E-Journal Universitas Wiraraja
Not a member yet
2235 research outputs found
Sort by
REGULASI HUKUM MENGENAI KESELAMATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KENDALI OTOMATIS MOBIL LISTRIK DI INDONESIA
Get PDFDengan berkembangnya teknologi otomatisasi dalam industri kendaraan listrik, perlunya regulasi hukum yang komprehensif untuk mengatur aspek keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis menjadi semakin mendesak. Mobil listrik yang menggunakan teknologi kendali otomatis memiliki potensi untuk mengubah lanskap transportasi, namun keberlanjutan dan keamanan perlu menjadi fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang berlaku terkait keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis pada mobil listrik di Indonesia, serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, Penelitian ini dilakukan melalui analisis perundang-undangan yang berlaku, studi literatur,refrensi buku dan jurnal terbaru sebagai starndarisasi den relevansi dengan kondisi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini regulasi hukum mengenai keselamatan dan pertanggungjawaban kendali otomatis pada mobil listrik di Indonesia masih belum memadai. Rekomendasi termasuk penyempurnaan peraturan yang ada, penyelarasan dengan perkembangan teknologi, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku industr
Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Kejahatan Siber Di Kalangan Pelajar SMAN 1 Gayam
No full textDalam era digital yang semakin maju, kejahatan siber menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Pelajar, sebagai pengguna aktif media sosial dan teknologi digital, rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan akun, dan penyebaran konten negatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan kejahatan siber di kalangan pelajar SMAN 1 Gayam melalui program sosialisasi yang komprehensif. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi kelompok, dan simulasi kasus kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman pelajar mengenai kejahatan siber dan cara-cara untuk melindungi diri di dunia maya. Pelajar menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi, mengenali tanda-tanda penipuan online, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban kejahatan siber. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi model edukasi yang efektif untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan digital di masa depan
PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
Get PDFBerkaitan dengan kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk
meletakkan kembali seluruh jajaran birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia Sejalan dengan hal tersebut kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan
pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih baik dan efisien.
Diharapkan peran aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat
besar, karena aparatlah yang merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi setiap kegiatan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan desa saat ini dituntut untuk
mempunyai sistem administrasi yang baik agar bisa melayani kebutuhan publik dan
menjalankan tugas administratif yang dibebankan negara. Institusi pemerintah Desa saat ini
dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik. Pengelolaan administrasi desa masih
belum tertib dan kurang memadai, antara lain kegiatan surat-menyurat, pelaporan dan
pengarsipan jam pelayanan tidak jelas. Dan penggunaan balai desa tidak dipakai secara
maksimal yaitu pelayanan banyak dilakukan di rumah kepala desa.
Kata Kunci: Tertib Administrasi, Pengelolaan Administrasi, Pemerintah Des
LITERASI MEDIA DIGITAL PELAJAR SMAN 1 KALIANGET DALAM MENDUKUNG PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP
Get PDFUntuk memaksimalkan potensi pariwisata daerah ini, penting untuk melibatkan generasi muda dalam upaya promosi melalui media digital. Pelajar SMAN 1 Kalianget , sebagai bagian dari komunitas lokal, memiliki peran strategis dalam mendukung promosi pariwisata melalui peningkatan literasi media digital mereka. Penelitian ini menggunakan metode edukasi dan praktik promosi media sosial untuk meningkatkan literasi media digital pelajar SMAN 1 Kalianget. Hasil pengabdian ini Pertama, Pelajar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang potensi pariwisata Sumenep, termasuk keindahan alam, kekayaan budaya, dan aktivitas unik yang ditawarkan oleh daerah tersebut. Kedua, Pelajar berhasil meningkatkan keterampilan dalam penggunaan media digital, termasuk pembuatan konten visual dan teks yang efektif, serta teknik promosi melalui platform sosial media. Ketiga, Melalui pembuatan dan penyebaran konten digital, pelajar berkontribusi secara langsung dalam mempromosikan pariwisata Sumenep, meningkatkan visibilitas destinasi dan menarik perhatian audiens yang lebih luas di media sosial.
Kata Kunci: Literasi media digital, Edukasi dan praktik promosi pariwisat
IMPLEMENTASI PROGRAM DOUBLE TRACK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA
Get PDFABSTRAK
Implemenetasi Program Double Track yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep dalam meningkatkan kompetensi siswa untuk pelatihan dan keterampilan telah terlaksana dengan tepat dan baik serta memenuhi sasaran siswa yang ikut program dengan tidak melanjutkan kuliah serta ada berkeinginan membantu orang tua dalam menambah pendapatan keluarga dan hal lain yang ada pada diri siswa dalam keluarganya, yaitu 1) Standar pelatihan dan tujuan kebijakan (Policy standars objecties) dalam menerapkan program Double Track yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep, telah dilaksanakan secara baik dengan standar keterampilan yang ada yaitu tata boga, tata rias, tata busana dan TKR.
ABSTRACT
Program Double Track one that executed SMAN 1 Bluto Sumenep in increase student interest for training and skill was performed on the nose and well and student target pock that following program with doesn't drawn out college and there is wishful help oldster in add family income and aughts other thing on self student in its family, which is 1) Default training and to the effect policy ( Policy standars objecties) in applies program Double Track one that executed SMAN 1 Bluto Sumenep, was performed one good manners with standard skill whatever available which is manner boga, manner makes-up, dressmaking and TKR, 2 ) Sumberdaya policies( Policy Resources ) one that is at SMAN 1 Bluto Mengimplementasikan double track very good, where is this activity as ekstrakuler up to 4 months full for student to braze specialized final for student what do don't want to drawn out college
Key word : Implementation, Student interest and Double Trac
PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI DESA SLOPENG
Get PDFAbstrak
Desa Slopeng yang mempunyai tempat wisata pantai yaitu Pantai Slopeng. Dalam menggali potensi diri dan potensi lokal dengan memanfaatkan tempat wisata Pantai Slopeng dengan hamparan gunung pasir yang putih. Pemberdayaan masyarakat pada wisata Slopeng dengan mengikutsertakan masyarakat desa untuk berjualan serta menampilkan kesenian budaya Desa Slopeng maupun untuk menjual kerajinan khas masyarakat slopeng di sekitar pantai Slopeng. Masalah yang diteliti yaitu tentang Bagaimana Pengembangan Community Based Tourism (CBT) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Desa di Desa Slopeng Kecamatan Dasuk. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu 1) Sinergritas Pemerintah dan Masyarakat, 2) Keikutsertaan semua dalam manajemen pariwisata, 3) Membangun partisipasi untuk keuntungan bersama dari obyek wisata. Teknik pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi, dengan analisa data dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan Community- Based Tourism (CBT) dalam pemberdayaan ekonomi kreatif di Desa Slopeng telah menunjukkan adanya pemberdayaan ekonomi kreatif yang ditunjukkan Pemerintah Desa, Komunitas Putra Bangsa dan masyarakat Slopeng.
Kata Kunci: Community Based Tourism, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif
Abstract
Slopeng Village which has a beach resort, namely Slopeng Beach. In exploring self-potential and local potential by utilizing the tourist attractions of Slopeng Beach with white sand mountains. Empowerment of the community in Slopeng tourism by involving the village community to sell and display Slopeng Village cultural arts as well as to sell typical crafts of the slopeng community around Slopeng beach. The problem studied is about how to develop Community Based Tourism (CBT) as an Effort to Empower the Creative Economy of Village Communities in Slopeng Village, Dasuk District. Qualitative descriptive research method, with research focus namely 1) Government and Community Synergrity, 2) Participation of all in tourism management, 3) Building participation for mutual benefits from tourism objects. Data collection techniques are interviews, observation and documentation, with data analysis using data reduction and data verification approaches. The results of the research show that the development of Community-Based Tourism (CBT) in empowering the creative economy in Slopeng Village has shown creative economic empowerment shown by the Village Government, the Putra Bangsa Community and the Slopeng people.
Keywords: Community Based Tourism, Community Empowerment, Creative Econom
Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri
Get PDFAbstract
Village development is actually very dependent on business and community support which cannot be separated from the programs set by the government. One thing the community must do is participate. However, until now, community participation is still very limited to participation in village development programs. Therefore, a strategy is needed from the Village Government in developing community participation so that they can play a role and participate fully and be directly involved in the development of their village. This study aims to determine the strategy for developing community participation in realizing the development of an Independent Village in Lobuk Village, Bluto District. This research was conducted using a qualitative descriptive research method. The results of the study show that the Village Government's strategy to develop community participation in realizing the development of an Independent Village has been carried out with several strategies: First, raising community awareness. Second, informing the existence of opportunities for the community. Third, demonstrating and increasing the ability of the community, the strategy that has been carried out is by holding knowledge socialization, as well as providing skills training in managing village potential. Fourth, mobilizing the will of the community to participate. The Village Government is expected to continue to strive to foster a sense of responsibility and awareness of the community so that their participation can continue to develop in village development.
Keywords: Strategy, Development, Community Participation, Development, Independent Village
Abstrak
Pembangunan Desa sebenarnya sangat tergantung pada suatu usaha dan dukungan masyarakat yang tidak lepas dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah ikut serta berpartisipasi. Namun sampai saat ini, partisipasi masyarakat masih sangat terbatas pada keikutsertaan terhadap program-program pembangunan desa. Maka dari itu diperlukan strategi dari Pemerintah Desa dalam mengembangkan partisipasi masyarakat agar mereka bisa berperan dan berpartisipasi penuh serta terlibat langsung dalam pembangunan desanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Mandiri di Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Mandiri sudah dilakukan dengan beberapa strategi: Pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kedua, menginformasikan adanya kesempatan bagi masyarakat. Ketiga, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, strategi yang sudah dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengetahuan, serta memberikan pelatihan keterampilan dalam mengelola potensi desa. Keempat, mengerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa diharapkan untuk terus berupaya dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat agar partisipasi dari mereka bisa terus berkembang dalam pembangunan desa.
Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Desa Mandir
Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kab.Sumenep
Get PDFAbstract
This research aims to find out how the Social Service Efforts in Overcoming the Poor in Sumenep Regency. From the results of the study it can be seen that the Social Service in Handling the Poor in Sumenep Regency is carrying out its duties properly. This can be seen from the implementation of the three indicators of Enabling where Enabling is the efforts made by the government, generally social services, by making the community have the potential to develop by holding sewing training and making bouquets in collaboration with Vionelita who is an expert in her field. Empowering, namely managing and utilizing the potential of the community by providing the necessary infrastructure and opening business opportunities that will make the community earn income. The efforts made at the Social Service are in the form of providing home industry facilities and skills houses in the hall of the District Social Service. Sumenep as well as providing sewing machine tools, and Protecting, which is protecting and propping up helpless people, this effort is in the form of providing Non-Cash Food Assistance (BPNT) groceries. The results of this study indicate that the efforts made by the Social Service in Overcoming the Poor in Sumenep Regency through community empowerment has been going well marked by a reduction in the poverty rate in 2022 which was originally at 20.51% has now fallen to 18.76%.
Keywords: Prevention, Poverty, Social Services.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Sumenep. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin Di Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya tiga indikator dari Enabling yang dimana Enablingyaitu upaya yang dilakukan pemerintah umumnya dinas sosial dengan membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang dengan berupa diadakannya pelatihan menjahitserta membuat buket dengan bekerjasama dengan Vionelita yang ahli dibidangnya. Empowering yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang (opportunities) usaha yang akan membuat masyarakat mendapatkan penghasilan upaya yang dilakukan di Dinas Sosial ini berupa memberikan fasilitas home industri dan rumah keterampilan yang berada di aula Dinas Sosial Kabupaten Sumenep serta memberikan alat mesin jahit, dan Protecting yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya, upaya tersebut berupa memberikan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Sumenep melalui pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik ditandai dengan berkurangnya jumlah angka kemiskinan di tahun 2022 yang semula berada di angka 20,51% kini telah turun menjadi 18,76%.
Kata Kunci:Penanggulangan, Fakir Miskin, Dinas Sosia
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SUMENEP
Get PDFAbstract
Law No. 16 of 2019 states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. Early marriage is a marriage carried out by a minor. Indonesia is a contributor to the high rate of early marriage. Early marriage is still a problem that cannot be separated from the actual facts that occur, one of which is in Sumenep district, so the government makes regulations to limit the age limit for marriage as stated in Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph 1 This research aims to determine the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Age Limits for Early Marriage in Sumenep Regency (study at the Sumenep Religious Court). This research was conducted using qualitative research methods. The focus of the research refers to Mulyadi's theory (2018: 16), including: idealized policy (policy formulator), Target groups (goals), Implementing Organization (institution), Environmental Factors (environmental factors). Data and research results were obtained from the results of observations, interviews with several informants and documentation. The results of the research show that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Age Limits for Marriage concluded that the religious court issued a marriage dispensation with requirements that must be met in applying for a marriage dispensation such as presenting both parents, the prospective bride and groom, a health certificate from the Sumenep District Health Service and a Psychologist. There are several institutions involved in the implementation of the Law, including the Ministry of Religion, the Office of Religious Affairs and the planning generation of policy makers who have carried out outreach about the dangers of marrying at a young age. However, this is still not said to be effective because people choose the dispensation route so that their marriage can be implemented and there is a lack of public awareness of the regulations issued by the government. The external factors that cause the rate of early marriage to
remain high in Sumenep district include economic factors, parents, education and cultural factors.
Keywords: Implementation, Law Number 16 of 2019, Early marriage.
Abstrak
Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur Indonesia merupakan penyumbang angka pernikahan dini yang tinggi pernikahan dini masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi salah satunya dikabupaten sumenep sehingga pemerintah membuat regulasi untuk membatasi batasan usia menikah yang tertuang dalam UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep(studi di Pengadilan Agama Sumenep). Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada teori Mulyadi(2018:16) di antaranya: idealized policy (perumus kebijakan), Target groups(sasaranan), Implementing Organization(lembaga), Environmental Factors(faktor lingkungan).Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil Observasi,Wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan disimpulkan pengadilan agama menerbitkan dispensasi nikah dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi pernikahan seperti menghadirkan kedua orang tua ,calon pengantin, surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan Psikolog. keterlibatan dari implementasi UU ada beberapa lembaga yang berintraksi terhadap imlementasi UU di antaranya kementrian agama,Kantor Urusan Agama dan generasi berencana dari pemangku kebijakan sudah melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di usia muda, Namun hal ini masih belum dikatakan efektif karena masyarakat memilih jalur dispensasi agar pernikahanya dapat terlaksana dan kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat akan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Adapun faktor eksternal yang menyebabkan angka pernikahan dini masi tinggi di kabupaten Sumenep diantranya faktor,ekonomi, orang tua, pendidikan, dan faktor budaya.
Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,Pernikahan dini
Pengaruh Servant Leadership Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Get PDFAbstract
Servant Leadership felt by employees of the Sumenep Regency Personnel and Human Resource Development Agency has influenced the increase in Organizational Citizenship Behavior of employees. When the relationship between employees and superiors is good, and employees' needs are met, employees will be willing to work beyond their work and foster an attitude of Organizational Citizenship Behavior in the workplace. OCB is feedback from employees on what is done by superiors. The more positive the relationship between superiors and employees, the more positive the behavior of employees at work. This study uses quantitative research. Based on the results of research conducted at the Sumenep with Servant Leadership (X) and Organizational Citizenship Behavior (Y) variables. This study aims to determine the effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behavior at the Staffing and Human Resource Development Agency in Sumenep Regency. The results of this study indicate that Servant Leadership has a significant effect on Organizational Citizenship Behavior with an effect of 94.2%, and 6,8% is inluenced by other variabels. The result is that, there is an influence of the independent variable Servant Leadership on the Organizational Citizenship Behavior variable.
Keywords: Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior
Abstrak
Servant Leadership yang dirasakan oleh karyawan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini mempengaruhi meningkatnya Organizational Citizenship Behavior pada karyawan. Saat hubungan karyawan dan atasan terjalin baik, dan kebutuhan karyawan terpenuhi maka karyawan akan bersedia bekerja melebihi tugasnya dan menumbuhkan sikap Organizational Citizenship Behavior di tempat kerja. OCB merupakan feedback dari karyawan terhadap apa yang dilakukan oleh atasan. Semakin positif hubungan antara atasan dengan karyawan maka semakin positif pula perilaku karyawan di tempat kerjanya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan variabel Servant Leadership (X), dan Organizational Citizenship Behavior (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Servant Leadership terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan Servant Leadership berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan pengaruh sebesar 94,2%, dan 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasilnya yaitu terdapat pengaruh variabel independen Servant Leadership terhadap variabel Organizational Citizenship Behavior.
Kata Kunci: Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior