Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Cyber Terrorism Countermeasures in Indonesia
Full text linkThe crime of terrorism is classified as an extraordinary crime, along with various other forms of radicalism. Recent acts of terrorism are suspected to be the result of massive activism from cyberspace. The purpose of this study is to examine efforts to counter cyber terrorism. This research is descriptive with normative juridical research type, using literature studies through a theoretical approach, and then the data is analyzed qualitatively. The results of this study were coordinating actions by making agreements with other countries related to cyber terrorism crimes (including information exchange and creating data centres on Indonesia's servers to prevent cyber-terrorist operations), with efforts to prevent and eradicate cyber terrorism activities need a lot of cooperation, both with domestic and international stakeholders
RETRACTED: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech
No full textArtikel dengan judul "Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech" yang terbit di Jurnal Wawasan Yuridika Vol.6 No.1 (2022) pada tautan https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/491, atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain, yaitu International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol 9, No 1 (2022) pada tautan https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3388. Dewan Redaksi memutuskan untuk menarik atau melakukan retraction terhadap artikel ini dari penerbitan Jurnal Wawasan Yuridika
Inequality of Power and Gender Relations in Cases of Sexual Violence on Campus: a Study of Legal Philosophy
Full text linkSexual violence can occur anywhere and anytime, including in education, especially in universities. Harassment by lecturers to students and senior students to junior students is the case that happens frequently. Several cases prove an unequal relationship between the perpetrator and the victim. This research aims to change people's thinking about the use of power and prove the existence of power and gender equality in sexual violence on campus. The research method used is the philosophy of law research through a paradigmatic study approach by examining the critical theory et al. paradigm and the feminist jurisprudence with the specification of analytical descriptive research, secondary data types, and qualitative data analysis methods. Thus, it was found that sexual violence on campus was influenced by inequality between people in power and gender due to the influence of the patriarchal system and the imbalance of historical structures that led to the arbitrariness of the perpetrators
Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak
Full text linkTujuan dari asas keseimbangan pada perjanjian kerja adalah tercapainya bargaining position yang seimbang antara pengusaha dan pekerja. Selama ini, perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dalam bentuk kontrak baku yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menegosiasikan bentuk dan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, serta konsep asas keseimbangan dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer dari hasil wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa eksistensi asas kesimbangan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja sering diabaikan oleh para pihak, mengingat adanya ketidakseimbangan posisi (bargaining position) antara pekerja dan pengusaha. Kurangnya penegakan hukum ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum, dan kurang jelasnya aturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak terkait dalam mewujudkan perjanjian yang ideal
Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup
No full textPenegakan hukum lingkunganmemerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan sistem koordinasi antar penegak hukum sesuai tujuan penegakan hukum lingkungan. Penelitian bertujuan menganalisis prosedur penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan. Metode analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi mengungkapkan bahwa tujuan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan terabaikan karena kurangnya kepastian prosedur diantara para penegak hukum. Penegakan hukum yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum lingkungan. Penegak hukum memerlukan prosedur koordinasi yang didasarkan pada kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan. Implikasi teoritisnya adalah berkembangnya konsep koordinasi sebagai landasan prosedur penegakan hukum. Implikasi praktisnya prosedur dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada persoalan praktis koordinasi berdasarkan kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan
Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia
Full text linkIndonesia dan ASEAN telah memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis penerapan peraturan Indonesia dan komitmen ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia terkait perlindungan bagi TKI masih mengatur hal yang prosedural saja sehingga secara substansi masih ditemukan berbagai kelemahan. Kemudian, ASEAN sendiri juga dihadapi dengan dilema yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi TKI karena di sisi lain, negara anggota ASEAN juga memegang prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perlindungan hak asasi manusia
Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi
Full text linkTerorisme terjadi secara berkelanjutan dan tertangkapnya para pelaku teror bukan menjadi jaminan terorisme akan hilang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan studi dokumenter. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme erat kaitannya dengan “jihad” alasannya adalah menegakkan hukum Allah SWT. Kata jihad mempunyai arti tenaga, usaha atau kekuatan untuk berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Prinsip-prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur’an. Deradikalisasi merupakan bagian dari strategi kontra terorisme untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara drastis, ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal secara “soft approach” dan bertahap untuk meluruskan makna jihad yang kelir
A Comparison of the Ideal Agrarian Reform Law to be Implemented in Indonesia
Full text linkThe purpose of this research is to examine the ideal agrarian reform program for Indonesia by conducting a comparison method with Japan, which is one of the countries in Asia that has been very successful in implementing agrarian reform. This research is descriptive research with a normative juridical research type, using secondary data, through legislative and comparative approaches. Data is collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the research found similarities and differences between the two agrarian reform models. From these differences, it can be seen the advantages of Japanese agrarian reform that need to be adjusted to the need to improve Indonesia's agrarian reform, including compensation for excess land and absentee land that is used as the object of agrarian reform is given in the form of bonds; the agrarian reform team is independent; the government buys all excess land, the government provides a budget as needed
Restorative Justice Approach towards Termination Investigation of Begal Victims Based on Noodweer Action and Noodweer Exes
Full text linkIn cases of involuntary manslaughters in self-defense by a victim of violent armed robberies (begal), investigators have often been reluctant to implement Article 49 of the Indonesian Criminal Code as a legal ground to terminate criminal investigations. The study aimed to analyze the termination of investigations based on noodweer and noodweerexces through a restorative justice approach. The study was descriptive and qualitative, employing a descriptive method. Data were collected from relevant literature and were analyzed quantitatively. The results showed that in the cases of involuntary manslaughter in self-defense by victims of violent armed robbery, the investigators had the authority to terminate the investigation and implement a restorative justice approach instead. It was applicable when the victims’ self-defense was void of mens rea, compelled by force, or done in defense of his or another person’s physical or sexual integrity or property against an immediate, unlawful attack. The restorative justice approach may involve the victims and/or their families, the perpetrators’ families, religious leaders, community leaders, traditional leaders, youth leaders, and other relevant stakeholders and is aimed solely for the sake of justice, legal usefulness, and legal certainty
Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations
Full text linkThis study aims to analyze the restorative approach to overcoming criminal acts of corruption committed by corporations through a deferred prosecution agreement. This research is descriptive with normative juridical research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials through a statute approach and a conceptual approach. Data was collected using a document study, then analyzed qualitatively. The study results show that the deferred prosecution agreement is the ideal model for returning state financial losses due to corruption. This concept can be applied in Indonesia. In addition, this model provides legal certainty and legal benefits. As a consequence, as a dual-track system, deferred prosecution agreements also remain in the corridor of settlement through the criminal justice system