Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Melampaui Pendekatan Legalistik: Hukum Adat Marind Sebagai Basis Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan)
Get PDFThe handling of Children in Conflict with the Law (CICL) within Indonesia’s juvenile justice system continues to face significant challenges, particularly the dominance of a legalistic and procedural approach that insufficiently addresses the social and cultural dimensions of children’s lives. This issue becomes more complex in indigenous communities where customary legal systems function as living norms for conflict resolution. This study aims to examine the role of Marind customary law in handling CICL cases in Merauke Regency, assess its compatibility with restorative justice principles, and formulate an integrative model that harmonizes customary law and state law. Employing an empirical juridical approach, data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that CICL handling remains largely formalistic, limiting the involvement of indigenous institutions and weakening children’s social reintegration. Conversely, Marind customary law demonstrates conflict resolution mechanisms aligned with restorative justice principles, emphasizing deliberation, social responsibility, and relational restoration. This study proposes a hybrid model of CICL handling that positions customary institutions as primary mediators, supported by law enforcement authorities to ensure the protection of children’s rights. This model contributes to the operationalization of legal pluralism and offers a practical policy alternative for reforming the juvenile justice system in South Papua.Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dominasi pendekatan legalistik yang berorientasi prosedural dan kurang memperhatikan dimensi sosial serta kultural anak. Kondisi ini menjadi semakin problematis di wilayah masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan diakui secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat Marind dalam penanganan ABH di Kabupaten Merauke, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif, serta merumuskan model integratif yang memungkinkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ABH masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang membatasi keterlibatan lembaga adat dan melemahkan proses reintegrasi sosial anak. Di sisi lain, hukum adat Marind memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang substantif sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan. Penelitian ini menawarkan model hybrid penanganan ABH yang menempatkan lembaga adat sebagai mediator utama dengan pendampingan aparat penegak hukum dan jaminan perlindungan hak anak. Model ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas keadilan restoratif dalam kerangka pluralisme hukum dan memberikan alternatif kebijakan bagi pembaruan sistem peradilan pidana anak di wilayah Papua Selatan
Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Ekspansi Investasi: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Di Merauke
Get PDFLarge-scale investment expansion in plantation development, food estates, and strategic infrastructure has intensified land conflicts between indigenous communities and investment actors in Merauke Regency. This article examines how the local wisdom of the Malind indigenous community functions as an adaptive strategy for resolving land disputes within an asymmetrical legal pluralism regime. Employing a qualitative socio-legal approach, this study is based on case studies conducted in Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, and Yanggandur villages through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that land conflicts primarily stem from overlapping claims between customary land (ulayat) and investment concessions legitimized by state law. In the absence of meaningful access to formal legal mechanisms, the Malind community relies on customary deliberation, symbolic rituals, and clan origin narratives as mechanisms of conflict resolution and forms of counter-hegemonic legality. Drawing on legal pluralism, critical agrarian studies, and political ecology, this article argues that local wisdom should be understood not merely as cultural practice but as a form of non-state legality with political significance in defending indigenous living spaces. The study highlights the need for substantive recognition of customary law and indigenous territories as integral components of equitable agrarian governance and investment policy.Ekspansi investasi di sektor perkebunan, pangan skala luas, dan infrastruktur di Kabupaten Merauke telah meningkatkan intensitas sengketa tanah antara masyarakat adat dan aktor investasi. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Malind berfungsi sebagai strategi adaptif dalam penyelesaian sengketa tanah di tengah rezim pluralisme hukum yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif dengan studi kasus di Kampung Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, dan Yanggandur, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah berakar pada tumpang tindih klaim antara tanah ulayat dan wilayah konsesi investasi yang dilegitimasi oleh hukum negara. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum formal, masyarakat adat Malind mengandalkan musyawarah adat, ritual simbolik, dan narasi asal-usul klan sebagai mekanisme resolusi konflik sekaligus strategi counter-hegemonic legality. Dengan menggunakan kerangka legal pluralism, critical agrarian studies, dan political ecology, artikel ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar praktik budaya, melainkan bentuk hukum non-negara yang memiliki fungsi politik dalam mempertahankan ruang hidup masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengakuan substantif terhadap hukum adat dan wilayah ulayat sebagai bagian integral dari tata kelola agraria dan kebijakan investasi yang berkeadilan
INTEGRASI MEKANISME DIVERSI DENGAN KEARIFAN LOKAL SUKU MARIND DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK ASLI PAPUA
Get PDFThis research aims to analyze the juridical synchronization between the diversion mechanism as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and the child case resolution procedures according to the customary law of the Marind Tribe in South Papua Province. Utilizing a socio-legal research method analyzed through Legal Pluralism Theory and Restorative Justice Theory, the results indicate that philosophically, there is an alignment of values between the principles of national restorative justice and the local wisdom of the Marind Tribe, both of which prioritize the restoration of social balance. However, juridically and normatively, a significant obstacle exists in the formal requirements of Article 7, Paragraph (2) of the SPPA Law, which restricts diversion only to offenses punishable by less than seven years of imprisonment. This creates a legal gap where customary settlements completed at the community level are often not legally recognized within the formal judicial administration. This study concludes that procedural synchronization can only be achieved by optimizing the Papua Special Autonomy Law as a juridical bridge to provide discretion for the implementation of Marind customary law within the national juvenile criminal justice system.
Keywords: Diversion, Indigenous Papuan Children, Marind Tribe, South Papua, Juridical Synchronization
REPRESENTASI DINAMIKA PEREDARAN MINUMAN KERAS DAN GANGGUAN KEAMANAN PUBLIK PAPUA SELATAN MELALUI INSTAGRAM SEBAGAI REAL-TIME PUBLIC ALERT SYSTEM: (Studi Akun Instagram @papua_selatan_update)
Get PDFThe establishment of South Papua Province under Law Number 14 of 2022 represents a strategic effort to strengthen governance and public security in the region. This study aims to identify patterns of public security disturbances and their relationship with the circulation of alcoholic beverages, as well as to analyze the role of the Instagram account @papua_selatan_update as a real-time public alert system. Employing a socio-legal approach, the research integrates normative analysis of alcohol-control and public-order regulations with empirical content analysis of posts uploaded between January and November 2025. The findings indicate that most incidents of violence, traffic accidents, and disturbances are strongly linked to alcohol consumption, with recurring spatial-temporal patterns in high-risk areas during nighttime. Instagram functions as a rapid, accurate, and participatory information platform, although it is not yet connected to formal governmental systems. The study concludes that regulatory strengthening, intensified patrols in hotspot areas, and the development of an integrated digital reporting system are urgently needed.Pembentukan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keamanan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola gangguan keamanan publik serta keterkaitannya dengan peredaran minuman keras, sekaligus menganalisis peran Instagram @papua_selatan_update sebagai real-time public alert system. Menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi pengendalian miras dan ketertiban umum dengan analisis empiris melalui content analysis unggahan Januari-November 2025. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas insiden kekerasan, kecelakaan lalu lintas, dan keributan memiliki keterkaitan kuat dengan konsumsi alkohol, dengan pola spasial-temporal yang berulang pada titik rawan dan waktu malam hari. Instagram berperan signifikan dalam penyebaran informasi cepat, akurat, dan partisipatif, meskipun belum terhubung dengan sistem formal pemerintah. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan patroli area rawan, serta pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi
Kebijakan Perubahan Iklim Di Papua: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Adat
Get PDFPapua, with Indonesia's richest biodiversity, faces significant climate change challenges. Sustainable policies require synergy among stakeholders, including indigenous communities with their local knowledge and traditional practices. The forest, seen as "Mama" by Papuans, is crucial for their livelihood and customs. Despite their efforts to protect it, indigenous communities remain vulnerable to climate impacts. Their limited participation in planning and decision-making often leads to ineffective climate solutions. This research explores policies by regional and central governments and
the active role of indigenous communities, focusing on climate change due to the conversion of customary forests into oil palm plantations and the marginalization of indigenous communities from losing their ancestral forest rights and access. The qualitative study shows that collaboration between the government and indigenous communities can enhance climate policy effectiveness. Indigenous participation enriches local knowledge and strengthens environmental commitments. The article highlights partnership challenges, such as differing perspectives and the need for flexible policy adaptation. The main recommendations are to strengthen communication and build capacity at both government and indigenous community levels for effective climate change mitigation in Papua. This collaboration could serve as a model for other regions facing similar challenges.Papua, dengan keanekaragaman hayati terkaya di Indonesia, menghadapi tantangan perubahan iklim yang signifikan. Kebijakan berkelanjutan memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dengan pengetahuan lokal dan praktik tradisional mereka. Hutan, yang dipandang sebagai "Mama" oleh masyarakat Papua, sangat penting bagi penghidupan dan adat istiadat mereka. Meskipun ada upaya untuk melindunginya, masyarakat adat tetap rentan terhadap dampak iklim. Partisipasi mereka yang terbatas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sering kali menghasilkan solusi iklim yang tidak efektif. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat serta peran aktif masyarakat adat, dengan fokus pada perubahan iklim akibat konversi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit dan marginalisasi masyarakat adat akibat kehilangan hak dan akses hutan leluhur mereka. Studi kualitatif ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan iklim. Partisipasi masyarakat adat memperkaya pengetahuan lokal dan memperkuat komitmen lingkungan. Artikel ini menyoroti tantangan kemitraan, seperti perbedaan perspektif dan kebutuhan akan adaptasi kebijakan yang fleksibel. Rekomendasi utama adalah memperkuat komunikasi dan membangun kapasitas di tingkat pemerintah dan masyarakat adat untuk mitigasi perubahan iklim yang efektif di Papua. Kolaborasi ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa
Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Get PDFThe institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.Kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa, mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesainan sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenanganmya. Bawaslu sendiri sudah diperkuat dengan sistem hukum pemilu yang ada, tentu masih ada berbagai evaluasi dalam penguatan lembaga bawaslu guna tercapainya pemilihan umum yang tidak hanya demokratis saja namun juga berintegritas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Mekanisme Perundang-undangan. Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang diambil data primer dengan melakukan kajian Pustaka dan data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Pada kewenangan Bawaslu yang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lemah, keberadaan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terkesan hanya sebatas “pelengkap” karena kewenangan yang diberikan pada lembaga ini kurang memadai dalam memberikan konstribusi dalam menegakan keadilan pemilu
Persinggungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penguasaan Tanah Ajun Arah Masyarakat Sungai Penuh Jambi
Get PDFCustomary land in Indonesia has essentially developed since ancient times, even long before Indonesia's independence, the Indonesian people have carried out land practices according to customary law. The purpose of this study was to determine the intersection of customary law and Islamic law in the control of ajun arah land in the Sungai Penuh community, Jambi. This study uses a socio-legal method that aims to understand the legal phenomena that occur in society. The primary data of this study came from in-depth interviews with religious and customary leaders, while secondary data were obtained from relevant literature. The data were then analyzed through editing, organizing, and grouping the research results. The results of the study indicate that there is an intersection between customary law and Islamic law in the control of ajun arah land in the Sungai Penuh community, Jambi. However, the two can interact with each other, this can be seen in the nature of the ajun arah land controlled by customary leaders. In Islamic legal norms, this practice can be in line because the ajun arah land is used for the benefit and sustainability of the customary community, in addition to avoiding internal conflicts in the customary community.
Tanah adat di Indonesia pada hakikatnya sudah berkembang sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat Indonesia telah melakukan praktik pertanahan menurut hukum adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persinggungan hukum adat dan hukum Islam dalam penguasaan tanah ajun arah masyarakat Sungai Penuh, Jambi. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan tokoh agama dan adat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui editing, pengorganisasian, dan pengelompokan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penguasaan tanah ajun arah masyarakat Sungai Penuh Jambi. Namun demikian, antara keduanya dapat saling berinteraksi satu sama lain, ini terlihat pada sifat tanah ajun arah yang dikuasai oleh pemangku adat. Dalam norma hukum Islam praktik tersebut dapat sejalan karena tanah ajun arah digunakan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan masyarakat adat, selain itu juga untuk menghindarkan terjadinya konflik internal masyarakat adat
Legal Certainty in the Enforcement of Copyright Infringement on E-Commerce Platforms in Indonesia
Get PDFAlthough Indonesia has Law No. 28 of 2014 on Copyright, the legal problems of copyright infringement in transactions on e-commerce platforms are legal regulations regarding the enforcement of copyright infringement and the awareness of e-commerce platform users. There is a gap between the current law and the reality on the ground, and piracy is still widespread. The purpose of this study is to analyze legal certainty in the enforcement of copyright infringement on e-commerce platforms based on the current law and to identify challenges in its enforcement. The method used in this research is a normative legal research method that involves analyzing laws and regulations, legal theories, and literature related to copyright and e-commerce issues. The findings of this study recommend the reconstruction of copyright enforcement on e-commerce platforms in Indonesia through the integration of advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI) and automated algorithms to effectively detect and monitor violations, accompanied by the simplification of administrative processes. Additionally, it emphasizes the importance of defining specific responsibilities for e-commerce platforms, strengthening sanctions for royalty payment violations, and increasing legal awareness among users through educational campaigns and transaction agreements that include copyright protection to ensure legal certainty in the digital era
Analisis Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak di Batam
Get PDFMaraknya kasus perceraian yang terjadi di Batam menimbulkan sengketa hak asuh anak, apabila kita sadari kebanyakan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam putusan pengadilan, dengan fokus pada studi kasus mengenai pemberian hak asuh anak di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adaetode penelitian hukum normatif, dikarenakan karakteristik tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pemberian hak asuh anak dalam perspektif keadilan gender. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sehingga didapatkan data bahwa Batam menjadi kota yang memiliki kasus perceraian paling tinggi di Kepulauan Riau. Terdapat 34 putusan yang diambil sebagai sampel penelitian dan sebanyak 79% hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya ketimpangan gender dalam sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang diadopsi hakim
Aspek Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Berkelanjutan Di Indonesia
Get PDFSustainable investment plays a crucial role in Indonesia's economic development by emphasizing a balance between economic growth,environmental protection, and social welfare. Despite a significant increase in investment in strategic sectors such as energy and infrastructure, the main challenge is managing the negative impact on the environment and local communities. This article discusses the role of civil law in resolvingdisputes arising from conflicts between economic interests and environmental or social needs. Civil law, through mechanisms such as the filing of lawsuits in court, mediation, and arbitration, serves as a tool to bridge conflicting interests and ensure fair settlements. The development ofpolicies and legal instruments that support sustainability is also important to maximize the benefits of investment while maintaining a balancebetween various interests.Investasi berkelanjutan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam investasi di sektor-sektor strategis seperti energi dan infrastruktur, tantangan utama yang dihadapi adalah mengelola dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Artikel ini membahas peran hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan atau sosial. Hukum perdata, melalui mekanisme seperti pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kepentingan yang bertentangan dan memastikan penyelesaian yang adil. Pengembangan kebijakan dan instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan juga penting untuk memaksimalkan manfaat investasi sembari menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan