e-Publikasi Ilmiah Unwahas (Universitas Wahid Hasyim)
Not a member yet
4995 research outputs found
Sort by
PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Vigna radiata L)
Penelitian ini bertujuan untuk menetukan dosis akibat pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau. Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Madako Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah. Dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan September 2020. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktor tunggal yang terdiri dari 6 taraf perlakuan yaitu : Tanpa pemberian pupuk organik cair (M0), dosis pupuk organik cair 5 ml/liter air (M1), dosis pupuk organik cair 10 ml/liter air (M2), dosis pupuk organik cair 15 ml/liter air (M3), dosis pupuk organik cair 20 ml/liter air (M4), dan dosis pupuk organik cair 25 ml/liter air (M5). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 18 petak penelitian. Jumlah populasi kacang hijau dalam satu petak sebanyak 32 tanaman dan jumlah keseluruhan tanaman sebanyak 576 populasi tanaman kacang hijau.  Jumlah sampel yang diamati untuk setiap perlakuan sebanyak 8 tanaman petak-1 sehingga terdapat 144 tanaman sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dengan dosis 25 ml/liter air, memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap tinggi tanaman kacang hijau pada umur 6 MST, yaitu rata-rata 55,33 cm dan jumlah daun pada umur 6 MST, yaitu rata-rata sebanyak 32,80 helai.  Demikian pula berat biji kering petak-1tanaman kacang hijau yaitu rata-rata 204,83 g, dan berat biji kering hektar-1 rata-rata seberat 1024,15 kg, lebih baik dibanding dengan perlakuan dosis pupuk organik cair lainnya. Kata kunci :  Tanaman kacang hijau, Pupuk organik cai
MODIFICATION OF LINDUR STARCH (Bruguiera Gymnorrhiza L.) BY OXIDATION USING SODIUM HYPOCLORITE AND FERRO SULPHATE CATALYST
Lindur fruit (Bruguiera gymnorrhiza L.) is widely available in Indonesia and has a high carbohydrate content, so it has the potential to be developed as a new source of energy and starch. So far, the use of lindur fruit is still limited to substitute rice and snacks. Therefore, it is necessary to make efforts to increase the utilization of lindur fruit by processing it into lindur starch and its derivatives (modified starch). The properties of lindur starch need to be improved in order to have wider uses in the food and non-food industries. The purpose of this study was to modify lindur starch by oxidation using NaOCl with ferrous sulfate as a catalyst. In this study, the effect of sodium hypochlorite concentration (2%, 4%, 6%, and 8%) and ferrous sulfate concentration (0%, 0.1%, 0.2%, and 0.3%) on the physicochemical characteristics of starch was studied. the resulting oxidized leachate and determined the optimal conditions. The results showed that all the variables studied affected the oxidation reaction of lindur starch. Oxidation at 4% NaOCl concentration and 0.2% ferrous sulfate concentration was able to produce the best values for carboxyl content, solubility, and swelling
WASTEWATER TREATMENT BAKERY USING ACTIVE CARBON OF WATER HYACINT AND BOILER WASTE
Bakery industry wastewater usually comes from the washing process of production equipment and generally contains organic compounds, oils, fats, and surfactants. Efforts are needed to overcome these problems so that contamination due to bakery waste can be handled. This study aims to determine the ability of water hyacinth activated carbon and boiler waste activated carbon in improving the quality of wastewater through the adsorption process so that it is expected to be in accordance with the wastewater quality standards set by the Central Java Regional Government. The variables used are activated carbon mass, time, and temperature of the adsorption process. The results showed a change in color and odor, from greenish to clear, and a reduction in fishy odor in the wastewater. A decrease in COD value and an increase in pH also occurred, with the best results being obtained using activated carbon from boiler waste at a mass weight of 20 g, a time of 90 minutes, and a temperature of 45 °C. The best results are obtained by combining activated carbon from water hyacinth and boiler waste at a mass ratio of 1:19 g, a time of 120 minutes, and a temperature of 35 °C.Keywords: Bakery Industry Wastewater, Adsorption, Activated Carbon, Color, COD, p
PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA DESENTRALISASI
Decentralization in Indonesia that took place in the late 1990s has changed the power relationship between the central and regional governments, and placed the community as the main pillar of regional governance. In the formation of regional regulations, community participation is an important element that must be considered. The aim is to analyze community participation in the formation of regional regulations related to development planning. By using a qualitative descriptive analysis method. The results of the study show that community participation in the formation of regional regulations on development planning is still low.
Keywords: community participation, development planning, decentralization
Abstrak
Desentralisasi di Indonesia yang berlangsung pada akhir tahun 1990-an telah mengubah hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentu kan Peraturan Daerah tentang perencanaan pembangunan menunjukkan angka yang masih rendah.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, desentralisas
LEGALISASI UNDANG-UNDANG INTEGRASI PENGUNGSI DI JERMAN PADA ERA ANGELA MERKEL TAHUN 2014-2019
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pendorong serta kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan library research dengan mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, websites, serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi terhadap penelitan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019 adalah untuk mencapai kepentingan nasional Jerman yang mencakup kepentingan Self Preservation, Territory Integrity, dan Economic Well Being. Ketiga kategori umum kepentingan nasional tersebut, penulis menggunakan teori kepentingan nasional milik Jack C. Plano dan Roy Olton. Kata kunci : Legalisasi Undang-undang, Pengungsi, Angela Marke
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)
ABSTRACT School Operational Assistance (BOS) is an effort by the Ministry of Education and Culture to support education funds for students at the elementary school (SD), junior high school (SMP) and senior high school (SMA) levels. School Operations Assistance (BOS) has been implemented since July 2005. This study aims to examine to find out and understand the basis for judges' considerations in deciding cases against perpetrators of corruption crimes, and mechanisms for returning state losses in corruption crimes. The approach used in this study is a normative juridical approach and this research uses a statutory approach, because various legal rules will be studied. Based on such considerations, the Panel of Judges concluded that the element "Which is detrimental to state finances or the country's economy", as stipulated in article 3 of Law Number 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Criminal Penalties as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Ri Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has been fulfilled as a result of the defendant's actions. The mechanism for recovering State losses due to Corruption Crimes is carried out through court decisions and if the defendant is unable to recover state losses, the defendant will be subject to an additional period of confinement or if the defendant has property obtained from the conduct of the Corruption Act The Prosecutor's Office can auction the property. Keywords: School Operational Assistance, Corruption Crimes, Mechanisms
PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA
Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Selain harus bersifat independen dan berintegritas, pengadilan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan biaya murah, prosedur sederhana dan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian, dilakukan perubahan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan dengan pendekatan perundangundangan. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata antara lain tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama dan belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (e-litigation) karena para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik
PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatâ€. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu: “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya, a) konservasi sumber daya alam, b) pencadangan sumber daya alam, c) pelestarian fungsi atmosfer.†Namun pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum berjalan secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Polusi dan Kerusakan Lingkunga
PEMBUATAN KARBONAT APATIT DARI BAHAN DASAR CANGKANG KEPITING
Crab shells are the result of the sea containing calcium and carbonate which combine to form calcium carbonate (CaCO3). The calcium carbonate contained in the crab shells is made into PCC (Precipitation Calcium Carbonate) and CO3Ap (Apatite Carbonate). PCC production in this study used the method of carbonation and carbonate apatite with the dissolution-precipitation reaction. Preparation of apatite carbonate by mixing calcium carbonate derived from crab shells with gypsum and immersing it in a solution of diammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) in the form of blocks with a mass composition of G50P50, G50K50 and G50C50. The resulting Apatite Carbonate Type-B can be proven by the results of FT-IR spectrum analysis. For SEM analysis which showed differences in morphology, distribution and particle size of each block of carbonate apatite
PELATIHAN PEMBUATAN ES KRIM PADA WANITA KAUM IBU JEMAAT ALFA OMEGA KUMARAKA DALAM MANADO
Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas ibu-ibu yang ada di Jemaat GMIM Alfa Omega Kumaraka Dalam untuk pembuatan produk es krim. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2022 yang diikuti oleh 18 peserta ibu-ibu Kolom 15 dan sekitarnya. Produk es krim yang dihasilkan langsung dikonsumsi oleh peserta pelatihan. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan, pelatihan, demonstrasi pembuatan produk, monitoring dan evaluasi. Hasil pengamatan bahwa ibu-ibu dapat mengerjakan sendiri pembuatan eskrim setelah mendapat penyuluhan, pelatihan dari tim pengabdian. Peserta mendapat resep pembuatan es krim terlebih dahulu. Berdasarkan hasil dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Wanita Kaum Ibu Jemaat GMIM Alfa Omega Kumaraka maka disimpulkan bahwa mitra sangat membutuhkan pelatihan pembuatan es krim. Adanya pelatihan yang diberikan tersebut menambah pengetahuan mitra dan dapat diimplementasikan untuk menjualkan produk es krim sebagai bagian dari pendapatan keluargaKata kunci: pengabdian, Wanita Kaum Ibu, Es kri