Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pengolahan Hasil Hutan Secara Tidak Sah
Full text linkAktivitas illegal logging terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong yang bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan masyarakat tersebut, hal ini juga yang dilakukan oleh korporasi PD. Penggergajian Kayu Ratu Cantik dalam membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan negara, yaitu Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa disertai izin berupa SKSHHK. Permasalahan yang penulis angkat dalam jurnal ini adalah: Pertama, bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pengolahan hasil hutan secara tidak sah? Kedua, apakah penerapan sanksi terhadap korporasi dapat memberikan perlindungan bagi kelestarian Kawasan Hutan Produksi Lalan Mendis studi putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode data primer dan sekunder, yaitu memperjelas analisis dengan data statistik. Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa. Pertama, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, hakim melihat pedoman Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta teori pemidanaan korporasi. Kedua, pemberian sanksi kepada korporasi sangat berdampak pada kelestarian hutan, namun masih banyak korporasi yang tidak taat dan melakukan pelanggaran illegal logging.
Kata Kunci: Illegal Logging; Pertanggungjawaban Korporasi; Pidana Korporasi; Sanksi Korporasi
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku
Full text linkTujuan penelitian ini untuk melihat dan mengkaji sejauh mana prinsip asas kebebasan berkontrak mempunyai fungsi menunjang atau mendukung konsumen dalam suatu perjanjian baku yang telah ada. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat normatif. Perjanjian baku pada era modern ini berkembang semakin pesat dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dalam bidang jasa, sewa menyewa, asuransi dan lain sebagainya. Akan tetapi bila dilihat dari kedua pihak perjanjian baku sangat merugikan konsumen karena hal yang termuat dalam perjanjian baku sangat condong atau berpihak dan lebih menguntungkan kepada perusahaan. Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian sebenarnya sudah ada sebagaimana diatur dalam eksistensi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bila diteliti secara sekilas sebenarnya perjanjian baku memang mempunyai fungsi yang efisien dan efektif ditunjang dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga bisa mengakomodir segala keperluan dengan cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk bagi konsumen karena asas-asas kebebasan berkontrak seperti ada pembatasan-pembatasan yang secara langsung dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur. Peran pemerintah dalam mendukung eksistensi terhadap prinsip asas kebebasan berkontrak pada saat ini sangat diperlukan sehingga keseimbangan dalam perjanjian antara kedua belah pihak mempunyai nilai yang berbasis pada keadilan bagi kepentingan bersama bisa tercapai
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT
No full textThe responsibility of the board of directors is that the company is insolvent in principle the same as responsibilities of the directors that the company was not insolvent. In principle, the board of directors is not responding personally to the deeds done for and on behalf of the company according to its authority. However, in some cases, the board of directors may also be held responsible personally in the event of bankruptcy of the company. According to article 104 paragraph (2) of law no. 40 of 2007 on limited liability company, a member of the board of directors can be held accountable when the company bankruptcy law as a result of fault or negligence in managing the company. According to article 104 paragraph (2) of the company law, that the company law makes some exceptions to the responsibilities of members of the board of directors of the company declared bankrupt in the event, namely: there is an element of fault or negligence committed to taking care of and representing the board of directors of the company. That is, the personal liability members of the board of directors will be associated with the presence or absence of errors or omissions committed by members of the board of directors in taking care of and representing the company: members of corporate responsibility of the board of directors of the residual, meaning that members of the board of directors are responsible only if the company assets are insufficient to cover losses due to bankrupt.
Keywords: the responsibility of the board of directors, company insolvent
GANTI RUGI DALAM METODE PROMOSI YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textThis article aims at providing a brief outline of issues related to violation of consumers basic rights conducted by producers of goods and services of the trading thereof. Despite the marketing principles that customer is king and the customers right to be informed, a lot of marketing violations have urged the Indonesian government to promulgate law number 8 of 1999 regarding consumers protection.
Keywords: negligence, liability principle, consumer protection
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
No full textSalah satu hal yang sangat berpengaruh dalam persaingan bisnis baik di bidang industri perdagangan maupun jasa adalah bagaimana menciptakan suatu penemuan atau metode baru yang hasilnya jika diperdagangkan akan menghasilkan keuntungan bagi yang membuatnya. Inilah yang dalam kalimat secara eksplisit biasa disebut dengan rahasia dagang (trade secret). Rahasia dagang menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam persaingan bisnis sekarang ini, Oleh karena itu, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Seorang pegawai atau pekerja dapat menimbulkan suatu pelanggaran rahasia dagang dengan cara memberikan maupun membocorkan hal yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi baik berupa informasi, data, maupun metode lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan baik yang akan digunakan sendiri atau dijual ke perusahaan dan tempat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Rahasia Dagang kepada pemilik hak atas rahasia dagang di Indonesia dan cara penyelesaian sengketa terhadap rahasia dagang yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Persaingan Bisnis; Rahasia Dagang
EKSISTENSI DAN PERANAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
No full textThis article describes the existence and role of the tax court in the Indonesian judicature system according to the constitution of 1945. The tax court has been established pursuant the law no. 14 of 2002 on tax court. As a judicature agency, the tax court is authorized to examine, decide, and settle tax disputes and its verdict is final and has permanent legal force. But it is doubtful whether it meets the criteria of an independent court because its administration is placed under the department of finance.
Keywords: tax court, judicature agency, department of finance
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
Full text linkCorporate Social Responsibility (CSR) sebagai cakupan dari tugas public relations dalam suatu perusahaan mengeluarkan dana anggaran yang tidak kecil. Lalu bagaimana peraturan yang mengatur mengenai CSR perusahaan BUMN yang seringkali penggunaannya kurang transparan dan tidak terlihat manfaatnya bagi masyarakat. Permasalahan yang muncul mengangkat apakah pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN telah diatur dalam undang-undang dan mengapa penyalahgunaan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Penelitian ini mendapatkan fakta bahwa terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN belum diatur dalam peraturan khusus yang mendefinisikan secara tegas mengenai status hukum dana yang digunakan dalam CSR BUMN, namun BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, atas dasar modal yang digunakan oleh BUMN adalah uang negara, maka apabila terjadi penyelewengan oleh pengelolaannya yang mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku penyelewengan dana tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban Pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: BUMN; CSR; Korupsi
Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja
Full text linkMenyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai unconstitutionally condition. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melalukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut
Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Full text linkPenelitian ini meneliti dan mengkaji tentang penyertaan (deelneming) yang antara lain meliputi bentuk turut serta/terlibatnya seseorang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa bentuk-bentuk dari delik penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, pembuat yang terdiri atas: pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta (madepleger) dan penganjur (uitlokker); kedua, pembantu yang terdiri atas: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan terhadap delik penyertaan pada suatu tindak pidana ialah sebagai berikut. Pertama sistem yang berasal dari Romawi dan kedua, sistem yang berasal dari parajurist Italia dalam abad pertengahan
Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Berkaitan Dengan Kelalaian Hilangnya Barang Kiriman
No full textTujuan penelitian ini memperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban perusahaan jasa pengangkutan dan pengiriman (ekspedisi) di dalam melayani pengiriman barang konsumen sebagai pengguna jasa atas barang yang cacat, rusak dan hilang, dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa terhadap barangnya, terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi). Permasalahan penelitian ini adalah pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi berkaitan dengan kelalaian hilangnya barang kiriman menyangkut hukum konsumen kerugian konsumen akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi jasa pengangkut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan data primer serta berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini sebagai pertanggungjawaban pihak jasa pengangkutan atas kelalaian pengiriman barang dan solusi kerugian terhadap konsumen atas segala kerugian yang diderita sebagai pihak pengguna jasa.
Kata Kunci: Kelalaian; Pengiriman Barang; Perlindungan Konsumen; Perusahaan Ekspedisi