
tidak terdapat tempat pembuangan sampah sementara. Dengan adanya penelitian
diharapkan menjadi dasar untuk Lembaga pemerintahan ataupun swasta untuk
memperbaiki/menata Kembali bangunan dan lingkungan pada Kawasan paotere
kota Makassar.
Kata Kunci : Kawasan, Tata Bangunan dan Lingkungan, Paotere, Kota
Makassar. / Indonesia is an archipelagic country with a long coastline. Due to its archipelagic
nature, many major cities have developed along the coast, and most of the coastal
population consists of fishermen. Paotere in Makassar City began as a fishermen's
settlement and a trading hub. The population in Paotere, particularly in Cambaya
Village, has grown significantly, reaching 6,368 people in an area of 5.3 hectares
(Makassar in Figures 2023). This equates to a population density of 1,201 people
per hectare. This study focuses on a smaller area of 2.36 hectares. Uncontrolled
population growth has led to the emergence of slum settlements in this region.As
a result of inadequate urban planning, issues have arisen regarding the provision
of infrastructure and facilities for residents, as well as a decline in environmental
quality. This study employs a mixed-method approach, combining quantitative
and qualitative descriptive methods, as part of a case study in the Paotere area,
Cambaya Village, Ujung Tanah District, Makassar City. Data sources for this
research include observation, documentation, and literature studies. The findings
reveal environmental issues, such as limited access to clean water. Only 667
houses, out of a total of 1,050 in the Paotere area, are connected to the PDAM
water supply network, meaning approximately 36% of homes lack access to clean
water. Additionally, the residential area lacks a temporary waste disposal site.
This research is expected to serve as a foundation for government or private
institutions to improve and reorganize buildings and the environment in the
Paotere area of Makassar City.
Keywords : Area, Building and Environmental Planning, Paotere, Makassar
Cit
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh PT. Perhutani (Persero) dalam Pembelian Gedung Milik PT. Visi Investama Properti (Studi Kasus Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/Pn Jkt Sel. Jo. Putusan Nomor 266/Pdt/2023/Pt Dki Jo. Putusan Nomor 1755 K/Pdt/2024)
Full text linkPada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para
pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (good faith),
namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan
kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Wanprestasi adalah
keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian
atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. PT Visi
Investama Properti selaku pemilik Gedung Zuria Tower yang memiliki kesepakatan
untuk menjual Gedung Kepada PT Perhutani (Persero) kemudian kesepakatan
tersebut dituangkan dalam akta perjanjian. Pokok Permasalahan Perkara tersebut
yakni tentang cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan PT Perhutani (Persero)
dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban hukum sehubungan dengan
pembayaran pelunasan pembelian Gedung Zuria Tower yang belum dibayarkan
sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor
735/PDT.G/2021/PN JKT SEL. Jo. Putusan nomor 266/PDT/2023/PT DKI Jo.
Putusan nomor 1755 K/PDT/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian normative yang dilakukan sebagai Upaya untuk mendapatkan data
yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung
bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis
yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil berdasarkan
pertimbangan majelis hakim PT Perhutani (Persero) Terbukti telah lalai
(wanprestasi) kepada PT Visi Investama Properti sebagaimana diatur dalam Pasal
3 pada akta perjanjian No 88 tanggal 26 desember 2019 Bahwa Akibat Hukum
Terhadap Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan PT Perhutani (Persero) wajib
unfuk membayar sisa denda atas keterlambatan pembayaran pelunasan pembelian
Gedung Zuria Tower sebesar Rp. 8.232.300.000,- (delapan miliar dua ratus tiga
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). / Basically, an agreement will go well if the parties to the agreement are based on good faith, but if one party does not have good faith or does not carry out their obligations, a breach of contract will arise. A breach of contract is a condition where the debtor does not fulfill his/her performance obligations in the agreement or does not fulfill them as they should or as appropriate under the law. In carrying out its business activities, a Limited Liability Company cannot be separated from agreement matters, one of which is PT Visi Investama Properti, that PT Visi Investama Properti as the owner of the Zuria Tower Building has an agreement to sell the Building to PT Perhutani (Persero) then the agreement is stated in a deed of agreement. The main issue of the case is regarding the breach of promise (breach of contract) committed by PT Perhutani (Persero) in carrying out the fulfillment of legal obligations in connection with the payment of the purchase of the Zuria Tower Building which has not been paid as stated in the Decision of the South Jakarta District Court Decision Number 735/PDT.G/2021/PN JKT SEL. Jo. Decision Number 266/PDT/2023/PT DKI Jo. Decision Number 1755 K/PDT/2024. The method used in this study is normative research conducted as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as supporting secondary data legal materials. For data analysis, it is carried out using qualitative legal analysis methods. From the research results, it can be obtained results based on the consideration of the panel of judges PT Perhutani (Persero) Proven to have been negligent (breach of contract) to PT Visi Investama Properti as stipulated in Article 3 of the deed of agreement No. 88 dated December 26, 2019 That the Legal Consequences for the Parties in the Court's Decision PT Perhutani (Persero) is obliged to pay the remaining fine for late payment of the purchase of the Zuria Tower Building amounting to Rp. 8,232,300,000, - (eight billion two hundred thirty two million three hundred thousand rupiah)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Merupakan Kewajiban Kontraktor Terhadap Pekerja Konstruksi di PT. Gelora Intan Reksa
Full text linkKonstruksi sebagai salah satu bagian dari pekerjaan yang diakui oleh hukum di Indonesia
juga melalui hubungan hukum yang sama. Bahwa dalam industri konstruksi terdapat pemberi kerja
dan pekerja yang terikat di dalamnya. Hukum ketenagakerjaan akan berlaku juga di dalam industri
konstruksi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu hubungan industrial. Sehingga
timbul permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja bangunan di PT. Gelora Intan Reksa dan
peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan SMK3 dan sanksi yang diberlakukan jika ditemukan
pelanggaran mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan sebagai untuk
menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode penelitian menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.
Pemberi kerja atau kontraktor memiliki kewajiban untuk menerapkan SMK3 dalam usahanya. Hal
ini adalah mengenai sistem manajemen perusahaan yang memuat K3. Selain K3, perusahaan juga
harus menjamin kewajiban sosial tenaga kerja bagi pekerjanya. Pemerintah berperan dalam
menciptakan aturan, mengawasi, memberikan fasilitas keringanan untuk K3, dan memberikan sanksi
terhadap pelanggaran yang tercipta.
SMK3 sebagaimana telah dijelaskan, haruslah dimuat dalam sistem manajemen perusahaan,
salah satu bentuknya adalah peraturan yang mengimplementasikan SMK3. Hal ini diperlukan
sebagai wujud kepatuhan PT. Gelora Intan Reksa terhadap penerapan SMK3 pada sistem
manajemen perusahaan PT. Gelora Intan Reksa. Maka, diperlukan adanya peraturan yang
mendukung mengenai konsep keberlakuan SMK3 secara tertulis dalam mendukung kepastian
hukum atas penerapan SMK3 pada PT. Gelora Reksa Intan. Kata Kunci : SMK3, Penerapan, Kontraktor, Pekerja Konstruksi. / Construction as a part of work that is recognized by law in Indonesia is also through thesame legal relationship. That in the construction industry there are employers and workers who are tied into it. Labor law will also apply in the construction industry as an inseparable part of industrial relations. So problems arise regarding the implementation of the contractor's obligations towards construction workers regarding occupational safety and health for construction workers at PT. Gelora Intan Reksa and the government's role in ensuring SMK3 compliance and the sanctions imposed if violations regarding occupational health and safety are found.
This research uses the theory of legal certainty and protection to find answers to existing problems. The research method uses legal normative research methods with primary secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. Employers or contractors have an obligation to implement SMK3 in their business.
This is regarding the company management system which contains K3. Apart from K3, companies must also guarantee the social obligations of labor for their workers. The government plays a role in creating regulations, supervising, providing relief facilities for K3, and providing sanctions for violations that are created.
SMK3, as has been explained, must be included in the company management system, one form of which is the regulations that implement SMK3. This is necessary as a form of PT compliance. Intan Reksa's enthusiasm for the implementation of SMK3 in the PT company management system. Gelora Intan Mutual. So, it is necessary to have regulations that support the concept of implementing SMK3 in writing to support legal certainty regarding the implementation of SMK3 at PT. Gelora Mutual Diamond. Keywords : SMK3, Implementation, Contractors, Construction Worker
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN PERAWATAN WAJAH DI MEDIA DIGITAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
Full text linkAda perubahan besar dalam pemasaran produk perawatan kulit dan barang-barang lainnya secara umum karena munculnya Media digital. Para pelaku bisnis kebanyakan menggunakan media digital untuk mempromosikan dagangannya. Pernyataan berlebihan yang menyesatkan pelanggan tanpa didukung oleh data ilmiah yang kredibel hanyalah salah satu contoh bagaimana pemasaran gagal memenuhi kewajiban hukum dan etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana iklan perawatan kulit mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan, dan untuk menilai efektivitas organisasi dan lembaga pemerintah terkait dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, menganalisis sumber-sumber hukum yang bersangkutan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, iklan perawatan kulit di platform digital melanggar peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengaturan iklan kosmetik. Yang dimana pelanggaran tersebut berupa klaim hasil instan tanpa adanya Uji Lab atau bukti ilmiah. Peran Lembaga Pemerintah sangat penting dalam mengawasi, memberikan sanksi, serta melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen perlu memiliki regulasi yang kuat, mengedukasi konsmen dan pengawasan yang efektif adalah kunci dalam melindungi konsumen dari iklan Perawatan Wajah di Era Digital yang tidak memenuhi persyaratan. // The development of the digital age has brought significant changes in the marketing of products, including skin care products. Digital media is an important tool for people trying to promote their products. However, advertisements that do not meet legal and ethical requirements are common, such as exaggerated claims that mislead consumers without the support of valid scientific evidence. This research sets out to answer two questions: first, how strictly existing regulations restrict Skincare advertisements; and second, what role do relevant government organizations play in keeping an eye out for ads that don't meet the rules. The research followed normative legal procedures, which included a legal perspective and the examination of pertinent literature.
Data study reveals that digital skin care ads break many laws and regulations, including the Cosmetic Advertising Regulations of 2021 and the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Here we have the assertion of immediate outcomes supported by zero scientific data or laboratory testing. Monitoring, penalizing, and safeguarding consumers against disinformation is a crucial function for government bodies.
In order to safeguard consumers from Skincare advertisements in the digital age, this study suggests that strict regulation, effective occupational adjustment, and oversight are necessary
BIOACTIVITY OF BREADFRUIT LEAF EXTRACT (ARTOCARPUS ALTILIS)
Full text linkBreadfruit leaves (Artocarpus altilis) contain various secondary metabolites such as flavonoids, tannins,terpenoids, and alkaloids which are potential bioactive compounds for therapeutic purposes. This study is anexperimental laboratory research aimed at identifying bioactive compound groups and evaluating the antibacterialand antioxidant activities of breadfruit leaf extract. Extraction was carried out using the maceration method with96% ethanol p.a as solvent. Identification of bioactive compounds was analyzed by Gas Chromatography MassSpectrometry (GC-MS) method, antibacterial testing by the disc diffusion method, and antioxidant evaluationusing a modified Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay. The test bacteria used were Klebsiellapneumoniae and Staphylococcus aureus, gentamicin and chloramphenicol as positive controls. Ascorbic acid wasused as the positive control for the antioxidant assay. The GC-MS analysis revealed the presence of activecompounds such as Tricyclo [4.3.0.0(7,9)] nonane, trans-11-tetradecenyl acetate, ethyl tridecanoate, α-farnesolisomer, vitamin E, and β-sitosterol. The extract showed antibacterial activity against both tested bacteria, with thesmallest effective concentrations of 50 mg/mL for K. pneumoniae and 25 mg/mL for S. aureus, resulting ininhibition zones of 0.3125 mm and 1.5375 mm, respectively, although these values did not meet the sensitivitycriteria. The antioxidant activity test showed a potential antioxidant value of 9.84 mg AAE/g extract, usingascorbic acid as the standard curve
Bridging Gaps and Directing Future Innovations: Revisiting the Contribution of Biochemistry in Improving Clinical Management
Full text linkDiscussion: Advanced health professionals and their healthcare delivery nowadays rely essentially on basic biochemistry and its clinical application for understanding the pathophysiology of disease. Those doctors can make a definite diagnosis with best therapeutic option, pharmacologically and non-pharmacologically, all made available with strong basic and applied knowledge and by doing so, giving significant clinical benefits for the patient and also the best practice of clinical management. Classic daily problem encounters including operational restrictions, e.g., the sum of clinical sample delivered is way too scanty, equipment incompatibility, technique’s precision hindrances, and unsupported financial difficulties. Recent advancements in established technologies and apply it on clinical setting mass service, such as advance spectrometry and the buildout of state of the art high-throughput screening and basically point-of-care technologies such as current biosensor technology and wearable monitors which facilitate continuous health tracking are the role of Biochemistry in clinical management advancement. The application of these sophisticated biochemistry approaches is actually transforming the face of clinical service on to a more modern, reliable and accountable clinical management. Machine learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) applications enhance analytical capabilities based on wide array of clinical proven data and allowing more room for predictive insights for individualized treatment protocols. Concerns regarding achievements and its dynamic limitation, including ethical issues always pose significant challenges. It must be addressed for more responsible integration between basic science and clinical management conducted by doctors and hospitals. Interprofessional colaboration ensure fairness and responsible health service while at the same time identifying research priorities to enhance diagnostic precision and better accessibility for superior healthcare delivery, such can be seen in tropical diseases management, cancer treatment, genetic disorders and metabolic diseases
Pedagogia Humanitatis: Transformasi Paradigmatik PAK sebagai Counter-Hegemony terhadap Diskriminasi Religius dalam Masyarakat Multikultural Indonesia
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia dengan menawarkan paradigma Humanitarian Religion. Paradigma ini menekankan kasih, empati, solidaritas, serta komitmen terhadap keadilan sosial sebagai landasan praksis iman Kristen. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teologi publik, teori pendidikan kritis, filsafat keadilan, serta studi tentang pluralisme agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAK dapat memperoleh relevansi baru apabila diarahkan pada pembelajaran yang berbasis dialog lintas iman, studi kasus sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran PAK dari model dogmatis ke arah praksis humanis yang membentuk warga gereja sebagai agen perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran kerangka konseptual PAK berbasis Humanitarian Religion yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian pendidikan agama Kristen di Indonesia
PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, KOMPLEKSITAS OPERASI DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI
No full textKeandalan dan relevansi suatu informasi pada laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menjaga dua hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh agresivitas pajak, kompleksitas operasi, financial distress terhadap audit delay dengan corporate governance sebagai pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini yaitu 47 perusahaan perbankan. Menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, didapatkan 20 perusahaan perbankan selama periode lima tahun sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 sampel, serta data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis menggunakan Stata 15, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap audit delay, dan financial distress berpengaruh negatif terhadap audit delay. Corporate governance mampu memperlemah pengaruh positif agresivitas pajak dan kompleksitas operasi terhadap audit delay, serta corporate governance memperlemah pengaruh negatif financial distress terhadap audit delay.
Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Kompleksitas Operasi, Kondisi Keuangan, Keterlambatan Audit, Tata Kelola / The reliability and relevance of information in financial statements are of utmost importance. Audits of financial statements are conducted to maintain these two aspects. This study aims to examine the impact of tax aggressiveness, operational complexity, and financial distress on audit delay, with corporate governance as a moderating variable, in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2024. The population for this research consists of 47 banking companies. Using a purposive sampling method, a sample of 20 banking companies over five years period was obtained, resulting in a total sample size of 100 observations. The data used in this study is secondary data sourced from the Indonesia Stock Exchange. The research employs a quantitative approach, with Stata 15 as the analysis tool, and the data processing method utilized is panel data regression analysis. The findings of this study indicate that tax aggressiveness and operational complexity have a positive effect on audit delay, while financial distress has a negative effect on audit delay. Additionally, corporate governance is able to weaken the positive impact of tax aggressiveness and operational complexity on audit delay, as well as mitigate the negative impact of financial distress on audit delay.
Keywords: Tax Aggressiveness, Operational Complexity, Financial Distress, Audit
Delay, Corporate Governanc