e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Rules Regarding Mandatory Equity Securities Listing: Is It Possible for A Public Company Without Listing on The Indonesian Stock Exchange?
Get PDFÂ ABSTRACTThe Financial Services Authority has issued the latest regulation in the Capital Market sector, namely the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector. This paper aims to conduct a more specific analysis regarding the mandatory elements for a company that will conduct a public offering to list its equity securities on the stock exchange. The initiation of the obligation to conduct equity securities listing is carried out in order to reduce the intensity of backdoor listing or efficient efforts towards Initial Public Offering activities by acquiring a company whose shares have been listed on the Stock Exchange. This article was compiled using a normative legal research method. Based on Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021, the Financial Services Authority through the Depository and Settlement Institution conducts electronic securities listing which is not part of the securities collective custody. The Depository and Settlement Institution checks the conformity of the Securities records in the Depository and Settlement Institution with the records in the Securities Administration Bureau or the Public Company which conducts its own Securities administration. The mandatory to be listed for the equity securities of a public company closes legal loopholes for companies that wish to become public company using a procedure that is not in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.Keywords: registered; capital market; public company; securitie
Measuring The Effectiveess of Consumer Dispute Resolution on Small Value E-Commerce Transaction
Get PDFThe development of very advanced information technology has changed the pattern of trade carried out by the community. Buying and selling are no longer only carried out directly with the meeting of sellers and buyers in certain places, but can be performed from anywhere with the help of information technology. E-commerce or trade conducted online is growing very rapidly from day to day and has become a lifestyle for people, especially in urban areas. In addition to having a positive impact, e-commerce also has a negative impact, because the laws governing it have not developed as fast as these trading practices. One of the problems is related to the existing settlement institutions. Existing institutions are seen as not being able to properly accommodate consumer disputes that arise. The dispute resolution available is considered conventional and has not accommodated disputes that arise, especially for claims of small value, which make up the majority of the online trading section. In connection with the above description, a research was conducted. The question in this study is how effective is the dispute resolution agency currently available, especially for e-commerce disputes of small value. This research was conducted with a normative juridical method. From the results of the study it can be concluded that the existing dispute resolution institutions cannot be said to be effective, especially in consumer disputes of small value, adequate dispute resolution for claims of small value arising from online buying and selling. From the results of the research, recommendations are given to form existing dispute resolution institutions, especially BPSK, to increase their role and capacity so that they can accommodate small-value disputes quickly and at low cos
Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren
Get PDFSexual violence is one of the human rights violations in which women are the dominant victims. To date, most victims who have experienced violence are reluctant to submit complains because they do not know that the situation that happened to them was violence and because of the lack of support from their families. The female students who became the victims had been lured by their ideals, lied to for religious reasons, and were verbally threatened by HW. The focus of this research is to analyze what kind of human rights violations that were committed by the leaders of Islamic boarding schools against female students. The research method uses empirical juridical because it examines the situation happened what is happening in society. This study aims to provide solutions to violations against human rights that have occurred and as anticipation so that similar human rights violations do not occur. The results of the study show that sexual violence can be prevented by providing sexual understanding to children, providing complaint services, and having parental control over children. However, if sexual violence has occurred, then the state needs to help in providing access to education and access to health for victims, as well as punish the perpetrators.Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran HAM yang mana perempuan dominan menjadi korban. Sampai saat ini, sebagian besar korban yangmengalami kekerasan enggan untukmengadu karena ketidaktahuan bahwa apa yang terjadi merupakan kekerasan dan minimnya dukungan dari keluarga. Santriwati yang menjadi korban telah diiming-imingi cita-cita, dibohongi dengan alasan agaman, dan diancam secara verbal oleh HW. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa pelanggaran HAM yang dilakukan pemimpin pondok pesantren kepada santriwati. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris karena mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas pelanggaran HAM yang telah terjadi dan sebagai antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM serupa. Hasil kajian menunjukkan kekerasan seksual dapat dicegah dengan memberikan pemahaman seksual kepada anak, menyediakan layanan pengaduan, dan adanya kontrol orang tua terhadap anak. Namun, bila kekerasan seksual telah terjadi, maka negara perlu membantu menyediakan akses pendidikan dan akses kesehatan kepada korban, serta menghukum pelaku
Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia
Get PDFPeningkatan jumlah dan nilai transaksi e-commerce di Indonesia setiap tahunnya telah mendorong semakin terbukanya peluang terjadinya tindakan anti persaingan usaha pada sektor bersangkutan. Tulisan ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana kondisi tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia serta bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. Tantangan lainnya ialah berkenaan dengan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, KPPU sendiri memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce. Saran yang disampaikan ialah pengaturan lebih khusus mengenai industri e-commerce seyogyanya juga diatur dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Disamping itu, pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha Indonesia juga menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Get PDFDalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2017 dan 2018   membuka penerimaan pegawai untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional. Pembinaan Jabatan fungsional salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kendala-kendala pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional  tersebut. Sementara tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan: Pola Pembinaan jabatan fungsional (di Bidang Pemasyarakatan; Keimigrasian; Penyuluh Hukum; dan Analis Hukum) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional tersebut. Harapan pegawai memilih jalur karier Jabatan fungsional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode mixed method, dimana selain menggunakan kuesioner yang dikirimkan melalui links google, juga melakukan wawancara dengan nasumber dan studi kepustakaan.  Hasil penelitian,  pelaksanaan pembinaan  Jabatan Fungsional oleh Direktorat Jenderal sebagai pembina menunjukkan cukup baik, namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan materi bahan ajar yang sesuai lingkup tugas dan fungsi Jabatan Fungsional tersebut dengan melakukan evaluasi pedoman kurikulum dan modul guna menyesuaikan  dengan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi saat ini
Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional
Get PDFPemerintah Indonesia telah menandatangani deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) sejak tahun 2014. Namun dalam tataran teknisnya, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan Hukum Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan masuknya sistem hukum publik ke ranah domestik yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Quo Vadis Komisi Nasional Disabilitas?
Get PDFPengesahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat disabilitas secara nasional. Penempatan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas di bawah Kementerian Sosial ini memunculkan kembali pertentangan tentang konsep disabilitas sebagai urusan sosial terhadap konsep disabilitas sebagai urusan hak asasi manusia. Makalah ini menggunakan tinjauan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan deduktif dalam menganalisis data dan peraturan perundang-undangan terkait. Makalah ini menguraikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menelaah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, telaah ini juga merujuk pada konsep yang terbaru dan komprehensif dari United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) sebagai ‘soft law’ yang secara khusus berisi ketentuan pembentukan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Studi ini menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) kurang sejalan dengan tujuan keseluruhan pendekatan disabilitas berbasis hak asasi manusia. Selain itu, makalah ini menyarankan untuk memperkuat KND melalui mandat yang luas yang menetapkan komposisi dan lingkup kompetensinya, dengan mempertimbangkan disabilitas sebagai urusan lintas bidang, bukan hanya urusan sosial semata. Lembaga nasional ini harus memiliki kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia
Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
Get PDFOrganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semakin banyak varian virus Corona baru yang dilaporkan di dunia, memiliki potensi lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Namun demikian WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi. Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif terbanyak. Untuk penanggulangan wabah ini, program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Vaksin wajib, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pokok Permasalahan penelitian:bagaimakah harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan covid-19; serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19? Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan yuridis-normatif; Tekhnik pengumpulan data dilakukan cara: studi kepustakaan. Tekhnik analisis data: analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, dimungkinkan digugat, karena disharmonisasi dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen. Untuk menanggulanginya, perlu dilakukan upaya: penyelarasan perundang-undangan; Sosialisasi, transparansi atas kegunaan dan resiko vaksinasi covid-19
The Problems of Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 in Relation to Legal Awareness and Legal Compliance of Bank Mandiri MSME Debtors
Get PDFThe spread of Corona Virus Disease 2019 has disrupted the economy so that it has an impact on increased bank credit risk due to decreased performance and capacity of debtors in fulfilling credit or financing payment obligations. The Financial Services Authority (FSA) issued FSA Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of COVID-19 so that the pandemic does not have an impact on the domestic economy, including MSMEs. The goal is to provide credit relaxation for customers affected by Covid-19. This research aims to examine the effect of Legal Substance and Legal Awareness on the legal compliance of MSMEs as customers of Bank Mandiri. This research used a questionnaire as the research instrument. The questionnaire was used to measure the variables of Legal Substance, Legal Awareness and Legal Compliance. The data analysis used is the SEM GSCA approach using the GeSCA application. The results of the analysis showed that legal substance and legal awareness have a significant effect on legal compliance. The legal analysis of the substance of FSA Regulation Number 11/POJK.03/2020 in Indonesia for Bank Mandiri MSME debtors is the originality of this research
The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law
Get PDF2019 was a year full of turmoil for the KPK (Corruption Eradication Commission) due to the revision of the KPK Law after 17 years of the KPK Law being in effect. Despite many rejections, the latest KPK Law was still passed in September 2019 so that it became Indonesia's positive law. Therefore, the statements of the problem in this research are: what is the cause of the KPK Law revision and what is the impact of law enforcement on corruption by the KPK after the ratification of the latest KPK Law. The purpose of this research is to find out the reasons for the revision of the KPK Law and the impact of the implementation of the latest KPK Law. The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. The results of the research indicate that there are several weaknesses of the previous KPK Law which have an impact on the performance of the KPK so that it has not provided maximum results. In fact, regarding the impact of the enactment of the latest KPK Law, it has not given positive results so that it affects the stability of law enforcement for corruption. Therefore, there needs to be a good adaptation for the KPK and all related parties so that the latest KPK Law can run well