E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi: Relationship Between Anxiety Level and Pain Intensity in Post-Operative Patients at Torabelo Regional General Hospital, Sigi Regency
No full textOperasi adalah suatu penanganan medis secara invasif dengan cara menyayat bagian tubuh yang mengalami masalah kesehatan, kemudian dilakukan tindakan perbaikan dan di akhiri dengan penutupan luka. Tindakan operasi selalu berhubungan dengan insisi atau membuat sayatan pada bagian tubuh yang dapat menimbulkan trauma. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri pada pasien post operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini seluruh pasien post operasi dengan jumlah sampel 31 dengan menggunakan acidental sampling, analisa data dilakukan secara analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan keusioner sebagai alat ukur. Hasil penelitian didapatkan data bahwa sebagian besar responden tidak mengalami kecemasan sejumlah 28 orang (90,3%). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kecemasan pada pasien post operasi lebih ke dalam kategori kecemasan ringan-sedang. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi. 
Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia: The Legal Politics of Formulating Family Resilience Regulations in Indonesia
No full textPenelitian ini membahas politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia. Ketahanan keluarga merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan psikososial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan menggunakan teori politik hukum, teori konfigurasi politik, serta teori ketahanan keluarga untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang terkait, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang utuh dan sistematis. Dengan adanya RPJMN 20252029 yang menempatkan penguatan keluarga sebagai salah satu fokus pembangunan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun regulasi ketahanan keluarga yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.
 
Ramadhan Happy Kids: Program Pengabdian untuk Menyemai Kepedulian Sosial Anak: Ramadhan Happy Kids: A Community Service Program to Sow Children's Social Awareness
No full textBulan Ramadhan momentum yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Program Ramadhan Happy Kids hadir sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan menyemai empati, semangat berbagi, serta rasa tanggung jawab sosial pada anak-anak usia dini. Kegiatan ini dirancang secara interaktif dan menyenangkan melalui metode edukasi kreatif, game educatif, dongeng islami, dan aksi sosial sederhana seperti berbagi takjil serta Zakat kepada warga yang membutuhkan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan anak-anak, orang tua, dan relawan dalam setiap kegiatan. Edukasi dikemas dalam bentuk Pembelajaran dan praktik partisipatif. bernilai edukatif, serta kegiatan turun langsung ke masyarakat sebagai bentuk praktik nyata dari nilai-nilai yang diajarkan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan antusiasme dan kesadaran sosial pada anak-anak peserta program. Mereka tidak hanya memahami makna berbagi, tetapi juga mulai menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Program ini terbukti efektif sebagai media pembentukan karakter sosial anak dengan pendekatan yang menyenangkan dan bermakna. Ramadhan Happy Kids menjadi contoh bahwa menanamkan nilai kemanusiaan dapat dimulai sejak dini, dalam balutan kegiatan yang penuh kebahagiaan
Skrining Hipotiroid Kongenital: Membangun Kesadaran Melalui Pendidikan Kesehatan di Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala : Congenital Hypothyroidism Screening: Building Awareness Through Health Education in Lalombi Village, South Banawa District, Donggala Regency
No full textProses tumbuh kembang anak yang dimulai saat pembuahan hingga mencapai masa remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal adalah fungsi hormon tiroid yang adekuat. Penurunan kadar hormon tiroid saat lahir dapat menyebabkan hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital adalah kelainan endokrin kongenital terbanyak pada anak dan penyebab tersering retradasi mental yang dapat dicegah. Skrining hipotiroid kongenital merupakan salah satu upaya penting dalam upaya pencegahan dan deteksi dini gangguan tiroid pada bayi baru lahir. Gangguan pada kelenjar tiroid dapat berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Walaupun program skining ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, tetapi angka cakupan skrining hipotiroid kongenital di Indonesia masih rendah yakni kurang dari 2 %, disebabkan akibat kurangnya fasilitas laboratorium yang dapat menyediakan pemeriksaan serta sosialisasi dan keprihatinan dari masyarakat, Kepala Daerah dan fasilitas Kesehatan yang ada. Skrining hipotiroid kongenital di Kabupaten Donggala tahun 2023 hanya 718 (13,2%) bayi yang di skrining dari 5.411 kelahiran dan terdapat 1 bayi dengan hasil positif hipotiroid kongenital. Puskesmas Kami Seivi Lembasada telah melaksanakan skrining hipotiroid kongenital dari 216 bayi, 67 bayi (31%) yang dilakukan skrining. Upaya peningkatan pendidikan kesehatan ibu tentang skrining hipotiroid dibutuhkan agar ibu lebih memahami pentingnya melakukan skrining hipotiroid pada bayi mereka, cakupan skrining hipotiroid kongenital akan meningkat, yang berarti lebih banyak anak-anak akan mendapatkan pengobatan yang optimal sedini mungkin. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan 2 kegiatan dengan sasaran yang berbeda, yang pertama pemberian Pelatihan pada kader Kesehatan sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan serta dapat memberikan motivasi dan edukasi terkait skrining hipotiroid kongenital, yang kedua memberikan Pendidikan Kesehatan kepada ibu hamil khususnya yang trimester II dan III sehingga terjadi perubahan perilaku yang mendukung program skrining hipotiroid kongenital di wilayah Puskesmas Kami Seivi Lembasada. Rencana Luaran berupa artikel pada media massa cetak, artikel pada media elektronik, video kegiatan dan peningkatan pemberdayaan mitra tentang skrining hipotiroid kongenita
MODEL SERTIFIKASI NOTARIS DALAM TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK
No full textKewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber notary mempunyai dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik terkhususnya mengenai bagaimana notaris mengetahui kebenaran identitas para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah Pertama, kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi. Kebenaran tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Kedua, Tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Dalam sertifikasi secara elektronik, Notaris harus bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemeriksaan notaris serta menganalisis kewenangan majelis pengawas daerah dengan adanya pendampingan penasehat hukum terhadap notaris atau masyarakat selaku kuasa dari pelapor terkait pemeriksaan oleh majelis pemeriksa. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Pertama: Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, prosedur pemeriksaan notaris terkait dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan Majelis Pengawas sendiri, kemudian Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, mengumpulkan bukti-bukti, dan dapat melakukan pemeriksaan protokol notaris jika diperlukan. Kedua: Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris tetap berlaku sepenuhnya meskipun Notaris atau Masyarakat selaku kuasa dari Pelapor didampingi oleh penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang diperiksa atau yang mengajukan laporan, namun tidak mengurangi kewenangan Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku
SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENGHARUSKAN PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN AGAMA
No full textPenelitian ini ertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengesahan Yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dan untuk mengkaji kendala Notaris dalam mengajukan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan sebelum pengesahan badan hukumnya diterbitkan oleh Meteri Hukum harus terlebih dahulu memperoleh pemberian pertimbangan pengesahan badan hukumnya oleh Menteri Agama berdasarkan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021. Kedua : Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021, yang membuat Notaris terkendala dalam melakukan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Ada beberapa syarat ketentuan untuk permohonan pemberian pertimbangan dari pihak Kementerian Agama yang tidak bisa diakomodir oleh pihak Notaris seperti penerbitan akta pendirian Yayasan dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang penerbitannya tidak bisa dimohonkan oleh pengurus Yayasan karena terbentur syarat harus melampirkan Surat pengesahan badan hukum Yayasan dalam pembuatannya.
 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN TELEFARMASI DALAM PEREDARAN SEDIAAN FARMASI
No full textKemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap layanan kefarmasian di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah telefarmasi, yaitu layanan farmasi yang dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan media digital. Telefarmasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan farmasi tanpa harus berkunjung langsung ke apotek. Meski begitu, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, khususnya terkait distribusi sediaan farmasi yang tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terkait praktik telefarmasi di Indonesia, terutama dalam aspek distribusi obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengakomodasi layanan farmasi berbasis elektronik, regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara distribusi obat, tanggung jawab apoteker, mekanisme pengawasan, serta perlindungan data pasien dalam konteks layanan telefarmasi. Kekurangan dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan rinci agar implementasi telefarmasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum
Pengaruh Financial Distress Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Konservatisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Go Public Tahun 2015-2021): The Influence of Financial Distress on Company Value with Conservatism as a Moderating Variable (Case Study of State-Owned Enterprises Going Public in 2015-2021)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial distress terhadap nilai perusahan dan menguji konservatisme di dalam memoderasi hubungan Finansial distress dengan nilai perusahaan pada perusahaan BUMN yang go public tahun 2015-2021. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga terpilih 16 perusahaan dari 20 populasi sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan laporan tahunan perusahaan BUMN periode 2015 – 2021 (104 observasi) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhanadan uji Residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel konservatisme memoderasi hubungan financial distress dengan nilai perusahaan
Analysis of Corruption Enforcement Law on PT Timah Corruption Case as a Form of Corporate Crime
No full textCorruption within the corporate sector, particularly in state-owned enterprises, has emerged as a significant concern in the Indonesian legal system. A notable example of this is the corruption scandal at PT. Timah, a state-owned entity in the tin mining industry. This case uncovered instances of authority misuse and budget manipulation by individuals within the company, resulting in harm to both the state and the public. The Law on Corruption Crimes serves as the primary legal framework to address such criminal activities. This article seeks to explore the implementation of this law in the case of PT. Timah and provide insights into the challenges that law enforcement may face in tackling similar cases in the future