Jurnal - Universitas Bandar Lampung (UBL)
Not a member yet
2216 research outputs found
Sort by
Revitalisasi Pengaturan dalam Alih Fungsi Tanah Dalam Kegiatan Investasi
No full textKegiatan investasi (penanaman modal) merupakan kegiatan vital bagi negara-negara sedang berkembang. Melalui investasi, diharapka in vestortidak saja membawa modal namun sekaligus juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dann keterampila di berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasras. Dalam setiap kegiatan investasi, tanah merupakan objek vital. Menghadapi era globalisasi dan tak terbendung masuknya investor khususnya investor asing, perlu perubahan paradigma pengaturan pengelolaan dan alih fungsi tanah dengan tetap mempertahankan fungsi sosial atas tanah yang telah diamanatkan dalam sistem hukum nasional
Tinjauan terhadap Tindak Pidana Dalam Praktek Kedokteran
Full text linkRelationship between doctor and this patient sometimes cause law problemalic. This problem is become if the action of doctor cause invalid and died. So doclor can be procecuted in cri minal procces. The problem in lhis research are how the type of crime in practice for doctor? How the proofing the crime in practice for doclor ? Conclusion pf this research there are two type crime in practice for doctor First crime that can be clasificated on yuidicial malpractic and second cri me that can be clasificated on ethical malpractice. To proofing crime in practice for doctor must any evidence that can direct to yuridice malpractice or  eticmallpractic.
Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga
Full text linkThe violarce crime in domestic family is crime, that cause dilemma in law enforcement, that is the filosofi to maintenance familyâs harmony, but tend to permissive crime, hor ever trictly to process to suspec will broke lement of familyâs harmony.Appearing of act number 23 , 2003 is fellort to safe victim of violances crime in domestic family, but teminology ofâviolancei n the act not specific , so can cause unfair in law interpretationt for victim violance domestic family
Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat
Full text linkKecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan sistem politik. Artinya, sistem politik yang otoriter-represif akan menciptakan tatanan hukum yang represif pula;sistem politik yang demrokratif-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom atau responsif.Kecenderungan tatanan hukum yang represif,otonom,dan responsif ini juga terjadi dinegara-negara developmentalis seperti indonesia.Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami proses belajar  demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan bernegara-bangsa (Lihat: Nurhadiantomo,2003).Perubahan yang memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang dapat menjadi modal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter  budaya hukum dalam lembaga peradilan kita.Karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan  wawasan dan pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum,yang pada gilirannya akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai.Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur,adil.profesional, dan berpengalaman di bidang hukum(Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004).profesional dan berpengalaman di bidang hukum merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi.Tetapi ada persyaratan lain yang lebih mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran(istiqomah),jika sikap,tindakan,dan aktifitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari dilandasi sebagai ibadah
Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan
No full textPemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan adalah bagian dari kebijakanpublik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Aturan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah. lmplikasi yang dapad ditimbulkan oleh aturan-aturan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap kebijakan lingkungan di daerah bisa dikaji dari beberapa pasal yang terdapatl dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung
No full textPupose of research is to analyze Lampung Pro vince Local Regulation Nomor 4/ 1992 regarding position of contribution revenue from thrid party to province local linancial. Result l this research showed position of contribution reveue from thrid party to local  financial are as financial statein sence the revenue enter Lampung province local treasury. The lmplementation have been decided by making memorandum Understanding (MOU), and Then continueb dy making contract  or other agreement  or Preliminary contact among paties, finalized by Docision of Lampung Goversor.After than contributors directly deposit the contributions to province Treasury, in this case is Appointee Bank