Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Efektivitas penggunaan quick response code indonesian standard (qris) dalam transaksi jual beli di pasar kumbasari denpasar
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar. Berkembangnya industri Indonesia akan mengalami banyak perubahan salah satunya bidang pembayaran yang menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS, yang disusun oleh Bank Indonesia, wajib dilakukan setiap transaksi pembayaran di Indonesia, Pasal 6 PADG Nomor 24/1/PADG/2022. Nyatanya, masih terdapat pedagang yang tidak menggunakan QRIS dalam setiap transaksi. Maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui metode transaksi jual beli di Pasar Kumbasari serta bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam pelaksanaan transaksi digital pada Pasar Kumbasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari masih belum efektif dilakukan oleh para pedagang. Hambatan yang membuat belum efektifnya penggunaan QRIS yaitu, kurangnya antusias pedagang dalam menggunakan QRIS dikarenakan mayoritas pedagang lansia dan ada biaya MDR 0,6% yang diberlakukan kepada pedagang, membuat para pedagang tidak menerapkan QRIS
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
No full text-Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundangundangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan huku
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Suap yang Dilakukan Oknum Pemerintah di Kabupaten Tabanan
No full textActs of corruption often drag people who work in government agencies. KPK records show that corruption in the scope of agencies occurred in districts / cities as many as 409 problems in the period 2004-2020. the formulation of this research problem is: How is the Bribery Arrangement that occurs in the tabanan government. Criminal responsibility for the giver and receiver of bribes in the government environment in tabanan district discussing this problem, using Normative legal research. The regulation of bribery or every problem of corruption criminal activity must be processed by the court according to the existing provisions. Settlement is applied proactively based on existing laws and regulations and government authority. Each process of handling the problem must be carried out to check its progress. the Denpasar District Court's decision No. Case 16 //Pid. Sus-TPK//2020//PN, decided that the Defendant NI PUTU EKA WIRYASTUTI had been proven clearly and convincingly guilty of committing "the crime of corruption jointly and continuously"
Implementasi Alat Penetas Telur Full Otomatis Guna Meningkatkan Produksi Sektor UMKM di RAKTA FARM Desa Gelgel Klungkung
No full textSociety in general and small entrepreneurs in particular have enormous potential to develop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This will be one of the main factors driving the growth and development of the Indonesian economy amidst the current flow of globalization. The Community Service Partner is RAKTA FARM where this partner has a chicken farming business in Br. Tangkas, Gelgel Village - Klungkung. The problem with partners who will expand their business into the Balinese free-range chicken hatching sector is that they still use conventional methods. The Balinese Hindu community generally uses Balinese free-range chickens for religious ceremonies and for personal consumption. The methods that will be used in implementing this Community Service are interview methods, face-to-face methods, and workshops on how to use/operate fully automatic egg incubators. The solution that will be implemented is to increase the chicken population relatively quickly and ensure the availability of seeds for continuous production. The fact is that automatic hatching machines help parents hatch eggs to produce chicks. Hatching with a hatching machine can also increase the production scale and hatchability of eggs because the environmental temperature and humidity can be regulated precisely at RAKTA FARM Br. Tangkas, Gelgel Village - Klungkung.
 
Pendampingan Akuntansi Dalam Menentukan Harga dan Pengelolaan Persediaan Untuk Memajukan Usaha Masyarakat Desa Bangbang, Bangli
No full textFinancial statements play an important role in providing information for making business decisions or policies. Financial statements are the end result of the accounting process. However, there are still many stigmas in society that consider accounting to be difficult. In fact, if done consistently and orderly, the information obtained will greatly impact the sustainability of the business both as a source of information and a control tool. The most basic thing, in basic accounting that needs to be understood is the process of how financial statements are made. Starting from collecting transaction evidence, grouping, recording, analyzing and presenting accounting information. The first stage is collecting evidence. This initial stage is still widely ignored in recording. Even though transaction evidence is needed to prove the validity of transaction occurrences and measurements in transaction recognition. In collaboration with the Bangbang Village BUPDA, the service team conducted assistance involving the Tembuku Bangbang Bali Village community, namely traders, BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa Adat) administrators and local LPD (Village Credit Institution) administrators in early June 2024 to get assistance and training on the role of accounting in advancing business, basic accounting, inventory methods, how to make transaction evidence by utilizing technology. The methods used were socialization and discussion groups. The obstacle so far that has been felt is the difficulty of compiling reports due to forgetting or not taking notes. Not everything is "well recorded" because they still use manual records. Shopkeepers do double duty serving customers, as well as cashiers and record keepers. So very often experience constraints lack of time to record, so there are some transactions that are missed recorded. This affects the relevance of transaction data. The service team helps provide assistance as well as tools and systems used to facilitate the creation of simple proof of transactions and cash flow using technology. So there is no need to write per-item transactions manually, but using software, inputting transactions, then printing notes automatically using a thermal printer. At the end of the period, you can draw a summary of transactions in the form of cash flow. It is hoped that this PKM can have a positive impact on the progress of the Village, especially the traders, the community and BUPDA. With the records of transactions, MSME players or organizations can get economic information related to business.Laporan keuangan memegang peranan penting dalam memberi informasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan bisnis. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Namun masih banyak stigma di masyarakat yang menganggap akuntansi merupakan hal susah. Padahal, jika dilakukan dengan konsisten dan tertib, informasi yang didapat akan sangat berdampak pada keberlangsungan usaha baik sebagai sumber informasi maupun alat pengendalian. Hal paling mendasar, dalam akuntansi dasar yang perlu dipahami adalah proses bagaimana laporan keuangan dibuat. Mulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, pengelompokan, pencatatan, Analisa dan penyajian informasi akuntansi. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan bukti. Tahapan awal ini masih banyak diabaikan dalam pencatatan. Padahal bukti transaksi diperlukan untuk membuktikan keabsahan keterjadian transaksi dan pengukuran dalam pengakuan transaksi. Bekerja sama dengan BUPDA Desa Bangbang, tim pengabdi melakukan pendampingan yang melibatkan masyarakat Desa Tembuku Bangbang Bali yaitu para Pedagang, pengurus BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa Adat) dan pengurus LPD (Lembaga Perkreditan Desa) setempat pada awal Juni 2024 untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan mengenai peranan akuntansi dalam memajukan usaha, dasar akuntansi, metode persediaan, bagaimana membuat bukti transaksi dengan memanfaatkan teknologi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan grup diskusi. Kendala selama ini yang dirasakan yaitu sulitnya menyusun laporan karena lupa atau kurang mencatat. Tidak semua “terekam dengan baik” karena masih menggunakan catatan manual. Penjaga toko merangkap tugas melayani pelanggan, juga sebagai kasir dan pencatat. Maka sangat sering mengalami kendala kekurangan waktu untuk mencatat, sehingga ada beberapa transaksi yang terlewat dicatat. Hal ini berpengaruh terhadap relevansi data transaksi. Tim pengabdi membantu memberi pendampingan juga bantuan alat dan sistem yang digunakan untuk mempermudah pembuatan bukti transaksi dan arus kas sederhana menggunakan teknologi. Maka tidak perlu lagi menulis per-item transaksi secara manual, namun menggunakan software, input transaksi, kemudian mencetak nota secara otomatis menggunakan printer thermal. Diakhir periode dapat menarik summary transaksi berupa arus kas. Diharapkan PKM ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Desa khususnya para pedagang, masyarakat dan BUPDA. Dengan adanya catatan atas transaksi, pelaku UMKM atau organisasi bisa mendapatkan informasi ekonomi terkait usaha
Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis
No full textIndonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Konsespi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada sebagian sektor mengatur mengenai pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah mmengatur hak ulayat masyarakat hukum adat pada bidang investasi. Namun dalam pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menerapkan prinsip persetujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini sangat bertentangan degan prinsip dalam Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang mengabaikan dua prinsip lainnya yakni free and prior dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pengabaian prinsip FPIC terhadap pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat telah menjadikan kedudukan hukum masyarakat hukum adat semakin lemah dalam hal pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat apabila berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan menurut Teori hukum kritis pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditemukan beberapa persoalan baik persoalan pada dimensi prosedural, distributif dan kontekstual. Saran dari penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2022 perlu dilakukan revisi, revisi UU No. 11 Tahun 2022 dapat direvisi melalui pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi yang mana proses pengujiannya berlandaskan padal Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 terkhusus yang mengatur prinsip persetujuan yang harus berlandaskan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Selain itu pula, perlu dibuatkan Perpu yang berkaitan pengaturan tanah ulayat dibidang investasi dengan berlandaskan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulaya
Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia
No full textCurrently, there are many musicians who use songs without permission from their creators. This phenomenon of copyright infringement is increasing in the music industry, where industry players use music and songs owned by creators for commercial purposes without permission and without paying the rightful royalties. As a result, many disputes arise between musicians. One example of a case involving music royalties and licensing is the dispute between Ahmad Dhani and former Dewa 19 vocalist, Once Mekel. This conflict arises because Once Mekel is suspected of singing Dewa 19 songs without permission from Dhani and without permission from the Indonesian Collective Management Organization for Music (LMK WAMI). The case was resolved through non-litigation mechanisms by reaching a peaceful agreement between both parties. The agreement allows Once to sing only one Dewa 19 song titled "Cemburu," while Once states that he will not sing any other Dewa 19 songs until an unspecified time limit. This issue raises questions about the responsibilities and authority of the National Collective Management Organization (LMKN) as the institution managing musicians' royalties in Indonesia. In relation to this issue, LMKN has created the website lmknlisensi.id as a response to this controversy. This study uses a normative legal research method with a statute approach and data analysis technique in the form of descriptive analysis. This article is expected to serve as a reference for relevant parties to enhance understanding and protection of musicians' economic rights in Indonesia.Saat ini, terdapat banyak musisi yang menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena pelanggaran hak cipta ini semakin meningkat di industri musik, dimana pelaku industri menggunakan musik dan lagu yang dimiliki oleh pencipta untuk kepentingan komersil tanpa seizin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Akibatnya, terjadi banyak sengketa antara musisi. Salah satu contoh kasus yang melibatkan royalti dan perizinan musik adalah sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel, mantan vokalis grup band Dewa 19. Konflik ini muncul karena Once Mekel diduga menyanyikan lagu milik Dewa 19 tanpa izin dari Dhani dan tanpa izin dari Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI). Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mekanisme non-litigasi dengan mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut memperbolehkan Once Mekel untuk menyanyikan hanya satu lagu Dewa 19 yang berjudul "Cemburu", sementara Once menyatakan bahwa ia tidak akan menyanyikan lagu dari Dewa 19 lainnya sampai batas waktu yang tidak tertentu. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola royalti musisi di Indonesia. Dengan kaitannya terhadap permasalahan ini, LMKN pun menciptakan website lmknlisensi.id sebagai jawaban dari polemik iniPenelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan statute aproach dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak terkait guna meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak ekonomi musisi di Indonesia
Regulasi Pemerintah dan Praktik Pengadaan Tanah oleh Pihak Swasta untuk Pembangunan yang Berorientasi Profit
No full textPihak swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Peran pihak swasta tersebut sering memerlukan tersedianya lahan berupa tanah untuk kegiatan bisnis, dan tanah untuk pihak swasta itu bisa diadakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bersifat komersial. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai pengadaan tanah oleh pihak swasta, yang dalam hal ini ialah PT. Puri Metropolitan, yang mana subjek hukumnya tersebut merupakan perusahaan yang berorientasi profit. Dalam kajian ini, pengadaan tanah dicermati aspek norma yuridisnya yang diwujudkan dalam berbagai macam regulasi pemerintah, serta dicemati juga bagaimana norma-norma yuridis tersebut dalam tataran praktiknya di lapangan. Metode kajian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Kajian ini menyimpulkan bahwa aktivitas pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PT. Puri Metropolitan, secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan Izin Lokasi sampai ke tahap pembebasan tanah serta permohonan hak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setidaknya ada 2 (dua) macam bentuk prosedur atau tata cara yang ditempuh oleh PT. Puri Metropolitan untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan bisnis agrowisata di Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang dan Desa Margaluyu, Desa Selaawi serta Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yaitu: pertama, prosedur berupa serangkaian tindakan atau perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah; dan ke dua, tindakan lainnya yang diperlukan untuk penuntasan proses pengadaan tanah. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah yang dilakukan masih menghadapi beberapa kendala, seperti hambatan terkait waktu, adanya makelar tanah, dan persoalan tawar-menawar harga tanah
Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah di TPA Suwung
No full textThe waste problem in Indonesia is getting worse, including the problem of landfills in Bali getting full every day. The waste problem is not only a matter for the government, but also for the community. The use of single-use plastics is an important thing that must be considered to find the best solution. This research aims to find out the legal policies that can help overcome the waste problem in Indonesia in general and Bali in particular. Based on this, this research will discuss how the impact of reducing the use of single-use plastics on the environment, society and its relation to storage in Suwung landfill and how the government's efforts as a policy maker in overcoming the problem of single-use plastic waste in Suwung landfill. The research method used is an empirical legal research method that uses a fact-based approach and analyzes legal concepts through social problems. The results obtained from this research are that the reduction in the use of single-use plastics provides a solution to the waste problem at Suwung Landfill so that less waste enters and if the reduction in the use of single-use plastics is applied more widely, plastic waste generation can be minimized, and regulations made by the government emphasize solutions from various aspects of the waste problem. However, many people still violate the regulations in the field
Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan
No full textThe problem of waste is a problem that never ends from year to year. The volume of waste always increases every year and causes various negative impacts on the environment and the sustainability of people's lives. The population is affected by the increase in waste volume. With this background, the problem formulation raised is how the implementation of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Waste Management in Tabanan City, and how the effectiveness of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 in Tabanan City. This research uses empirical legal research type, data collection techniques in this research are by conducting interviews and document studies. The results of the study found that Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste has been implemented quite well but has not been fully effective because there are still several obstacles in the implementation of the regulation, namely low awareness and knowledge of waste management and lack of facilities and infrastructure in managing waste. Sanctions against waste violators are subject to administrative sanctions in the form of verbal and / or written warnings, as well as fines.