Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen
No full textDalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksterna
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak
No full textChildren in conflict with the law must be protected as the nation's successor, therefore the Correctional Center has an important role in guiding the child to be accepted back into society. The formulation of this research problem is , How is the implementation of the main tasks and functions of Denpasar Correctional Center? Factors that hinder the process of guidance to child clients at Denpasar Correctional Center? This research is of the empirical legal type, with a data analysis approach using descriptive methods. The results of the study show that the main tasks and functions of the Correctional Center in providing guidance to juvenile clients have been implemented properly, through two forms of guidance mechanisms. The conclusion of this study, there are obstacles by the Correctional Center in conducting guidance, these obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. External barriers consist of communication problems. While external problems consist of the lack of availability of facilities and infrastructure. The author's suggestion in this study is that good coordination between legal agencies and the availability of adequate facilities and infrastructure are needed, so that the guidance process can be carried out properly
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika
No full textNarcotics abuse is a very complex problem, as evidenced by the increasing use of narcotics in Indonesia every year. In the criminal justice process, one of the pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is witness testimony. The presence of witnesses is an important factor. The term witness is now evolving to include Justice Collaborator. The formulation of the problem in this research is How is the arrangement of Justice Collaborators in the criminal law system in Indonesia?and How is the protection of witnesses who work together (justice collaborators) in narcotics crimes according to Law Number 31 of 2014? This study uses a type of normative legal research. The results of the study found a Justice Collaborator. However, the arrangements regarding perpetrator witnesses are considered to be very minimal and do not provide clear guidelines regarding the prerequisites for being able to designate someone as a Justice Collaborator. The role of an actor who is used as a witness in the existing regulations is only known in Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. Law enforcers in providing legal protection to Justice Collaborators are still guided by Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblowers and the witness of the perpetrator (Justice Collaborator). The rules for the existence of the Justice Collaborator are only briefly discussed. Legal protection is also less clear and firm
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Jimat
No full textThe sale of amulets in the community is very troubling because many lead to fraud. The sale of amulets in the Criminal Code has been regulated in Article 546 of the Criminal Code but, in practice, it is charged with Article 378 of the Criminal Code on fraud. The formulation of the problem in this study, namely how is the regulation of the criminal act of selling amulets in positive law in Indonesia? and how are the criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of selling amulets? This type of research is normative with the approach of legislation and concepts. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of documentation and notes. Analysis of legal materials is descriptive and analytical. The results of this study are that the seller of amulets is threatened with a maximum imprisonment of three months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs, but in practice the perpetrators of selling amulets are more often subject to Article 378 of the Criminal Code on fraud which proves that Article 546 of the Criminal Code is no longer relevant in society
Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Laut Oleh Penyidik Polisi
No full textStarting from 2004, the illegal fishing sector is now supervised by Fisheries Law. Fishermen generally use a variety of fishing gear to pull fish from the waters, but any means that can damage the marine ecosystem in the long run are prohibited. The formulation of the problem in this study is, How are the arrangements for investigations carried out by investigators against perpetrators of fisheries crimes? And what is the authority in investigating fisheries crimes? This research aims to determine who has jurisdiction to investigate fishing offenses and how the police carry out such investigations. Specifically, a normative law study was used. Investigators from the Indonesian National Police (Polri) have the authority to investigate illegal activities in designated areas of Indonesia in accordance with the Criminal Procedure Law and other legal regulations. The procedure for investigating unlawful acts in the fisheries sector is based on the authority of Polri investigators as stipulated in Article 73 paragraph 4 Fisheries Law
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan Online Yang Belum Pasti
No full textArisan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka namun saat ini arisan telah mengalami perkembangan yaitu dapat dilakukan secara online yaitu tanpa adanya pertemuan langsung dengan para anggotanya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perlindungan konsumen terhadap arisan online berdasarkan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya terdapat janji belum pasti. Tidak adanya pertemuan langsung menjadikan pelaksanaan arisan online memiliki resiko yang tinggi. Anggota arisan online yang dirugikan seharusnya melapor dan mendapat perlindungan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menunggu itikad baik pelaku karena mengetahui proses hukum yang lama. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti dan pertangunggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelanggaran janji. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer berupa UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sehingga menjawab permasalahan sesuai dengan undang-undangasil penelitian memperlihatkan perlindungan hukum konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK, dalam UUPK juga terdapat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha arisan online yang melanggar janji harus melaksanakan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Masyarakat harus lebih waspada dalam kegiatan arisan online, serta pelaku usaha harus memenuhi tanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku dan pemerintah perlu mengkaji peraturan khusus arisan online
Sanksi Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan keadilan kepada anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Keadilan tersebut diukur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan di mana pidana penjara lebih sering digunakan daripada alternatif lain. Profesor Acmad Ali dalam bukunya "Menguak Tabir Hukum" menjelaskan bahwa penyelesaian perkara hukum terakhir dilakukan melalui pranata pengadilan melalui putusan hakim. Putusan tersebut hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan, tanpa memperhatikan secara mendalam kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, dalam kasus anak, pidana penjara cenderung lebih banyak dijatuhkan daripada alternatif lainnya. Padahal, pidana penjara seharusnya merupakan opsi terakhir, terutama jika pelanggaran yang dilakukan anak tidak serius dan tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Permasalahan yang dibahas meliputi analisis mengenai penjatuhan sanksi pelatihan kerja untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta seperti apa rasio legislatif seharusnya mengoptimalkan sistem tersebut sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku, dan data dari internet serta wawancara dengan Hakim Anak. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi untuk anak, hakim seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masa depan anak. Tindakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi korban, anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Terutama untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian biasa atau tawuran tanpa korban jiwa, sanksi yang bersifat pembinaan dan pendidikan seperti pelatihan kerja seharusnya lebih diutamakan daripada pidana penjara untuk menghindari stigma yang merugikan bagi ana
Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
No full textStudi ini mencoba menjelaskan hukum kesehatan dengan mempertimbangkan HAM. Memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu melalui penjelasan dan interpretasi data. Studi ini menemukan bahwa HAM yang paling penting bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat adalah hak atas kesehatan. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak kesehatan masyarakat. Beberapa undang-undang termasuk 1) UUD NRI 1945; 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025; 4) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan 4) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar
No full textChildren have limitations in understanding and protecting themselves from various influences of the existing system. When children are involved in legal issues, the state must provide protection to children through laws and regulations including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sexual intercourse with children is an act that is categorized as rape and obscenity, and usually sexual intercourse is carried out by adults to children under the age of 15, therefore the formulation of the problem is raised, namely: 1) What is the legal protection against child victims of sexual abuse in Gianyar Regency? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of child molestation in Gianyar Regency? This study uses an empirical research type. The results obtained from legal protection for child victims of abuse are that they have received legal protection as stipulated in Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Criminal sanctions obtained by perpetrators of child abuse are a minimum of 3 years and a maximum of 15 years in prison and a minimum fine of Rp. 60 million and a maximum of Rp. 300 million
Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum
No full textOnline lottery is an activity carried out by several people by utilizing the development of technological advances and information by using smartphones in its implementation. Recently, online lottery has been highlighted because it has caused legal consequences, including losses suffered by members, promises of attractive investments and used as a basis for committing criminal acts. The problem that becomes a case in relation to online lottery is the form of responsibility and legal efforts in overcoming it. This research aims to find out the criminal and civil responsibilities of the perpetrators of online lottery who use the argument of investment in deceiving their victims so that the best legal efforts can be found in overcoming this problem. To discuss the related problems, the author formulates them into two problem formulations: first, how is the regulation of online lottery according to positive law in Indonesia and second, how is the legal responsibility of online lottery managers with the investment mode that causes legal consequences. This research uses normative legal research. This normative legal research collects legal materials from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then collected and analysed and then described through a statute approach and case approach. The result of this research is that there is no specific regulation of online lottery according to positive law in Indonesia. However, it can be interpreted that online lottery is an agreement made based on Articles 1330 and 1338 of the Civil Code and is related to the principles and objectives regulated in Articles 3 and 4 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions