Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Synergy Development of “State-Representative Apparatus†in Accelerating Social Forestry Policy Outcomes in Ngawi Regency, East Java
Get PDFSocial forestry is a new approach to solving problems around forests, such as poverty, social inequality, and massive deforestation. Indonesia’s new social forestry policy has given local communities greater rights and legal certainty regarding their involvement in forest management. However, local communities cannot stand alone in their implementation but must collaborate with other relevant stakeholders. A qualitative descriptive approach is used in this paper to capture efforts to build synergies between stakeholders in forest management and empowerment of forest communities in Ngawi Regency and identify opportunities and challenges afterward. The results of our analysis found that the signing of the MoU can be the first step to accelerate the achievement of social forestry policy outcomes. The dichotomy between “forest†and “social†affairs is increasingly visible in the division of tasks of each stakeholder involved. There is a need for clear legal rules regarding the roles and limits of allowable intervention for Regency governments. In addition, an urgent issue that needs to be addressed is the acceleration of capacity building and the capability of local communities, which are identified as essential factors in the success of social forestry policies
Tenaga Muda Pertanian dan Ketahanan Pangan di Indonesia
Get PDFPetani berperan dalam pembangunan nasional. Petani juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sumber Daya Manusia di sektor pertanian yang mempunyai kualitas yang baik merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pembangunan sektor pertanian. Tetapi, pembangunan sektor pertanian di Indonesia menghadapi masalah yang cukup serius, yaitu minimnya generasi muda yang enggan untuk bekerja dalam sektor pertanian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis minimnya tenaga kerja usia muda terhadap sektor pertanian sehingga berdampak buruk terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia secara fundamental yang bergantung pada observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya tenaga kerja usia muda dalam sektor pertanian dikarenakan kurangnya minat dan kepercayaan akan sektor pertanian yang dianggap kurang menjanjikan untuk masa depan. Namun, tenaga muda dalam sektor pertanian sangat dibutuhkan untuk memepertahankan serta memajukan pangan di Indonesia
Peran Non Government Organization Melalui Bidang Pemerintahan dalam Pengawasan sebelum Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa.Dan respon pemerintah terkait adanya lembaga swadaya masyarakat Seven Gab ini dalam memajukan daerahnya. Hasil fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam mengawasi dan menangani masalah yang terjadi terkait perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa di Sidoarjodan sudah berdiskusi dengan sekretaris daerah mengenai peraturan daerah yang berubah secara tiba-tiba. Selain itu lembaga swadaya masyarakat Seven Gab sudah memberikan kritik dan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk menjaga pemilihan kepala desa.Dimensi yang digunakan adalah peran lembaga swadaya masyarakat yang juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan literatur review dengan didukung pula oleh buku-buku yang ada
Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona
Get PDFDitetapkannya virus korona sebagai wabah pandemik global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) membuat hampir seluruh masyarakat menjadi resah. Penyebaran virus yang terlalu cepat dan masif membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dengan sigap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular tersebut. Namun kerap kali upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus terkendala aturan hukum yang tidak memadai sehingga mereka ditantang untuk melakukan diskresi (freis ermessen) agar dapat dengan sigapmenyelesaikan persoalan di masyarakat. Berbasis peraturan perundang-undangan, tulisan ini menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular, baik secara represif maupun preventif
Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik
Get PDFPenelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma yang terjadi antara pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dengan pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada KUH Perdata, guna menjadi dasar pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media elektronik sebagai pelaksanaan dari konsep dari cyber notary.Adanya 2(dua) aturan hukum yang saling bertentangan tersebut, membuat isu penerapan cyber notary di Indonesia belum dilaksanakan sampai dengan saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kembali aturan hukum yang ada dari sisi yang berbeda dengan mengaitkan pada penerapan unsur kebebasan berkontrak sesuai KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak tersebut menjadi penting untu diteliti untuk dasar pembuatan aktanotaris melalui media elektronik dalam pelaksanaan jabatan notaris dan mendapatkan kepastian hukumnya
Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Wilayah Rawan Kekeringan (Studi kasus di Desa Suruh, Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek)
Get PDFSalah satu sumber daya alam yang penting dalam kehidupan makhluk hidup adalah air.. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, air dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air hujan (rain water), air permukaan (surface water), air tanah (ground water) dan air laut (sea water). Tidak seluruh bagian bumi ini memiliki sumber daya air yang mencukupi kebutuhan hajat hidup penduduknya, kekayaan sumber daya airnya terbatas, sehingga tingkat pelayanan air menjadi rendah. Di Jawa Timur terdapat beberapa kabupaten yang wilayahnya mengalami kesulitan dalam penyediaan air, baik untuk pertanian dan juga untuk keperluan rumah tangga, salah satu diantaranya Kabupaten Trenggalek. Diketahui bahwa 13 (tiga belas) dari 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Trenggalek berpotensi mengalami kekeringan. Salah satu desa yang termasuk rawan kekeringan adalah Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian deskriptif dengan ditunjang hasil survey pengumpulan data primer berupa pengukuran dengan metoda geolistrik dan juga data sekunder yang didapat dari instansi terkait. Dari hasil survey, baik primer dan juga sekunder, diketahui bahwa potensi kandungan air tanah yang terdapat di beberapa titik lokasi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga penduduk sebesar 55,70 m3 pada tahun 2019. Hanya saja pada saat ini potensi tersebut ada yang mengalami penurunan kapasitas ada pula yang belum tereksplorasi karena kendala kepemilikan lahan.untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan model pengelolaan dan pemanfaatan sumber air tanah dengan berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan rasa ikut memiliki oleh masyarakat
Kinerja Birokrasi Pelayanan Sektor Publik: Perspektif Perkembangan Teori
Get PDFTeori kinerja birokrasisektor publik selalu perkembang sesuai dengan perkembangan administrasi negara. Pendekatan dan ukuran kinerja birokrasi publik di negara yang menggunakan sistem politik totaliter tentunya berbeda dengan sistem politik demokrasi. Dalam tulisan ini lebih banyak berbicara kinerja birokrasi publik pada sistem politik demokrasi. Konsep kinerja birokrasi publik dipengaruhi oleh konsep kinerja di sektor bisnis.Pengaruh teori kinerja yang paling dominan adalah New Publik Management (NPM) yang berkembang di dunia sejak akhir 1970-an. Pada 1990-an, istilah NPM digunakan untuk menggambarkan pembenahan radikal dalam manajemen layanan publik di beberapa negara seperti Inggris dan Austria.Teori kinerja dari satu ahli dengan ahli lainya tentunya ada perbedaan, akan tetapi saling melengkapi. Teori kinerja yang sekiranya cocok untuk kinerja birokrasi publik model input– output karya Pollit & Bouckaert, namun teori Pollit & Bouckaert tersebut perlu ada novelty yaitu unsur keadilan (equity).Â
Regulasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dalam Perjanjian, Bangun, Guna, Serah
Get PDFDalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Negara/Daerah namun tidak tersedia dana dalam APBN/D, maka ditentukan berbagai macam skema pemanfaatan barang milik Negara/Daerah yang salah satunya melalui kerja sama bangun, guna, serah (BGS). Pada tahap pelaksanaan dan akhir perjanjian banyak perbedaan persepsi terhadap regulasi pemanfaatan khususnya terhadap objek BGS. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktek terdapat 2 jenis perjanjian BGS yaitu yang berupa privat contract dan government contract. BGS yang berupa government contract memiliki karakteristik berbeda dan diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 dan Permendagri 19 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari UU No 1 Tahun 2004 Perbedaan persepsi diakibatkan tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur perjanjian BGS sehingga banyak pihak salah mengidentifikasi objek pemanfaatan