Portal Publikasi Ilmiah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Not a member yet
440 research outputs found
Sort by
Mencari Jejak Benteng 'De Vijfhoek' Di Kota Lama Semarang Melalui Pendekatan Sejarah
No full textRetracing The 'Vijfboek' Fort in The Old Town of Semarang using Historical Approach. At the beginning of the Dutch East Indies Company (VOC) establishment trade activity increased. The trade facilities road, river, harbour as well as fort have to be provided 'in order to maintain trade monopoly along the north coast of Java. Road and river were transportation facilities to transport agricultural products from inland to the harbour, which was the facility of export and import goods while fort was functioned as military defence and security system. Beginning with fort, VO(hun the trade monopoly policy and gradually set up new town as a settlement and offices to acomodate the business. VOC took advantage in conflict between Trunojoyo and Mataram, the biggest kingdom in Java. Military support from VOC gave Mataram victory over Trunojoyo. As a consequence Mataram bad to give Semarang as a trading post ofVOC under the treaty between VOC and Mataram in 1678. As the first step in establishing Semarang, VOC built a fortress as a military defence. This fortress had been renovated and developed overtime up to the end of 18th century
KAMPANYE KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
Get PDFAbstract.Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation commands people to register their object, building, structure, site, or area which have significant values for the history, science, education, religion, and/or culture to regency/municipal governments for feasibility study as cultural heritage. In order to implement the law, since 2013 the government has conducted socialization to 69% of local governments. However, the responds from regency/municipal governments in terms of organizing cultural heritage registration for public is relatively low. By the end of 2017, there have only been 13.5% of local governments with certified heritage experts and only 4% of local governments that have established cultural heritages. To date, there is none regency/municipal government that has organized cultural heritage registration for public. The purpose of this study is to find solution so that the central government can urge the regency/municipal governments to organize cultural heritage registration for public. This research used literature study to get data about the socialization that have been conducted previously. The literature study was also in form of theoretical review about public awareness campaigns principles and cultural heritage preservation. The result of this study is a recommendation for the central government to organize public awareness campaign about cultural conservation.Keywords: Cultural conservation, Public awareness campaign, Central government, Local governmentAbstrak.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan masyarakat untuk mendaftarkan benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan mereka yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada 69% pemerintah daerah. Namun demikian, respon pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat masih relatif rendah. Hingga akhir tahun 2017, hanya terdapat 13.5% pemerintah daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya bersertifikat dan 4% pemerintah daerah yang telah menetapkan cagar budaya. Hingga tulisan ini dibuat belum ada pemerintah kabupaten/kotayang menyelenggarakan pendaftaran koleksi/properti milik masyarakat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelengarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat. Kajian dalam artikel ini menggunakan kajian kepustakaan terhadap data sosialisasi pendaftaran cagar budaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kajian kepustakaan juga berupa KALPATARU, Majalah Arkeologi Vol. 27 No. 1, Mei 2018 (15-30) 16 tinjauan teoretis mengenai prinsip-prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum dan terhadap pelestarian cagar budaya secara khusus. Hasil kajian mengusulkan agar pemerintah Pusat menyelenggarakan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya dengan menggunakan metode kampanye kesadaran masyarakat.Kata Kunci: Pelestarian Cagar Budaya, Kampanye Kesadaran Masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daera
KONFLIK HORISONTAL WARISAN BUDAYA, MEGALITIK SITUS GUNUNG PADANG
Get PDFAbstrak. Konflik warisan budaya Situs Gunung Padang merupakan isu baru yang muncul pada 2012, akibat perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Bagi kalangan arkeologi, Gunung Padang hanyalah situs megalitik “biasa” yang dikenal dengan istilah punden berundak. Tetapi bagi Tim Terpadu Riset Mandiri, Situs Gunung Padang adalah piramida dan diduga berusia jauh lebih tua dari Piramida Mesir. Konflik horisontal Gunung Padang adalah konflik perbedaan paradigma arkeologi yang berdampak pada perbedaan pandangan dalam menafsirkan keberadaan tinggalan budaya.Konflik tersebut, merupakan konflik murni yang terbatas pada ranah kepentingan Ilmu Pengetahuan tanpa ada intervensi oleh berbagai faktor, termasuk faktor politis. Disisi lain arkeologi sudah lama menjadi ajang pergulatan pemikiran para ahli. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kajian pokok arkeologi bersifat post-facto yang terjadi tidak sekarang, tetapi ratusan bahkan ribuan atau jutaan tahun silam. Pada sisi lain, namanya pengetahuan itu sebenarnya bersifat relatif dan subyektif,karena telah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, pengetahuan yang benar atau realitas masa lampau itu tidak ada, yang ada hanyalah pengetahuan masa lampau versi masyarakat masa kini. Perdebatan dalam ranah ilmu pengetahuan merupakan hal yang biasa. Jika konflik Gunung Padang dapat diselesaikan dengan benar, justru akan memberikan manfaat, salah satunya mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Abstract. Horizontal Conflict Regarding A Cultural Heritage: The Megalithic Site of GunungPadang. Conflict about a cultural heritage, Gunung Padang Site, is a new issue that surfaced in 2012 due to different views in interpreting a cultural heritage. To archaeologists, Gunung Padangis a “typical” megalithic site, which is known as terraced structure. However, to Tim Terpadu Riset Mandiri (Integrated Team of Independent Research), it was a pyramid much older than the ones in Egypt. The horizontal conflict about Gunung Padang is a conflict caused by different archaeological paradigms, which impacted on different views in interpreting the existence of cultural remains. It is apurely conflict, which scope is limited to the domain of Academic purposes with no interventions from various factors, including political factor. Archaeology has long been an arena of debates by experts. One of the reasons is because the main study of archaeology is post-facto – does not happen in recent time, but hundreds and even thousands and millions of years ago. On the other hand, knowledge/science is relative and subjective in nature because it is influenced by various interests. Therefore there is no true knowledge/science or reality of the past. What exists is knowledge about the past according to present-day people. Debates in knowledge/science domain are natural. In fact, if the conflict about Gunung Padang can be resolved in the right way, it will be a benefit, among others it will lead to a change for the better
PRASEJARAH AUSTRONESIA DI NUSA TENGGARA TIMUR: SEBUAH PANDANGAN AWAL
Get PDFAbstrak. Tulisan ini menguraikan gambaran awal tentang kehidupan Penutur Austronesia dan karakter budaya neolitiknya di wilayah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan penemuan-penemuan data baru yang dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Setidaknya di sekitar 3.000 – 2.000 BP berbagai pulau di wilayah ini sudah dihuni Penutur Austronesia. Mereka menghuni wilayah pantai dengan mata pencarian berburu dan meramu dengan penekanan pada pemanfaatan biota laut; mempraktekkan penguburan tempayan dan tanpa wadah; menggunakan peralatan beliung persegi dan peralatan litik lainnya; membuat alat-alat perhiasan (dari cangkang kerang, koral, dan biji-bijian); dan membuat kain dari kulit kayu. Kemiripan bentuk, pola serta variasi tinggalan arkeologis dari situs-situs neolitik di wilayah ini memperlihatkan komunitas antar-pulau telah terlibat kontak dan interaksi yang intensif di kala itu. Abstract. Prehistoric Austronesian in East Nusa Tenggara Timur: a preliminary view. This article discusses a preliminary insight on the presence of the Austronesian Speakers and its neolithic culture in East Nusa Tenggara, based on our new discoveries completed with results from previous studies.At least around 3,000 – 2,000 BP most of islands in this region have been inhabited by Austronesian speaking people. They inhabited coastal areas; practicing hunting and gathering with an emphasison the exploitation of marine resources; practicing burial with and without jar; using polished stone adzes and other lithic tools; manufacturing body ornaments made from shells, coral, and seeds;and making cloth from barks. The similarity observed among the shapes, patterns and variations on archaeological remains from neolithic sites in this area reveal an intensive inter-island contacts and interactions between coastal communities during that period
Kota Rentang, Sumatra Utara: Jalur Perdagangan Pantai Timur Sumatra
Get PDFKota Rentang, North Sumatra: Trade Route on the East Coast of Sumatra. KotaRentang is a new site, which was discovered in Muara/Belawan (Belawan Estuary) area, Medan,in 2008. In this article will be presented archaeological evidences found during excavations. In the context of Muara Belawan area, the discovery of this site is important because in this area there is also a quite famous site, which is Kota Cina, a habitation site that contains Song-Yuan ceramics, and Paya Pasir, where there is an old shipwreck. Ceramics analysis is the important device in retracing trade sites in Muara Belawan and finding out when Kota Rentang was first involve in trade network. In this study comparisons are also made between the variability and chronology of ceramics from the sites of Kota Rentang, which are located in a network of coastal-interior river system. It is hoped that results of this study will provide better understanding about the emergence of centers of coastal cities, which were involved in regional trade network during 12th – 16th centuries AD along the east coast of the northern part of Sumatra, particularly Muara Belawan area
Laut Untuk Semua: Materialisasi Budaya Bahari Di Kepulauan Maluku Tenggara
Get PDFOcean for All: Materialization of Maritime Culture in the Islands of SoutheastMoluccas. Since 1982 UNESCO has designated April 18th as the International Day for Monuments and Sites. This year, the selected theme for this memorial day is ‘cultural heritage of water’. Despite its status as the major archipelagic state in the world, with thousands of islands connected by the sea, echoes of the celebration of the important day mentioned above does not seem to be heard in Indonesia. Although Mid-year has indeed passed, apparently it is not too late to review the interesting theme above. Correspond to this particular momentum is the fact that Moluccas and another six provinces are attempting to be approved as archipelagic provincials by choosing the sea as their identity, a status which also means that the role of maritime cultural history will play a central part. This paper tries to examine the role of sea in the construction of cultural history in Southeast Moluccas Islands as well as all the material manifestation of this specific perspective on seascape. Hopefully this preliminary discussion will be able to encourage the role of archaeology to develop thesea as a source of universal values for identity, science, and prosperity
Prospek Penelitian Arkeologi Industri Di Indonesia
No full textThe Prospect of Industrial Archaeology Research: A Preliminary Notion. This Article is a preliminary notion, which objection is to introduce industrial archaeology in Indonesia. The reasoning is that industrial archaeology has long been known in Europe, UK in particular, but in Indonesia it is a new subject. Although Indonesia has quite many old industrial remains, thus far archaeological investigations with industrial archaeology as the main focus have not been optimally performed.Many of the old industries have now perished due to modernization. However, there are still some that survive. Remains of industrial activities from the Dutch colonial period are the archaeological evidences about the industrial activities in the olden days. The main considerations in this article include the definition of industrial archaeology and its development history in Indonesia, the domain of industrial archaeoligy in Indonesia. The prospect of research and development of industrial archaeology in Indonesia. It is hoped that the notions in this article can be the initial step to develop industrial archaeology in Indonesia
Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Situs Arkeologi
No full textIn the effort to manage cultural heritages nowdays, it is important to take into account the social significance of a site to its surrounding communities. As a consequence, we are required to make an advocacy ( change of policy) to revise the position of the local inhabitants around a site from being an object to a subject. Such change of policy is significant to change the position of the Local inhabitants within the site area from the controlled party into equal partner. Communities should be invoh·ed in the process of cultural heritage management so that the valuable asset will give back good contribution -both materially and non-materially -which will be of benefited to the well-being of cultural heritage and its surrounding communities. The effort to implement the management concept that places cultural heritage in social context, calls for the importance of developing participative approach, which is more community oriented. The implementation of this type of approach is through community empowerment. Empowerment means the social responsibility of archaeology to the communities that have to put up, directly, with the effects of development of site