Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA TANI SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DI KABUPATEN BOJONEGORO, TULUNGAGUNG, DAN Volume 11 No. 1 Juni 2017 PONOROGO
No full textKabupaten Bojonegoro, Tulungagung, dan Ponorogo merupakan daerah agraris dan menjadi salah satu penghasil tanaman pangan terkemuka di Provinsi Jawa Timur. Diversifikasi usahatani di wilayah ini dilakukan dengan menerapkan pola tanam berdasar musim, yaitu membudidayakan beragam komoditas secara bergiliran. Program diversifikasi usahatani lahan sawah belum dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan petani yang diakibatkan karena petani belum mampu membudidayakan komoditas yang bernilai tambah tinggi akibat modal yang terbatas. Penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik usahatani, pola permodalan, peran stakeholder, melakukan analisis usahatani untuk mengetahui pola tanam anjuran dan prospeknya, sertamerumuskan strategi fasilitasi permodalannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif, analisis keuntungan usahatani, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap wilayah mempunyai pola tanam spesifik dengan padi sebagai komoditas utama yang ditanam pada musim hujan diikuti oleh palawija dan tanaman hortikultura. Petani kecil cenderung memanfaatkan koperasi simpan pinjam, kredit mikro, dan rentenir, sedangkan petani dengan kepemilikan lahan sawah yang luas cenderung memanfaatkan bank. Hasilanalisis usahatani menunjukkan bahwa pada masing-masing wilayah terdapat pola tanam anjuran yang perlu diimplementasikan oleh petani untuk meningkatkan pendapatannya. Prospek pengembangan diversifikasiusahatani melalui implementasi pola tanam anjuran sangat sesuai dengan karakter wilayah dan permintaan pasar dari komoditas tersebut cukup besar. Strategi generik fasilitasi permodalan yang dipilih yaitu memberdayakan petani melalui kelompok tani yang mempunyai kemampuan dalam mengelola kebutuhan modal usahatani anggotanya. Strategi spesifik diantaranya adalah mengembangkan asuransi pertanian, menumbuhkan dan memperkuat lembaga keuangan mikro ditingkat kelompok tani, dan memberikan pelatihan menajemen permodalan usahatani
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPING PROFESIONAL DESA : PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KABUPATEN BOJONEGORO
Get PDFTujuan penelitian ini adalah (i), Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional (ii), Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah yang efektif dalam Implementasi Program Pendamping Profesional. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bojonegoro. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pertimbagan penggunaan metode kualitatif karena pendekatan kualitatif mampu menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistic) dalam menganalisis fenomena sebuah Implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan; Dalam implementasi : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami kendala terkait dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap pelaksananan program; Koordinasi dan komunikasi antar pelaku kebijakan sebagai aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program belum terlaksana secara efektif; belum dirumuskan suatu Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program
PENGUATAN ASPEK SISTEM : PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN PENDUDUK RENTAN MISKIN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengembangan LPMD dari aspek sistem sebagai upaya penguatan fungsi LPMD dalam rangka pengentasan kemiskinan. Latar belakang penelitian ini karena kurangnya peran LPMD dalam kegiatan pembangunan di desa. Peran LPMD dalam pembangunan pedesaan diperlukan mengingat masih tingginya jumlah penduduk rentan miskin di Jawa Timur sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi yang tinggi, dan merosotnya nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pengembangan kapasitas kelembagaan dari Riyadi Soeprapto (2010) yang salah satunya adalah aspek sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMD tidak optimal menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan desa dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin karena masih memiliki hambatan dari sistem berupa kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD dan tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dari aspek sistem melalui komitmen kepala desa dan dibuatnya regulasi khusus secara tegas dan jelas mengenai LPMD
PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)
Get PDFUntuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa Desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa, sebagaiman yang ditegaskan dalam pasal 18. Bagaimana desa menjalankan kewenangan dan otonominya untuk mewjudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari fakta dan data di lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui studi lapangan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dan masyarakat desa. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa dapat berjalan relatif baik. Hhal ini ditunjukkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sudah lebih berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu pembangunan desa juga melibatkan peran serta masyarakat desa, sehingga pembangunan mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa
PROSPEK EKONOMI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN WISATA DI WILAYAH SEKITAR GUNUNG BROMO
Get PDFPenelitian ini mengidentifikasi potensi lokal dan menyusun model pengembangan wisata di wilayah sekitar Taman Nasional Gunung Bromo yang meliputi Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Teridentifikasi bahwa potensi keempat kabupaten di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Bromo tersebut memiliki potensi alam yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata untuk mendukung destinasi wisata Gunung Bromo. Potensi tersebut antara lain berupa desa wisata, air terjun, pemandangan alam berupa gunung, dan danau. Terhadap potensi destinasi wisata yang ada, secara ekonomi keempat kabupaten tersebut akan lebih mendapatkan manfaat apabila sumber daya yang dimiliki digunakan untuk memperbaiki kualitas manajemen, harga, ketersediaan informasi, dan kesediaan masyarakat untuk membayar. Adapun strategi yang berbasis masyarakat akan lebih tepat untuk pengembangan destinasi wisata di sekitar kawasan Bromo tersebut. Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Bromo yakni Kabupaten Malang, Pasurauan, Probolinggo, dan Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran kualitatif dan kuantitatif
KAMPUNG KB SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KELUARGA DI JAWA TIMUR. (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Bondowoso)
Get PDFKampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga di wilayah pinggiran terhadap pengelolaan program KB atau program lainyanya yang sesuai dengan permasalahan di wilayah tersebut. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, sebagai tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri agar bisa lebih mandiri dalam pengelolaan program. Dengan metode pendekatan penelitian kualitatif dilakukan studi dengan menerapkan tahapan penelitian operasional dalam rangka untuk mengevaluasi intervensi keberhasilan program Kampung KB di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program terkait lainnya guna mewujudkaan keluarga kecil berkualitas. Adapun hasil penelitian adalah keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat diberbagai tingkatan, perlu intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi dan penggerakan dari SKPDKB dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa masyarakat itu sendiri bukan semata program pemerintah. Peran Bupati/Walikota sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Diperlukan pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan “Skill†pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB
PROSPEK EKONOMI KEBIJAKAN PEMANFAATAN PRODUKTIVITAS LAHAN TIDUR UNTUK PENGEMBANGAN PORANG DAN JAMUR TIRAM DI JAWA TIMUR
Get PDFUpaya peningkatan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian bisa dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur. Meskipun secara umum potensi lahan tidur cukup besar, sampai saat ini belum ada informasi akurat mengenai potensi lahan tidur yang ada di kabupaten Ngawi, Madiun dan Nganjuk. Tujuan penelitian adalah untuk: 1) Mengidentifikasi potensi lahan tidur di Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Nganjuk untuk budidaya Porang dan Jamur Tiram, 2) Menganalisis usaha tani dan nilai tambah budidaya Porang dan Jamur Tiram, dan 3) Menentukan model pengusahaan dan strategi pengembangan budidaya Porang dan Jamur Tiram pada lahan tidur di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Area lahan tidur di Kabupaten Madiun dan Nganjuk sangat sesuai untuk budidaya Porang dan Jamur Tiram. Sedangkan di Kabupaten Ngawi perlu pemilihan lokasi yang cermat khususnya untuk budidaya porang, 2) Usaha tani Porang dan Jamur tiram sangat menguntungkan secara ekonomi. Nilai tambah akan semakin tinggi dengan melakukan pengolahan Porang dan Jamur Tiram menjadi berbagai jenis produk olahan, 3) Strategi untuk pengembangan budidaya Porang dan Jamur Tiram dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek budidaya, pascapanen, permodalan, dan pemasaran
MODEL PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA BANDARA UDARA SEBAGAI PENGGANTI BANDARA JUANDA
Get PDFoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1Salah bandara yang sangat padat di Jawa Timur adalah Juanda. Bandar Udara Internasional Juanda berada satu di kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo. Jumlah penumpang di Ba dara Juanda tahun 5n pada 201 mencapai 12 juta penumpang. Untuk itu diperlukan alternatif pengganti Juanda pada masa yang akan datang. Berdasarkan atas hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Telah ada aturan dapat mendukung Pembentukan Badan Pengelola Bandara Udara sebagai Pengganti Bandara Juanda ondisi lokasi alternatif sebagai Pengganti Bandara , (2) K Juanda saat ini Pengganti Bandara Juanda , yang paling siap adalah Lamongan, (3) yang paling banyak potensi dan peluangnya yaitu Sidoarjo dan Lamongan, (4) pModel pembentukan Badan Pengelola sebagai enggantiBandara Juanda terbaik yang adalah Badan Usaha Milik Daerah. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah (1) RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 perlu segera diwujudkan dalam RTRW kabupaten/kota yang dijadikan sebagai lokasi pengembangan bandara, (3) Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran yang lebih banyak dalam pengelolaan bandara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan