74254 research outputs found
Sort by
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP NARKOTIKA BERBENTUK LIQUID DI WILAYAH POLDA RIAU
Full text linkKepolisian merupakan salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki
peran penting dalam suatu negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian memiliki peran penting dalam Penegakan
Hukum salah satunya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Tindak
Pidana narkotika berbentuk liquid merupakan suatu tantangan baru bagi pihak kepolisian
dalam menanggulanginya. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah
Pertama, bagaimana peran Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap narkotika
berbentuk liquid di wilayah hukum Polda Riau? Kedua, Apa kendala yang dihadapi oleh
Tim Ditres Narkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika
terhadap narkotika berbentuk liquid? Ketiga, Apa upaya yang dilakukan oleh Tim Ditres
Narkoba Polda Riau dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap
narkotika berbentuk liquid? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di
Wilayah Polda Riau. Sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis yaitu
penelitian yang bersifat menjelaskan dan menganalisis yang bertujuan memperoleh
gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku. Penelitian ini mendapat kesimpulan
upaya yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau menangani narkotika liquid
ini terdapat 2 (dua) upaya yaitu upaya represif dan preventif. Kendala yang dihadapi
oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yaitu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal
dan kendala eksternal. Adapun saran yang diberikan adalah: a. Polri dapat melaksankaan
peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, b.
Dalam pelaksanaan Langkah-langkah Prosedural yang dilakukan oleh Tim
Ditresnarkoba Polda Riau, agar direvisinya lampiran penggolongan narkotika yang
terbaru oleh Menteri Kesehatan agar dijelaskannya terkait narkotika berbentuk liquid ini,
c. Pentingnya peran masyarakat dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas
pengedaran dan pemakaian narkotika berbentuk liquid di wilayah Polda Riau
PERBEDAAN KADAR 25-HYDROXYVITAMIN D SERUM BERDASARKAN DERAJAT FIBROSIS HATI PADA PASIEN HEPATITIS VIRUS KRONIK
Full text linkPendahuluan: Hepatitis virus kronik dapat didefinisikan sebagai hepatitis virus yang
berlangsung lebih dari 6 bulan yang diantaranya dapat disebabkan oleh hepatitis B dan C.
Hepatitis B dan C mempunyai risiko berkembang menjadi infeksi kronik yang dapat
menyebabkan fibrosis hati dan akhirnya berkembang menjadi sirosis hati dan kanker hati
primer. Fibrosis hati terjadi akibat produksi berlebihan dan deposisi matriks ekstraseluler
(MES) yang menyebar di hati. Derajat fibrosis hati dapat dinilai baik secara invasif (biopsi
hati) maupun non-invasif (Transient Elastography atau Fibroscan). Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dalam sirkulasi dikaitkan dengan
perkembangan fibrosis hati pada pasien dengan berbagai penyakit hati kronik. Vitamin D
memiliki peranan antifibrotik pada pada sel stelata hati melalui penghambatan aktivitas TGFβ pro-fibrotik/penekanan translokasi jalur pensinyalan Suppressor of Mothers Against
Decapentaplegic (SMAD) sehingga dapat menghambat proses fibrosis hati. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perbedaan kadar 25-hydroxyvitamin D serum berdasarkan
derajat fibrosis hati pada pasien hepatitis virus kronik.
Metode: Penelitian ini merupakan suatu penelitian observasional analitik dengan pendekatan
cross-section yang dilaksanakan di Poliklinik Gastroenterohepatologi RSUP Dr. M. Djamil
Padang. Subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 88
sampel dipilih secara consecutive sampling. Dilakukan pemeriksaan kadar 25-hydroxyvitamin
D serum menggunakan metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) dan fibroscan.
Data dianalisis menggunakan uji komparatif One Way ANOVA untuk perbedaan kadar 25-
hydroxyvitamin D serum berdasarkan derajat fibrosis hati.
Hasil: Penelitian ini mendapatkan hasil rerata kadar 25-hydroxyvitamin D pada pasien
hepatitis virus kronik adalah 27,44 (±11,88) ng/ml, dengan rerata kadar 25-hydroxyvitamin D
pada F0-F1, F2, F3 dan F4 masing-masingnya yaitu 40,43 (±11,80) ng/ml, 25,46 (±9,23)
ng/ml, 24,10 (±9,59) ng/ml dan 19,76 (±3,77) ng/ml. Dilakukan uji One Way ANOVA,
terdapat perbedaan rerata bermakna kadar 25-hydroxyvitamin D serum pada derajat fibrosis
hati pasien hepatitis virus kronik F0-F1, F2, F3, dan F4 secara statistik dengan nilai p<0,001.
Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik kadar 25-hydroxyvitamin D
serum pada pasien hepatitis virus kronik dengan derajat fibrosis hati F0-F1 dengan F2, F0-F1
dengan F3, dan F0-F1 dengan F
IDENTIFIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERMASALAHAN KONSULTAN PENGAWAS DI SUMATERA BARAT
No full textIndonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, didukung oleh alokasi anggaran yang terus meningkat hingga mencapai Rp422,7 triliun pada tahun 2024. Konsultan pengawas memegang peran strategis dalam memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai spesifikasi, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, konsultan pengawas sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya koordinasi dengan masyarakat, minimnya pelaporan yang konsisten, dan dokumentasi yang tidak lengkap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas konsultan pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 konsultan pengawas proyek konstruksi di Sumatera Barat. Data dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan tugas dan hambatan yang muncul.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tugas konsultan pengawas telah dilaksanakan dengan baik, dengan rata-rata pelaksanaan mencapai 83.64% hingga 100% pada tahap persiapan, pengawasan, konsultasi, pelaporan, pengoptimalan pekerjaan, dan dokumentasi. Namun, permasalahan ditemukan pada beberapa aspek seperti koordinasi dengan masyarakat (50%), penggunaan tanda pengenal (20%), pelaporan material ditolak, jam kerja, dan cuaca (60-70%), serta pembuatan berita acara penyerahan (10%). Permasalahan ini mengurangi efektivitas pengawasan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakefisienan proyek, dan keterlambatan administrasi.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi sosial, penerapan teknologi digital untuk pelaporan, dan standarisasi dokumentasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas tugas konsultan pengawas. Dengan perbaikan ini, diharapkan konsultan pengawas dapat memberikan kontribusi lebih optimal dalam mendukung keberhasilan proyek konstruksi.
Kata Kunci: konsultan pengawas, proyek konstruksi, Kerangka Acuan Kerja, permasalahan pengawasan, pelaporan proyek
Pengaruh Waktu Ultrasonikasi Terhadap Konduktivitas Elektrik Komposit Polivinil Alkohol, Zinc Oxide, Mxene, Dan Cellulose Nanocrystals Untuk Perangkat Elektronik
No full textPerkembangan teknologi elektronik saat ini semakin pesat, dengan kebutuhan akan perangkat yang lebih ringan, fleksibel, dan memiliki performa tinggi. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perangkat elektronik adalah pemilihan material konduktif yang tidak hanya memiliki sifat listrik unggul tetapi juga ramah lingkungan. Pada perangkat konvensional yang biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, yang memiliki konduktivitas listrik tinggi, namun berkontribusi pada limbah elektronik dan pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan komposit dari bahan Polivinil Alkohol (PVA), Zinc Oxide (ZnO), Mxene, dan Cellulose Nanocrystals (CNC) yang bersifat fleksibel, wearable, dan biodegradable dengan konduktivitas listrik optimal, sehingga bisa menjadi alternatif ramah lingkungan untuk bahan logam konvensional dalam pembuatan perangkat elektronik. PVA dikenal karena sifat mekaniknya yang baik namun memiliki konduktivitas listrik rendah, sehingga perlu ditingkatkan dengan menambahkan ZnO dan Mxene. CNC digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik dan dispersi homogen dalam komposit. Penelitian ini mengukur konduktivitas listrik material komposit yang diproses dengan variasi waktu ultrasonikasi. Komposit dibuat dengan mencampurkan PVA, ZnO, Mxene, dan CNC menggunakan magnetic stirrer, kemudian dikeringkan dan diultrasonikasi untuk mendapatkan film tipis. Selanjutnya, dilakukan pengukuran konduktivitas listrik menggunakan metode four-point probe, didapatkan konduktivitas listrik linier naik seiring lamanya waktu ultrasonikasi. Lalu pengujian karakteristik menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk menganalisis morfologi, fitur permukaan, gugus fungsi, dan senyawa. Didapatkan hasil karakteristik FTIR bahwa semakin lama waktu ultrasonikasi maka serapan gugus fungsi hidroksil akan semakin banyak. Pada hasil SEM ukuran partikel Mxene semakin kecil dan tersebar dengan baik pada permukaan film komposit. Penelitian ini menunjukkan bahwa komposit berbasis PVA, ZnO, Mxene, dan CNC dapat menjadi alternatif ramah lingkungan yang potensial untuk bahan logam konvensional pada perangkat elektronik
PENGATURAN BANK DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEJAHATAN SIBER
No full textPerbankan adalah sektor keuangan yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui inovasi digital yang terus dilakukan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bank digital kini dapat beroperasi secara efektif tanpa batasan jarak dan waktu, yang berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, yaitu risiko kejahatan dalam bidang perbankan, khususnya kejahatan siber, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi nasabah, seperti pencurian data pribadi dan kehilangan dana. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu: 1)Bagaimana pengaturan bank digital dalm upaya perlindungan hukum bagi nasabah bank terhadap kejahatan siber? 2)Bagaimana upaya penyelesaian sengketa bagi nasabah Bank Digital akibat kejahatan siber? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pengaturan Bank Digital dimuat dalam UU Perbankan, POJK, UU ITE, dan juga UU PDP dalam upaya perlindungan nasabah bank digital mencakup dua aspek, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi penerapan teknologi keamanan, manajemen risiko, edukasi masyarakat, serta perlindungan data pribadi dan standar keamanan siber. Perlindungan represif mencakup penanganan pengaduan nasabah, tanggung jawab hukum, dan pemberlakuan sanksi hukum. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah bank digital di Indonesia. Diperlukan pembaharuan peraturan yang komprehensif untuk memperkuat pengawasan dan tanggung jawab bank digital dalam menjaga keamanan data nasabah 2) Upaya penyelesaian sengketa nasabah bank digital dapat melalui dua jalur yaitu non-litigasi (diluar pengadilan) yang terdiri dari pengaduan, mediasi, dan fasilitasi OJK atau melaui litigasi, upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun, belum ada regulasi khusus yang mengatur penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum yang sesuai dengan kebutuhan bank digital, mengingat perbedaan risiko dan tingkat kerugian yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Kepentingan pengaturan khusus tentang perlindungan data pribadi dan mekanisme ganti rugi bagi nasabah yang terdampak kebocoran data dimana perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan utama bagi nasabah bank digital
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
No full textAnak dari pelaku tindak pidana terorisme sering kali menjadi korban stigmatisasi, labeling atau diskriminasi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Sehingga diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Perlindungan hukum tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencantumkan perlindungan terhadap anak dari pelaku ini. Kemudian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, tidak memasukan anak dari pelaku sebagai anak yang dilindungi menunjukan adanya ketidaksinkronan dalam beberapa peraturan yang menyebabkan upaya perlindungan dan pengayoman terhadap anak ini kurang memadai. Perlindungan ini seharusnya juga diberikan kepada anak dari pelaku terorisme karena anak tersebut juga merupakan korban atas tindak dari orang tuanya. Status anak dari pelaku ini harus dijelaskan disetiap peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana terorisme agar tidak terjadi simpang siur dan untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut. Adapun rumusan masalah skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya pelaku tindak pidana terorisme, dan 2) Bagaimanakah jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang orang tuanya pelaku tidak pidana terorisme. Penelitian ini ditulis dengan metode yurisdis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi dokumen, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, tersier. Data yang sudah terkumpul, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, pertama terdapat 4 (empat) upaya perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya pelaku pidana terorisme yaitu edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalis, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Kedua, terdapat 4 (empat) perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya pelaku tindak pidana terorisme, yaitu pemenuhan hak anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis, rehabilitasi medis, reedukasi dan reintegrasi sosial, jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial anak korban jaringan terorisme
SMART BELT PEREKAM TINDAKAN BULLYING DAN TRACKING LOKASI BERBASIS INTERNET OF THINGS
No full textTindakan bullying saat ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja yang berstatus pelajar. Hingga tahun 2023, sudah tercatat ribuan kasus yang disebabkan oleh bullying. Untuk itu dirancang sebuah perangkat wearable yang berfungsi sebagai alat keamanan pada anak dari tindakan bullying. Yaitu sebuah ikat pinggang (Smart Belt) yang dapat merekam tindakan bullying sekaligus melacak lokasi anak ketika terjadi bullying. Smart Belt ini menggunakan 2 komponen utama yaitu ESP32-S3 CAM sebagai alat perekam video dan modul GPS sebagai alat pelacak lokasi. Video yang direkam menggunakan smart belt ini akan disimpan di cloud storage sedangkan lokasi akan dikirim melalui bot Telegram. Setelah dilakukan berbagai pengujian, didapatkan beberapa kesimpulan. Diantaranya tinggi badan mempengaruhi bagaimana hasil tangkapan video dari smart belt, dengan penggunaan oleh remaja laki-laki, smart belt akan dapat menangkap wajah dengan jarak pengguna smart belt dengan pelaku bullying adalah 150 cm. Kemudian smart belt akan bekerja lebih optimal jika berada diluar ruangan karena smart belt dapat menangkap sinyal GPS sehingga lokasi dapat dilacak. Terakhir video yang sudah direkam membutuhkan waktu beberapa menit untuk di-upload ke cloud storage
STUDY ON EFFECTIVENESS OF BUTTERFLY-LIKED METALLIC DAMPER (BLMD) IN ABSORBING DYNAMIC LOAD ENERGY BASED ON FINITE ELEMENT METHOD
No full textThe landing gear of an unmanned aerial vehicle (UAV) is critical for ensuring safety and operational efficiency during take-off and landing. Excessive vibrations, caused by structural design, runway conditions, and dynamic interactions, can damage components and disrupt electrical systems. This study investigates the application of Butterfly-Like Metallic Dampers (BLMD) as passive vibration mitigation devices. BLMDs are designed to absorb and dissipate dynamic energy, reducing vibrations transmitted to the landing gear and enhancing stability and energy dissipation. In this final project, a comprehensive static and dynamic analysis is performed on the BLMD applied to the UAV nose landing gear. Using the finite element method, the effects of dimensional variations on stiffness, energy dissipation, and structural response were evaluated. A computational program was developed to analyze displacement and acceleration responses for different BLMD configurations. The methodology included defining BLMD geometry, performing static analysis to derive stiffness and energy dissipation, and conducting dynamic analysis on the landing gear system. The results from the static analysis showed that model S6 was the most effective BLMD in absorbing energy, achieving a stiffness of 15854.27 N/mm and energy dissipation of 15735.680 N.mm. The dynamic analysis revealed that the results show that model S6, with the highest stiffness, reduces maximum displacement by 33% compared to the base model (S1) but has the highest acceleration response. Conversely, model S7, with the lowest stiffness, reduces acceleration by 24.53% compared to S1 but results in higher displacement. These findings highlight a trade-off between stiffness and dynamic response, where higher stiffness decreases displacement but increases acceleration, while lower stiffness reduces acceleration but increases displacement
Evaluasi Kesesuaian lahan Untuk Tanaman Okra (Abelmoschus Esculentus L.) Dengan Metode AHP di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
No full textAnalisis kesesuaian lahan merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya okra di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Indonesia. Metode Survei digunakan dan diintegrasikan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Sistem Informasi Geografis (GIS). Faktor topografi, iklim, dan karakteristik tanah dipertimbangkan dalam penilaian kesesuaian ini. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa dalam penilaian lahan untuk budidaya okra, faktor tanah berperanan paling besar dengan bobot 53,9% menurut analisis AHP, disusul faktor iklim sebesar 29,7% dan faktor topografi sebesar 16,4%. Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa 87,05% (321 ha) area sangat sesuai (S1), dan 12,95% (47,80 ha) area cukup sesuai (S2) untuk budidaya okra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi produksi okra. Namun, perlu dicatat bahwa pengelolaan tanah yang tepat, serta tindakan konservasi tanah dan air, harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kesesuaian lahan saat ini dan meningkatkan hasil panen. Peta tanah kesesuaian lahan yang dirancang dalam penelitian ini berguna untuk pengambilan keputusan pengelolaan
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu, Pola Asuh Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 – 59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
No full textTujuan
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan nutrisi. Stunting adalah anak balita dengan nilai z-score kurang dari -2SD (stunted) dan kurang dari -3SD (severely Stunted). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun hubungan tingkat pengetahuan ibu, pola asuh dan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita usia 6 – 59 Bulan di wilayah kerja Puskesmas Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024..
Metode
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross Sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang mempunyai balita 6-59 bulan sebanyak 129 responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data meliputi pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise dan panjang badan menggunakan length board oleh peneliti serta wawancara kuesioner pengetahuan ibu, pola asuh dan tingkat pendapatan keluarga. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-Square.
Hasil
Hasil penelitian menunujukkan kejadian stunting sebesar 39,5 %. Hasil uji Statistik menyatakan terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian stunting dengan p-value 0,041. Terdapat hubungan antara pola asuh psikososial dengan kejadian stunting dengan p-value 0,003. Terdapat hubungan antara Tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting dengan p-value 0.032. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian stunting dengan p-value 0,938. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh kesehatan kebersihan dengan kejadian stunting dengan p-value 0,093.
Kesimpulan
Ada Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu, pola asuh psikososial,dan Tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting , sedangkan pola asuh makan dan pola asuh kesehatan kebersihan tidak berhubungan dengan kejadian stunting