Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
PENINGKATAN EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PELAYANAN KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTE KELAHIRAN)
No full textTujuan kajian ini untuk memetakan posisi dan eksistensi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menangani pelayanan pengurusan KTP/KK dan Akte kelahiran serta pelaksanaan prinsip-prinsip Goog Governance (Akuntabilitas dan Transparansi) di UPT tersebut. Dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif kualitatif dan indeks kepuasan masyarakat, hasil kajian menyebutkan bahwa secara kelembagaan eksistensi UPT Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa kelemahan, yaitu : (1) tidak memiliki kewenangan menerbitkan perizinan; (2) tidak memiliki nomenklatur sebagaimana SKPD lainnya; (3) tidak memiliki anggaran; (4) tidak tersedia jenjang karier yang jelas bagi PNS yang bekerja di UPT yang bersangkutan; (5) keberadaan UPT justru memperpanjang birokrasi yang ada; (6) UPT kabupaten Pamekasan memiliki keterbatasan pada sisi SDM, saran dan prasarana inti dan penunjang; dan (7) eksistensi UPT belum mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa
STRATEGI PRAKTIS MEMPERCEPAT REVITALISASI KOPERASI
No full textRendanya kinerja koperasi disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya rendahnya partisipasi anggota, simpanan anggota, dan tingkat profitabilitas koperasi. Juga relatif rendanya efisiensi usaha, citra koperasi yang kurang baik di mata masyarakat, serta kurang optimanya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis. Untuk meningkatkan kinerja koperasi perlu dilakukan revitalisasi koperasi melalui tiga strategi, yakni meningkatkan kualitas anggota, pengurus, dan pengelola; serta meningkatkan permodalan volume usaha
POTENSI KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENUNJANG PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN MENUJU KETAHANAN PANGAN
No full textProgram diversifikasi untuk menuju ketahanan pangan telah cukup lama dilakukan meski belum menunjukkan keberhasilan bahkan bisa dibilang salah arah tujuan diversifikasi pangan lebih pada usaha menurunkan tingkat konsumsi beras, dan hanyadiartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada pangan secara keseluruhan. Upaya yang bisa ditempuh dalam rangka menunjang program diversifikasi pangan adalah melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan di masyarakat. Dalam program ketahanan pangan, fungsi kelembagaan dibagi dua kategori yakni kelembagaan sebagai fasilitator dan motivator, dan kelembagaan pelaksanaan
PERILAKU POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF JAWA TIMUR DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK
No full textImplementasi pelaksanaan pasal 65 UU nomor 12/2003 memberi kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk menduduki jabatan legislatif, walau realitas menunjukkan bahwa akomodasi yang diberikan partai terhadap kader perempuannya saat itu masih “setengah hati†atau sekedar memenuhi tuntutan undang-undang. Hasil penelitian terhadap anggota DPRD Jatim perempuan yang bertugas dengan masa bakti 2004-2009 menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku politiknya dalm proses pengambilan kebijakan publik yang hasilnya sebagian besar berperilaku pasif, kurang responsif, dan aspiratif
PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
No full textPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi institusi dan personil daerh dalam peningkatan pelayanan publik, dan tingkat kualitas pelayanan aparatur sesuai harapan masyarakat. Pengembangan institusi hanya merupakan wadah tempat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan yang memang dibutuhkan dalam aktivitas pemerintahan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik dapak disimak dalam dua aspek yakni : (a) faktor internal meliputi sumber daya manusia, sumber daya bukan manusia, perangkat lunak dan anggaran. (b) faktor eksternal meliputi lingkungan, kondisi masyarakat dan lain-lain
MENGOPTIMALKAN SISTEM PERTANIAN PEKARANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
No full textSistem usahatani pekarangan sama dengan usahatani lahan kering dan menjadi alternatif meningkatkan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat. Lahan produktif irigasi teknis yang selama ini menjadi tumpuan harapan masyarakat, luasannya semakin berkurang sebagai akibatnya berlanjutnya konversi lahn ke penggunaan non pertanian, seperti perluasan pemukiman, pengembangan industri dan lahan. Optimalisasi sistem pertanian pekarangan selain memberi hasil yang bersifat kebendaan yang dapat memenuhi kiebutuhan jasmaniah, juga menghasilkan yng abstrak yaitu ketenangan, keindahan, dan kedamaian yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kesehatan rohaniah. Jenis tanaman yang ditanam di pekarangan sebaiknya tanaman produktif yang dibutuhkan sehari-hari seperti tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, tanaman obat-obatan, bumbu-bumbuan, rempah-rempah, kelapa dan lainnya
PEMATAAN RAGAM SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT DI JAWA TIMUR DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL POLITIK
No full textMasyarakat Jawa Timur dibagi menjadi beberapa subkultur area besar antara lain masyarakat Jawa Mataram, Arek, Madura dan Osing, dimana masing-masing subkultur area mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada proses pembangunan. Proses pembangunan seyogyanya dapat mengembangkan nilai-nilai budaya agar pembangunan itu sendiri member manfaat yang maksimal bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan harus menggunakan pendekatan yang memperhatikan aspek kultur masyarakat yang bersangkutan agar masyarakat dapat menikmati kemajuan tanpa kehilangan akar historis kulturnya
STUDI PERENCANAAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN MOJOKERTO
No full text“Program Kesehatan†tidak hanya menjadi milik, apalagi hanya ditandatangai oleh sektor kesehatan saja. Program kesehatan harus menjadi milik masyarakat, karena telah menjadi kebutuhan dasar. Program kesehatan harus dapat dilaksanakan masyarakat sendiri dengan kemandiriannya; advocasy , fasilitasi, dan technical assistant di bantu oleh multi sektoral termasuk masyarakat bisnis. Selain itu, di sektor kesehatan upaya yang dilakukan harus mampu lebih bersifat preventif dan promotif, tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dasar pandang dalam pembangunan seperti ini dikenal dengan paradigma sehat. “Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusiaâ€. Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, lingkungan, sosial, dan budaya merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia
