Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
THE SOCIAL SECURITY FOR AGING IN HONG KONG AND INDONESIA: HISTORICAL PERSPECTIVE
Full text linkEntering the 1970s, Hong Kong became first cities that encountered the challenges of aging population. These were due to the steady increase of Hong Kong people’s life expectancy, followed by declining the birth rate of Hong Kong’s women. These have transformed Hong Kong into an aging society. To address the issues of aging society, The Hong Kong government initiated various policies, ranged from social security policies, active aging, and older people participation as efforts to maintain long term sustainability of their economic growth. As for Indonesian condition, the aging issues still considered less important compare to economy and politics issues. The purpose of this paper is to describe the social security issues in Hong Kong and Indonesia as an effort to get the big picture of aging management in both countries. Examining mainly on the issue of the regulation and its implementation with descriptive analysis approach, I revealed that the Hongkong government tends to focus on the practice of active aging, life learning program and neighborhood-based mutual help network program. In the meantime, the aging management in Indonesia is relatively still overlooked. Hence this paper aims for an input for Indonesian stakeholders in Aging Management.Keywords: aging society, social security, Hong Kong, IndonesiaAbstrakMemasuki tahun 1970-an, Hong Kong menjadi kota pertama yang menghadapi tantangan populasi yang menua (aging society). Hal ini terjadi karena pertumbuhan angka harapan hidup yang tinggi, serta diikuti dengan menurunnya jumlah kelahiran pada perempuan di Hong Kong. Hal ini perlahan tetapi pasti merubah wajah Hong Kong menjadi populasi yang menua (aging society). Untuk menangani isu ini, pemerintah Hong Kong menerbitkan berbagai peraturan, mulai dari kebijakan jaminan social bagi masyarakat lansia, lansia aktif, serta partisipasi lansia pada kegiatan ekonomi, sebagai usaha menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi negaranya. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan isu-isu jaminan social di Hongkong dan di Indonesia dalam upaya mendapatkan gambaran besar pengelolaan masyarakat menua di kedua negara. Berfokus pada permasalahan regulasi dan implementasi atas peraturan yang terbitkan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Hong Kong lebih mengutamakan aplikasi program lansia-aktif (active aging), program pembelajaran kehidupan (life-learning program) dan program gotong royong komunitas. Sementara itu, pengelolaan masyarakat lansia di Indonesia masih belum menjadi prioritas. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan lansia.Kata kunci: masyarakat menua, jaminan sosial, Hong Kong, Indonesia
ASEAN'S ATTEMPTS IN SECURITIZING WOMEN'S RIGHTS AT THE REGIONAL AND STATE LEVEL (MYANMAR)
Full text linkAbstractThis paper aims to examine the extent to which ASEAN has attempted to securitize womens rights at the regional and state level. Securitization theory formulated by the Copenhagen School expounds a set of securitization process by which a certain issue can be categorized as a security issue that should be concerned. In securitization process, an issue should follow three stages: a) non-politicized; b) politicized; c) securitized. Speech act and the acceptance of audience are also paramount in the process. Throughout these steps, the extent to which ASEAN has put endeavor to securitize womens rights can be determined. At the regional level, attempts through declarations and commitments among member states can be analyzed to indicate ASEANs concrete endeavor to take into account womens rights as an issue that should be securitized. In the meantime, at the state level, Myanmar, a newly democratic country in Southeast Asia, will be analyzed. Womens rights in Myanmar are of grave concern and as a consequence, securitizing women issues especially the rights of women is of great importance. The limited role of ASEAN has nonetheless given consequences to the action given to a state. Myanmar has become a concrete example to show that ASEAN merely contributes an influence or encouragement to its member states to promote womens rights. Securitizing womens rights at the state level is arguably difficult due to the principle of non-interference that ASEAN has. Keywords: securitization theory, ASEAN, Myanmar, womens rightsAbstrakTulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ASEAN telah berusaha melakukan sekuritisasi terhadap hak-hak wanita di tingkat regional dan negara. Teori sekuritisasi yang dirumuskan oleh Copenhagen School menjelaskan secara terperinci tentang proses sekuritisasi di mana sebuah isu tertentu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan yang perlu diperhatikan. Dalam proses sekuritisasi, sebuah isu perlu melalui tiga tahapan, yakni a) tidak dipolitisasi; b) dipolitisasi; c) sekuritisasi. Pidato dan penerimaan dari para pendengar isu juga merupakan hal penting dalam proses sekuritisasi. Melalui langkah-langkah ini, sejauh mana ASEAN telah berusaha untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu hak-hak wanita dapat ditentukan. Di tingkat regional, upaya-upaya melalui deklarasi dan komitmen antarnegara anggota dapat dianalisis untuk melihat usaha nyata ASEAN dalam memperjuangkan hak-hak wanita sebagai isu yang perlu disekuritisasi. Di samping itu, di tingkat negara, Myanmar sebagai negara demokrasi baru di Asia Tenggara, akan dianalisis. Hak-hak wanita di Myanmar mendapat perhatian utama, sehingga sekuritisasi terhadap isu-isu hak-hak wanita merupakan hal yang penting. Namun, peran terbatas ASEAN memberikan konsekuensi dalam upaya sekuritisasi di tingkat negara. Myanmar merupakan contoh nyata untuk memperlihatkan bahwa upaya ASEAN dalam sekuritisasi hak-hak wanita hanya sebatas memberikan pengaruh atau dukungan. Melakukan sekuritisasi terhadap hak-hak wanita di tingkat negara dapat dikatakan sulit karena prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN.Kata kunci: teori sekuritisasi, ASEAN, Myanmar, hak-hak wanit
DINAMIKA KEDAI KOPI DAN INDUSTRIALISASI DI JEPANG
Full text linkSince 19th century coffee and coffee shop has closely related to economy, politic, social and cultural changes of Japanese society. Coffee shop has transformed into various form to meet the customer’s necessities. This article aims to analyze social history of Japanese coffee shop and how the coffee culture (idea, techniques, and practices) develop in Japan. Data was collected by literature studies, and short observation at diverse coffee shop in Japan. Coffee shops in Japan developed rapidly in near public transportation, shopping and offices area. Coffee shops are not only as sociability place but have developed as workplace. There are many types of coffee shop in Japan such as Kissaten, retail coffee shop and artisan coffee shop. Each type has different characteristics and has different customers. Keywords: coffee shop, Japan, industrializationAbstrakSejak akhir abad ke 19, kopi dan kedai kopi terkait erat dengan perubahan ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat Jepang. Kedai kopi mengalami berbagai jenis transformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial pelanggan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sejarah perkembangan kedai kopi dan bagaimana budaya kopi (ide, teknik, dan praktek) yang berkembang di kedai kopi Jepang. Tulisan ini merupakan studi pustaka. Observasi singkat berbagai jenis kedai kopi di Jepang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data sekunder. Kedai kopi di Jepang berkembang pesat di dekat area transportasi, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tetapi berkembang menjadi tempat bekerja. Berbagai jenis kedai kopi berkembang di Jepang seperti Kissaten, retail coffee shop, dan artisan coffee shop. Masing-masing kedai kopi memiliki karakteristik yang berbeda dan pengunjung yang berbeda-beda. Kata kunci: kedai kopi, Jepang, industrialisas
Book Review, Immigrant Japan: Mobility and Belonging in an Ethno-nationalist Society, by Gracia Liu-Farrer
Full text linkGracia Liu-Farrer’s Immigrant Japan: Mobility and Belonging in an Ethno-Nationalist Society is an intellectually stimulating invitation to rethink the traditional definition of immigrant country in an age of global mobility. The book provides the readers with rich narratives to understand how the immigration takes place in an immigrant society that emerged out of an ethno-nationalist one. Through the analysis of narratives of belonging and mobility, Liu-Farrer has shown how international migration occurs in non-traditional receiving countries, challenged the traditional definition of an immigrant country, and offered a promise of future Japan as an immigrant country. The book presents an essential addition to the literature on Japanese studies, area studies, and international migration and mobilities in Japan and beyond. It shows that micro-level individual narratives on mobility could pave the way to understanding transnationalism and connectivity at a larger scale as well as socio-cultural change taking place in a particular area. The book, finally, contributes to broadening the concept of an immigrant country, especially in the age of global mobility
Ringkasan Hasil Penelitian ANALISIS BUDAYA DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI DALAM PRAKTIK SABUK JALAN TIONGKOK (China’s Belt Road Initiative)
No full textChina’s Belt Road Initiative (China’s BRI atau BRI Tiongkok) atau Prakarsa Sabuk Jalan Tiongkok merupakan diplomasi ekonomi dan politik Pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk mengamankan pasokan produksi negara dan devisa, penyebaran modal dan investasi, serta peningkatan hubungan internasional. Selain itu, China’s BRI merepresentasikan peta jalan tentang bagaimana Tiongkok memainkan strategi agar terintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Selain itu sekaligus juga memperkuat pokgaruh politik di daerah Sabuk dan Jalan sambil menggabungkan seluruh kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan keamanan internal dan eksternal (Mitrovic, 2018). Belt Road Initiative dikembangkan dari dasar budaya Taoisme, Konfusianisme dan Mohisme yang mengajarkan etika dan hukum dalam bermasyarakat. Budaya Tiongkok menjadi ruh dalam berjalannya Belt Road Initiative. Xi Jinping menyebutkan bahwa Belt Road Initiative memiliki sifat damai, harmoni, terbuka dan makmur yang sejalan dengan etika yang diajarkan dalam ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme. Belt Road Initiative diharapkan membantu negara tersebut mencapai impiannya menjadi negara yang kuat. Dalam perjalanan China’s BRI, Tiongkok melakukan pendekatan sosial budaya dengan negara-negara yang diajak kerjasama. Belt Road Initiative memberikan manfaat luar biasa bagi Tiongkok sendiri untuk merealisasikan impiannya. Tulisan ini berupaya menggambarkan mengenai ide besar China’s BRI tersebut beserta tantangan dan strategi budaya dan kerjasama lainnya yang dilaksanakan di dalamnya. Pemerintah Tiongkok ingin kerjasama BRI ini tidak berakhir dalam bentuk proyek fisik saja, tetapi juga menciptakan kerjasama bidang sosial dan budaya dan hubungan antar masyarakat. Namun, salah satu masalah yang harus diatasi Tiongkok adalah citra negatif negara tersebut di dunia. Banyak negara yang merasa khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Belt Road Initiative.Kata kunci :China’s Belt Road Initiative (China’s BRI), BRI, BRI Tiongkok, Prakarsa Sabuk Jalan Tiongkok, proyek kerjasama, impian Tiongkok, sosial budaya
RINGKASAN HASIL PENELITIAN PENGUATAN PERAN DIASPORA INDONESIA DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA STUDI KASUS: DIASPORA AKADEMISI DAN PROFESIONAL INDONESIA DI MALAYSIA
No full textPemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar melalui diaspora Indonesia di luar negeri. Peran diaspora dalam pembangunan Indonesia tentu sangat diharapkan terlebih dengan adanya realitas bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan potensi sumber daya manusia, padahal tidak sedikit profesional dan akademisi Indonesia yang mumpuni dan berkiprah di luar negeri, terutama Malaysia. Jarak yang tidak terlalu jauh, kesamaan budaya dan agama, serta fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia mengakibatkan banyak akademisi dan pekerja profesional yang bekerja di Malaysia. Perkembangan diaspora Indonesia perlu diteliti secara holistik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional agar dapat menunjang produktivitas bangsa. Tulisan ini berupaya untuk melihat potensi diaspora akademisi dan profesional Indonesia di Malaysia yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan daya saing dan diplomasi ekonomi Indonesia di masa datang. Keywords: diaspora, skilled diaspora, jaringan intelektual, transfer pengetahuan, Malaysi
The Nexus between FDI, Per Capita Income, Energy Consumption, Trade Openness, and Carbon Dioxide Emissions: Panel Data Analysis of ASEAN Plus Six
Full text linkASEAN and ASEAN Plus countries’ commitment in following the Paris Agreement requires them to utilize trade and investment to balance economic growth and improve environment quality. Using observational data from eleven ASEAN Plus countries from 1979–2018, this study aims to assess how income, energy consumption, FDI, and trade openness jointly cause CO2 emissions in ASEAN Plus countries using panel data estimates. This research proves the existence of the Inverted-U Environmental Kuznets Curve phenomenon in ASEAN Plus countries. In addition, a significant increase in energy consumption explains the increase in CO2 emissions levels in this region. FDI inflows have been found to have a negative relationship with the level of CO2 emissions. Meanwhile, trade openness has been found to positively influence the level of CO2 emissions. This FDI and trade relationship with CO2 emissions shows the need for a new harmonization of a more environmental-friendly integrated production system in the region
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peran Konektivitas Global Lokal dalam Peningkatan Wawasan Peternak Ayam Layer di Kabupaten Blitar
Full text linkDalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak layer, salah satu pendekatan yang cukup menonjol adalah dengan melakukan pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat lokal (local economy development/LED). PEL memperhatikan aset yang dimiliki oleh masyarakat (community assets), seperti modal manusia, modal sosial dan modal finansial. Pembahasan terkait ketiga hal tersebut dalam artikel ini dapat dilihat pada proyek “kandang percontohan ayam petelur” yang responsif terhadap perubahan iklim. Yang merupakan langkah awal yang baik dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui peternakan ayam petelur. Proyek ini merupakan hasil kerjasama jaringan organisasi global antara Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) dengan PT. Cargill Indonesia dan USAID APIK. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan bentuk interaksi antara organisasi global dan komunitas lokal dalam PEL dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial baik bagi peternak maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan dipilih secara purposif dan snowball serta menggunakan coding untuk analisis data. Dengan menggunakan kerangka The Hexagonal of Local Economic Development, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan proses LED oleh komunitas peternak layer dan interaksi global-lokal yang terjadi pada LED melalui usaha peternakan ayam layer untuk pembangunan wilayah dan ekonomi Kabupaten Blitar serta dampak sosial ekonomi bagi komunitas peternak dan masyarakat sekitar
Shuttle Diplomacy Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja
Full text linkThis research aims to determine how Indonesia uses Shuttle Diplomacy in resolving conflicts between Thailand and Cambodia. Indonesia's role in this conflict is as a third party that acts as a mediator between two parties in conflict using the shuttle diplomacy method. This research will describes the background of the Thailand-Cambodia conflict, the role and how the shuttle diplomacy is used by Indonesia in resolving the fatigue conflict, the factors from Indonesia in choosing shuttle diplomacy, and the obstacles used by Indonesia when it becomes The mediator uses shuttle diplomacy in resolving the regional conflict between Thailand and Cambodia. This research uses qualitative methods with descriptive research type. Researchers obtained data by conducting literature studies. Researchers use foreign policy theory with the concept of national interest to see and understand the reasons for Indonesia to intervene in the resolution of the conflict between Thailand and Cambodia
PEREMPUAN INDONEISA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI PENGANTIN PESANAN KE TIONGKOK : PERSPEKTIF INTERSEKSIONALITAS DAN OTONOMI RELASIONAL
No full textArtikel ini bertujuan untuk mengetahui interseksionalitas latar belakang dan otonomi relasional perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan kerangka analisis interseksionalitas dan otonomi relasional. Penelitian tersebut melakukan penelusuran riwayat hidup dua perempuan penyintas asal DKI Jakarta dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pengantin pesanan adalah perempuan dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang beragam. Terdapat interseksi latar belakang dan pengalaman tertindas perempuan di domain struktural, disiplin, hegemoni dan interpersonal yang menyebabkan perempuan tertentu rentan menjadi korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyebab utama yang melatari perempuan menjadi korban adalah faktor interseksional, yang meliputi faktor ekonomi, sosial-budaya, hubungan interpersonal serta pengalaman hidup. Semua faktor saling berkelindan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada satupun faktor dominan yang menjadi latar belakang perempuan menjadi korban pengantin pesanan. Dalam proses pengambilan keputusan, perempuan memiliki otonomi relasional karena memutuskan sendiri untuk menikah dengan laki-laki Tiongkok, berdasarkan pertimbangan interseksi latar belakang, pengalaman tertindas, nilai-nilai sosial, praktik budaya, karya sastra, serta hubungan sosial