Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Get PDFPembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Peran serikat Pekerja sangat penting sekali dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahtreaan pekerja dan keluarganya.Kata Kunci : Hubungan industrial, serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA
Get PDFAbstrak Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakam oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah.dioerlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Masyarakat, Pemerintah, Indonesi
PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN DI HULU SUNGAI CITARUM MENJADI KAWASAN PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFAbstrakPemanfaatan lahan dan ruang kawasan hutan tetap yang dijadikan kawasan pertanian dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Sudah kita ketahui bersama bahwa masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap ekosistem yang akan mempengaruhi kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya suatu bencana yang akan merugikan masyarakat juga, seperti halnya banjir yang terjadi di Bandung Selatan akhir-akhir ini karena rusaknya daerah resapan air di sekitar hulu sungai Citarum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum atas terjadinya alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang menjadi kawasan pertanian, siapa yang bertanggung jawab atas alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang dijadikan kawasan pertanian yang mengakibatkan banjir di Bandung Selatan, dan masalah hukum yang timbul akibat dari pengalihan fungsi kawasan hutan di hulu sungai Citarum yang menjadi kawasan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan cara penyelesaiannya.Kata Kunci: Pemanfaatan, Kerusakan Lingkungan, Pengalihan, Kawasan Huta
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Get PDFPerkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1.Kata Kunci : hukum, perkawinan, pariba
TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ANAK
Get PDFAbstrak Pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak masih terjadi pemisahan antara anak yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan yang bekerja di luar hubungan kerja, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum, tujuan hukum ketenagakerjaan, hakikat hukum ketenagakerjaan, serta ruang lingkup hukum dari ketenagakerjaan yang dimensinya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi lebih jauh dari itu adalah setiap orang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hal ini berimplikasi pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui perencanaan ketenagakerjaan yang tidak hanya tertuju kepada tenaga kerja anak yang bekerja di dalam hubungan kerja, tetapi terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Kata Kunci: Pekerja Anak, Bentuk-bentuk Terburuk, Tanggung Jawab Negar
ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Get PDFHarta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia ,kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1 , pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.Kata Kunci : Harta Gono Gin
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN HUKUM DAN KESADARAN BERKONSTITUSI
Get PDFMulticultural Citizenship Education in the college environment is one of the strategic and fundamental instrument in the frame of national education. Civics assumed an important role as a vehicle for character education and transformation, desimenation nation and character building which has the legal awareness and high constitution, in the middle of heterogeneity, pluralism and multiculturalism which became the main characteristic of the Indonesian nation. Strategic role of civic education is expected to foster nationalism and the dynasty of high ideals in college students. This is based out of a sense of nationalism and aspirations can be achieved dynasty taken for granted or trial and error, on the contrary should be sought in a systematic, programmatic, integrated, sustainable.Keywords: Multicultural Citizenship Education - Nation and Character Building - Legal Awarenes
MENGUAK TABIR MEROSOTNYA WIBAWA HUKUM DI INDONESIA
Get PDFThe phenomenon of disbelief among the people against the law due to the declining authority of law. This phenomenon in turn will impact the loss of public trust in government. If this situation in silenced and not find a solution, of course, will impact more widely. To restore the authority of this law, is the duty of all components of a state, and most of the government. It is based on the premise that the government as an executive agency directly applies the law, besides other institutions. In this way can be done is through law enforcement, including the attorney, advocate. Last but not least, after various legal devices to be addressed, in restoring the authority of this law is an effort to increase awareness of the legal community to implement and comply with the law well.Keywords: Legal Authority ”“ Legal Awareness ”“ Public Trus
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM INDONESIA
No full textBy rebus sic stantibus, the countries with their efforts could demand their rights back. Differences in terminology can thus blurthe differencesand the similarities in the implementation. The International Law Commission has rejected the usage of the terminology of rebus sic stantibus. They prefer using the terminology of the doctrine of fundamental changes on equality and justice reasons, and getting rid of the terminology of rebus sic stantibus as it is assumed to cause unintended effects. This doctrine, in fact has been performed, primarily after the end of the war between the allies and Germany. A conditional change can be expressed, although it can not properly be predicted before. It depends on the intention and the hopes of the concerned parties, and intended change characteristic as well which may appear from suspension and restriction of doctrine implementation according to the circumstances of that time.Keywords: Rebus sic stantibus - International Law - Implementatio
PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN BERDASARKAN UUD 1945
Get PDFIn the prosperity law state, the most priority is a guarantee for human rights of peoples' social economy. In creating human rights of peoples' social economy, the state or government is given authority, task or responsibility to get involved and participate in individual or social lives. Then, it produces economy democracy ideology in the field of economy.Keywords: law state, democracy, econom