Ejournal Universitas Warmadewa
Not a member yet
5210 research outputs found
Sort by
Peranan Desa Adat Dalam Upaya Filterisasi Budaya Guna Melestarikan Pariwisata Budaya Di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung
No full textBali yang mempunyai nilai jual di bidang pariwisata memperkenalkan konsep wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa “Wisata budaya Bali adalah Wisata Budaya Baliâ€. pariwisata berbasis budaya Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berlandaskan Taksu Baliâ€. pariwisata berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas, sehingga diperlukan penataan yang komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Tri Hita Karana. Perkembangan di Bali terlihat perubahan yang sangat besar, mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga salah satu pulau idaman yang ingin ditinggalkan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan krama (warga) desa yang tinggal di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang mempunyai ciri-ciri homogen tetapi telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menambah suku, ras dan agama bahkan negara yang memiliki komunitas atau krama berbeda yang tinggal di Bali. Dampaknya juga bisa menjadi pintu masuk budaya asing karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal dan kesehariannya di Legian. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian khusus dan tidak ada upaya penyaringan atau penyaringan budaya maka dikhawatirkan dapat merusak budaya asli Bali yang dipertahankan selama ini. Hal ini juga akan berdampak pada keberlangsungan wisata budaya yang dicanangkan pemerintah Bali
PERAN BRAND LOVE MEMEDIASI PENGARUH BRAND SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY (Studi pada pelanggan Toko Buku Gramedia di Kota Denpasar)
No full textThe purpose of this study was to test and explain the role of brand love in mediating the effect of brand satisfaction on brand loyalty. The population of this study were people in Denpasar City who had shopped for books at least 2 times at Gramedia Bookstore in the past year. The sample size used was 110 people with purposive sampling method. The analysis technique used is Path Analysis using SEM-PLS. The results showed that brand satisfaction has no effect on brand loyalty, brand satisfaction has a positive and significant effect on brand love, and brand love has a positive and significant effect on brand loyalty, and brand love is able to fully mediate the effect of brand satisfaction on brand loyalty. This means that brand love is very important to exist between the influence of brand satisfaction on brand loyalty so that its influence becomes significant. Therefore, in the future, Gramedia bookstore really needs to build brand love from its customers
PKM Kesehatan dan Pengelolaan Bank Sampah Pada Warga Banjar Mawang, Gianyar
No full textMitra pada kegiatan pengabdian ini adalah warga Banjar Mawang, Desa Kerta, Payangan, Gianyar. Berdasarkan penuturan kelian banjar, Banjar Mawang memiliki sedikitnya 15 orang lansia yang hampir tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan terdapat 1 orang lansia yang dilaporkan hidup sendiri tanpa keluarga. Para warga juga harus mencari pelayanan kesehatan swasta di Desa Kerta, yang lokasinya cukup jauh. Selama ini di Banjar Mawang belum pernah dilakukan bakti sosial maupun pengecekan kesehatan pada warga khususnya lansia. Senam lansia yang umumnya dilakukan oleh pihak puskesmas juga dirasa masih sangat kurang pelaksanaannya. Oleh karenanya, warga sangat mengarapkan dilaksanakan pengecekan kesehatan di banjar tersebut. Banjar ini tidak memiliki tempat penampungan sampah. Banjar telah memiliki program bank sampah, namun belum terealisasi hingga saat ini. Salah satu kendala belum terealisasainya program ini adalah banyak warga yang belum memahami manfaat finansial dari pengelolaan bank sampah ini. Kegiatan PKM difokuskan pada pengelolaan kesehatan lansia dan bank sampah. Terdapat 2 bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kesehatan dan pemberian edukasi. Sebelum dan sesudah pemaparan, masyarakat yang hadir diwajibkan mengisi pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan mengenai materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat Banjar Mawang mengenai bank sampah, di mana sekitar 90% masyarakat mendapatkan nilai 80. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan edukasi memberikan dampak baik terhadap peningkatan pengetahuan mitra terkait masalah kesehatan lansia dan bank sampah. Partisipasi dan kehadiran mitra selama kegiatan juga baik, dinilai dari kehadiran dan keaktifan selama pelaksanaan edukasi.
 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Pada Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
No full textSampah plastik menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selama ini, sampah plastik dikumpulkan bergabung dengan sampah jenis lain dan langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui truk sampah yang dikelola secara mandiri oleh banjar. Hal ini juga terjadi dan menjadi masalah pada Desa Peliatan yang dijadikan sebagai mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan skema Program Kemitraan Masyarakat ini. Sampah di desa mitra dikumpulkan tanpa dipilah dan langsung dibuang melalui truk sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Meningkatnya aktivitas menyebabkan bertambahnya timbulan sampah, sementara daya angkut truk dan daya tampung TPA semakin terbatas sehingga muncul kekhawatiran akan tidak tertanggulangi. Melalui PkM ini, dilakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Solusi yang dilakukan adalah membentuk tata kelola bank sampah secara mandiri oleh masyarakat di tingkat banjar. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal meliputi: penyusunan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan sampah; sosialisasi pemisahan sampah kepada masyarakat; pembentukan tata kelola dan kelembagaan bank sampah; peningkatan kapasitas anggota tim bank sampah; uji coba (pilot project) bank sampah; dan penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan sampah
Pemenuhan Hak Lingkungan bagi Masyarakat Tani yang Terdampak Perubahan Iklim Sesuai SDG di Indonesia
No full textPerubahan iklim merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari pada saat ini, dan dengan adanya fenomena ini juga telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, salah satu golongan masyarakat yang merasakan dampak besar dari adanya perubahan iklim yaitu masyarakat tani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terkait peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak oleh adanya perubahan iklim serta bagaimana relevansi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan yang termuat di dalam Sustainable Development Goals 2030. Dan sebagai hasilnya, secara teoritis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terkait hukum internasional dalam aspek lingkungan dengan mengidentifikasi dampak dari adanya perubahan iklim dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril bagi masyarakat tani, ini termasuk juga bagaimana pemerintah Indonesia dapat menjadi aktor utama khususnya dalam hal pembuatan kebijakan serta rekomendasi peraturan tambahan baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang berfokus pada Sustainable Development Goals 2030 serta penyelesaian masalah dalam sektor pertanian sehingga hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak perubahan iklim dapat terpenuhi secara maksimal
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace
No full textHadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab tantangan perubahan pelaksanaan lelang dari konvensional menjadi berbasis internet. Pelaksanaan lelang yang dahulu harus dihadiri oleh peserta lelang, kini dapat dilakukan melalui sebuah e-Marketplace Auction, pada halaman website lelang.go.id. Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun pada praktiknya, proses lelang berbasis internet masih kurang sempurna karena belum diaturnya mengenai penerbitan Risalah Lelang Elektronik, sehingga Pihak yang berkepentingan harus datang ke KPKNL untuk mendapatkan Kutipan dari pihak Minuta Risalah Lelang yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atau Kepala KPKNL. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan, meliputi apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam proses lelang melalui Platform e-Marketplace Auction pada halaman website (lelang.go.id.) berdasarkan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dipeoleh Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis Surat Yang Berharga berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Namun, dapat dikecualikan dan dibolehkan untuk Akta Autentik diterbitkan dalam bentuk elektronik khusus untuk Akta Autentik yang telah diatur dalam ketentuan lain yang memperbolehkan akta tersebut diterbitkan, dan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang (Studi Kasus Putusan No.3/PDT.G/2018/PN.Lgs)
No full textPenelitian ini memiliki tujuan untuk memahami cara perlindungan hukum diberikan kepada pemenang lelang ketika objek lelang sulit untuk dikuasai dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.3/Pdt.G/2018/PN.Lgs terkait pengosongan objek lelang. Lelang untuk mengeksekusi hak tanggungan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur terbukti melakukan cidera janji dan tidak mampu lagi membayar utangnya dengan cara menjual objek yang dijadikan jaminan dan mengambil hasilnya untuk melunasi utang debitur. Tetapi dalam konteks ini, seringkali muncul masalah di mana pemenang lelang menghadapi kesulitan dalam mengambil alih objek lelang yang telah mereka beli melalui proses lelang resmi. Kesulitan ini disebabkan oleh penolakan pemilik jaminan (debitur) untuk menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Dengan latar belakang ini, mengenai pengambilalihan barang lelang yang diperoleh pemenang, diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, dan memanfaatkan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perlindungan hukum dalam bentuk represif dapat diberikan kepada pemenang lelang dalam situasi kesulitan menguasai objek lelang, yaitu melalui permohonan eksekusi pengosongan objek lelang kepada pengadilan negeri setempat
Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi
No full textCooperatives which regulate the movement of business fields in the formation of capital from the savings of its members regularly and continuously and can also be lent to its members in a practical, easy and fast way are called Savings and Loans Cooperatives for welfare purposes. That way the aim of establishing it is to make it easier for the community to make financial transactions easier, with the existence of a savings and loan cooperative that provides small interest but opportunities in capital can be cheap. With normative law implemented in the method used in this study, allowances from sources such as principles, principles, and legal literature are used in resolving cases of default on borrowing money in cooperatives. The results of this study are the results of evidence in court proceedings, evidence can be submitted by the plaintiff and the truth of the lawsuit and the defendant does not deny it. The proof of the case made the judge declare that it was legal to have defaulted on borrowing money within the scope of the cooperative.
 
Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP)
No full textFootball is a sport favoured by the Indonesian people. And though it has not yet achieved anything as high as the world, it has been an entertaining spectacle, with many talents in their youth, a stadium with international standards, to huge fans, Excessive fanaticism supported the club's cause of aggressive behaviour that sparked a riot when the pride team lost. As for the problem formula: 1. How is the law handling football fans' riots? 2. How would a member of the police ban for operating a football riot operating out of the standard operating procedure, resulting in loss of life? It's a normative legal research method. As a result of the debate over the management of the football fans' uncontained head of officer no. 1 in the year 2009, section 19 of the FIFA stadium ordinance section 19 b, sanctions from the police's handling of the pro-porter riot are not consistent with the soup of the poll's taking disciplinary justice, general and ethics code. The writer suggests that the government supplement the stadium to international standards with numbered CCTV and extra seats for the game. In this paper, determined that law enforcers on deescalating chaos regarding the people’s safety, must following the standard that given by the legislators to ensure the objectives of law itself, to protect her people.
 
Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
No full textThe central government gives authority to regional governments to take care of their household affairs which are unique to the region with the aim that local governments are more effective in managing regional affairs both in terms of development, utilization and management of natural resources and human resources. The Regional Head who plans the APBD to organize his administration is also required to be able to provide accountability/provide reports on the results of the use of the APBD. The use of this APBD, of course, must have an agency that oversees it, in the administration of regional government that supervises it, namely the DPRD. Based on this description, the problems examined in this study are: What is the mechanism for preparing the APBD accountability report? according to Law Number 17 of 2003 is a regional financial plan approved by the Regional People's Representative Council (DPRD). This research is a normative research that uses a statutory approach. The legal material used in this study comes from the results of library research which consists of primary and secondary legal materials obtained through literature review techniques supported by analytical techniques. From the results of this study it can be interpreted that accountability and oversight are one unit to realize good governance, because it can provide an evaluation of the performance of the government for the future