2686 research outputs found
Sort by
Model e-Marketplace Berbasis Kolaborasi Untuk Penguatan Pasar Online
Get PDFPerubahan peradapan disebabkan era pandemic covid-19 dalam tiga tahun terakhir ini membawa perubahan kebiasaan masyarakat si segala bidang salah satunya pada sisi perdagangan dan bisnis. Dalam bisnis khususnya pergerakan UMKM dan kebiasaan membeli masyarakat banyak dilakukan dalam platform digital. Grup whatsapp menjadi salah satu yang cukup mudah untuk membangun komunitas bertemunya penjual dan pembeli. Cara ini cukup membantu tapi memiliki banyak keterbatasan. Beberapa keterbatasan pangsa pasar kurangnya strategi pemasaran modern dan kurangnya kesadaran kolaborasi menyulitkan komunitas UMKM untuk mencapai target pelanggan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan sistem marketplace berbasis kolaborasi perlu diperkenalkan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan eksistensi komunitas UMKM. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran berkolaborasi dari UMKM setelah mengetahui aplikasi e-Marketplace berbasis kolaborasi dan mendapatkan penyuluhan tentang pentingnya kolaborasi bagi sebuah komunitas, dibuktikan dengan peningkatan nilai post test dibanding pre test setelah dilaksanakan program pengabdian masyarakat
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Siswa SMKN 1 Watulimo Prigi Dalam Mendukung Lomba Keterampilan Siswa (LKS) 2022
Get PDFLomba Keterampilan Siswa (LKS) tidak hanya menuntut keterampilan praktik, tetapi juga memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori yang mendasarinya. Penelitian ini mengungkap permasalahan kurangnya keterampilan praktik dan teori di kalangan siswa SMKN 1 Watulimo dalam persiapan untuk LKS yang meliputi teknik hipofisa, enkapsulasi artemia dan penelitian sederhana. Melalui metode penelitian observasi partisipan, wawancara, dan survei, hasil menunjukkan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan teori dengan praktik, serta keterbatasan fasilitas dan bahan ajar yang relevan. Dengan melibatkan siswa dalam workshop interaktif, pelatihan langsung di lapangan (laboratorium Perikanan, Universitas Muhammadiyah Malang), dan penugasan proyek, pengetahuan dan keterampilan siswa berhasil ditingkatkan. Pengadaan fasilitas dan bahan ajar yang lebih baik juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih berlatih. Hasilnya, siswa medapatkan pengalaman nyata dalam mempersiapkan LKS secara terstruktur sehingga tingkat pengetahuan siswa secara teori dan praktik meningkat serta terjadi peningkatan partisipasi dan kinerja siswa dalam kompetisi LKS. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan keterampilan, yang mengintegrasikan teori dan praktek secara efektif. Implikasinya adalah perlunya pengembangan kurikulum yang memperkuat integrasi antara teori dan praktik, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran siswa dalam persiapan menghadapi kompetisi LKS
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengolahan Limbah Organik Rumah Tangga Buah dan Sayur Menjadi Eco Enzyme di Cemorokandang Kota Malang
Get PDFBerdasarkan sumber publikasi dari salah satu televisi nasional, menurut Jambeck tahun 2015 dari University of Georgia dikatakan, Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua dengan volume 187,2 juta ton/tahun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 menaksir timbunan sampah di Indonesia sebesar 67,8 juta ton. Ekoenzim memiliki manfaat yang berlipat ganda. Dengan memanfaatkan sampah organic sebagai bahan bakunya, kemudia dicampur dengan gula dan air, proses fermentasinya menghasilkan gas O3 (ozon) dan hasil akhirnya adalah cairan pembersih serta pupuk yang ramah. Metode pelaksanaan tahap awal melakukan koordinasi dengan pihak sanitarian puskesmas Gribik, kemudian melakukan penyuluhan, dan evaluasi. Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat RW 06 Kelurahan Cemoro Kandang, Kec. Kedung Kandang dengan jumlah peserta 15 orang, tujuan pemanfaatan limbah organik rumah tangga buah dan sayur menjadi EcoEnzyme. Kegiatan sosialisasi di laksanakan di masing-masing RT deengan peserta ibu rumah tangga untuk meberikan informasi mengai pemilahan sampah organik rumah tangga, pelaksanaan pelatihan pengolahan limbah organik rumah tangga mengenai EcoEnzyme, manfaat dan cara pembuatannya EcoEnzyme. Hasil analisis ketercapain sudah di lakukan 100% serta antusian yang luar bisa dari peserta. Dampak penyuluhan bisa mengurangi penumpukan sampah organi rumah tangga. Hasil pengolahan tersebut dapat di manfaatkan sebagai pupuk cair organik. Saran pelatihan yang berkelanjutan terkait pengolahan limbah organi rumah tangga, pemerataan informasi pengolahan limbah oranik rumah tangga ke setiap masyarakat
Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary
Get PDFThis research aims to examine electronic signature arrangements in electronic general meetings of shareholders. and to find out about the proof of the electronically signed deed of the minutes of the general meeting of shareholders. The research was carried out using normative research methods using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses descriptive analysis which is used to solve problems regarding the legal issues to be researched. The research results show that regulations regarding electronic signatures are contained in Article 1 number 12 of the ITE Law which explains that every electronic signature contains verified electronic information in it. And Article 11 of the ITE Law explains that electronic signatures must have legal force and legal consequences that fulfill the requirements stated in that article. And when using an electronic signature, it must be registered and certified so that legal certainty is guaranteed. Regarding the strength of the evidence, this is still doubtful because in the UUJN itself there is no specific regulation regarding the preparation of deeds carried out electronically. In implementing the GMS, the GMS minutes deed use the legal principle of lex specialis derogate legi generali. Lex generalis is Article 16 Paragraph (1) letter m, and lex specialis is the provisions of Article 77 Paragraph (4) UUPT. The legal validity of the deed of the GMS Minutes held via teleconference media still has legal force as an authentic deed and can be used as evidence in court if there are problems in the future
Contextualizing Consumer Data Protection within the Operational Principles of Banking: A Legal Inquiry
Get PDFThis research aims to analyze the regulatory framework for the implementation of operational principles in banking as an effort to protect consumer data in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a legislative approach to analyze banking regulations. This study involves the analysis of secondary data. The results indicate that the regulation of the implementation of operational principles in Indonesian banking has provided legal certainty in the protection of consumer data. Banks in Indonesia are mandated to maintain the confidentiality of consumer data, enhance trust, and manage risks with caution. The research also identifies several challenges and shortcomings that need further consideration to strengthen consumer data protection. The implementation of operational principles in banking, such as the Principles of Trust, Confidentiality, Prudence, and Know Your Customer (KYC) Principles, constitutes critical steps in safeguarding consumer banking data in the digital era
DESAIN ALAT PENGERING PRODUK OLAHAN PISANG DENGAN PENDEKATAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)
Get PDFPengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dilakukan untuk memperbaiki perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam pengembangan bisnisnya pelaku UMKM masih kekurangan –pengetahuan untuk dapat melakukan proses produksi secara efektif dan efisien. Selain itu, pelaku UMKM juga mengalami kendala dalam mengurus perizinan usaha untuk dapat memperluas jaringan distribusi pemasaran produk olahan pisang. Metode Quality Function Deployment (QFD) yang digunakan untuk formulasi strategi pengembangan produk dan merupakan salah satu metode yang tepat untuk merumuskan kebutuhan teknis dalam usaha meningkatkan kualitas produk metode QFD dipilih karena mampu menerjemakan apa yang dibutuhkan konsumen ke dalam sebuah produk, guna memperbaiki dan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk mengembangkan produk alat pengering, kita perlu mengetahui fungsi alat pengering produk olahan pisang yang lebih rinci (bukan sekedar black box). Oleh karena itu fungsi menghilangkan atau mengurangi kadar air dari alat pengering tersebut perlu dipilah-pilah menjadi beberapa fungsi yang lebih detail sehingga bagaimana proses input menjadi output akan lebih jelas atau transparan. Sale pisang adalah makanan hasil olahan dari buah pisang yang disisir tipis kemudian dijemur. Pisang sale ini bisa langsung dimakan dan digoreng dengan tepung terlebih dahulu. Selain itu, saat ini sale pisang mempunyai berbagai macam rasa seperti rasa keju, saat ini produksi pisang sale sudah menembus pasar internasional
EVALUASI STRUKTUR DERMAGA KAISON AKIBAT RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN
Get PDFNegara Indonesia sebagian besar berupa lautan, sehingga Indonesia memerlukan pelabuhan sebagai saran penunjang pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan pelabuhan dengan wilayah yang strategis dengan dikukung daerah hinterland Jawa Timur. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka PT Pelindo III melakukan penataan ruang bongkar muat dan klasterisasi pada beberapa dermaga. Salah satu dermaga yang mengalami klasterisasi adalah dermaga X dimana dulu dermaga X adalah dermaga yang menangani muatan general cargo menjadi dermaga multipurpose. Sehingga dermaga X akan mengalami pengembangan seperti yang direncanakan, yaitu peningkatan bobot kapal yang ditambat sesuai dengan stabilitas struktur kapal yang dapat ditambat agar struktur kaison tetap aman, yaitu kapal container 10.000 DWT. Namun, tetap perlu dilakukan perkuatan terhadap struktur kaison dikarenakan terjadi pengerukan. Struktur dermaga X menggunakan kaison, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap stabilitas eksternal dan kapasitan elemen struktur dermaga itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi, untuk stabilitas eksternal struktur dermaga masih memenuhi, namun untuk kapasitas elemen struktur dermaga kaison tidak memenuhi, sehingga diperlukan rencana perkuatan kedepannya. Rekomendasi perkuatan yang diusulkan adalah penambahan elemn struktur dinding pengaku di tengah bentang atau dermaga baru didepan struktur dermaga eksisting
MENJAGA WARISAN LELUHUR: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN
Get PDFPenelitian ini fokus menganalisis arah kebijakan hukum nasional bagi perlindungan hukum rakyat jelata di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masyarakat hukum adat seringkali menghadapi tantangan dalam melindungi haknya atas wilayah dan sumber daya alam karena adanya konflik kepentingan dengan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dokumen-dokumen seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait serta literatur diperiksa untuk pengumpulan data. Tujuan analisis adalah menelusuri sejarah kebijakan dan peraturan hukum terkait komunitas hukum adat di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa pengakuan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat mengalami pasang surut sejak tahun 1960, dan politik cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi negara. Meskipun masa reformasi setelah tahun 1998 membawa perubahan positif dengan peraturan yang lebih inklusif, masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga telah mendapat perhatian internasional melalui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, namun implementasinya di Indonesia memerlukan upaya lebih lanjut. Oleh karena itu, kerjasama antara organisasi adat seperti AMAN dan Sekretariat Nasional MHA sangat penting untuk memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Kajian ini merekomendasikan kebijakan khusus dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pembuatan undang-undang tersebut
Entrepreneurial tendency of Indonesia remote rural communities: Are the existence of community-based mini-grids matters?
Get PDFCommunity-based mini-grids have emerged as a promising solution to deliver electricity to areas where extending the grid is considered too costly. Such mini-grids utilise locally available resources and are managed by the community, offering a more democratic and inclusive decision-making process. However, such systems’ operational and maintenance costs often burden the community, particularly in cases where electricity demand and financial capacity are low. It poses a significant challenge to the sustainability of mini-grid systems in rural areas. While there is an assumption that access to electricity promotes entrepreneurship among rural communities, evidence from studies exploring the roles of electricity in this topic varies. This research contributes to the debates on the nexus of electricity and rural enterprises focusing on people’s entrepreneurial propensity. By interpreting the general entrepreneurial tendency test (GET2) exercised to electricity beneficiaries in remote rural Indonesia, we observed limited evidence on how electricity promotes entrepreneurship among rural communities. Therefore, we argue that people’s propensity to be entrepreneurs needs to be stimulated holistically rather than merely by providing electricity.
JEL Classification: L26; O18; R2
Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif: Pemberian Jaminan Kredit Berupa Hak Kekayaan Intelektual
Get PDFThe high potential of the creative economy can improve the economy of business actors. The issuance of Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy is an opportunity to make Intellectual Property Rights (IPR) an object of guarantee. Intellectual property-based financing schemes at bank and non-bank institutions with IPR objects use a fiduciary guarantee scheme. PP Creative Economy provides opportunities for creative economy actors to apply for credit with the guarantee of their intellectual property. IPR as debt collateral can be a new hope for creative business actors. So far, creative business actors who are not supported by adequate capital often have difficulty applying for credit from banks and financing institutions. They do not have enough assets to serve as collateral, while accepting content as collateral has also not been regulated. The opportunity to use IPR as credit collateral can encourage and stimulate the growth of the creative economy. The purpose of this study is to analyze the position of IPR as a credit guarantee with the aim of increasing the growth of creative business actors, as well as to analyze the obstacles and challenges in making IPR an object of collateral. This type of research is Normative Juridical research with a statutory approach and conceptual approach. Bank of Indonesia and Financial Services Authority (OJK) has not regulated IPR as one of the objects that can be used as collateral, yet the Government Regulation concerning Creative Economy already regulates that intellectual property can be used as an object of credit collateral because IPR is included in the category of intangible movable objects that are attached to property rights and have value. Several factors that cause difficulties in applying IPR as a collateral object include IPR is still considered a low productivity sector with high fluctuations so that IPR-based financing requires banks to prepare larger reserves. The challenges faced in making IPR as collateral include that there is no special appraisal institution to conduct collateral valuation in the form of IPR, and the procedures for executing collateral objects in the form of IPR have not been regulated