OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Get PDFAs we all know that in the current era of development, each country is demanded to be able to increase development in order to catch up or equal the countries that are considered established in order to sustain international stability. The development is specifically directed towards realizing just and prosperous community welfare in each country, including Indonesia, with regard to all aspects including the environmental aspects, as explained in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution as a constitutional foundation, namely: "... The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ..." This important environmental aspect is based on the preservation and protection of natural resources as a common right to be enjoyed and must be safeguarded in order to continue to provide benefits in their daily lives. Apart from that, the forestry sector as one part of the environment, is a gift from God Almighty and is one of the natural resources that is very important for humans. The research method carried out is a normative research method so that the literature used comes from literature, books and legal dictionaries. The results of this study are criminal law enforcement against illegal logging, regulated in criminal provisions in Article 50 and criminal penalties in Article 78 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, but regarding the provisions of the procedural law concerning proof in criminal acts Illegal Logging at trial is based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) Chapter XVI articles 183 and 184Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : ”...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...” Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Tidak terlepas dari itu, bidang kehutanan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian normative sehingga literature yang digunakan berasal dari kepustakaan, buku- buku dan kamus hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap Penebangan Liar (Illegal logging), diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) di persidangan berdasarkan pada Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184
HUBUNGAN OBESITAS, KEBIASAAN OLAH RAGA DAN KEBIASAAN KONSUMSI GARAM DENGAN KEJADIAN PENYAKIT JANTUNG HIPERTENSI / HHD DI POLI PENYAKIT DALAM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PALEMBANG TAHUN 2019
No full textPenyakit jantung hipertensi atau Hypertensive heart disease (HHD) adalah penyakit komplikasi jantung istilah yang diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara ventrikel kiri (HVK), aritmia jantung, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung kronis, yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor risiko yang mendorong timbulnya HHD antara lain obesitas, terutama obesitas sentral, keadaan inflamasi, hipertensi, hiperurisemia, dan pola hidup seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik. Tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan obesitas, kebiasaan olahraga, konsumsi garam secara simultan dengan kejadian penyakit jantung hipertensi / HHD di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Bhayangkara Tahun 2018 Desain penelitian ini adalah metode survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua responden yang menderita penyakit jantung hipertensi/HHD yang berkunjung dan berobat di RS Bhayangkara TK.III Palembang di bulan Januari – Maret berjumlah 312 orang pasien, dengan jumlah sampel 76 responden, yang didapat dengan tehnik pengambilan sampel Acidental sampling. Metode pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner. Analisis hasil penelitian menggunakan Chi-Square (bivariat) dengan α=0,05, didapatkan hubungan yang bermakna antara kejadian penyakit jantung hipertensi/HHD dengan obesitas (ρ=0,016, OR=3,187), olahraga (ρ=0,036, OR=2,727), konsumsi garam (ρ=0,006, OR=3,934). Diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan kesehatan tentang Penyakit Jantung Hipertensi (HHD), sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta sebagai bahan informasi dalam menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit HHD khususnya di RS. Bhayangkara TK. III PalembangPenyakit jantung hipertensi atau Hypertensive heart disease (HHD) adalah penyakit komplikasi jantung istilah yang diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara ventrikel kiri (HVK), aritmia jantung, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung kronis, yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor risiko yang mendorong timbulnya HHD antara lain obesitas, terutama obesitas sentral, keadaan inflamasi, hipertensi, hiperurisemia, dan pola hidup seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik. Tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan obesitas, kebiasaan olahraga, konsumsi garam secara simultan dengan kejadian penyakit jantung hipertensi / HHD di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Bhayangkara Tahun 2018 Desain penelitian ini adalah metode survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua responden yang menderita penyakit jantung hipertensi/HHD yang berkunjung dan berobat di RS Bhayangkara TK.III Palembang di bulan Januari – Maret berjumlah 312 orang pasien, dengan jumlah sampel 76 responden, yang didapat dengan tehnik pengambilan sampel Acidental sampling. Metode pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner. Analisis hasil penelitian menggunakan Chi-Square (bivariat) dengan α=0,05, didapatkan hubungan yang bermakna antara kejadian penyakit jantung hipertensi/HHD dengan obesitas (ρ=0,016, OR=3,187), olahraga (ρ=0,036, OR=2,727), konsumsi garam (ρ=0,006, OR=3,934). Diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan kesehatan tentang Penyakit Jantung Hipertensi (HHD), sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta sebagai bahan informasi dalam menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit HHD khususnya di RS. Bhayangkara TK. III Palemban
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya Tahun 2019
No full textDiare merupakan kehilangan cairan tubuh dalam 24 jam dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Gejala ini manifestasi dari infeksi system gastrointestinal yang dapat disebabkan berbagai jenis bakteri, virus dan parasit. Infeksi ini dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi maupun infeksi langsung antar manusia. Kejadian diare pada balita tidak terlepas dari perilaku keluarga diantaranya pemberian Air Susu Ibu (ASI), pemberian makanan tambahan, mencuci tangan, pengolahan air minum, dan kondisi jamban. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara ASI ekslusif, mencuci tangan dan jamban sehat dengan kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional dengan jumlah responden sebanyak 64 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara ASI ekslusif, mencuci tangan dan jamban sehat dengan kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2019. Diharapkan tenaga kesehatan selalu berperan aktif dalam memberikan informasi seperti penyuluhan dan konseling kepada ibu atau keluarga yang mempunyai balita tentang PHBS maupun pencegahan diare, selain itu bagi masyarakat terutama para orang tua, diharapkan agar memperhatikan kesehatan balita, baik dari segi pemberian makanan maupun pemeliharaan kesehatan anak balit
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KPK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Get PDFThe author discusses the criminal responsibility of KPK investigators who commit violations in handling cases of corruption. In this case the author takes the issue of when the actions of KPK investigators can be categorized as criminal acts in the event of irregularities in the process of examining criminal acts of corruption, as well as the form of criminal acts and legal liability related to criminal acts carried out by KPK investigators when examining corruption. The purpose of the author to raise the topic of this problem is to analyze when the actions of KPK investigators can be categorized as criminal acts in the event of a deviation in the process of examining criminal acts of corruption. The type of research conducted by this author is normative research, because the author will conduct research by analyzing the applicable laws regarding the form of criminal acts that can be carried out by KPK investigators in handling cases of corruption. The results of the research conducted by this author are that in the current positive law Indonesia has been regulated about forms of crime that can be made possible by KPK investigators in handling cases of corruption in the form of Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption has been revised into Law number 20 of 2001 and also regulated in the KPK Law, namely Law number 30 of 2002.Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan mengenai Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah untuk menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan yang berlaku mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa dalam hukum positif Indonesia saat ini telah diatur mengenai bentuk tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 serta diatur pula dalam UU KPK yakni UU nomor 30 tahun 2002
IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Get PDFThe main problem of this research is the role and position of the sub-district in the implementation of regional government according to law number 23 of 2014. The problem is then, what is the role and position of the sub-district in implementing regional government according to law number 23 of 2014 and what factors influence leadership camat in implementing its functions, duties, and authority according to law number 23 of 2014. This research is normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses a legal approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques in the form of library studies and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the Role and Position of the Sub-District Head in the implementation of regional government according to Law Number 23 of 2014, namely the Sub-District is no longer a unit of governmental territory, but as a unit of work or service area. The status of the sub-district is now a district / city apparatus that is equivalent to the regional offices and technical institutions, even the kelurahan. The sub-district head accepts delegation as the authority of the Regent / Mayor to handle it as a matter of regional autonomy (delegative authority), the Camat also carries out the general duties of the government in accordance with Law Number 23 Year 2014 (Attributive authority). The sub-district was formed as the implementing principle of decentralization.Pokok masalah penelitian ini adalah Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Permasalahan tersebut selanjutnya,yaitubagaimana Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi
PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BADAN USAHA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 828K/Pdt.Sus-PHI/2016)
Get PDFIndustrial Relations Court is a special court that has the authority to examine and decide on industrial relations disputes, the execution of decisions of the Industrial Relations Court is not an easy matter because many factors that inhibit include the absence of goods or assets that can be submitted for execution, especially if the Respondent is an entity in the form of a Vennotschap (CV) Commanditaire. The formulation of the problem in this study is 1) How is the execution of the case of an industrial relations dispute on the business entity Commanditaire Vennotschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 ?; and 2) What are the obstacles that occur in the execution of cases of industrial relations disputes against the business entity of the Commanditaire Vennotschap (CV) ?. The research method used is normative juridical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study show that: 1) The implementation of the decision on the case of an industrial relations dispute against the business entity Commanditaire Vennotschap (CV) as the execution of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 828K / Pdt.Sus-PHI / 2016 cannot be carried out until this applicant does not find goods / assets belonging to the Defendant or the respondent of the execution, namely the Trisakti CV; and 2) Constraints that occur in the implementation of decisions on cases of industrial relations disputes against the business entity of the Vennotschap Commanditaire (CV), namely a) Juridical barriers covering 1) There is resistance from third parties (Derden Verzet); 2) There is resistance from the defendant's execution party; 3) There is a request for a review; and b) Non-juridical obstacles include 1) Absence of goods or assets that can be submitted for execution; 2) There is physical resistance from the defendant's execution; 3) The presence of third party hands; 4) Less than optimal role of the Court; and 5) No withdrawal of complementary allies or allies of management as Defendant.
Keywords: Verdict, execution, industrial relations dispute.Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial, eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah suatu perkara yang mudah karena banyak faktor yang menghambat antara lain tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi, terlebih apabila Termohon eksekusinya adalah badan usaha berbentuk Commanditaire Vennotschap (CV). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016?; dan 2)Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) sebagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828K/Pdt.Sus-PHI/2016, tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini pemohon tidak menemukan barang/aset milik Tergugat atau termohon eksekusi yaitu CV Trisakti; dan 2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perselisihan hubungan industrial terhadap badan usaha Commanditaire Vennotschap (CV) yaitu a) Hambatan yuridis meliputi 1) Adanya perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet); 2) Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi; 3) Adanya permohonan Peninjauan Kembali; dan b) Hambatan non yuridis meliputi 1) Tidak adanya barang atau aset yang dapat diajukan untuk dieksekusi; 2) Adanya perlawanan secara fisik dari termohon eksekusi; 3) Adanya campu tangan pihak ketiga; 4) Kurang maksimalnya peran Pengadilan; dan 5) Tidak ditariknya sekutu komplementer atau sekutu pengurus sebagai Tergugat.
Kata Kunci: Putusan, eksekusi, perselisihan hubungan industrial.
 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Get PDFAt present various efforts have been made by the government and non-governmental organizations concerned with the dangers of narcotics. Very dangerous dangers can occur to drug users and the surrounding environment, as well as the nation and the country in general, in this case the government and the public and related parties try to campaign for the abuse of narcotics abuse, this aims to make many people aware of the impact of drug abuse. Cases of abuse of narcotics and illegal drugs that occur in the jurisdiction on a regional basis still include small-scale crimes. Cases that have been handled and processed by the police revolve around the circulation and abuse of narcotics and illegal drugs in a personal manner and have not been professionally organized as in large cities.Saat ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar
PELAKSANAAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA
Get PDFAt present, human rights as particularism are replaced by universal human rights because "in the concept of modern human rights, the influence of liberalism can be seen in passive civil rights, namely individual freedom from State interference. This study discusses how the application of the law of rights human rights as a means of social control over transgender gay lesbians (LGBT) in Indonesia and how the treatment and views of the community towards bisexual transsexual gay men (LGBT) in Indonesia The method used in this study is a normative research method in which the material used is in the form of literature , books on law, legal dictionaries, and other literary materials.The result of this research is that human rights in Indonesia apply universally to all citizens, regardless of social and economic status and gender.Today, LGBT cases in Indonesia are opposed LGBT people get treatment who deserve even some of their rights must be confiscated. In addition, there are also various forms of discrimination that make LGBT people experience difficulties in living their lives. When viewed from the perspective of human rights as relative-particularistic, it is clear that Indonesia strictly forbids LGBT because it is not in accordance with Pancasila and is contrary to Indonesian cultural values. However, in the context of Human Rights Law, LGBT people must obtain the same rights as other citizens. Human Rights Law in Indonesia protects all citizens' rights, without exception, especially their civil rights.
Keywords: Human Rights, Implementation, Transgender.Saat ini, hak asasi manusia sebagai partikularisme digantikan oleh hak asasi manusia universal karena "dalam konsep hak asasi manusia modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil pasif, yaitu kebebasan individu dari campur tangan Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum hak asasi manusia sebagai alat kontrol sosial terhadap gay lesbian transeksual (LGBT) transgender di Indonesia dan bagaimana perlakuan dan pandangan masyarakat terhadap gay lesbian transeksual biseksual (LGBT) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dimana bahan yang digunakan berupa bahan literature, buku-buku tentang hukum, kamus hukum, serta bahan kepustakaan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah hak asasi manusia di Indonesia berlaku secara universal untuk semua warga negara, terlepas dari status sosial dan ekonomi dan gender. Saat ini, kasus LGBT di Indonesia ditentang oleh masyarakat. Orang LGBT mendapatkan perlakuan yang tidak pantas bahkan beberapa hak mereka harus disita. Selain itu, ada juga berbagai bentuk diskriminasi yang membuat orang LGBT mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia sebagai relatif-partikularistik, jelas bahwa Indonesia secara tegas melarang LGBT karena tidak sesuai dengan Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia, LGBT harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia melindungi semua hak warga negara, tanpa kecuali, terutama hak-hak sipil mereka.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan, Transgender.
 
PERAN DAN KEDUDUKAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Get PDFThe main problem of this research is the Role and Position of sub-district heads in the administration of regional government according to law number 23 of 2014, The next problem is, how the role and position of sub-district heads in the administration of regional government according to law number 23 of 2014 and what factors influence leadership camat in carrying out its functions, duties, and authorities according to law number 23 of 2014. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied in nature. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the Role and Position of the Camat in the administration of regional government according to Law Number 23 of 2014 is that the Sub-district is no longer a unit of governmental authority, but rather as a unit of work or service area. The status of the sub-district is now a district / city regional apparatus equivalent to regional offices and technical institutions and even kelurahans. The Camat accepts the delegation as the authority of the Regent / Mayor to handle it as a matter of regional autonomy (delegative authority), the Camat also carries out general governmental duties in accordance with Law No. 23 of 2014. (Attributive authority). Districts are formed as implementing the principle of decentralization.Pokok masalah penelitian ini adalah Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Permasalahan tersebut selanjutnya,yaitubagaimana Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN
Get PDFThis study aims to determine how the legal protection for the parties in the sale and purchase of land with a deed under the hand, and what are the factors that cause people to buy and sell land with a deed under the hand. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the legal protection of the parties in buying and selling with a deed under the hand, namely both parties, especially the seller acknowledges the existence of the sale and purchase agreement that is carried out, in this case the most important thing to admit is the seller. If both parties acknowledge that the agreement under the hand that has been done is considered perfect and the legal force of the deed under the hand will be the same as the authentic deed, If one of the parties denies that there has never been a sale and purchase then go back to the applicable Government Regulation as long as there is no other evidence to prove. And the factors that cause people to buy and sell with a deed under the hand of the community lacking understanding or even ignorance of the perpetrators of the transaction both the seller and the buyer of land regarding the provisions of applicable law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, dan Apa kah Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan yaitu Kedua belah pihak terutama penjual mengakui adanya perjanjian jual beli yang dilaksanakan, dalam hal ini yang paling penting mengakui adalah pihak penjual. Jika kedua belah pihak telah mengakui maka perjanjian akta di bawah tangan yang telah dilakukan dianggap sempurna dan kekuatan hukum dari akta di bawah tangan tersebuut akan sama dengan akta otentik, Apabila salah satu pihak menyangkali bahwa tidak pernah terjadi jual beli maka kembali ke Peraturan Pemerintah yang berlaku sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan. Dan Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan yaitu Masyarakat kurang paham atau bahkan ketidaktahuan dari si pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli tanah mengenai ketentuan hukum yang berlaku