Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PELAKU (PERFORMING RIGHT) ARTIS INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
No full textThis article highlights the legal protection of the performing rights in Indonesia. Despite the clarity of formulation of Law Number 19 of 2002 regarding copyright, its implementation was still far from effective. The main cause was the legal will of those related to such law implementation was still insufficient. The same applies to the perception of that performance.
Keywords: related right, copyright, performer, protection
Kajian Sosiologi Hukum Budaya Scan Aplikasi Peduli Lindungi Pada Kawasan Publik di Kota Besar
Full text linkPandemi Covid 19 telah memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Pengaruh dari Virus Sars Covid 19 kepada perilaku hukum masyarakat melalui telaah kebiasaan tertentu di Indonesia. Kasus yang dipaparkan adalah kebiasaan hukum yang timbul akibat virus Covid 19 itu, di mana masyarakat kini dipaksa untuk melakukan scan barcode di aplikasi peduli lindungi apabila ingin masuk ke kawasan publik khususnya yang berada di wilayah kota besar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini memakai metode penelitian normatif/doctrinal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perilaku sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Kata Kunci: kawasan publik; peduli lindungi; sosiologi hukum
Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)
Full text linkBahwa pada penelitian ini mengkaji dampak hukum penempatan investasi yang mengalami kegagalan pada perusahaan asuransi PT. Asabri (Persero) dengan meneliti pokok permasalahan terkait akibat penempatan investasi yang mengalami kegagalan pada PT. Asabri (Persero) dan bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab PT. Asabri (Persero) terhadap pemegang polis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif dan dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan teori kausalitas (sebab akibat) yang akan mengkaji secara teori dan analisa hukum berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis hukum mengenai akibat dan faktor terjadinya kegagalan investasi pada PT. Asabri (Persero) yaitu terdapatnya kerugian diportofolio saham milik PT. Asabri sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan saran untuk mengurangi permasalahan yang sama dimasa yang akan datang yaitu agar pemerintah/lembaga terkait lebih tegas dan bijak lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi Badan Usaha Milik Negara agar selaras dengan peraturan yang ada
Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah
Full text linkPandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu “Hati Beriman.” Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga
PEMBATALAN KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI
No full textThe terms of a contract as outlined in an agreement is in itself a law, that is binding upon the parties to the said contract. Any breach thereof can be sued based on the provisions of the commercial law whether concerning the nullification of the said contract and the repayment of any material loss suffered by the creditor. Usually, the breach of any contractual agreement by the debtor resulted in material or tangibles loss as well as intangible loss to the creditor. The longer the resolution period as required to solve such breach of contract thought the court, the more will be the loss suffered by the creditor.
Keywords: contract, breach of contract, material and immaterial loss
ANALISIS TERHADAP TANAH-TANAH HAK USAHA YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT
No full textLaw number 5 of 1960 on basic stipulations of agrarian issues has set forth provisions concerning land ownership and land cultivation in Indonesia. The law laid down the legal provisions to solve the agrarian issues post the proclamation of Indonesian independence and the establishment of the Republic of Indonesia. In practice, however, the government and the court still encountered a lot of problems relating to the possession and cultivation of land. As described herein, the Indonesian land policy as outlined in regulations has not properly applied yet, resulting in an actual loss for the land tenants.
Keywords: land policy, court ruling, improper decision
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan dan Alih Fungsi Menjadi Perkebunan
Full text linkPenyelesaian sengketa tanah kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 merupakan kajian yang berdasarkan pada landasan hukum atas penguasaan dan penggunaan tanah secara melawan hukum yang terjadi di Desa Segati, Kecamatan Langgam antara perusahaan swasta nasional melawan masyarakat adat dan masyarakat petani pendatang khusus datang untuk berkebun dan tinggal di sekitar kawasan hutan yang telah beralih fungsi. Penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan penelitian ini adalah bahwa perampasan lahan perkebunan milik masyarakat dikategorikan ke dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kehutanan dan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta illegal logging yang mengakibatkan berlakunya asas lex specialis derogate legi generalis atau peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum di areal konsesi PT. Nusa Wana Raya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tidak ada ditemukan warga masyarakat transmigrasi. Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa aspek secara legalitas yang digunakan untuk penguasaan kawasan hutan oleh pihak perusahaan multi nasional adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (sementara) PT. Nusa Wana Raya.
Kata Kunci: Agraria; Alih Fungsi Hutan; Sengketa Tanah
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual yang Terjadi di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Full text linkTerdapat berbagai sarana transportasi umum yang banyak disediakan oleh pemerintah di Indonesia, salah satunya adalah transportasi yang disediakan oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Transportasi yang disediakan oleh PT. KAI ini berupa transportasi yang berupa kereta lokomotif yang tersebar di beberapa pulau dan menghubungkan daerah-daerah yang membutuhkan jarak tempuh dengan waktu yang cukup lama termasuk di antaranya Pulau Jawa. Karena perjalanan yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seharusnya PT. KAI dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen terutama perlindungan hukum. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan hukum bagi konsumen belum sepenuhnya terpenuhi seperti beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu masih adanya pelecehan seksual yang terdapat di dalam kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya tindakan PT. KAI dalam memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur.
Kata Kunci: perlindungan hukum, KAI, pelecehan seksual
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Tender Dalam Menentukan Pemenang
Full text linkPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu tender. Namun dalam metode tender ini terdapat beberapa aturan pelaksanaan yang sering diabaikan oleh pengelola tender, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain dan dapat melanggar hukum. Penulis mengambil kasus dari Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Bna yang merupakan “Litigation is the first wave of the equity legal system” dengan dua rumusan masalah yaitu mengapa penentuan pemenang tender dalam pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II Banda Aceh menimbulkan perbuatan melawan hukum dan Bagaimana upaya untuk mencegah pelaksanaan tender agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam menentukan pemenang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koherensi atau keterkaitan yang akan senantiasa mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai langkah kajian yang dapat ditelusuri atau diikuti oleh ilmuan hukum lain. Pendekatan metode ini juga dengan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep hukum, buku-buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian perbuatan melawan hukum oleh pengelola tender dalam menentukan pemenang
Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Membuat Berita Bohong
Full text linkPekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya serta, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, dalam praktik sering kali dijumpai konflik antara pekerja/buruh dengan Perusahaan yang menimbulkan rusaknya hubungan sinergitas antara pekerja/buruh dengan pihak Perusahaan. Berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, pengusaha berhak melakukan PHK apabila perusahaan boleh memutuskan hubungan kerja dengan dalih pekerja membuat berita bohong sebagaimana diatur di dalam Pasal 156. segala upaya telah dilaksanakan, namun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari maka pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian hubungan industrial perusahaan melalukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh, serta dasar pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg